Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

1. GOOD GOVERNANCE
Fajar Ifan Dolly
STIA SETIH SETIO MUARA BUNGO
1

2. AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE
BESERTA PERANNYA
2

3. Mustopadidjaja (2003), governance sebagai: (1)
kepemerintahan; (2) pengelolaan pemerintahan; (3)
penyelenggaraan pemerintahan; (4) penyelenggaraan
negara; dan (5) administrasi negara;
Istilah governance” lebih kompleks karena melibatkan 3
komponen stakeholders, yakni pemerintah, masyarakat,
dan swasta dalam posisi yang sejajar dan saling kontrol;
Hubungan ketiganya harus dalam posisi yang seimbang dan saling
kontrol (checks and balances), utk menghindari penguasaan atau
“eksploitasi” oleh satu komponen terhadap komponen yang lainnya;
Bila salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain,
yang terjadi adalah dimensi kekuasaan atas dua
komponen lainnya.
3

4. • Sebagai pembuat
kebijakan
• Pengendali &
pengawas
kebijakan
Negara
• Sebagai
penggerak
aktivitas bidang
ekonomi
Swasta
• Sebagai subyek
dan obyek dari
sektor
pemerintah dan
swasta.
Masyarakat
4

5. Mencakup media,
instansi non
pemerintah
Mencakup
masyarakat sipil
1. Pegawai Negeri Sipil
2. TNI/ POLRI
3. P3K
5

6. GOOD GOVERNANCE
Suatu proses interaksi antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan
masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas,
partisipatif dsb.
Tenaga Kerja
Dunia Usaha
swasta
MasyarakatPemerintah
Kontrol Kontrol
Redistribusi
Melalui pelayanan
Pasar
Pertumbuhan
Nilai
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka governance akan good.
6

7. AKTOR dalam GOVERNANCE
Tiga unsur (aktor) yang terlibat dalam penyelenggaraan
kepemerintahan:
1. Negara (the state)
2. Sektor swasta (the private sector)
3. Masyarakat (civil society)
Dengan demikian, negara bukan lagi aktor tunggal, sehingga
diperlukan redefinisi peran negara, dan aktor-aktor
lainnya. Governance terjadi ketika aktor-aktor tersebut
saling berinteraksi, sebagai kekuatan penyeimbang satu
sama lain.
7

8. POLA INTERAKSI ANTAR AKTOR
Negara
Masyarakat Sektor Swasta
“PASAR”
8

9. negara Masyarakat
sipil
swasta
Relasi Negara,Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta
9

10. Aktor-aktor dalam Governance
• Negara meliputi lembaga-lembaga politik dan
sektor publik.
• Swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta
di berbagai bidang dan pasar ekonomi.
• Masyarakat meliputi lembaga swadaya
masyarakat, organisasi profesi, dsb, yang terdiri
dari individual maupun kelompok (baik
terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi
secara sosial, politik, dan ekonomi; dengan aturan
formal maupun tidak formal.
10

11. 1. Negara (The State)
Tugas negara adalah :
1. Mewujudkan lingkungan politik yang kondusif
dengan meredefinisi peran pemerintah dalam
mengintegrasikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan
melindungi kelompok yang lemah.
2. Menciptakan komitmen politik mengenai
restrukturisasi ekonomi, sosial dan politik.
3. Menyediakan infrastruktur, iklim demokrasi,
memperkuat kapasitas pemerintah lokal, maupun
nasional.
11

12. 2. Swasta (Private Sector)
1. Menjalankan usaha secara sehat
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Menyediakan insentif bagi karyawan
4. Meningkatkan standar hidup masyarakat
5. Memelihara lingkungan hidup
6. Mentaati peraturan
7. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada
masyarakat
8. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM
12

13. 3. Masyarakat Madani (Civil Society)
1. Menjaga hak-hak rakyat agar terjamin
2. Mempengaruhi kebijakan publik melalui partisipasi aktif rakyat, baik
secara perorangan maupun kelembagaan
3. Mengawasi jalannya kebijakan pemerintah melalui lembaga
pemantau independen
4. Menciptakan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat
5. Mengembangkan SDM
6. Memperjuangkan Kebebasan pers
7. Menyalurkan aspirasi politik secara benar melalui organisasi atau
partai
13

14. Peran Negara, Swasta Dan Masyarakat Dalam Menciptakan Good
Public Governance Indonesia (Menurut Komite Nasional Kebijakan
Governance)
14

15. Peran Negara dalam Mewujudkan GPG
1. Menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik
yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan
masyarakat dan dunia usaha atas dasar prinsip pembangunan
berkelanjutan (sustainable development).
2. Melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan
dan kebijakan publik yang didasari pada kajian yang mendalam
serta melibatkan masyarakat dan atau dunia usaha.
3. Melakukan deseminasi dan sosialisasi terhadap perundang-
undangan dan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
4. Menciptakan sistem sosial politik yang sehat dan terbuka untuk
mewujudkan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan
profesionalisme yang tinggi serta meningkatkan kemampuan
warga negara dalam berdemokrasi melalui pendidikan sosial
politik.
15

16. Lanjutan
1. Memastikan agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya,
penyelenggara negara mematuhi dan memberdayakan sistem
hukum nasional.
2. Menerapkan etika penyelenggara negara secara konsisten dan
mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Mengupayakan kesejahteraan yang memadai serta menyediakan
sarana dan prasarana bagi penyelenggara negara dan jajarannya
untuk memungkinkan pelaksanaan fungsi, tugas dan
kewenangannya dengan baik.
4. Membangun iklim persaingan usaha yang sehat.
5. Menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.
16

17. Peran Dunia Usaha dalam Mewujudkan GPG
1. Melaksanakan usaha secara sehat sehingga dapat menunjang
pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta meningkatkan
kesempatan kerja.
2. Membangun sistem yang dapat memastikan perusahaan mematuhi
peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta
melaksanakan good corporate governance secara konsisten.
3. Melaksanakan etika bisnis secara konsisten termasuk mencegah dan
menghilangkan perilaku koruptif, kolusif dan nepotisme.
4. Melakukan kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-
undangan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap usahanya.
5. Memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan
perundang- undangan dan kebijakan publik baik langsung maupun tidak
langsung.
17

18. Peran Masyarakat dalam Mewujudkan GPG
1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan
kontrol sosial secara sehat dan bertanggungjawab.
2. Meningkatkan konsolidasi sumberdaya agar dapat menata dan menciptakan
sistem dan organisasi masyarakat yang sehat.
3. Mencegah dan menghilangkan sikap dan perilaku koruptif, kolusif dan
nepotisme.
4. Melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan GPG.
5. Memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan publik, baik langsung maupun tidak
langsung.
6. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan
publik.
7. Melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab dalam
pemilihan penyelenggara negara.
18