Materi Kuliah Perbandingan administrasi negara

1. BIROKRASI
[Sebuah Perbandingan]
Gandung Ismanto

2. BIROKRASI
Dari kata bureau ( burra, taplak meja), dan cracy.
3 Perspektif tentang Birokrasi:
1. Pertama, birokrasi diartikan sebagai “government by bureaus”
yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh
pemegang kekuasaan dalam sebuah organisasi formal, baik
publik maupun privat. Pemerintahan birokratik adalah
pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang-diperintah.
2. Kedua, birokrasi sebagai karakter pemerintahan, yaitu, sifat
kaku,macet, berliku-liku dan segala tuduhan negatif terhadap
instansi yang berkuasa ( Kramer dalam Ndraha, 2003;513).
3. Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Biasanya dalam
arti ini dianggap bermula pada teori Max Weber tentang konsep
sosiologik rasionalisasi aktivitas kolektif.

3. Stereotype Birokrasi
 Birokrasi sebagai organisasi yang rasional (rational organization)
 Birokrasi sebagai ketidakefeseinan organisasi (Organizational
inefficiency)
 Birokrasi sebagai pemerintahan olehparapejabat (rule of officials)
 Birokrasi sebagai administrasi negara (public administration)
 Birokrasi sebagai administrasi oleh para pejabat (administration by
officials)
 Birokrasi sebagai organisasi yang memiliki ciri tertentu, seperti hirarki
dan peraturan (type of organization with specific characteristic and
quality as khierarchies and rules)
 Birokrasi sebagai salah satu ciri masyarakat modern (an essential
quality of modern society)

4. Birokrasi Dalam Makna + Dan Rasional (Bereau-
rationality)
Hegel: Birokrasi adalah institusi yg menjembatani
antara negara dan masyarakat.
Max Weber: Birokrasi adalah organisasi yang
memiliki ciri-ciri: (1) Adanya suatu hirarkhi,
termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke
bawah; (2) adanya serangkaian posisi jabatan yg
masing masing memiliki tugas & tanggung jawab yg
tegas; (3) Adanya aturan, regulasi, standard formal;
(4) Adanya personel yg scr teknis memenuhi syarat,
yg bekerja atas dasar karier dan promosi

5. Birokrasi dalam pengertian Netral & Patologi
Pengertian Netral : tidak terkait baik atau buruk
Birokrasi sebagai Patologi
 Patologi yg timbul akibat gaya manajerial
 Patologi yg timbul akibat rendahnya pengetahuan &
keterampilan petugas pelaksana
 Patologi yg timbul akibat tindakan anggota birokrasi
yg melanggar norma dan aturan perundangan
 Patologi yg timbul akibat perilaku negatif birokrasi
 Patologi yg timbul akibat situasi internal berbagai
instansi dalam lingkungan pemerintahan

6. Birokrasi Dalam Konteks Pengelolaan Kekuasaan Negara
Birokrasi adalah pihak yg paling aktif dalam
kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-
hari, ia berperan sbg pelaksana keputusan yg
dirumuskan pemimpin politik.
Birokrasi berperan penting karena dalam kegiatan
pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari tidak
pernah terjadi kevakuman administrasi, baik dalam
proses perumusan maupun di dalam proses
pelaksanaan setiap kebijakan.

7. BIROKRASI NEGARA MAJU
Birokrasi Negara Maju memiliki ciri-ciri :
 Aparat negara yang netral (apolitis, tidak propolitik
pemerintah serta tidak pro pada kepentingan
tertentu.Objektif(memberikan pelayanan sama)
 Rasional, tidak dikuasai/ didominasi kelompok tertentu
(public Servant)
 Cakap,terampil dan efesein dalam mencapai
kesejahteraan sosial
 Formal dan legalistis
 Tunduk kepada pemerintahan yang memperoleh
kepercayaan rakyat
 Tidak mudah diintimidasi

