Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo telah melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang, dan ancaman eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Beberapa kekuatan yang dimiliki antara lain sumber daya manusia yang kompeten dan regulasi yang mendukung, sedangkan peluangnya adalah pemanfaatan teknologi informasi.

1. ANALISA SWOT
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Ponorogo
Mata kuliah : Manajemen Strategi
Ulfi Widya Astuti (6022211041)

2. Konten Presentasi
1. Pendahuluan
a) Latar Belakang
b) Tujuan Penelitian
c) Rumusan Masalah
d) Kajian Literatur
e) Persiapan metode penelitian
2. Identifikasi dan Pengumpulan Data
1. Identifikasi Competitive Advantage
Profile
2. Faktor Internal
3. Faktor Eksternal
3. Analisa
4. Kesimpulan

3. Latar Belakang
• Manajemen strategi dan daya saing organisasi diperlukan untuk mencapai tujuan/sasaran
organisasi (Bracker 1980).
• Pemda diberi otonomi daerah (desentralisasi). Sehingga kemajuan pemerintahan di daerah
tergantung usaha masing masing Pemda (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 )
• RPJMD merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan dokumen
perencanaan setiap satu periode kepemimpinan (Undang–Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
• Dinas komunikasi informatika dan statistik ponorogo merupakan sebuah unit pelaksana urusan
komunikasi,informatika,statistik, dan persandian (Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 142 tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo)

4. Tujuan
1. Mengetahui daya saing Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo
2. Mengetahui faktor eksternal dan internal yang berpengaruh pada Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Ponorogo
3. Mengetahui Analisa SWOT terhadap Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo
4. Mengetahui evaluasi strategi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo

5. Rumusan Masalah
a. Apa saja competitive advantage yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Ponorogo ?
b. Bagaimana kondisi faktor eksternal dan internal yang berpengaruh pada Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik Ponorogo?
c. Apa Analisa SWOT terhadap Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Ponorogo ?
d. Bagaimana evaluasi dari strategi – strategi yang dikerjakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Ponorogo ?

6. Kajian Literatur
No. Judul, Penulis, Tahun Publikasi Kesimpulan
1. “Conceptual Framework for the
Strategic Management: A Literature
Review-Descriptive”, Guillermo Fuertes
dkk, 2019
Journal of Engineering Manajemen strategi menawarkan organisasi untuk menambah nilai, menciptakan,
menemukan, memperkuat, dan mengatasi posisi kompetitifnya, menunjukkan
tindakan apa yang harus diambil untuk mencapai posisi tertentu. Perumusan
strategi memungkinkan organisasi mendefinisikan manajemen internal
perusahaan dengan tujuan menempatkan organisasi dalam lingkungan kompetitif
terbaik untuk mencapai kesuksesan.Keberhasilan suatu organisasi menuntut
adaptasi berkelanjutan dari organisasi terhadap lingkungannya. Daya saing
menjadi kriteria keunggulan untuk mengorientasikan dan mengevaluasi kinerja di
dalam dan di luar organisasi.
2 “UAE E-goverment: SWOT analysis and
TOWS Matrix”, Ibrahim Al-Mayahi ;
Sa'ad P. Mansoor, 2012
2012 Tenth International
Conference on ICT and
Knowledge Engineering
Analisis SWOT diterapkan untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan
dan peluang dan ancaman eksternal pada e-government UEA. Kemudian Matriks
TOWS digunakan untuk mengembangkan strategi yang menggunakan kekuatan e-
Government untuk memanfaatkan peluang di lingkungan eksternal dan juga untuk
memitigasi ancaman eksternal.
3 “The TOWS matrix—A tool for
situational analysis” ,Heinz Weihrich,
1982, Available in 2002
International Journal of
Strategic Management-
Long Range Planning
(LRP)
Setiap organisasi, baik militer, organisasi berorientasi produk, organisasi
berorientasi layanan, atau bahkan opemerintah, agar organisasinya tetap efektif,
harus menggunakan pendekatan rasional untuk mengantisipasi, menanggapi, dan
bahkan mengubah lingkungan masa depan.
TOWS Matriks diusulkan sebagai kerangka kerja konseptual untuk analisis
sistematis yang memfasilitasi pencocokan ancaman dan peluang eksternal dengan
kelemahan dan kekuatan internal organisasi.

