Penelitian ini mengevaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bintan dengan menggunakan pedoman evaluasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Hasilnya menunjukkan indeks SPBE Kabupaten Bintan adalah 2,06 yang masuk kategori "cukup", lebih rendah dari evaluasi sebelumnya. Hal ini disebabkan perubahan pedoman evaluasi dan beberapa indikator yang belum terlaksana.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Studi kelayakan sistem informasi penerimaan siswa baruNaufan Arifie
Studi kelayakan sistem informasi penerimaan siswa baru SIAP Online di SMA Negeri 5 Surabaya menunjukkan bahwa sistem tersebut layak dikembangkan. Analisis teknis, ekonomi, dan operasional menunjukkan nilai kelayakan di atas 8 dari skala 10, sehingga total rata-rata nilai kelayakan adalah 8,167. Kesimpulannya, pengembangan sistem SIAP Online ini direkomendasikan untuk dilakukan oleh sekolah.
Penelitian ini mengevaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bintan dengan menggunakan pedoman evaluasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Hasilnya menunjukkan indeks SPBE Kabupaten Bintan adalah 2,06 yang masuk kategori "cukup", lebih rendah dari evaluasi sebelumnya. Hal ini disebabkan perubahan pedoman evaluasi dan beberapa indikator yang belum terlaksana.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Studi kelayakan sistem informasi penerimaan siswa baruNaufan Arifie
Studi kelayakan sistem informasi penerimaan siswa baru SIAP Online di SMA Negeri 5 Surabaya menunjukkan bahwa sistem tersebut layak dikembangkan. Analisis teknis, ekonomi, dan operasional menunjukkan nilai kelayakan di atas 8 dari skala 10, sehingga total rata-rata nilai kelayakan adalah 8,167. Kesimpulannya, pengembangan sistem SIAP Online ini direkomendasikan untuk dilakukan oleh sekolah.
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh ABI SETIADI
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang tugas administrator database Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengenalan basis data PKH. Administrator database bertugas mengelola data peserta PKH, memverifikasi data, menginput data ke dalam aplikasi, serta menyiapkan laporan. Basis data PKH berisi data peserta, wilayah, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hasil verifikasi, pembayaran, dan sumber daya manusia. Data awal berasal dari Basis Data Terpadu kemudian divalid
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan kabupaten Pemalang. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pelaporan kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan, metode kerja, lingkup kegiatan, perancangan
Sistem informasi ini bertujuan untuk merekam keluhan dan kendala perangkat TI di BPKAD secara online untuk meningkatkan efisiensi penanganannya. Proyek ini akan mengembangkan sistem berbasis web selama 60 hari dengan metode Waterfall dan anggaran Rp500 juta.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dokumen tersebut membahas rencana masterplan provinsi Jawa Timur di bidang teknologi informasi. Terdapat penjelasan mengenai pengertian, kebutuhan, manfaat, dan langkah membangun IT master plan serta penerapannya di pemerintahan provinsi Jawa Timur.
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdfapri saut
Peraturan ini menetapkan pedoman manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk memberi panduan kepada instansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan penerapan sistem tersebut dan memberikan dasar kuat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Masterplan SPBE ini membahas strategi peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan. Dokumen ini menjelaskan konsep dasar SPBE, analisis kondisi saat ini, tujuan peningkatan, dan rencana kerja untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara digital.
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh ABI SETIADI
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang tugas administrator database Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengenalan basis data PKH. Administrator database bertugas mengelola data peserta PKH, memverifikasi data, menginput data ke dalam aplikasi, serta menyiapkan laporan. Basis data PKH berisi data peserta, wilayah, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hasil verifikasi, pembayaran, dan sumber daya manusia. Data awal berasal dari Basis Data Terpadu kemudian divalid
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan kabupaten Pemalang. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pelaporan kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan, metode kerja, lingkup kegiatan, perancangan
Sistem informasi ini bertujuan untuk merekam keluhan dan kendala perangkat TI di BPKAD secara online untuk meningkatkan efisiensi penanganannya. Proyek ini akan mengembangkan sistem berbasis web selama 60 hari dengan metode Waterfall dan anggaran Rp500 juta.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dokumen tersebut membahas rencana masterplan provinsi Jawa Timur di bidang teknologi informasi. Terdapat penjelasan mengenai pengertian, kebutuhan, manfaat, dan langkah membangun IT master plan serta penerapannya di pemerintahan provinsi Jawa Timur.