8. Birokasi di negara berkembang
 Birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal lain dari pada
mengarahkepada yang benar-benar menghasilkan (production
directed). Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan
tujuan pribadinya dibanding pencapaian sasaran-sasaran program.
 Riggs (1964) menyatakannya sebagai preferensi birokrat atas
kemanfaatan pribadi (personal expediency) ketimbang kepentingan
masyarakat (public-principled interest). Dari sifat seperti ini lahir
nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai
penyakit birokrasi, yang menyebabkan aparat birokrasi dinegara
berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah, dan
dianggap tidak mengenal etika.
 Dibanyak Negara berkembang, korupsi telah merajalela sedemikian
rupa sehigga menjadi fenomena yang sangat prevalent dan diterima
sebagaisesuatu yang wajar, atau menurut istilah Heady “sanctioned
by social mores” dan semi institutionalized.

9. Birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom,
artinya lepas dari proses politik dan pengawasan
masyarakat. Ciri ini merupakan warisan administrasi
kolonial yang memerintah secara absolut, atau sikap feodal
dalam zaman kolonial yang terus hidup dan berlanjut
setelah merdeka. Dibanyak negara berkembang, pada
awalnya orang yang paling terpelajar atau elite bangsa
yang bersangkutan memang berkumpul dibirokrasi,
sehingga kelompok diluar itu sulit dapat menandingi
birokrasi dalam pengetahuan mengenai pemerintahan dan
akibatnya pengawasan menjadi tidak efektif.

10. BIROKRASI KERAJAAN
 Penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan
pribadi;
Administrasi adalah perluasan rumah tangga istana;
Tugas pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja;
“Gaji” dari raja kepada bawahan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat
ditarik sewaktu- waktu sekehendak raja;
 Aparat kerajaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan raja.
Di dalam pemerintahan pusat, urusan dalam pemerintahan diserahkan kepada
empatpejabat setingkat menteri ( wedanalebet ) yang dikoordinasikan oleh seorang
pejabat setingkat Menteri Kordinator ) pepatihlebet ). Pejabat – pejabat kerajaan
tersebut masing – masingmembawahi pegawai ( abdidalem ) yang jumlahnya
cukup banyak.
Daerah diluar keraton, seperti daerah pantai raja menunjuk bupati –bupati yang
setia kepada raja untuk menjadi penguasa daerah. Para bupati biasanya bupati
lama yang telah ditaklukkan oleh raja, pemuka masyarakat setempat, atau saudara
raja sendiri.

11. BIROKRASI ZAMAN KOLONIAL
 Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem
administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu.
 Selama pemerintahan kolonial terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi
telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial
(binnenlandcsheBestuur) yang mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern,
sedangkan pada sisi lain, sistem tradisional (InheemscheBestuur) masih tetap
dipertahankan.
 Birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara hierarki yang puncaknya pada Raja
Belanda. Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan di Negara jajahan, Ratu
Belanda menyerahkan kepada wakilnya, yakniseorang gubernur jenderal. Kekuasaan dan
kewenangan gubernur jenderal meliputi seluruh keputusan politik diwilayah Negara jajahan
yang dikuasai.
 Gubernur Jenderal dibantu oleh para gubernur dan residen. Gubernur merupakan wakil
pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayahprovinsi, sedangkan ditingkat
kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas yang diangkat oleh gubernur jenderal
untuk mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari – hari.

12. BIROKRASI ORDE LAMA
 Berakhirnya masa pemerintahan kolonial membawa perubahan
sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi
pemerintahan.
Perbedaan– perbedaan pandangan yang terjadi diantara pendiri
bangsa diawal masa kemerdekaan tentang bentuk Negara yang
akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah
menjurus kea rah disintegrasi bangsa dan keutuhan
aparaturpemerintahan. Perubahanbentuk Negara dari kesatuan
menjadi federal berdasar kankonstitusi RIS melahirkan dilematis
dalam cara pengaturan aparaturpemerintah.
Setidak-tidaknya terdapat dua persoalan dilematis menyangkut
birokrasi padasaat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan
pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan
NKRI,tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja
yang memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang

13. BIROKRASI MASA ORDE BARU
 Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme Negara
yang bertujuan untuk mendukung penetarsinya kedalam masyarakat, sekaligus
dalam rangka mengontrol publik secara penuh.
Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur system
perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional non ideologis, dimana sistem
tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam
masyarakat, seperti monopoli atau perizinan, yang bertujuan untuk meniadakan
konflik antar kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang
memiliki konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas social, politik maupun budaya.
Pemerintahan Orde Baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premium mobile
bagi program pembangunannasional.
 Reformasi birokrasi yang dilakukan diarahkan pada :
Memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi
Untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan pusat
Untuk memperluas wewenang pemerintah baru dalam rangka mengkonsolidasikan
pengendalian atas daerah-daerah.

14. BIROKRASI ZAMAN REFORMASI
 Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya Reformasi, akan diikuti pula dengan
perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun
harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelanggan sebagaimana
birokrasi di Negara – Negara maju tampak nyamasih sulit untuk diwujudkan.
 Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi, tampaknya belum
sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia (contoh Bulog Gate ).
 Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis, dalam kenyataan nyamasihs aja dijadikan alat
politik yang efektif bagi kepentingan – kepentingan golongan atau partai politik tertentu.
Terdapat pula kecenderungan dariaparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau
jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan
melakukan tindak KKN.
 Mentalitas dan budaya kekuasaan ternyata masih melingkupi sebagian besar aparat
birokrasi pada masa reformasi.Kulturkekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa
birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulitu ntuk dilepaskan dari perilaku aparat
atau pejabat birokrasi.
 Dapat dikemukakan bahwa realitas sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh Negara –
Negara yang sedang berkembang sering kali berbeda dengan realitas sosial yang
ditemukan pada masyarakat di negara maju.

15. SEJARAH BIROKRASI INDONESIA
 MASA KERAJAAN
Kerajaan maritim dan agraris
Agraris dominan (pemusatan sumber ekonomi, kehormatan pada raja dan
didistribusikan pada para birokrat)
 MASA PENJAJAHAN
Pada jaman belanda struktur & sistem birokrasi kerajaan tidak dirubah
selama menguntungkan, berbeda dengan abdi dalem, priyayi
(birokratbelanda) yg diangkat belanda dan mengadopsi gaya belanda tapi
gayafeodal kemasyarakat. Timbul ketidaksenangan para nasionalis pada
para priyayi (birokratbelanda)
 MASA KEMERDEKAAN
Transformasi gaya-gaya kerajaan dan kolonial masih melekat
Posisi dan status masih berkaitan dengan hirarki, abdi negara, sentralistis
dan ritualitas.
 Perbedaannya birokrat tdk berada pada kelas istimewa karena terlalu
banyak dan penurunan kemakmuran serta terus menerus mengalami krisis
kepercayaan masyarakat

16. Stereotype Birokrasi Indonesia
1. Patrimonial Birokrasi
a. Patronase diLingkungan elite
b. Simbiosa Penguasa & Pengusaha
c. Ambivalensi Hubungan pusat- daerah
2. Sentralisasi yg amat kuat
3. Menilai Keseragaman dalam struktur birokrasi
4. Pendelegasian wewenang yg kabur
5. Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis
jabatan

17. BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
1. Umumnya jumlah pegawai terlampau berlebihan (over staffed),
sehingga menimbulkan pengangguran terselubung.
2. Kurang profesional, karena organisasinya tidak memberikan iklim
yang memungkinkan berkembangnya profesionalisme.
3. Kurang memiliki daya inisiatif, cenderung menunggu petunjuk
dari atasan.
4. Menggunakan manajemen pemerintahan yang sudah usang.
5. Selalu mengalami keterbatasan anggaran, karena kesalahan
6. menggunakan konsep berpemerintahan.
7. Kurang memiliki visi dan misi yang jelas,
8. Karena terkungkung oleh paradigma keseragaman.
9. Kurang peka terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat.
10. Kegiatannya lebih terfokus kedalam tubuh birokrasi itu sendiri,
sedangkan masyarakat lebih banyak dijadikan komoditi politik.