7. Metode Penelitian

8. Pengumpulan Data
No Aspek Metode Pengumpulan
data
Sumber Data
1 Competitive
Advantage
Studi Pustaka 1. RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026
2. RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika dan statistik Ponorogo
tahun 2021-2026
3. LPPD Kabupaten Ponorogo 2021
4. RENJA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo
2021
5. Master Plan dan Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Ponorogo 2019-2023
6. Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Ponorogo tahun 2021
7. Kebijakan Daerah terkait (Perbup, SK Bupati,dll)
2 Faktor Eksternal dan
Internal
1. Hasil Wawancara
Pengembangan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Narasumber :
1. Kepala Bidang Aplikasi Dan Informatika
2. Staff Bidang Aplikasi Dan Informatika
1. Studi Pustaka 1. LKj Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo 2021

9. Visi dan Misi
Kabupaten Ponorogo 2021-2026
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
VISI
“Mewujudkan Kabupaten
Ponorogo HEBAT
(Harmonis, Elok, Bergas,
Amanah dan Takwa)”
MISI 1
Meningkatkan
Perekonomian
Daerah Berbasis
Pertanian dan
Pariwisata
MISI 4
Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan
yang Amanah,
Tangkas, dan
Responsif
MISI 3
Mewujudkan
Pembangunan
Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup
yang Berkualitas
dan Berkelanjutan
MISI 2
Mewujudkan
Kesejahteraan
Masyarakat Melalui
Peningkatan
Pelayanan Dasar,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pembangunan
Budaya
1.Terwujudnya kualitas sistem pelayanan
informasi Komunikasi dan informatika di
Kabupaten Ponorogo;
1.Tersedianya layanan infrastruktur TIK
dan terintegrasinya aplikasi antar OPD di
Kabupaten Ponorogo;
1.Terwujudnya satu data di Kabupaten
Ponorogo;
Terwujudnya keamanan data dan
informasi

10. Perumusan kebijakan
urusan komunikasi
informatika, statistik dan
persandian; Fungsi 1
Fungsi 3
Fungsi 4
Fungsi 5
Fungsi 2
TUGAS POKOK
Membantu Bupati
melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten,
dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada kabupaten
di bidang komunikasi
informatika, statistik dan
persandian
Pelaksanaan kebijakan
urusan komunikasi
informatika, statistik dan
persandian;
Pelaksanaan administrasi
Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik;
Pelaksanaan fungsi
lain yang diberikan
oleh bupati terkait
dengan tugas dan
fungsinya.
Pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan urusan komunikasi
informatika, statistik dan
persandian;
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo
Sumber :Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 142 tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo

11. Bidang
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKA PUBLIK
Tujuan
Mewujudkan pelayanan informasi
dan Komunikasi publik dalam
mendukung sistem birokrasi yang
baik dan memuaskan
Bidang
APTIKA
Bidang
STATISTIK DAN
PERSANDIAN
TUJUAN
1. Mewujudkan satu data di
Kabupaten Ponorogo
2. Mewujudkan Keamanan
informasi
TUJUAN
Mewujudkan Pemerintahan
berbasis Elektronik di
Kabupaten Ponorogo
Sasaran Program:
Meningkatnya pelayanan informasi dan
komunikasi publik dalam mendukung sistem
birokrasi yang baik dan memuaskan
Indikator:
1. Persentase penyusunan dan pengelolaan
informasi Publik
-2. Persentase aduan masyarakat, yang di
tindaklanjuti sesuai SOP
Sasaran Program:
Meningkatnya penyelenggaraan dan Pengelolaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )
Indikator:
1. Indeks SPBE
Sasaran Program:
1. Terwujudnya layanan data Statistik sektoral
untuk menuju satu data
2. Terwujudnya keamanan Informasi
Indikator:
1. Persentase data statistik yang dimanfaatkan
2. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
Target Capaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo diturunkan dari RPJMD 2021-2026
Misi ke 4
•Mewujudkan tata
Kelola pemerintahan
yang Amanah, Tangkas
dan Responsif
Tujuan
•Mewujudkan tata
kelola pemerintah
yang profesional
Indikator Tujuan
•Indeks Reformasi
Birokrasi
Sasaran
•Meningkatnya kualitas
pelayanan publik yang
bersih dan akuntabel
Indikator sasaran
•Nilai Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) = 3,2

