Recommended
More Related Content
Similar to Sosialisasi Arsitektur SPBE - Perpres Nomor 132 Tahun 2022 - HST.pdf
Similar to Sosialisasi Arsitektur SPBE - Perpres Nomor 132 Tahun 2022 - HST.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (7)
Sosialisasi Arsitektur SPBE - Perpres Nomor 132 Tahun 2022 - HST.pdf
- 1. PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PERPRES 132 TAHUN 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2023
- 2. DTSKominfo2023© REFORMASI BIROKRASI DAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
- 3. 3
- 4. 4
- 5. 5 01 02 03 04 05 Pembangunan Layanan Digital berbasis Masyarakat (citizen centric). Penguatan Tim Koordinasi SPBE Instansi menjadi Digital Transformation Agent (DTA) dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital. Moratorium Pembangunan Aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi. Konsolidasi Aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu, baik di internal maupun antar instansi pusat dan daerah. Penyederhanaan proses bisnis menuju Tematik Layanan Digital. 06 Interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui Pemanfaatan Arsitektur SPBE. ARAHAN STRATEGIS SPBE SUMMIT 2023 KETERPADUAN PENERAPAN SPBE 5
- 6. 6
- 7. Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Dimaksudkan sebagai arahan yang mendorong IPPD untuk melakukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dasar penerapan SPBE pada lingkup IPPD masing-masing. Bertujuan untuk memastikan keterpaduan penerapan SPBE di tingkat instansi pusat, pemerintah daerah, maupun nasional, guna terwujudnya layanan digital nasional yang terpadu sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah, baik layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik. SURAT EDARAN MENTERI PANRB NO. 18/2022 7
- 8. REFORMASI BIROKRASI TEMATIK: APA, UNTUK APA, DAN BAGAIMANA? 8 TUJUAN • Mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat • RB harus berkontibusi langsung ke program prioritas Presiden Joko Widodo • Mempercepat Penyelesaian Permasalahan utama di masyarakat FOKUS • Penanggulangan KEMISIKINAN Anggaran kemiskinan besar tidak sebanding dengan hasil penurunan kemiskinan • Peningkatan Investasi Mendorong percepatan kebijakan omnibuslaw dan meningkatkan competitiveness indeks, sehingga investasi dapat menggerakan • Akselerasi DIGITALISASI Administrasi Pemerintahan Terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik yang prima berbasis struktur digital, budaya digital, dan kompetensi digital • Tematik PRIORITAS PRESIDEN Merespon dan mengawal hal-hal yang mendesak menurut Presiden sehingga dapat meminimalisir risiko yang berdampak serius pada masyarakat. Contoh: Isu Stunting, penggunaan PDN, dll BAGAIAMANA RB BEKERJA? Mengurai dan menyelesaiakan secara konkret akar masalah yang terkait tata Kelola pada isu/program prioritas pemerintah
- 9. 9
- 10. DTSKominfo2023© SPBE SEBAGAI ENABLER TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL
- 11. SPBE SEBAGAI LEVERAGE TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL 11 11 Peraturan Presiden 132 Tahun 2022 entang Arsitektur SPBE Nasional, sebagai payung hukum keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE KERANGKA KERJA PERPRES 95/2018 meliputi seluruh unsur-unsur SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel • Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya • Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE Terwujudnya hasil berbagai program prioritas pemerintah seperti: • pengentasan kemiskinan • pemberantasan korupsi • peningkatan investasi • penggunaan produk dalam negeri TUJUAN SPBE DAMPAK SPBE 11
- 12. PENERAPAN ENTERPRISE ARCHITECTURE INTERNATIONAL BENCHMARK Indeks EGDI #1 untuk tahun 2018, 2020, & 2022 Danish Government Enterprise Architecture Framework - Offentlig Information Online Enterprisearkitektur (OIO EA) - 2003 Indeks EGDI #1 untuk tahun 2016 The cross-Government Enterprise Architecture (xGEA), 2005 Strategy Domain Channel Domain Business Process Domain Business Information Domain Application Domain Infrastructure Domain Service Management Domain Integration Domain Securuty Domain Indeks EGDI #1 untuk tahun 2010, 2012, & 2014 Government-wide Enterprise Architecture Framework (GEAF) - 1999 Indeks EGDI #8 untuk tahun 2022, index 0,93 Estonia E-Government Architecture (X-Road)- 1997 Denmark Inggris Korea Selatan Estonia Arsitektur SPBE Nasional 2022 (Perpres 132/2022) Portal pelayanan publik terpadu (MPP-Digital) Indonesia Digital ID Indonesia Tata Kelola SPBE Manajemen SPBE Domain Keamanan SPBE Domain Aplikasi SPBE Domain Layanan SPBE Tujuan dan Sasaran SPBE Visi dan Misi SPBE Arsitektur SPBE Domain Infrastruktur SPBE Domain Data dan Informasi Domain Proses Bisnis Portal pelayanan publik terpadu (eesti.ee) Digital ID – eID Portal pelayanan publik terpadu (gov.kr) Digital ID – Mobile ID Card Portal pelayanan publik terpadu (gov.uk) Digital ID – Gov.UK One Login Portal pelayanan publik terpadu (borger.dk) Digital ID -MitID idEA Indonesia Enterprise Architecture 12
- 13. 13 SESUAI AMANAT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi DEFINISI Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE MANFAAT Disusun untuk jangka waktu 5 tahun JANGKA WAKTU • Arsitektur SPBE Nasional • Arsitektur SPBE Instansi Pusat • Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah TERDIRI DARI KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE DALAM KERANGKA KERJA SPBE ARSITEKTUR SPBE NASIONAL
- 14. ARSITEKTUR SPBE TANPA & DENGAN 14
- 16. KONDISI SAAT INI 16 Kondisi Saat Ini Sistem Informasi yang belum terintegrasi Keselarasan Arsitektur SPBE Nasional Strategi transformasi: Digitalisasi pemerintahan yang bersifat silo atau sektoral Keterpaduan dan Inklusivitas Layanan Strategi transformasi: Transformasi Layanan Pemerintah : 1. Digital Services 2. Electronic Self Services 3. Mobile Services APLIKASI UMUM SPBE mendukung terwujudnya LAYANAN DIGITAL NASIONAL Manfaat: • Konsolidasi data • Akuntabilitas pemerintahan • Keterpaduan layanan digital pemerintah • Efisiensi pengelolaan layanan TIK Nasional • Berbagi pakai dan interoperabilitas sistem informasi
- 17. Penanganan program nasional secara terpadu melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program lintas sektor Interoperabilitas Aplikasi dan Teknologi Informasi serta keamanan informasi Platform digital layanan penanganan program nasional berbasis Arsitektur SPBE Tata kelola penyelenggaran Satu Data Indonesian, menuju interkoneksi data dan informasi lintas sektor dalam penanganan program nasional (Data-Driven Policy) Orkestrasi dan harmonisasi penanganan program nasional antar instansi pemerintah Keterpaduan Layanan Digital Nasional ditopang oleh arsitektur SPBE PEMANFAATAN ARSITEKTUR SPBE NASIONAL DALAM PENANGANAN TEMATIK PROGRAM NASIONAL Percepatan penanganan program nasional, melalui kolaborasi lintas sektor, dan dapat semakin dipercepat dengan orkestrasi layanan digital berbasis arsitektur SPBE 17 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan
- 18. DTSKominfo2023© INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL
- 19. INISIATIF STRATEGIS (1/4) PERPRES 132/2022 19 ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Inisiatif Strategis 2024 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Pertahanan 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 7. Kejaksaan Agung 8. Tentara Nasional Indonesia 9. Kepolisian Negara Republik Indonesia Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Layanan Penerbitan SIM Online Kepolisian RI Kejaksaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung Layanan Informasi Pemerintahan dan Layanan Infrastruktur SPBE • PPID • Portal Nasional Pelayanan Publik • Portal Nasional Administrasi Pemerintahan • SSO Nasional, terhubung ke data kependudukan, data kepegawaian, dan data WNA (Layanan Imigrasi) • Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) • Pusat Data Nasional • Jaringan Intra Pemerintah • Sistem Penghubung Layanan Pemerintah • E-mail dan Online Storage untuk ASN Layanan Aparatur Negara Badan Kepegawaian Negara Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional RI Layanan Pemerintah Daerah dan Data Kependudukan • Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) • Data Kependudukan sebagai basis Digital ID, untuk akses setiap layanan digital pemerintah melalui SSO Nasional Mendukung: Nasional Digital ID Tematik Pelayanan Publik RB Tematik: Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
- 20. INISIATIF STRATEGIS (2/4) PERPRES 132/2022 20 ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inisiatif Strategis 2024 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Pertanian 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 9. Badan Riset dan Inovasi Nasional 10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Layanan Keuangan Negara dan Data Keuangan Mendukung: Tematik Pelayanan Publik RB Tematik: Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Layanan Riset dan Inovasi dan Koordinasi Pelaksanaan Audit SPBE Layanan Perencanaan Pembangunan Nasional Layanan Data Statistik Layanan Data Geospasial Layanan Data dalam kerangka Satu Data Indonesia Layanan Data Keuangan Layanan Data Kependudukan
- 21. INISIATIF STRATEGIS (3/4) PERPRES 132/2022 21 ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Inisiatif Strategis 2024 1. Kementerian Agama 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Sosial 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Layanan Pendidikan Terintegrasi Layanan Kesehatan Terintegrasi Mendukung: Program Nasional Penanganan Stunting Tematik Pelayanan Publik RB Tematik: Pengentasan Kemiskinan Tematik Program Nasional Penanganan Stunting Platform Digital SATUSEHAT Layanan Pendidikan Terintegrasi Relasi Layanan Pendidikan Kementerian Kesehatan Kementerian DikbudRistek Kementerian ATR/BPN Kementerian PUPR Kementerian KLHK Kementerian Naker Kementerian PDTT Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Identifikasi K/L terkait dengan layanan bantuan sosial terintegrasi Kementerian Sosial
- 22. INISIATIF STRATEGIS (4/4) PERPRES 132/2022 22 ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi Penyelenggaraan layanan perizinan berusaha dan akreditasi terpadu berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang perizinan berusaha dan akreditasi yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penyelenggaraan layanan pekerjaan umum, antara lain berupa pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terintegrasi 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Kementerian Perhubungan 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Inisiatif Strategis 2024 Mendukung: Tematik Pelayanan Publik RB Tematik: Peningkatan Investasi RB Tematik: Pengentasan Kemiskinan RB Tematik: Percepatan Prioritas Aktual Presiden Layanan Pengadaan Barang/Jasa terintegrasi Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah, sistem pengadaan secara elektronik, dengan fitur mencakup perencanaan, pelaksanaan, katalog, dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi
- 23. Inisiatif Strategis 2024 Ç√ Ç√ G2C G2B Ç√ G2G & G2E Ç√ Layanan DATA (SDI) Ç√ Komponen Umum Aplikasi SSO Nasional 2FA TTE SPLP Layanan Sosial Layanan Kesehatan Layanan Pendidikan Layanan Perizinan Berusaha Layanan PBJ Data Statistik Data Geospasial Data Keuangan Data Kependudukan Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Portal Nasional Pelayanan Publik Ç√ Pusat Data Nasional Jaringan Intra Pemerintah Nasional CSIRT Layanan Pekerjaan Umum Layanan SPPT-TI Layanan SIM Online 23 INISIATIF STRATEGIS TARGET ARSITEKTUR SPBE NASIONAL 2024
- 24. TIMELINE PENERAPAN INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024 24 TW1 2023 TW2 2023 TW3 2023 TW4 2023 TW1 2024 TW2 2024 TW3 2024 TW4 2024 Identifikasi tematik layanan digital nasional prioritas (sesuai target Arsitektur SPBE Nasional) Pembentukan Tim Arsitek SPBE Nasional, lintas instansi sesuai target inisitiatif strategis, pengelompokan Menteri Koordinator Operasional Portal Nasional Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dengan fitur Komponen Umum Aplikasi, berbasis Nasional Digital ID, dengan referensi utama Data Kependudukan Mengintegrasikan e-Services Tematik Layanan Digital Tahap 1*, menjadi MPP-Digital oleh Instansi terkait Operasional pada infrastruktur TIK Berbagi Pakai (Pusat Data Nasional, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) Change management untuk piloting implementasi Tim Arsitek SPBE Nasional Implementasi layanan digital hingga seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah, diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Mengintegrasikan e-Services Tematik Layanan Digital Tahap 2*, menjadi MPP-Digital oleh Instansi terkait Operasional fitur Big data dan Kecerdasan Artifisial dalam layanan digital pemerintah Pembangunan platform digital, didasarkan atas Arsitektur SPBE, untuk menjadi layanan terpadu * Tematik layanan digital, disesuaikan dengan kesiapan dan fitur layanan yang akan dikembangkan oleh instansi Piloting pada layanan Kesehatan, imigrasi (Check-point), dan haji
- 25. TINDAK LANJUT PERCEPATAN PENERAPAN SPBE 25 1. Penetapan target layanan digital berdasarkan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional, dipantau secara intensif oleh Kementerian Koordinator, sesuai dengan tematik layanan digital nasional 2. Kebutuhan akan portal nasional pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, agar e-services instansi dapat terintegrasi selaras dengan arsitektur SPBE Nasional 3. Kebutuhan konsolidasi data di tingkat Nasional, dimulai dengan pemanfaatan Data Kependudukan, sebagai referensi utama dalam National Digital ID, untuk dipergunakan pada seluruh layanan digital pemerintah 4. Penyusunan Timeline (Peta Rencana SPBE) Instansi, selaras dengan target nasional, dijadikan sebagai referensi koordinasi penerapan oleh Kementerian Koordinator 5. Penguatan Tim Koordinasi SPBE pada Instansi, untuk memastikan manajemen perubahan dalam transformasi digital pada Instansi Pemerintah, selaras dengan target Arsitektur SPBE Nasional
- 26. REKOMENDASI TARGERT NASIONAL SELARAS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL 26 Tersedia dan beroperasi hingga Semester 1 2023, untuk digunakan seluruh layanan digital pemerintah: 1. Nasional Digital ID, berbasis data NIK (Tata Kelola Data pada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PANRB, untuk teknologi pada Kementerian Kominfo, penggunaan data dukcapil berkolaborasi dengan Kementerian Dagri) 2. SSO Nasional dengan kapabilitas akses biometric berbasis data Dukcapil 3. Portal Nasional Pelayanan Publik (sebagai platform digital untuk integrasi e-Services seluruh layanan publik) 4. Portal Nasional Administrasi Pemerintahan (sebagai platform digital untuk integrasi e-Services seluruh layanan administrasi pemerintah) 5. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sebagai Government Service Bus, integrator e-Services Instansi Tersedianya layanan digital pemerintah secara terpadu, sektor pemerintah strategis selaras dengan arsitektur SPBE Nasional, dimulai dari Semester 2 2023, berupa: 3. Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan a. Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi b. Layanan Pendidikan Terintegrasi c. Layanan Kesehatan Terintegrasi (SATUSEHAT) 4. Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian a. Layanan keuangan negara b. Layanan perencanaan pembangunan nasional c. Layanan riset dan inovasi 1. Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan a. Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis TI b. Layanan Aparatur Negara c. Layanan pemerintah daerah d. Layanan Informasi Pemerintah e. Layanan SIM Online 2. Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi a. Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi b. Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Layanan Pengadaan Barang/Jasa terintegrasi
- 28. APA ITU ARSITEKTUR ? 28 Rumah tanpa arsitektur bisa dibangun, tapi ….. Peningkatan skala dan kompleksitas (pekerjaan, organisasi, sumber daya, dll.) Masalah dalam pembelajaran dan komunikasi Inefisiensi manajemen karena kompleksitas Kesulitan dalam mengelola sumber daya dan perubahan Perlunya metode penyajian yang lebih efektif dan terstandarisasi
- 29. APA ITU ARSITEKTUR ? 29 = Organisasi Rumah
- 30. APA ITU ARSITEKTUR ? 30 Arsitektur Organisasi
- 31. ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) 31 Organisasi adalah entitas yang terdiri dari fungsi bisnis, proses, dan sumber daya untuk mengejar visi dan tujuannya • Visi dan Misi → Urusan Pemerintahan • Sumber Daya Informasi • Sistem TI untuk Mendukung Proses Bisnis • Komponen Teknis untuk Membangun Sistem TI EA adalah cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi, serta proses bisnis (business architecture) dengan data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi.