18. Patologi (Penyakit) Birokrasi Pemerintahan
Budaya feodalistik;
Menunggu petunjuk/arahan;
Loyalitas pada atasan, bukan organisasi;
Belum berorientasi prestasi;
Budaya melayani rendah;
Belum didukung teknologi menyeluruh;
Ekonomi biaya tinggi;
Jumlah pegawai relatif banyak, kurang
bermutu/asal jadi.

19. BIROKRASI MAX WEBER
Max Weber, sosiolog Jerman abad 19 ini,
mengemukakan tentang konsepsi tipe ideal
organisasi pemerintah yang rasional dan
profesional. Pemikiran Weber didorong
keinginannya menciptakan organisasi modern yang
bisa digunakan pemerintah menjalankan
modernisasi dan pembangunan. Weber mengenal
tiga otoritas (1) otoritas tradisional; (2) otoritas
kharismatik; (3) otoritas legal-rasional (birokrasi).

20.  Sebelum itu, tahun 1970, Martin Albrow mempopulerkan
istilah ”birokrasi” sebagai nama lain organisasi
pemerintah, Selanjutnya para pakar (misalkan Fred
Kramer, dll, mengaitkan atau menamakan konsepsi tipe
ideal organisasi pemerintah yang rasional dan
profesional ala weber sebagai birokrasi pemerintahan.

21. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi
dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan
tugas-tugas atau kepentingan individu
dalamjabatannya. Pejabat tidak bebas
menggunakan jabatannya untuk keperluan dan
kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki
dari atas kebawah dan kesamping.

22. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan.
Ada yang menyandang kekuasaan lebih besar dan
ada yang lebih kecil.
Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam
hirarki itu secara spesifik berbeda satu dengan
lainnya.
Setiap pejabat mempunyai kontrakjabatan yang
harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing
pejabat merupakan domain yang menjadi
wewenang dan tanggungjawab yang harus
dijalankan sesuai kontrak.

23. KONSEPSI BIROKRASI RASIONAL MAX
WEBER
Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi
profesionalitasnya, idealnya melalui ujian kompetitif.
Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk
menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki
jabatan yang disandangnya.
Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari
pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan
keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam
keadaantertentu.

24. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas
dengan promosi berdasarkan senioritas dan
penilaian obyekif (merit system).
Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan
jabatannya dan sumber daya instansinya untuk
kepentingan pribadi dan keluarga.
Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan
pengawasan suatu sistem yang dijalankan
secaradisiplin.

25. Jabatan-jabatan itu disususn dalam tingkatan
hirarki dari atas ke bawah dan kesamping
Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam
hirarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain
Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatannya
Setiap pejabat berada dalam pengendalian dan
pengawasan suatu sistem.

26. PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI
WEBERIAN
Warren Bennis
Birokrasi hirarki piramida pada masa depan akan
diganti dengan sistem sosial baru sesuai harapan
masyarakat.
Lawrence danLorch
Birokrasi yang bersifat rutin dan stabil, belum tentu
cocok untuk lingkungan yang kompleks. Oleh
karena itu, jika ingin survive birokrasi harus
menyesuaikan diri dengan perkembangan atau
perubahan lingkungan.

27. David Bheetham
Birokrasi Weber memiliki ciri-ciri pokok (1) instrumen
teknis; (2) kekuatan independen; (3) dapat keluar dari
fungsinya yang tepat karena anggotanya cenderung dari
klas sosial partikular (parpol, misalnya).
Heckscher dan Donellon
Bentuk organisasi masa depan adalah “post bureaucratic
organization” yang tidak sama dengan birokrasi weberian.
Powering (kekuasaan) bukan satu-satunya cara
mengendalikan birokrasi,melainkan perlu empowering
(pemberdayaan).