12. a)Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 159 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten
Ponorogo
a)Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata
Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Pemkab Ponorogo
a)Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
a)Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Masterplan dan
Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Ponorogo tahun 2019 – 2023
a)Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Satu
Data Kabupaten Ponorogo
Master Plan dan Road
Map TIK
Perbup tentang Master
Plan dan Road Map TIK
COMPETITIVE ADVANTAGE DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PONOROGO
Regulasi

13. 1. Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo saat ini berjumlah 60 orang terdiri dari PNS berjumlah 45 orang dan tenaga kontrak
berjumlah 15 orang. Untuk PNS dengan rincian pejabat setruktural berjumlah 16 orang, staf/fungsional umum berjumlah 23 orang dan staf fungsional tertentu berjumlah 6
orang dan tenaga kontrak 15 orang.
2. Dari sisi pendidikan Pascasarjana (S2) 10 orang, Sarjana (S1) 23 orang, Diploma (D-I/D-II/D-III) 5 orang, SMA/SLTA/ SMK/STM 7 orang
3. Diskominfo mempunyai power untuk membetuk citra pemkab ponorogo ke masyarakat baik melalui media elektronik maupun non elektronik
4. Diskominfo mempunyai sistem Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan, seperti akses informasi pemerintahan satu pintu
5. penghargaan Badan Publik Menuju Informatif Tingkat Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur 2021 dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik ‘KI Awards’ Tahun 2021
Provinsi Jawa Timur mendapatkan tiga kategori penghargaan
6. SDM terbiasa dituntut cepat beradaptasi dan menerjemahkan perubahan teknologi,karena ranah pekerjaan di bidang IT.
7. Memiliki tim koordinasi guna akselerasi pencapaian indikator kinerja kabupaten :
1. Tim koordinasi SPBE
2. Tim PPID
3. Tim forum Satu Data (Proses dibentuk)
4. Tim CSIRT (Proses Dibentuk)
SDM
SK BUPATI
Pembentukan Tim
Koordinasi SPBE
Foto salah satu rapat
koordinasi SPBE
SK BUPATI
Pembentukan Tim
PPID Kabupaten
COMPETITIVE ADVANTAGE DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PONOROGO

14. Aplikasi
Umum
a)SP4N-LAPOR
Aplikasi
Khusus
a)Website Ponorogo
b)WAROG
c)Info harga
d)E-Cetak SPJ
e)Sistem Pendataan Pemudik
f)Sistem Pendataan Kendaraan Masuk
g)Repository Aplikasi
h)Pantau Covid-19
i)Aduan Suara ponorogo
j)Media Monitoring
k)C-Panel
a)Media
Sosial
a)Website Ponorogo
b)Youtube
c)Instagram
d)Facebook
e)Twitter
Teknologi dan Inovasi
Website
Ponorogo.go.id Media Monitoring Kanal Youtube
COMPETITIVE ADVANTAGE DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PONOROGO