- 32. URGENSI PENERAPAN ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) 32 Urgensi Penerapan Enterprise Architecture Infrastruktur IT Pengadaan tidak terkendali dan tidak sesuai kebutuhan Tumbuhnya organisasi Pengelolaan organisasi menjadi lebih kompleks Proses Bisnis Terpecah-pecah Aplikasi Redundan, tidak ada standar aplikasi sehingga investasi tidak efisien Data organisasi tidak terpadu, tidak akurat, tidak integritas, sulit diakses Pegawai tingkat rotasi tinggi, staff baru perlu waktu memahami kondisi organisasi Monitoring Pekerjaan sulit dilakukan dan tidak relevan dengan proses bisnis, aplikasi, data, dan teknologi
- 33. 33 01 05 04 06 03 Fungsi dan Tujuan EA . Monitoring Standard Sistem Manajemen Organisasi Keselarasan Bisnis, Data dan TI dengan Strategi & Roadmap Organisasi Efisiensi Pengadaan & Pengelolaan Teknologi Informasi di Organisasi Sistematisasi Tata Kelola Data & Penanggung Jawabnya Pemetaan Proses Bisnis, Tugas dan fungsi, Uraian Jabatan, Insentif dan Analisis Beban Kerja 02 FUNGSI DAN TUJUAN ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) Redesign, Reorganisasi, Merger dan Akuisisi Perusahaan
- 34. KOMPONEN ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) 34 Berdasarkan standar yang ditetapkan EA menghubungkan sumber daya dan tugas organisasi secara vertikal dari tingkat visi dan strategi ke bawah. Ini juga memberikan pandangan tunggal tentang keadaan organisasi saat ini (as-is) dan masa depan (to-be)
- 36. 36 Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi DEFINISI ❑ Pedoman pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan pengamana pengamanan SPBE untuk menghasilkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terintegrasi secara nasional. ❑ Menjelaskan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. TUJUAN KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE NASIONAL DEFINISI DAN TUJUAN ARSITEKTUR SPBE 36
- 37. 37 MANFAAT ARSITEKTUR SPBE 37 Manfaat Arsitektur SPBE 06 01 05 02 04 03 Aplikasi dan Infrastruktur TIK Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi Satu Data Indonesia Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia. Standardisasi Menerapkan standardisasi TIK dan standardisasi kualitas digital Nasional (Service Level Agreement) Integrasi Memudahkan integrasi layanan pemerintah, melalui mekanisme interoperabilitas, sehingga menumbuhkembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru. Perencanaan dan Pelanggaran SPBE Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE Proses Bisnis Menghilangkan tumpang tindih proses bisnis pemerintahan
- 38. 38 KOMPONEN ARSITEKTUR SPBE 38 38 Komponen Utama ▪ Domain Arsitektur: menggambarkan substansi arsitektur dari setiap domain, termasuk domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE. ▪ Referensi Arsitektur: menjelaskan komponen dasar arsitektur standar yang digunakan sebagai acuan untuk perumusan setiap domain arsitektur. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE juga mengamanatkan bahwa Arsitektur SPBE terdiri dari: ▪ Arsitektur SPBE Nasional ▪ Arsitektur SPBE Instansi Pusat ▪ Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
- 39. 39 KOMPONEN UTAMA ARSITEKTUR SPBE 39 39 ▪ Domain Arsitektur: menggambarkan substansi arsitektur dari setiap domain, termasuk domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE. ▪ Referensi Arsitektur: menjelaskan komponen dasar arsitektur standar yang digunakan sebagai acuan untuk perumusan setiap domain arsitektur. ▪ Metadata Arsitektur: menjelaskan informasi dari entitas setiap domain arsitektur.
- 40. 40 KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE Kerangka kerja SPBE pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang didesain sedemikian rupa, sebagai konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE, baik di level nasional, maupun di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Arsitektur SPBE Nasional memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE Nasional Domain Arsitektur Proses Bisnis Domain Arsitektur Data dan Informasi Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE Domain Arsitektur Aplikasi SPBE Domain Arsitektur Keamanan SPBE Domain Arsitektur Layanan SPBE Tata Kelola SPBE Manajemen SPBE Domain Keamanan SPBE Domain Aplikasi SPBE Domain Layanan SPBE Tujuan dan Sasaran SPBE Visi dan Misi SPBE Arsitektur SPBE Domain Infrastruktur SPBE Domain Data dan Informasi Domain Proses Bisnis 40 40 40
- 42. 42 KETERKAITAN ARSITEKTUR SPBE NASIONAL DENGAN ARSITEKTUR SPBE INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 42 42 42 1. Arsitektur SPBE Nasional Tahun 202O-2O24 menjadi pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. 2. Pimpinan Instansi pusat menetapkan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan keputusan pimpinan Instansi Pusat paling lambat tahun 2022. 3. Kepala daerah menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan keputusan kepala daerah paling lambat tahun 2023.
- 43. 43 KETERKAITAN ARSITEKTUR SPBE DENGAN PETA RENCANA SPBE 43 43 43 Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis Arsitektur SPBE Domain Data & Informasi Arsitektur SPBE Domain Layanan Arsitektur SPBE Domain Aplikasi SPBE Arsitektur SPBE Domain Infrastruktur SPBE Arsitektur SPBE Domain Keamanan SPBE AA Arsitektur SPBE As-Is Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis Arsitektur SPBE Domain Data & Informasi Arsitektur SPBE Domain Data & Layanan Arsitektur SPBE Domain Aplikasi SPBE Arsitektur SPBE Domain Infrastruktur SPBE Arsitektur SPBE Domain Keamanan SPBE AA Arsitektur SPBE To-Be Peta Rencana SPBE Rencana Transisi Gap Analysis Visi, Misi Dokumen diperlukan: - RPJMN/ RPJMD - Renstra - dll
- 44. 44 ARSITEKTUR SPBE MENDUKUNG PENYELENGGARAAN IT PROJECT MANAGEMENT 44 44 44 Sistem Informasi Arsitektur SPBE Evaluasi Belanja TIK Manajemen Proyek TIK Manajemen Aset TIK Aset H/W,S/W Data As-Is SIA-SPBE To-Be Rencana Induk TIK Rencana Proyek TIK Anggaran Persiapan Kontrak Pelaksanaa n Penyeles aian Operasional Rencana Evaluasi Reviu Final Perencanaan🡪 Evaluasi Belanja TIK Pelaksanaan Pemeliharaan Evaluasi • Menyusun perencanaan • Mengecek informasi yang tersedia di Arsitektur SPBE • Studi Kelaikan • Ketersediaan anggaran • Melakukan update arsitektur • Keterhubungan program/kegiatan • Studi kelaikan • Studi kelaikan • Berbagi pakai asset TIK • Evaluasi belanja TIK • Proposal program/kegiatan • Diskusi program/kegiatan kedepan • Cek duplikasi program • Berbagi pakai asset TIK • Penandatanganan kontrak • PID • Progres program/kegiatan • Laporan • Laporan hasil kegiatan • Update arsitektur • Hasil acceptance test • Registrasi aset • PID • Mengelola perubahan • Cek progres • Laporan • Realisasi kinerja program/ kegiatan/strategi Audit • Rencana audit • Monitoring program • Laporan audit Evaluasi Program • Cek indikator kinerja • Persiapan evaluasi • Reviu realisasi KPI/IKU • Memilih program yang akan dievaluasi secara internal Pemeliharaan • Rencana operasional program • Identifikasi item program/proyek IT (sistem, data, infra)
- 45. TIM ARSITEK SPBE NASIONAL/IPPD Koordinator SPBE Koordinator Domain Probis & Layanan Koordinator Domain Aplikasi & Infrstruktur Koordinator Domain Data & Informasi Koordinator Domain Keamanan Nasional KEMENPAN-RB BAPPENAS – Dep. Bid. Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan KemenPPN/ Bappenas KEMENKOMINFO - Dirjen Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo BSSN - Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah BSSN KEMENDAGRI - Ditjen Otonomi Daerah Koordinator SPBE Koordinator Domain Probis & Layanan Koordinator Domain Aplikasi & Infrastruktur Koordinator Domain Data & Informasi Koordinator domain Keamanan Pemerintah Daerah Sekda Ortala Diskominfo Diskominfo Diskominfo Instansi Pusat Sekjen/ Sestama Ortala/ Organta Koordinator SPBE Koordinator Domain Probis & Layanan Koordinator Domain Aplikasi & Infrastruktur Koordinator Domain Data & Informasi Koordinator Domain Keamanan Pusdatin Pusdatin Pusdatin Koordinator Domain Probis & Layanan KEMENPAN-RB - Kelembagaan dan Tata Laksana 1 2 Sinergi dan kolaborasi dari seluruh stake holder terkait sangat menentukan keberhasilan penerapan SPBE
