Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Penyusunan peta proses bisnis
Similar to Penyusunan peta proses bisnis (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Penyusunan peta proses bisnis
- 1. Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemeterian PANRB 2018 25 April 2018 www.menpan.go.id
- 2. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Pengawasan Kelembagaan SDM Aparatur Ketatalaksanaan | Pelayanan Publik Stakeholder (Masyarakat, Sektor Privat, K/L/D)
- 3. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Landasan Operasional Pelaksanaan Perumusan Proses Bisnis di Kementerian Landasan operasional pelaksanaan Proses Bisnis di Kementerian Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi Permen PANRB No. 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis memberikan acuan bagi K/L/D untuk membangun dan menata proses bisnis Renstra Kementerian 2015 – 2019 Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Kewajiban penyusunan Peta Proses Bisnis UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan SOP AP
- 4. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Harmonis x Disain Organisasi Proses Bisnis Struktur Organisasi Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Tidak Efektif Mandat x Proses Bisnis Struktur Organisasi Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Salah Langkah Mandat Disain Organisasi x Struktur Organisasi Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Frustasi Mandat Disain Organisasi Proses Bisnis x Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Tidak Terarah Mandat Disain Organisasi Proses Bisnis Struktur Organisasi x Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Bingung Mandat Disain Organisasi Proses Bisnis Struktur Organisasi Analisis Jabatan x Spesifikasi Jabatan = “Chaos” Mandat Disain Organisasi Proses Bisnis Struktur Organisasi Analis Jabatan Uraian Jabatan x = Tidak Efisien Keselarasan dan Konsistensi untuk menjaga Efektivitas Organisasi
- 5. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Keselarasan dan Konsistensi untuk menjaga Efektivitas Organisasi 1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini; 2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”; 3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja (KPI) secara spesifik dan terukur; Mandat Disain Organisasi Proses Bisnis Struktur Organisasi Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = HarmonisPraktek Terbaik Mandat ? ? Struktur Organisasi ? Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = ? “lompatan proses” “lompatan proses” Kondisi Saat Ini Kesenjangan
- 6. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Keterkaitan Proses Bisnis dalam Efektivitas Kerangka Kelembagaan
- 7. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana ILUSTRASI KLASIFIKASI PROSES (BIROKRASI : KEMENTERIAN DAN LEMBAGA) SUPPLIER INPUT OUTPUT/OUTCOME CUSTOMER Management Processes Main Processes Supporting Processes • Perumusan kebijakan; • Perencanaan (program/kegiatan/anggaran); • Penyusunan NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria) • Administrasi Itjen/Setjen/Ditjen/Badan/Pusat; • Manajemen sumberdaya (al : SDM, BMN, Keu) • Dukungan operasional (al : IT, Hukum, Humas) • Pelaksanaan kebijakan; • Bimbingan teknis/supervisi/evaluasi; • Penyelenggaraan Layanan publik; PROCESS
- 8. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Sumber : Mark von Rosing. 2015. The Complete Business Process Handbook. Body of Knowledge from Process Modeling to BPM Volume I. Elsevier. 2015. Dari berbagai referensi dapat diperoleh “kaidah dasar”, bahwa proses bisnis (sederhana) terbagi dalam 3 (tiga) bagian : • Management process = guides >> menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan; • Main process = activities and sequence >> pelaksanaan proses inti • Supporting process = enabler >> merupakan prasyarat (pendukung) pelaksanaan proses inti;
- 9. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Peta Proses dalam Ketatalaksanaan Pelaku Aktivitas Proses Proses Pelaku Proses Cross Functional Map Business Process Sub Business Process Relationship Map • Business process atau Sub-business process : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Proses dengan Proses”; • Cross functional map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Aktivitas”; • Relationship map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Proses”;
- 10. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kerangka Pengembangan Proses Bisnis Bagian-bagian didalam suatu proses bisnis Alur kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan sasaran utama bisnis Langkah-langkah detail untuk melaksanakan suatu aktivitas Serangkaian alur kerja yang logis, berhubungan dan sekuensial membuat suatu bagian proses makro Activities Sub- processes Cross Function Standard Operating Prosedure (SOP) Task Business-process
- 11. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Definisi, Maksud Dan Tujuan Agar setiap instansi pemerintah: 1 mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien 2 mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal 3 memiliki aset pengetahuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis 4 mudah melihat potensi masalah dan potensi perbaikan 5 memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sumber daya yang tersedia. PROSES BISNIS aktivitas kerja yang digambarkan secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis, rutin atau berulang-ulang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Maksud dan Tujuan
- 12. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Visi, Misi dan Tujuan Tugas dan Fungsi Proses Bisnis Sub Proses • Level 0 sampai dengan level (n) • SOP adalah level terendah • Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan. • Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan. • Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.
- 13. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENYUSUNAN Pembentukan anggota tim Identifikasi Proses dan penetapan ruang lingkup Perencanaan dan Penyusunan Jadwal Identifikasi ruang lingkup organisasi Identifikasi fungsi Penjabaran fungsi Penyusunan peta proses bisnis dari proses paling besar sampai dengan level paling kecil Pengesahan dokumen Pendistribusian dokumen Penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan dokumen Perubahan dokumen TAHAP PENERAPAN TAHAP PENYUSUNAN
- 14. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Permodelan Proses Bisnis Input Out- put Input Out- put Aplikasi generik Flow- chart UML, ERD, DFD Input Out- put Aplikasi dinamis 1 2 3 Memerlukan proses tambahan untuk menterjemahkan dari flowcart ke UML, ERD, DFD yg sering terjadi “miss match process” Aplikasi mengikuti proses sehingga bersifat dinamis dan dapat dilakukan otomasi probis dari aplikasi tersebut Miss match BPMN
- 15. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Perbandingan BPMN dan Flowchart FLOWCHART Belum ada standar baku yang digunakan secara internasional; Kurang mampu menggambarkan logika probis secara akurat dan eksplisit sehingga dapat menimbulkan bermacam-macam interpretasi terhadap satu probis yang sama; Meskipun digambarkan keterhubungan antar dokumen di dalam flowchart, tetapi secara fisik dokumen tersebut masih terpisah- pisah dalam banyak dokumen; Masih memerlukan proses lanjutan untuk menterjemahkan ke dalam Model yang dimengerti oleh programmer aplikasi BPMN Merupakan notasi standar internasional untuk memodelkan proses bisnis; Mampu menggambarkan logika proses secara lebih eksplisit, dan kaya arti sehingga siapapun yang membaca peta proses bisnis dapat memahami dan memaknai artinya tanpa ada interpretasi ganda; Hasil peta proses yang disusun menjadi sebuah dokumen terintegrasi yang mudah diakses; Dapat langsung diotomatisasi dan dieksekusi menggunakan aplikasi BPM Suite (Business Process Management) yang tersedia
- 16. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Konsep Permodelan BPMN Proses Bisnis Level 3 Proses Bisnis Level 2 Proses Bisnis Level 1 FungsiOrganisasi Visi dan Misi Fungsi 1 Proses Bisnis Level 1 Proses Bisnis Level 2 Proses Bisnis Level 3 Proses Bisnis Level 3 Proses Bisnis Level 3 Proses Bisnis Level 2 Proses Bisnis Level 1 Fungsi 2 Proses Bisnis Level 1 Proses Bisnis Level 2
- 17. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Konsep Permodelan BPMN Level 3 Level 0 Level 1 Level 2 Level (n)
- 18. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Contoh Pemetaan Proses Jacka, J.M. and Keller, P.K. (2009), Business Process Mapping: Improving Customer Satisfaction, New Jersey: John Wiley and Sons Inc. p. 22
- 19. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Konsep Permodelan Flowchart
- 20. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Konsep Permodelan Flowchart Peta proses bisnis Peta sub proses bisnis Peta relasi Peta lintas fungsi
- 21. Do you have any questions? THANK YOU!
- 22. 23 Mei 2018 www.menpan.go.id 22 Proses Bisnis Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana CONTOH PENERAPAN
- 23. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Peta Proses Bisnis Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana #1 Dijabarkan dalam level yang lebih rendah
- 24. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana PAN-01.02.01 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penetapan kelembagaan Eselon IJPT Ut
- 25. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Analisis Beban Kerja Referensi Dasar Peta CFM : Evaluasi Kelembagaan
- 26. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
- 27. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KAWASAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL IPSC Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC adalah suatu kawasan terpadu yang ditempati oleh beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian di Sentul Kabupaten Bogor. Kawasan Instalasi Strategis Nasional IPSC terdiri atas: a. Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan; b. Universitas Pertahanan Indonesia Kementerian Pertahanan; c. Badan Nasional Penanggulangan Teroris; d. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; e. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan g. Pusat Olah Raga Militer Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Kementerian Pertahanan TNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BNPT Kementerian/Lembaga terkait BNPB
- 28. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Referensi Dasar 1. Undang-Undang Sektor/Bidang 2. Peraturan Pemerintah 3. Peraturan Presiden 4. Peraturan Menteri Sektor/Bidang 5. Peraturan Menteri/Peraturan Kepala K/L/D Penyusunan Peta Proses Bisnis 1. Perumusan Peta Proses Bisnis 2. Perumusan Peta Sub Proses 3. Perumusan Peta Relationship 4. Perumusan Pera Cross Functional Map (CFM) Analisis Kesisteman 1. Eksplorasi Sasaran Strategis 2. Pengisian Matriks SIPOC, sekaligus : 3. Identifikasi Proses Manajemen 4. Identifikasi Proses Utama 5. Identifikasi Proses Pendukung Analisis Kebutuhan Pemetaan Proses Bisnis Kementerian/Lembaga DRAFT Proses Bisnis K/L/D HASIL Perumusan Proses Bisnis K/L/D PROSES VALIDASI (secara iteratif oleh Unit Kerja dan Lintas atau Antar Unit Kerja) Kerangka Kerja Penyusunan Proses Bisnis Kementerian dan Lembaga
- 29. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Proses Bisnis IPSC Referensi Penyusunan Proses UU Sektor/Bidang Peraturan Pemerintah Peraturan MenKeu Permen/Perka (K/L/D) Peraturan Presiden Misal : •UU Pertahanan Negara •UU Tentara Nasional Indonesia •UU lainnya Misal : •PP Manajemen ASN •PP SPIP •PP BLU •PP lainnya Misal : •Perpres Kementerian Pertahanan •Perpres Kementerian Dikbud •Perpres TNI •Perpres BNPT •Perpres BNPB Misal : •Permenkeu BMN •Permenkeu BLU Misal : •Permenhan OTK Kementerian Pertahanan •Permenhan Renstra Kementerian Pertahanan •Perka Bainstranas tentang Penyelenggaraan Pengelolaan IPSC
Editor's Notes
- © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates
- © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates
- © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates