Dokumen ini membahas kerjasama daerah yang merupakan kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, serta saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti kerjasama lintas daerah dan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan publik. Pembangunan dan pengelolaan kerjasama diatur berdasarkan dasar hukum yang berlaku untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dengan menjaga norma dan adat istiadat lokal.

1. KERJASAMA DAERAH Oleh : Suparmono, SE,M.Si

2. Pengertian Kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban

3. Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip: a. efisiensi; b. efektivitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI h. persamaan kedudukan; i. transparansi; j. keadilan; dan k. kepastian hukum.

4. Para pihak yang menjadi subjek kerja sama a. gubernur; b. bupati; c. wali kota; dan d. pihak ketiga.

5. Dasar Hukum Kerjasama Daerah UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. - pasal 195 : dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. pasal 196, pasal 197 dan pasal 198. Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Permendagri nomor 3 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

7. KERJASAMA DAERAH Arus Globalisasi GATT, AFTA, NAFTA, dsb. Borderless Industry Adanya kegiatan yang lintas batas

8. Secara politis legitimate Sosial budaya bisa diterima oleh masyarakat (acceptable ) Economically Feasible KERJASAMA Akuntabilitas Transparansi Partisipatif Saling menguntungkan dan memajukan Kerjasama dibangun untuk kepentingan umum keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan Keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat Tertib penyelenggaraan oleh Pemerintahan Kepastian hukum - Effective - Efficient - Feasible Dampak positif bagi masyarakat Tidak bertentangan dengan kondisi norma dan adat istiadat masyarakat KERJASAMA DAERAH

9. Kerjasama Pembangunan Transparan Akuntabel Partisipatif Saling menguntungkan dan memajukan Kerjasama dibangun untuk kepentingan umum keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat Tertib penyelenggaraan oleh Pemerintahan Daerah Kepastian hukum Sektor swasta & Luar negri Masyarakat sipil Pemerintah Kualitas kerjasama yang membaik Hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak khususnya local people KERJASAMA DAERAH Manajemen Pembangunan Mengatur kerjasama akses sumber daya termasuk pengelolaannya

10. Bentuk Kerjasama Daerah KERJASAMA DAERAH No Bentuk Kerjasama Sifat Aspek kerjasama 1 Kerjasama antar Daerah yang berdekatan Wajib dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang terdapat didaerah yang berbatasan - pendidikan dasar, - pelayanan kesehatan (Puskesmas), - penanganan sampah terpadu, penyuluhan pertanian, - pengairan, penanganan daerah aliran sungai (DAS), - perencanaan tata ruang dan lain – lain 2 Kerjasama antar Daerah yang tidak berdekatan Dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan bersifat situasional Pengembangan potensi dan komoditi unggulan dari masing – masing daerah yang bekerjasama

11. KERJASAMA DAERAH Bentuk Kerjasama Daerah No Bentuk Kerjasama Sifat Aspek kerjasama 3 Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga Berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing – masing daerah otonom Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD Kerjasama Pemerintah Daerah dengan LSM / Masyarakat Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri Kerjasama Antar Negara (Pemerintah) khususnya di perbatasan wilayah negara, 4 Kerjasama antar Daerah yang bersifat masal Bekerja sama dengan beberapa badan :- Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) sebagai pengganti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) - Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi se Indonesia sebagai Pengganti Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se Indonesia, - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), - Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Menitik beratkan pada tukar menukar informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya yang tersedia di daerah.

12. KERJASAMA DAERAH Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Swasta No Model kerjasama Tujan 1 Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta. dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing – masing daerah otonom 2 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing – masing daerah otonom 3 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan LSM / Masyarakat dikembangkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan mendorong potensi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti pengelolaan aset Pemerintah Daerah oleh masyarakat, penyuluhan dan pelestarian kawasan hutan untuk mendorong peningkatan produktivitas.

13. KERJASAMA DAERAH Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Swasta No Model kerjasama Tujan 4 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan. Sebelum penandatanganan perjanjian dilakukan, Pemerintah Daerah harus mendapatkan surat kuasa dari Menteri Luar Negeri. 5 Kerjasama Antar Negara (Pemerintah) khususnya di perbatasan wilayah negara dilakukan dalam rangka penanganan berbagai masalah dan kebutuhan yang krusial khususnya di daerah perbatasan antara dua negara yang berdekatan, hal ini dilakukan mengingat kondisi yang sudah tumbuh, hidup dan menjadi tradisi masyarakat setempat, seperti pengelolaan lahan pertanian tradisional dan perdagangan tradisional yang telah tumbuh dan berkembang sampai pada saat ini. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan daerah yang berdekatan dengan batas negara yang difasilitasi oleh Pemerintah Negara masing-masing. Kerjasama antar daerah pad a batas negara yang berbatasan, harus taat dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara masing- masing.

14. 4 PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DAN GLOBALISASI BEBERAPA BLOK PERDAGANGAN PENTING DI DUNIA KERJASAMA DAERAH No Blok Regional Tahun Berdiri Anggota Aktif 1 Masyarakat Eropa (European Community) 1957 Belgia, Denmark, Perancis, Yunani, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris, Jerman 2 Area Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) 1960 Austria, Norwegia, Swedia, Swiss 3 Area Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) 1989 Kanada, Amerika Serikat 4 Asosiasi Integrasi Amerika Latin (LAIA) 1960 Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Columbia, Ekuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela 5 Pasar Bersama Amerika Tengah (CACM) 1960 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 6 ANZERTA 1988 Australia, Papua Nuguena, New Zealand 7 Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) 1992 Brunai D, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand

15. 4 PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DAN GLOBALISASI KERJASAMA DAERAH BEBERAPA BLOK REGIONAL DI INDONESIA No Blok Regional Tahun Berdiri Anggota Aktif 1 JABOTABEK kemudian saat ini menjadi JABODETABEK 1973 Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi 2 BARLINGMASCAKEB 2002 Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen 3 SUBOSUKAWONOSRATEN - Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten 4 Tapanuli Growth - 13 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara 5 MEBIDANG - Medan, Binjai, Deli Serdang 6 GERBANG KERTA SUSILA - Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. 7 PAWONSARI BAKULREJO - Pacitan, Wonogiri, Wonosari, Bantul, Kulon Progo, Purworejo 8 JOGLOSEMAR - Jogja, Solo, Semarang

24. Contoh Kerjasama Daerah dan Swasta