- 46. 46 METODOLOGI PEMBANGUNAN ARSITEKTUR SPBE 46 46 46 Langkah Utama Metodologi Pembangunan Arsitektur SPBE
- 47. 47 LANGKAH UTAMA METODOLOGI PEMBANGUNAN ARSITEKTUR SPBE 47 47 47
- 48. 48 KAPABILITAS TATA KELOLA ARSITEKTUR SPBE 48 48 48 05 03 02 04 01 Menyediakan proses tata kelola penerapan arsitektur Menyediakan kebutuhan sumber daya organisasi Menyediakan makanisme untuk menerapkan arsitektur spbe yang terintegrasi Membuat dan mengelola artefak serta building block sesuai dengan domain arsitektur SPBE Mengelola repositori arsitektur spbe Kapabilitas yang diharapkan dalam Tata Kelola Arsitektur SPBE pada IPPD yakni
- 49. 49 KAPABILITAS TATA KELOLA ARSITEKTUR SPBE 49 49 49 Kapabilitas tata kelola mencakup peran dan fungsi, proses dan penerapan teknologi dalam pengelolaan Arsitektur SPBE
- 50. 50 KAPABILITAS TATA KELOLA ARSITEKTUR SPBE 50 50 50 Manfaat Penggunaan Arsitektur SPBE pada Area Fungsi Kerja Membantu dalam Penataan Organisasi Meningkatkan Kualitas, Keandalan, dan Keluaran Proses Membantu dalam Menyusun Peta Strategi, hingga turun pada Penyusunan Rencana, Program dan Kegiatan Membantu pengelolaan Kinerja Organisasi yang Selaras dengan Sasaran Strategis Membantu dalam Pemantauan, Evaluasi dari Pelaksanaan Anggaran Memberikan Layanan yang Lebih Baik kepada Masyarakat Membantu dalam Pengembangan Sistem Informasi Membantu dalam Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
- 51. DTSKominfo2023© KAPABILITAS SUMBER DAYA DAN MANAJEMEN
- 52. 52 TIM KOORDINASI SPBE 52 52 52 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional Sasaran Tim Koordinasi SPBE Melakukan Perumusan dan Sinkronisasi Kebijakan SPBE Mengkoordinasikan dan Mensinkronisasikan Pelaksanaan Kebijakan SPBE Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE
- 53. 53 STRUKTUR TIM KOORDINASI SPBE 53 53 53
- 55. 55 TIM ARSITEK SPBE – INSTANSI PUSAT 55 55 55
- 56. 56 TUGAS DAN FUNGSI TIM ARSITEK SPBE – INSTANSI PUSAT 56 56 56 POSISI TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGELOLAAN ARSITEKTUR SPBE Koordinator Tim Koordinasi Instansi Pusat (Sesmen/Sestama) • Koordinasi pembangunan dan pengelolaan Arsitektur Instansi Pusat • Sinkronisasi pembangunan dan pengelolaan Arsitektur Instansi Pusat Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan tata laksana • Pembangunan dan pengelolaan domain proses bisnis dan domain layanan pada arsitektur SPBE • Reviu domain proses bisnis dan domain layanan pada arsitektur SPBE Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi teknologi informasi dan komunikasi • Pembangunan dan pengelolaan domain data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan pada arsitektur SPBE • Reviu domain data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan pada arsitektur SPBE
- 57. 57 TIM ARSITEK SPBE – PEMERINTAH DAERAH 57 57 57
- 58. 58 TUGAS DAN FUNGSI TIM ARSITEK SPBE – PEMERINTAH DAERAH 58 58 58 POSISI TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGELOLAAN ARSITEKTUR SPBE Koordinator Tim Koordinasi Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah) • Koordinasi pembangunan dan pengelolaan Arsitektur Pemerintah Daerah • Sinkronisasi pembangunan dan pengelolaan Arsitektur Pemerintah Daerah Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan tata laksana • Pembangunan dan pengelolaan domain proses bisnis dan domain layanan pada arsitektur SPBE • Reviu domain proses bisnis dan domain layanan pada arsitektur SPBE Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi teknologi informasi dan komunikasi • Pembangunan dan pengelolaan domain data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan pada arsitektur SPBE • Reviu domain proses bisnis dan domain data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan pada arsitektur SPBE
- 59. 59 KOMPETENSI SUMBER DAYA ARSITEKTUR SPBE IPPD 59 59 59 Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam hal merencanakan, merancang, mendesain, menerapkan/mengimplementasikan, mengkaji, mereviu, menilai, mengelola, dan mengendalikan arsitektur SPBE beserta sub-sistem pembentuknya. Adapun sub-sistem pembentuknya berupa arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur dan arsitektur keamanan. Kompetensi Umum Khusus
- 60. 60 KOMPETENSI UMUM ARSITEKTUR SPBE IPPD 60 60 60 Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, maka sumber daya kapabilitas kompetensi manajerial yang diperlukan dalam pengelolaan Arsitektur SPBE.