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdfapri saut
Peraturan ini menetapkan pedoman manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk memberi panduan kepada instansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan penerapan sistem tersebut dan memberikan dasar kuat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Masterplan SPBE ini membahas strategi peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan. Dokumen ini menjelaskan konsep dasar SPBE, analisis kondisi saat ini, tujuan peningkatan, dan rencana kerja untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara digital.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
6. 6
Pentingnya Perencanaan SPBE
Dokumen Rencana Induk SPBE
Instansi Pemerintah meningkatkan
indeks SPBE sebesar (8%).
(Permenpan RB no 5 Tahun 2018)
Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE
Gamatechno
SPBE Solution
7. 7
Filosofi SPBE
Kebijakan Tata Kelola Layanan
"Nyuruh" nya sudah
benar?
Eksekusi nya sudah benar?
Sudah sampai mana Anda paham?
1 2 3 4 5
14. 14
Jenis Layanan Publik dengan TIK
● Layanan publik terselenggara tanpa
keterlibatan sistem elektronik (TIK).
● Layanan publik didukung sistem
elektronik sehingga menjadi lebih baik
dan memudahkan. Misal untuk
pengarsipan, pencatatan, dll.
● Layanan publik yang hanya dapat
terselenggara karena ada sistem
elektronik yang bekerja, misal sistem
kependudukan, bea cukai, imigrasi.
15. 15
Perubahan Alur Kerja
● Proses meng-elektronik-kan. Alur
kerja sama tetapi menggunakan
sistem elektroni, ini baru tahap
digitalisasi.
● Tahap transformasi digital, adanya
perubahan alur kerja layanan karena
adanya sistem elektronik (dilakukan
Business Process Reengineering)
23. 23
Arsitektur SPBE (Model Detail)
Bidan
g
urusa
n
Bisnis
Bidang
urusan
Layanan
Saluran
Layanan
Fungsi
Layanan
Data
Logical Data
Aplikasi
Fungsi
Aplikasi
Sistem
Aplikasi
Infrastruktur
Software
Hardware
Keamanan
Manajemen
Keamanan
Kinerja
Evaluasi
Indikator
Kinerja
Perencanaan
Perencanaan
Jangka Pendek
Perencanaan
Jangka
Menengah
Penganggaran
Kegiatan
25. 25
Tahapan pengembangan SPBE
Terstandar
03
Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit
organisasi terkait.
Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi
terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
Terkelola
02
Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan
dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi.
Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
Rintisan
01
Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa
pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
Terintegrasi
04
Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur
kinerjanya secara kuantitatif.
Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme
pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
Optimum
05
Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen
perubahan.
Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses
26. 26
Tahapan pengembangan SPBE
Transaksi
03 Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
Interaksi
02 Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
Informasi
01 Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
Kolaborasi
04 Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
Optimalisasi
05
Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal
dan eksternal.
Tingkat Kematangan Fungsi Teknis
27. 27
Tahapan Penyusunan Masterplan
1. Organisasi
2. Data dan Informasi
3. Infrastruktur SPBE
4. Aplikasi SPBE
5. Keamanan SPBE
6. Layanan SPBE
7. Rencana Anggaran
Kondisi saat ini
2020
2021
2022
2023
2024
Gap
Analysis
Kondisi yg ingin dicapai
Visi
Renstra
Sasaran
Tujuan & Inisiatif TIK
34. 34
Form Survey
A. SDM
Jumlah Tenaga Teknis IT (yang beban gaji ditanggung oleh OPD) PNS Non PNS
Jumlah Pegawai PNS &
Honorer yang memiliki
kualifikasi sebagai berikut:
Operator/User (Browsing, Ms. Office) orang
Developer (Programmer, Analyst, Database Engineer) orang
Networking & Server orang
Computer Technical Support (Periperal Maintenance) orang
Multimedia & Audio Visual (Graphic Design)
Help Desk orang
35. 35
Form Survey
B. Infrastruktur Jaringan * Coret yang tidak perlu
Jaringan
Internet dan
LAN
Memiliki Koneksi Internet (Ya / Tidak)*
Total Bandwith Internet Mbps
Nama Provider Internet
Performa Jarngan Internet secara umum (Lancar/Putus Sambung/Putus)*
Memiliki Koneksi LAN (jaringan lokal antar
ruang) (Ya / Tidak)*
Performa LAN ruang secara umum (Lancar/Putus Sambung/Putus)*
Tersedia Wifi dengan layanan internet (Ya / Tidak)*
Titik Wifi yang tersedia Titik
Layanan wifi digunakan juga oleh masyarakat (Ya / Tidak)*
Biaya internet / bulan
36. 36
Form Survey
C. Perangkat TIK
Jumlah Periperal PC unit
Laptop unit
Yang dapat terhubung ke Internet unit
Printer unit
Scanner unit
Jumlah periperal dengan
Operating System (OS):
WIn 7 atau dibawahnya unit
Lebih baru dari WIndows 7 unit
Linux unit
OSX unit
Jumlah perangkat
Pendukung :
IP Base - CCTV unit
Finger Print unit
Public Smart TV Display unit
Data Center Ruangan (Ada / Tidak)*
Jumlah Server unit
Ukuran Ruang Server meter persegi
37. 37
Form Survey
D. Anggaran TIK
Technology (Software,
Hardware, Jaringan)
One - Time (non-rutin, seperti beli software, perangkat
dst)
rupiah
Recurring (rutin, seperti bayar lisensi, sewa dst) rupiah
Personil (SDM TIK) rupiah
38. 38
Form Survey
E. Regulasi & Kebijakan
Daftar Regulasi & Kebijakan
terkait TI (yang sudah ada)
Nama Peraturan - No - Tahun / SOP
Daftar Regulasi & Kebijakan
terkait TI (yang diperlukan)
Nama Peraturan / SOP
39. 39
Form Survey
F. Kendala & Harapan * Coret yang tidak perlu
Kendala terkait TIK Secara
Umum
Kecukupan jumlah tenaga teknis TIK
(Cukup/ Kurang)*
Kualifikasi tenaga teknis TIK (Cukup/ Kurang)*
Ketersediaan anggaran TIK (Cukup/ Kurang)*
Performa perangkat kerja (Lancar /Lambat)*
Lain-lain :
Harapan pengembangan TIK
dimasa mendatang secara
umum
Penambahan jumlah tenaga teknis TIK (Perlu Segera/ Perlu/ Belum Perlu) *
Pelatihan untuk peningkatan kualifikasi tenaga teknis
TIK (Perlu Segera/ Perlu/ Belum Perlu) *
Upgrade/Penambahan jaringan LAN (Perlu Segera/ Perlu/ Belum Perlu) *
Upgrade/Penambahan kecepatan koneksi internet (Perlu Segera/ Perlu/ Belum Perlu) *
Upgrade IT Security (Software & Infrastruktur) (Perlu Segera/ Perlu/ Belum Perlu) *
Lain-lain :
43. 43
Kebutuhan Data
1. Rapor Indeks SPBE
2. RPJMD
3. Tupoksi OPD
4. Struktur Organisasi Kominfo
5. Daftar Inventaris Telematika
a. Perangkat keras
b. Perangkat Lunak/Aplikasi
c. Jaringan