28. MiftahThoha
Birokrasi weberian diistilahkan sebagai officialdom
atau kerajaan pejabat– memiliki dua pemahaman
yaitu birokrasi yang rasional (netral) danbirokrasi
yang sarat dengan kekuasaan (potensipolitis).
Birokrasi yang netral bisa dilihat pada poin (1),
birokrasi politis dapat dilihat pada poin (2) dan (3).

29. BIROKRASI HEGELIAN dan MARXIS
 Birokrasi adalah jembatan penghubung antara negara(pemerintah)
dengan masyarakatnya (Hegel).
 Di dasari teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan
pengembangan komunisme, Karl Marx berpendapat tentang
birokrasi sbb: Birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri.
Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yang
dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas klas
sosial lainnnya. Dalam masyarakat komunis kelak (tiada kelas sosial,
semua sama), birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi
dijalankan oleh semua anggota masyarakat.
 Birokrasi Hegelian termasuk dalam kategori birokrasi netral.
 Birokrasi Marxis termasuk dalam kategori birokrasi politik
atautidaknetral.

30. BIROKRASI DAVID OSBORNE
Katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh)
Memberi wewenang ketimbang melayani.
Pemerintahan yang kompetitif.
Digerakan oleh misi bukan aturan.
Berorientasi hasil bukan masukan.
Melayani pelanggan, bukan dilayani atau melayani
diri sendiri.
Menghasilkan ketimbang membelanjakan.
Antisipatif (mencegah daripada mengobati)
Desentrasi ketimbang sentralisasi
Pemerintah berorientasi pasar.

31. KARAKTERISTIK BIROKRASI MENURUT
MAX WEBER
Kerja yang ketat pada peraturan (rule)
Tugas yang khusus (spesialisasi)
Kaku dan sederhana (zakelijk)
Penyelenggaraan yang resmi (formal)
Pengaturan dari atas ke bawah (heirarchi)
Berdasarkan logika (rational)
Tersentralistis (otorithy)
Taat dan patuh (obedience)
Disiplin (dicipline)
Terstruktur (sistematic)
Tanpa pandang bulu (impersonal).

32. prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi
publik dalam aspek internal organisasi
 Prinsip Aksesibilitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat
dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan;
 Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara
terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan
kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut
 Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus
ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis
pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan
kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.
 Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan harus
dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan keuntungan
ekonomis dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.
 Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu
pelayanan yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat

33. TIPE IDEAL BIROKRASI MENURUT MAX
WEBER
Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya men
jalankan tugas-tugas impersonal mereka;
Ada hirarki jabatan yang jelas;
Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas;
Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak;
Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi
profesional, idealnya didasarkan
suatu (ijazah) yang diperoleh melalui suatu ujian;

34.  Mereka memiliki gaji dan biasanya juga ada hak-hak pensiun. Gaji
berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu
menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu ia juga
dapat diberhentikan;
 Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja
pokoknya;
 Terdapat suatu struktur karir, dan promosi dimungkinkan berdasarka
senioritas maupun keahlian (merit) dan menurut pertimbangan
keunggulan (superioritas);
 Jabatan mungkin tidak sesuai baik dengan posnya maupun dengan
sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut;
 Ia tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang seragam

35. KATEGORI BIROKRASI
Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari suatu
organisasi birokrasi
 Kesatu, Birokrasi Pemerintahan Umum, yaitu rangkaian organisasi
pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan
umum termasuk memeliharaketertiban dan keamanan, dari tingkat pus
at sampai di daerah(propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa). Tugas-
tugas tersebutlebih bersifat mengatur.
 Kedua, Birokrasi Pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan
yangmenjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus
guna mencapai tujuanpembangunan,seperti pertanian, kesehatan, pendid
ikan, industri

36. Ketiga, Birokrasi Pelayanan, yaitu unit
organisasi yang pada hakikatnya merupakan
bagian yang langsung berhubungan dengan
masyarakat.
Yang termasuk dalam kategori ini, antara lain:
RumahSakit, Sekolah (SD,SLTA), Koperasi, Bank
Rakyat Desa, Transmigrasi, dan berbagai unit
organisasi lainnya yang memberikan
pelayanan langsungkepada masyarakat atas nama
pemerintah. Fungsi utamanya adalah “service”.