- 61. 61 KOMPETENSI KHUSUS ARSITEKTUR SPBE IPPD 61 61 61 Berdasarkan Peta Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (2018) Koordinator SPBE 1. Lead innovative thinking and practice 2. Develop and cultivate collaborative partnerships and relationships 3. Lead research into identifying new marketplace opportunities 4. Direct ICT services 5. Conduct a business case study for integrating sustainability in ICT planning and design projects 6. Use ICT to improve sustainability outcomes 7. Manage improvements in ICT sustainability 8. Lead applied research in ICT sustainability 9. Manage end to end architectural solutions across multiple domains 10. Manage solution architecture and impacts in line with organizational processes
- 62. 62 KOMPETENSI KHUSUS ARSITEKTUR SPBE IPPD 62 62 62 Berdasarkan Peta Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (2018) Koordinator Domain Proses Bisnis dan Layanan 1. Menentukan metode pemodelan arsitektur proses bisnis dan layanan serta building block yang diperlukan 2. Menetapkan matriks, diagram, dan jenis kebutuhan (requirements) yang diperlukan pada arsitektur bisnis dan Layanan 3. Menetapkan baseline dan target arsitektur proses bisnis dan layanan, serta kesenjangan antara baseline dan target arsitektur proses bisnis dan layanan 4. Menyusun roadmap arsitektur proses bisnis dan layanan 5. Mengevaluasi artefak arsitektur dalam architecture landscape yang terkait dengan arsitektur proses bisnis dan layanan 6. Memfinalisasikan arsitektur proses bisnis dan layanan
- 63. 63 KOMPETENSI KHUSUS ARSITEKTUR SPBE IPPD 63 63 63 Berdasarkan Peta Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (2018) Koordinator Domain Aplikasi dan Infrastruktur 1. Menentukan metode pemodelan, sudut pandang dan perangkat bantu untuk merancang arsitektur aplikasi dan infrastruktur 2. Menetapkan matriks, diagram, dan jenis kebutuhan (requirements) yang diperlukan pada arsitektur aplikasi dan infrastruktur 3. Menetapkan baseline dan target arsitektur aplikasi dan infrastruktur, serta kesenjangan antara baseline dan target arsitektur aplikasi dan infrastruktur 4. Menyusun roadmap dan komponen arsitektur aplikasi dan infrastruktur 5. Mengevaluasi artefak arsitektur dalam architecture landscape yang terkait dengan arsitektur aplikasi dan infrastruktur 6. Memfinalisasikan arsitektur aplikasi dan infrastruktur
- 64. 64 KOMPETENSI KHUSUS ARSITEKTUR SPBE IPPD 64 64 64 Berdasarkan Peta Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (2018) Koordinator Domain Data dan Informasi 1. Menentukan metode pemodelan, sudut pandang dan perangkat bantu untuk merancang arsitektur data dan informasi 2. Menetapkan matriks, diagram, dan jenis kebutuhan (requirements) yang diperlukan pada arsitektur data dan informasi 3. Menetapkan baseline dan target arsitektur data dan informasi, serta kesenjangan antara baseline dan target arsitektur data dan informasi 4. Menyusun roadmap dan komponen arsitektur data dan informasi 5. Mengevaluasi artefak arsitektur dalam architecture landscape yang terkait dengan arsitektur data dan informasi 6. Memfinalisasikan arsitektur data dan informasi
- 65. 65 KOMPETENSI KHUSUS ARSITEKTUR SPBE IPPD 65 65 65 Berdasarkan Peta Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (2018) Koordinator Domain Keamanan 1. Menentukan metode pemodelan arsitektur keamanan dan building block yang diperlukan 2. Menetapkan matriks, diagram, dan jenis kebutuhan (requirements) yang diperlukan pada arsitektur keamanan 3. Menetapkan baseline dan target arsitektur keamanan, serta kesenjangan antara baseline dan target arsitektur keamanan 4. Menyusun roadmap dan komponen arsitektur keamanan 5. Mengevaluasi artefak arsitektur dalam architecture landscape yang terkait dengan arsitektur keamanan 6. Memfinalisasikan arsitektur keamanan
- 66. 66 MANAJEMEN PROGRAM DAN KEGIATAN SPBE 66 66 66
- 67. 67 MANAJEMEN PROGRAM DAN KEGIATAN SPBE 67 67 67
- 68. 68 MANAJEMEN PROGRAM DAN KEGIATAN SPBE 68 68 68 Perencanaan 1. Tahap perencanaan bertujuan untuk merumuskan dan mempersiapkan suatu rencana dalam mengimplementasikan suatu arsitektur yang akan dibangun. 2. Rencana ini di buat berdasarkan model proses bisnis, katalog sumber daya informasi, dan arsitektur-arsitektur yang telah didefinisikan sebelumnya. 3. Perencanaan dimulai dari membuat peta strategis hingga menyusun peta jalan implementasi. 4. Tujuan dari pembuatan perencanaan adalah untuk mengetahui sumberdaya apa yang diperlukan, kapan dan berapa besar biaya yang dikeluarkan serta mengukur kemajuan yang telah dibuat dan keterlambatan yang terjadi sehingga mengetahui apa yang akan dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
- 69. 69 MANAJEMEN PROGRAM DAN KEGIATAN SPBE 69 69 69 Implementasi Tahapan implementasi merupakan tahap meletakkan program atau kegiatan supaya siap untuk dibuat/dijalankan. Tahap implementasi terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 1. Menetapkan rencana implementasi kemudian membuat program implementasi dan menetapkan outcome dari setiap program kegiatan. 2. Menetapkan perencanaan dan pengendalian pada aspek biaya, jadwal dan mutu dan rencana migrasi. 3. Melakukan koordinasi dan assistensi kepada tim pelaksana implementasi program dan kegiatan agar tetap sesuai arsitektur yang telah ditetapkan.