15. 1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo
mempunyai masterplan dan roadmap TIK sebagai
panduan pembangunan TIK di Ponorogo
2. Terdapat layanan pusat data (fasilitas/infrastruktur)
yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Ponorogo
3. Beberapa aplikasi khusus mampu dikembangkan
sendiri oleh tenaga in-source (PNS) dari dinas
kominfo. Contoh: e-SPJ, Repository Aplikasi
4. Sudah terjalin konektifitas seluruh OPD untuk
jaringan intra (jaringan tertutup) yang dikelola oleh
dinas kominfo
5. Sudah terbentuk tim koordinasi khusus untuk
pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik
6. Sudah terdapat SDM dengan latar belakang keilmuan
dan skill di bidang IT yang berpengalaman dengan
status ASN (bukan honorer/pegawai tidak tetap)
7. Instrumen penyebaran informasi publik sudah
tersedia dan aktif menyebarkan informasi. Bahkan
hampir tiap tahun mendapat penghargaan.
1. Belum adanya arsitektur SPBE Kabupaten
Ponorogo (arsitektur proses bisnis, data dan
informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, serta
keamanan)
2. Belum tersedianya sistem manajemen kinerja
berbasis IT, sehingga evaluasi kinerja tidak bisa
dimonitoring secara langsung
3. Kurangnya anggaran untuk menyediakan
kapasitas bandwith yang cukup untuk jaringan
internet seluruh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo
4. Belum terintegrasinya Sistem Informasi
Manajemen di masing-masing OPD
FAKTOR INTERNAL
STRENGTH WEAKNESS

16. 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung penggunaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu:
a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;
b) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
c) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
d) Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan
maupun Keputusan Menteri yang terkait tentang Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
2. Adanya pandemi covid 19 meningkatkan pemahaman para pimpinan
SKPD dan ASN pada umumnya tentang pentingnya pemanfaatan
teknologi informasi di dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugas sehari-
hari
3. Banyak aplikasi umum yang sudah dibangun pemerintah pusat
sehingga mengurangi kebutuhan develop aplikasi oleh pemerintah
daerah. Contoh : SP4N-LAPOR
4. Adanya audit dari pemerintah pusat seperti evaluasi SPBE, indeks
KAMI, dsb sehingga menjadi katalis bagi dinas kominfo untuk
penerapan TIK pada pemerintahan.
5. Banyaknya kebutuhan terkait pelayanan administrasi umum dan
layanan publik yang berbasis IT oleh instansi - instansi lain di Pemda
Ponorogo
6. Kebutuhan sharing dan integrasi data disadari oleh semakin banyak
pihak
7. Sudah terbentuk aturan dan kebijakan daerah berupa perbup yang
mengatur dan menaungi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan
1. Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah
diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya
bagi publik yang kini sudah menjadi kebutuhan dan
semakin kritis terhadap pemerintah
2. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dapat membuat efek negatif bagi publik
apabila tidak disertai dengan pengendalian akses
informasi dan keamanan system yang baik
3. Kurangnya komitmen pimpinan SKPD untuk
menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
4. Kurang koordinasinya antar SKPD dalam
mengembangkan sistem informasi atau aplikasi sendiri
sehingga tidak ada keseragaman format data yang
mengakibatkan tidak bisa terjadi sharing data dengan
SKPD lain yang membutuhkan
5. Kerusakan server dan kehilangan data yang tersimpan
dalam pusat data (server) sehingga mengganggu proses
pelayanan publik dan administrasi umum
6. Melambatnya akses menuju website, layanan Pemerintah
dan Layanan Publik berbasis elektronik yang tersimpan di
dalam server.
7. Penggunaan anggaran belanja daerah untuk keperluan
TIK pemerintahan tidak efektif dan efisien sesuai dengan
FAKTOR EKSTERNAL
STRENGTH WEAKNESS

17. ANALISA

18. • Strategi berbasis Kekuatan dan Peluang (Strengths and Opportunity strategy) adalah menciptakan strategi yang menggunakan
kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
Strategi berbasis Kekuatan dan Peluang (Strengths and Opportunity strategy)
Kekuatan -Peluang (Strength-Opportunity)
1. Menerjemahkan peraturan perundang-undangan TIK dari pusat diselaraskan dengan
masterplan dan roadmap TIK kedalam kebijakan daerah
2. Mengumpulkan layanan aplikasi umum dari pemerintah beserta aplikasi khusus yang di-
develop Dinas Kominfo ke dalam sebuah katalog aplikasi sebagai bentuk produk yang
bisa dibagipakai dengan instansi lain yang membutuhkan
3. Memanfaatkan konektifitas jaringan yang telah disediakan Dinas Kominfo untuk aplikasi
dengan jaringan tertutup yang terkoneksi ke semua instansi di Ponorogo
4. Mengintegrasikan infrastruktur pusat data semua instansi pada ruang data center Dinas
Kominfo.