37. KELEMAHAN DAN KELEBIHAN
ORGANISASI DI INDONESIA
penetapan standar efisiensi yang dapat
dilaksanakan secara fungsional
terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas,
impersonalitas dan hirarki
kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan
tujuan-tujuan organisasi
kurangnya pengawasan terhadap kinerja birokrasi
sistem penggajian yang kurang

38. 3 macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini
Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa
untuk menjalankan
pemerintahan (government by bureaus).
Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan
yang buruk (patologi).
Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.
Pengertian birokrasi (pemerintahan) adalah suatu
organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur
yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang
memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam
melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai
suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan.

39. Fungsi dan Peran Birokrasi
melaksanakan pelayanan publik;
pelaksana pembangunan yang profesional (merit system);
perencana, pelaksanan, dan pengawas kebijakan
(manajemen pemerintahan);
alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi)
masyarakat dan negara yangnetral dan bukan merupakan
bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas
birokrasi).

40. Tujuan Birokrasi
Sejalan dengan tujuan pemerintahan
Melaksanakan kegiatan dan program demi
tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara
Melayani masyarakat dan melaksanakan
pembangunan dengan netral dan professional
Menjalankan mamajemen pemerintahan, mulai dari
perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi,
sinkronisasi, represif, prefentif, antisipatif, resolusi,

41. Perspektif Birokrasi
 Teori Negara
Terdiri dari unsure konstitutif dan unsure deklaratif. Unsur konstitutif
adalah unsure Negara yang terdiri dari wilayah, pemerintahan, dan
rakyat. Sedangkan unsure deklaratif adalah unsure Negara yang
terdiri dari pengakuan de facto dan de jure.
 Teori Kebutuhan ekonomi
Usaha manusia memenuhi kebutuhan yang diperlukan birokrasi yang
berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut.
 Teori Organisasi dan Kelas
Tujuan dalam organisasi dapat dicapai apabila ada instrumen
birokrasi yang baik.

42. Tipologi Birokrasi
Berdasarkan perspektif Otoriter
• Birokrasi Tradisional
Sumber legitimasinya adalah waktu, artinya orang yang
berkuasa adalah orang-orang yang lebih lama di dalam
birokrasi tersebut.
• Birokrasi Kharismatik
Sumber legitimasinya adalah kepribadian yang luar biasa
bagi seorang pemimpin yang dilihat secara personal.
• Birokrasi Legal-Rasional
Sumber legitimasinya adalah aturan-aturan yang dibuat
untuk mencapai tujuan tertentu.

43.  Berdasarkan Perspektif Keterbukaan
• Birokrasi Terbuka
Aksesibilitas masyarakat dapat masuk dengan luas, masyarakat
dapat ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan dan masyarakat
juga dapat menyampaikan aspirasinya ke birokrasi langsung.
• Birokrasi Tertutup
Berdasarkan kepentingan dan peraturan yang berada dalam
birokrasi tersebut, kebijakan yang diputuskan hanya dilakukan dalam
birokrasi dan berjalan hanya berdasarkan aturan-aturan yang
didalamnya.
• Birokrasi Campuran
Birokrasi yang mendapatkan aspirasi dari masyarakat tapi tidak bisa
masuk secara langsung ke dalam birokrasi untuk menentukan
kebijakan.

44. Penyakit Organisasi
 Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas
(tidakmembumi);
 Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batas
(tidak adil);
 Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakan
(kaku);
 Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting (sok
penting);
 Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang (zalim);
 Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan (rakus);
 Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama,
tetapi perintahnya saling bertentangan (plin plan);
 Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas (banyak pertimbangan).

45. FUNGSI BIROKRASI DALAM SUATU
PEMERINTAHAN MODERN
 Administrasi
Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan,
pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. dimaksudkan bahwa fungsi
birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh
legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian,
administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara guna
mencapai tujuan negara secara keseluruhan.
 Pelayanan
Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-
kelompok khusus. Badan metereologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia
merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan
demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau
mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas-batas tertentu,
beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan POS dan Telekomunikasi
juga menjalankan fungsi public service.

46.  Pengaturan (regulation)
Fungsi pengaturan dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat.
birokrasi biasanya dihadapkan anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus
kepentingan masyarakat banyak.
 Pengumpul Informasi (Information Gathering)
Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan
mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan
baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual.
birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan
negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut.
Misalnya, pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) ketika masyarakat
membuat SIM atau STNK tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut
merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara, oleh sebab itu harus
ditindak. Dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur
baru untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi kesempatan
melakukan pungli.

47. PENAMPILAN BIROKRASI DI INDONESIA
Sentralisasi yang cukup kuat
Menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi
Pendelegasian wewenang yang kabur
Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis
jabatan

48. Model - Model Reformasi Birokrasi
Tantangan nyata bagi keberhasilan reformasi
birokrasi penyelenggaraan pemerintahan adalah
berfungsinya peran penyelenggaraan Negara untuk
menciptakan kehidupan bersama warga bangsa
dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi
masyarakat. Telebih dengan berjalannya otonomi
daerah yang diiringi tumbuhnya kesadaran warga
masyarakat di daerah untuk semakin kritis
menyebabkan semankin kuat pula tuntutan public
atas keberhasilan governance reform di daerah.

49. • New Public Management (NPM), model ini memiliki
ciri yang lebih mengarah kepada “inside the
organization”
a. Memfokuskan aktifitasnya hanya pada
kegiatan manajemen, tidak pada aktivitas
kebijakanya.
b. Hal ini berarti NPM mencoba melihat
manajemen pelayanan publik pada segi
kinerja (performance appraisal) dan
efisiensi tidak dari segi politis.
c.

50. c. Permasalahan manajamen pelayanan public
menjadi bahan-bahan kecil dan sederhana yang
berkaitan langsung dengan kepentingan dasar
pengguna jasa (user-pay-base).
d. Menggunakan landasan pasar (quasi-
markets) sebagai daya dorong bagi terciptanya
kompetisi.
e. Pemangkasan ekonomi biaya tinggi sehingga
ongkos untuk memperoleh pelayanan menjadi lebih
murah.

51. 4 model NPM Model
The Efficiency Drive, Model ini dapat dilihat
kemunculannya di medium 1980. Model ini
menghendaki sektor publik dikelola secara bisnis,
denganslogan efisiensi
In search of excellence, model ini lebih
menekankan pada pentingnya budaya organisasi.
Model ini menolak pendekatan rasionalistik NPM
model 1 dan mengedepankan peran nilai, budaya
ritual dan symbol untuk membentuk bagaimana
orang-orang yang

52. Lanjutan Model
In search of excellence
….berada dalam birokrasi bekerja dan
berperilaku (instead highlights the role of values,
culture, rites, and symbols in shaing how people
actually behave at work). Terdapat kepentingan
yang kuat dalam hal bagaimana organisasi
mengatur perubahan dan inovasi melalui
perubahan budaya.

53. Public Service Orientation, model ini
menggabungkan ide-ide manajemen sektor publik
dan privat dengan “reenergizing public sector
managers by outlining a distinct service mission”.
Ciri model ini adalah memperjelas tujuan dan
menjamin bahwa pengguna lebih diperhatikan
dalam memberikan pelayanan