- 70. 70 MANAJEMEN PROGRAM DAN KEGIATAN SPBE 70 70 70 Pemeliharaan 1. Proses pemeliharaan merupakan proses penyesuaian yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa diagram / artifact / arsitektur tetap terkini dan akurat setelah di implementasikan nya program- program yang ada di IPPD. 2. Arsitektur SPBE bersifat adaptif dan harus berkembang untuk mengakomodasi perubahan strategis dan teknologi. Proses pemeliharaan atau penyelarasan ulang arsitektur SPBE harus didokumentasikan agar membantu dalam menentukan dan meminta perubahan Arsitektur.
- 71. 71 MANAJEMEN PROGRAM DAN KEGIATAN SPBE 71 71 71 Reviu dan Evaluasi 1. Arsitektur SPBE IPPD dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan 2. Reviu Arsitektur SPBE IPPD dilakukan berdasarkan: a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di IPPD c. Perubahan pada unsur SPBE IPPD d. Perubahan rencana strategis Instansi Pusat/ perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 3. Reviu Arsitektur SPBE IPPD dilakukan oleh pimpinan IPPD
- 72. 72 MANAJEMEN PROGRAM DAN KEGIATAN SPBE 72 72 72
- 74. "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". 1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu; 2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas; 3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan 4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Visi SPBE Misi SPBE SPBE Visi dan Misi Instansi Visi - Misi SPBE 1. SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR 2. TEMPLATE EXCEL PROSES PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE 74 74 74 74
- 75. 75 KOMPONEN UTAMA PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE 75 75 75 Domain Arsitektur Komponen arsitektur yang menjelaskan substansi arsitektur Mengidentifikasi target pengembangan dan target interoperabilitas berdasarkan pada masing-masing area Domain Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan Referensi Arsitektur Suatu model yang menggambarkan komponen dasar dari arsitektur standar yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur. Untuk mengidentifikasi layanan yang redundan dan serupa, dukung layanan bersama dan interoperabilitas antar sistem dan berikan panduan untuk memfasilitasi aplikasinya Referensi Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan Metadata Arsitektur Informasi terstruktur yang mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai domain arsitekturnya Mendefinisikan elemen pemodelan (konsep, relasi, batasan) yang mampu menggambarkan hubungan antara ketiganya. Metadata, Atribut, dan Relasi Metadata Tata Kelola SPBE Manajemen SPBE Domain Keamanan SPBE Domain Aplikasi SPBE Domain Layanan SPBE Tujuan dan Sasaran SPBE Visi dan Misi SPBE Arsitektur SPBE Domain Infrastruktur SPBE Domain Data dan Informasi Domain Proses Bisnis
- 76. 76 KOMPONEN UTAMA PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE 76 76 76 Tata Kelola SPBE Manajemen SPBE Tujuan dan Sasaran SPBE Visi dan Misi SPBE Arsitektur SPBE Domain Arsitektur Referensi Arsitektur Metadata Arsitektur Komponen yang diperlukan dalam proses menyusun keterpaduan Arsitektur SPBE Tata Kelola SPBE Manajemen SPBE Domain Keamanan SPBE Domain Aplikasi SPBE Domain Layanan SPBE Tujuan dan Sasaran SPBE Visi dan Misi SPBE Arsitektur SPBE Domain Infrastruktur SPBE Domain Data dan Informasi Domain Proses Bisnis
- 77. 77 RELASI METADATA ARSITEKTUR SPBE 77 77 77
- 78. 78 TAHAPAN PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE 78 78 78
- 79. DTSKominfo2023© PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE DENGAN TEMPLATE EXCEL
- 80. Referensi PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE PADA TEMPLATE EXCEL ✔ Referensi Arsitektur (RA) tingkat 1, 2, dan 3 telah disediakan ✔ IPPD melakukan validasi RA tingkat 3 dan Menyusun RA tingkat 4 dst 80 80 80 80
- 81. Metadata Domain Arsitektur PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE PADA TEMPLATE EXCEL 81 81 81 81
- 82. Metadata PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE PADA TEMPLATE EXCEL 82 82 82 82
- 83. DTSKominfo2023© PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE DENGAN SIA-SPBE
- 84. Sistem Informasi Arsitektur SPBE SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE (UNDER CONSTRUCTION) 84 84 84 84
- 85. SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE (UNDER CONSTRUCTION) 85 85 85 85
- 86. Referensi Domain Arsitektur Metadata PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE PADA SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE 86 86 86 86
- 87. Referensi Domain Arsitektur Metadata PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE PADA SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE 87 87 87 87
- 88. Terima kasih