19. Strategi berbasis Kelemahan dan Peluang (Weakness and Opportunity
strategy)
• Strategi berbasis Kelemahan dan Peluang (Weakness and Opportunity strategy) adalah menciptakan
strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Kelemahan -Peluang (Weakness-Opportunity)
1. Melakukan Kerjasama dengan Pemerintahan Pusat dalam upaya pengembangan TIK di daerah
(infrastruktur, transfer knowledge, diskusi, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya) dan
juga memberikan solusi terhadap masalah – masalah pengembangan TIK di daerah.
2. Membentuk forum integrasi data untuk mengatasi interoperabilitas data antar instansi.

20. Strategi berbasis Kekuatan dan Ancaman (Strengths and Threats Strategy)
Kekuatan - Ancaman(Strength - Threat)
1. Menggunakan layanan aduan publik berbasis IT dan disosialisasikan kepada masyarakat dan seluruh
perangkat daerah dengan memaksimalkan skill SDM Dinas Kominfo
2. Melakukan pembentukan tim koordinasi khusus untuk mengelola akses data pribadi pada sistem
pemerintahan, keamanan sistem dan jaringan TIK, serta kebijakan terkait keamanan sistem
informasi dan jaringan
3. Melakukan sosialisasi dan MoU dalam rangka pembuatan kesepakatan dan kebijakan bersama
dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan smart city. Hal ini juga sebagai
upaya berbagi peran seluruh stakeholder di Pemda Ponorogo untuk pengembangan SPBE.
4. Melakukan audit internal dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan dan availability layanan
pusat data (data centre) yang dikelola oleh Dinas Kominfo
5. Melakukan diskusi antar kepala OPD untuk menjadikan Dinas Kominfo sebagai unit pengelola TIK
yang mempunyai wewenang dalam memberikan rekomendasi terhadap semua perencanaan dan
pembelanjaan anggaran daerah untuk kebutuhan terkait TIK.
Strategi berbasis Kekuatan dan Ancaman (Strengths and Threats Strategy) adalah Menciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

21. Strategi berbasis Kelemahan dan Ancaman (Weakness and Threats
strategy)
• Strategi berbasis Kelemahan dan Ancaman (Weakness and Threats strategy) adalah Menciptakan
strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
Kelemahan -Ancaman (Weakness-Threat)
1. Menggunakan masterplan dan roadmap TIK sebagai pedoman utama sementara sebelum arsitektur SPBE terbentuk
2. Melakukan evaluasi internal berkala dengan jangka waktu pendek (misal = dalam satu minggu sekali) dalam rangka
manajemen kinerja Dinas Kominfo sehingga terjaganya kualitas layanan publik dan administrasi umum.
3. Melakukan pembentukan tim koordinasi khusus untuk mengelola akses data pribadi pada sistem pemerintahan,
keamanan sistem dan jaringan TIK, serta kebijakan terkait keamanan sistem informasi dan jaringan
4. Melakukan sosialisasi dan MoU dalam rangka pembuatan kesepakatan dan kebijakan bersama dalam pengembangan
sistem pemerintahan berbasis elektronik dan smart city. Hal ini juga sebagai upaya berbagi peran seluruh stakeholder
di Pemda Ponorogo untuk pengembangan SPBE.
5. Melakukan Kerjasama dengan Pemerintahan Pusat dalam upaya pengembangan TIK di daerah (infrastruktur, transfer
knowledge, diskusi, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya) dan juga memberikan solusi terhadap masalah –
masalah pengembangan TIK di daerah.

22. Evaluasi Strategi
• Berikut adalah evaluasi penerapan strategi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Ponorogo:
• Skor dan Keterangan
1. : Belum sama sekali
2. : Sudah dilaksanakan, tapi progress masih sedikit
3. : Sudah dilaksanakan, sudah ada hasil, namun masih banyak kekurangan/tahapan selanjutnya
4. : Sudah dilaksanakan, hanya ada beberapa hal yang perlu dilengkapi
5. : Sudah dilaksanakan dan hasil sudah dicapai

23. No. Strategi Skor
Pelaksanaan
Keterangan
1. Menerjemahkan peraturan perundang-undangan TIK
dari pusat diselaraskan dengan masterplan dan
roadmap TIK kedalam kebijakan daerah
4 Beberapa peraturan sudah terbentuk, namun diperlukan
beberapa peraturan tambahan guna mengatur urusan
yang lebih rinci seperti :
-Peraturan untuk mengatur penggunaan domain dan
subdomain pemerintah daerah Ponorogo
-Peraturan yang mengatur penggunaan tanda tangan
elektronik, status hukum, dan kebijakan terkait keamanan
sistem informasi dan jaringan
2 Mengumpulkan layanan aplikasi umum dari pemerintah
beserta aplikasi khusus yang di-develop Dinas Kominfo
ke dalam sebuah katalog aplikasi sebagai bentuk
produk yang bisa dibagi pakai dengan instansi lain yang
membutuhkan
2 Menggunakan sistem Repository aplikasi. Namun
kekurangannya adalah aplikasi ini hanya diterapkan di
internal Dinas Kominfo. Hal yang perlu dilengkapi dan
dikerjakan yaitu :
-Dokumentasi proses development aplikasi
-Kebijakan yang mengatur dan menaungi aplikasi ini
-Sosialisasi kepada seluruh instansi di Pemda Ponorogo
3 Memanfaatkan konektifitas jaringan yang telah
disediakan Dinas Kominfo untuk aplikasi dengan
jaringan tertutup yang terkoneksi ke semua instansi di
Ponorogo
4 Contoh penerapan : SIMDA Keuangan
4 Mengintegrasikan infrastruktur pusat data semua
instansi pada ruang data center Dinas Kominfo.
3 OPD yang mengintegrasikan layanan pusat datanya
adalah : Dinas Pemdes, BKD, Dinas Perhubungan,
Kecamatan Sukorejo, dan Dinas Kominfo sendiri

24. No. Strategi Skor
Pelaksanaan
Keterangan
5 Melakukan Kerjasama dengan Pemerintahan Pusat dalam
upaya pengembangan TIK di daerah (infrastruktur, transfer
knowledge, diskusi, peningkatan kualitas SDM, dan lain
sebagainya) dan juga memberikan solusi terhadap
masalah – masalah pengembangan TIK di daerah.
4 Sudah dilaksanakan,
-Penerapan SP4N-LAPOR dari kemendagri
-PKS dengan BSSN untuk modul tanda tangan elektronik
-Bimtek CSIRT (Computer Security Incident Response) dari
BSSN
-dll
6 Membentuk forum integrasi data untuk mengatasi
interoperabilitas data antar instansi.
3 Progress sementara adalah perbup satu data, untuk forum
satu data dan tim koordinasi masih dalam proses
pembentukan. Saat ini masalah ini masih ditangani oleh tim
koordinasi SPBE.
7 Menggunakan layanan aduan publik berbasis IT dan
disosialisasikan kepada masyarakat dan seluruh perangkat
daerah dengan memaksimalkan skill SDM Dinas Kominfo
4 Ponorogo mempunyai dua aplikasi untuk aduan publik
berupa SP4N-LAPOR dan aduan suara ponorogo. Untuk
aduan suara ponorogo berbasis chatbot whatsapp dan
proses sosialisasi tahun ini

25. No. Strategi Skor
Pelaksanaan
Keterangan
8 Melakukan pembentukan tim koordinasi khusus untuk
mengelola akses data pribadi pada sistem pemerintahan,
keamanan sistem dan jaringan TIK, serta kebijakan terkait
keamanan sistem informasi dan jaringan
2 Pembentukan tim CSIRT (Computer Security Incident Response)
bekerjasama dengan BSSN. Tahun ini proses penyusunan
kelengkapan dalam rangka PKS dengan BSSN.
9 Melakukan sosialisasi dan MoU dalam rangka pembuatan
kesepakatan dan kebijakan bersama dalam pengembangan
sistem pemerintahan berbasis elektronik dan smart city. Hal
ini juga sebagai upaya berbagi peran seluruh stakeholder di
Pemda Ponorogo untuk pengembangan SPBE.
5 Strategi ini sudah dilakukan melalui kegiatan Bimtek Smartcity
dengan output berupa dokumen MoU antar Kepala instansi,
Masterplan smart city dan quick win.
10 Melakukan audit internal dengan tujuan untuk meningkatkan
keandalan dan availability layanan pusat data (data centre)
yang dikelola oleh Dinas Kominfo
2 Belum dilakukan audit internal, hanya pengecekan dan
maintenance berkala.
11 Melakukan diskusi antar kepala OPD untuk menjadikan Dinas
Kominfo sebagai unit pengelola TIK yang mempunyai
wewenang dalam memberikan rekomendasi terhadap semua
perencanaan dan pembelanjaan anggaran daerah untuk
kebutuhan terkait TIK.
2 Belum dilakukan dalam bentuk forum resmi dengan tujuan
output kebijakan.

26. No. Strategi Skor
Pelaksanaan
Keterangan
12 Menggunakan masterplan dan roadmap TIK sebagai pedoman
utama sementara sebelum arsitektur SPBE terbentuk
3 Proses pengembangan TIK Pemerintahan mengacu pada masterplan
dan roadmap TIK, namun tidak sepenuhnya berjalan sesuai target.
Di dalam pelaksanaannya diperlukan partisipasi instansi – instansi
lain, yang kadang menjadi kendala tersendiri
13 Melakukan evaluasi kinerja internal berkala dengan jangka waktu
pendek (misal = dalam satu minggu sekali) dalam rangka
manajemen kinerja Dinas Kominfo sehingga terjaganya kualitas
layanan publik dan administrasi umum.
3 Evaluasi kinerja dilakukan berkala, namun berbasis event dan
penyerapan anggaran. Bukan berdasarkan target kinerja masing-
masing individu.
Total 43
Sudah
terlaksana
63%
Belum
37%
PENERAPAN STRATEGI
Sudah terlaksana Belum

27. Kesimpulan
• Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo sudah mempunyai daya saing dari segi Regulasi, ketersediaan SDM, dan
juga penguasan Teknologi serta inovasi dalam organisasi. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo mempunyai
keunggulan dalam bidang penyebaran informasi publik, dibuktikan dengan award yang diterima di bidang PPID maupun bidang
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Sedangkan di bidang aplikasi dan informatika, layanan berupa aplikasi umum dan
khusus dalam rangka pelayanan public dan administrasi sudah lengkap. Infrastruktur jaringan sudah menjangkau semua OPD
hingga kecamatan. Sedangkan dalam bidang statistik dan persandian, sudah terbentuknya kebijakan daerah dalam rangka
program satu data. Kemudian di bidang persandian sekarang dalam proses pembuatan tim CSIRT (Computer Response
Incident Team).
• Analisa SWOT dilakukan untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik Ponorogo. Strategi – strategi dirinci kemudian dievaluasi apakah sudah diterapkan dalam rangka
mencapai tujuan organisasi. Kemudian scoring dilakukan untuk mengetahui sejauh mana organisasi mampu menjalankan
strategi sesuai analisa SWOT dari organisasi. Hasilnya didapatkan 63% strategi sudah dijalankan. Beberapa hal yang kurang
diantaranya kebijakan dan panduan teknis, infrastruktur, dan sistem manajemen dalam Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik.

28. Terimakasih

29. KEPALA DINAS
BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
SEKSI HUBUNGAN
MASYARAKAT
SEKSI PENGELOLAAN
INFORMASI PUBLIK
SEKSI LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
BIDANG APLIKASI DAN
INFORMATIKA
SEKSI INFRASTRUKTUR
DAN TEKNOLOGI
SEKSI APLIKASI DAN
PENGEMBANGAN SDM
TIK
SEKSI TATA KELOLA E-
GOVERNMENT
BIDANG STATISTIK DAN
PERSANDIAN
SEKSI STATISTIK
SEKSI PENGELOLAAN
DATA
SEKSI PERSANDIAN
SEKERTARIAT
SUB BAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAG KEUANGAN
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL