1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam persepektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Dr. Zar Rdj
MEGATREN DUNIA 2045
1. Demografi Global
2. Urbanisasi Dunia
3. Peranan Emerging Economies
4. Perdagangan Internasional
5. Keuangan Internasional
6. Kelas Menengah
7. Persaingan Sumber Daya Alam
8. Teknologi
9. Perubahan Iklim
10. Perubahan Geopolitik
Disampaikan pada Rakornas Bidang Administrasi Kependudukan,
Kementerian Dalam Negeri
Jakarta, 10 November 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI;
http://inovasi.lan.go.id
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam persepektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Dr. Zar Rdj
MEGATREN DUNIA 2045
1. Demografi Global
2. Urbanisasi Dunia
3. Peranan Emerging Economies
4. Perdagangan Internasional
5. Keuangan Internasional
6. Kelas Menengah
7. Persaingan Sumber Daya Alam
8. Teknologi
9. Perubahan Iklim
10. Perubahan Geopolitik
Disampaikan pada Rakornas Bidang Administrasi Kependudukan,
Kementerian Dalam Negeri
Jakarta, 10 November 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI;
http://inovasi.lan.go.id
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal kementerian perhubungan
1. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE)
Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Jakarta, 18 Desember 2018
2. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KONDISI SAAT INI : PEMBANGUNAN SPBE
3. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
PENGERTIAN SPBE
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) adalah
penyelenggaraan pemerintahan
yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada
pengguna SPBE.
4. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
Mewujudkan tata kelola pemerintahan
dan pelayanan publik yang bersih, efektif,
efisien, akuntabel dan terpercaya
Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan
penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis
Elektronik
5. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
MANFAAT
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data
antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi
pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
1
2
3
4
5
6. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
CAKUPAN LAYANAN SPBE
Pemerintah
ASN
Pelaku
Usaha
Masyarakat
Layanan
PBE
Layanan:
• e-Office
• e-Planning
• e-Budgeting
• e-Monev
Layanan:
• e-Procurement
• e-Perijinan
Layanan:
• e-Kepegawaian
• e-Pensiun
Layanan:
• e-Pengaduan
• e-Kesehatan
• e-Pendidikan
G2B
G2E
G2G G2C
7. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
UNSUR-UNSUR SPBE
Rencana
Induk SPBE
Nasional
Rencana dan
Anggaran
SPBE
Proses
Bisnis SPBE
Pusat Data Nasional
Jaringan Nasional Intra
Pemerintah
Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah
Aplikasi SPBE
Data dan
Informasi
Keamanan SPBE
Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Manajemen Risiko
Manajemen
Keamanan Informasi
Manajemen Data Manajemen Aset TIK
Manajemen SDM
Manajemen
Pengetahuan
Manajemen
Perubahan
Manajemen Layanan
Tata Kelola SPBE
Kerangka kerja yang mengatur, mengarahkan, mengendalikan
pelaksanaan SPBE secara terpadu
Manajemen SPBE
Serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan
PBE yang efisien, efektif, dan berkesinambungan
serta layanan SPBE yang berkualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Layanan
Arsitektur
SPBE
Nasional
8. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KETERPADUAN PENYELENGGARAAN
Arsitektur SPBE sebagai
pedoman keterpaduan
• Integrasi proses bisnis
pemerintahan
• Integrasi data
• Integrasi aplikasi
• Integrasi infrastruktur
TIK
Penguatan Koordinasi
antar K/L/D yang terpadu
• Tim Koordinasi SPBE
Nasional
• Koordinator SPBE
Instansi Pusat
• Koordinator SPBE
Pemerintah Daerah
Keterpaduan penyelenggaraan SPBE secara nasional dapat dicapai melalui:
9. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE
Manajemen
Risiko
Manajemen
Keamanan
Informasi
Manajemen
Data
Manajemen
Aset TIK
Manajemen
Layanan
Manajemen
Pengetahuan
Manajemen
Perubahan
Audit TIK
1
2
3
4
5
6
7
Layanan
PBE
Data dan
Informasi
Infrastruktur
PBE
Aplikasi PBE
Keamanan
PBE
Rencana
Anggaran
Arsitektur
PBE
Nasional
Proses Bisnis
Tata Kelola SPBE
Kerangka kerja untuk
memastikan keterpaduan.
Arsitektur SPBE Nasional
berfungsi sebagai pedoman
dalam melakukan:
• Keterpaduan rencana dan
anggaran
• Integrasi proses bisnis
• Integrasi dan bagi pakai
data/informasi
• Integrasi dan bagi pakai
infrastruktur SPBE
• Integrasi dan bagi pakai
aplikasi SPBE
• Keterpaduan keamanan
SPBE
• Integrasi layanan SPBE
Manajemen SPBE
Dilaksanakan oleh setiap
Instansi Pusat dan Pemda.
Berfungsi sebagai pedoman
dalam mengelola SPBE
melalui:
• Manajemen Risiko
• Manajemen Keamanan
Informasi
• Manajemen Data
• Manajemen Aset TIK
• Manajemen Layanan
• Manajemen Pengetahuan
• Manajemen Perubahan
• Audit TIK
10. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Infrastruktur SPBE
TATA KELOLA SPBE
Arsitektur
PBE
Nasional
Rencana dan
Anggaran
SPBE
Proses
Bisnis SPBE
Aplikasi
SPBE
Data dan
Informasi
Keamanan
SPBE
Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Layanan Publik Berbasis
Elektronik
Pusat Data
Nasional
Jaringan
Nasional Intra
Pemerintah
Sistem
Penghubung
Layanan
Pemerintah
Kemenpanrb
Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas, Bappeda
Kemenkominfo
BSSN
Instansi Pemerintah
berdasarkan berdasarkan
berdasarkan
berdasarkan
berdasarkan
KemenPPN/Bappenas
Rencana
Induk SPBE
Nasional
11. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
MANAJEMEN SPBE
Manajemen Risiko
Manajemen
Keamanan Informasi
Manajemen Data Manajemen Aset TIK
Manajemen SDM
Manajemen
Pengetahuan
Manajemen
Perubahan
Manajemen Layanan
Kemenpanrb
KemenPPN/Bappenas
Kemenkominfo
BSSN
BPPT
Manajemen PBE dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga/Daerah
12. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KOORDINASI KETERPADUAN ANTAR K/L/D
Menteri
PANRB
Menteri Dagri
• Mengoordinasikan proses
bisnis Pemda
• Mengoordinasikan
penerapan SPBE di Pemda
Menteri PPN/ Bappenas
• Mengoodinasikan perencanaan
SPBE K/L dan Nasional
• Mengoordinasikan tata kelola
data
Menteri Keuangan
• Mengoordinasikan
penganggaran SPBE K/L dan
Nasional
Menteri Kominfo
• Mengoordinasikan
pembangunan aplikasi
• Mengoordinasikan
pembangunan infrastruktur
TIK
• Kebijakan umum audit TIK
Kepala BPPT
• Melaksanakan audit
Infrastruktur SPBE Nasional dan
Aplikasi Umum
• Melaksanakan manajemen
pengetahuan dan alih teknologi
Kepala BSSN
• Melaksanakan pengamanan SPBE
• Menyusun standar keamanan
SPBE Nasional
• Melaksanakan audit keamanan
SPBE
Menteri
Dagri
Menteri
Kominfo
Menteri
Keuangan
Menteri
PPN/
Bappenas
Kepala
BSSN
Kepala
BPPT
Menteri PANRB
• Ketua Tim Koordinasi SPBE
Nasional
• Mengoordinasikan seluruh
aktivitas SPBE Nasional
• Mengoordinasikan proses
bisnis pemerintahan
• Menetapkan aplikasi umum
Tim Koordinasi SPBE Nasional
13. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KOORDINASI KETERPADUAN ANTAR K/L/D
Koordinator SPBE Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah
• Setiap Pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah
mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
menetapkan kebijakan Penyelenggaraan SPBE.
• Pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah menetapkan
Sekretaris pada masing-masing Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagai Koordinator SPBE Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah yang tugasnya adalah
melakukan koordinasi penerapan kebijakan dan
Penyelenggaraan PBE di Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah masing-masing.K/L
Kota
Kab
Prov
K/L
Kota
Kab
Prov
K/L
Kota
Kab
Prov
K/L
Kota
Kab
Prov
K/L
Kota
Kab
Prov
K/L
Kota
Kab
Prov
K/L
Kota
Kab
Prov
14. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
o Integrasi kearsipan (naskah dinas
elektronik)
o Koordinator: Menteri PANRB
o Integrasi data kepegawaian antara BKN dan
Instansi Pemerintah
o Koordinator: Menteri PANRB
o Integrasi pengaduan pelayanan publik
o Koordinator: Menteri PANRB
o Integrasi perencanaan, penganggaran,
pengadaan, akuntabilitas, dan monev
o Koordinator: Menteri PPN/Bappenas
K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
PERCEPATAN PENERAPAN SPBE
Rp
o Integrasi infrastruktur SPBE (Pusat Data
Nasional, Jaringan Nasional Intra
Pemerintah)
o Koordinator: Menteri KOMINFO
15. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE)
16. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TUJUAN EVALUASI SPBE
Mengetahui
capaian kemajuan
pelaksanaan SPBE
pada Instansi Pusat
dan Pemerintah
Daerah
Memberikan saran
perbaikan untuk
peningkatan
kualitas
pelaksanaan SPBE
Menjamin kualitas
pelaksanaan
evaluasi SPBE pada
Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah
17. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TAHAPAN EVALUASI SPBE
PERENCANAAN
• Mempersiapkan
instrumen evaluasi,
mempersiapkan tim
evaluator, dan
melakukan
sosialisasi evaluasi.
PELAKSANAAN
• Melakukan
pengumpulan data
dan penilaian
melalui evaluasi
mandiri, evaluasi
dokumen,
wawancara, dan/
atau observasi
lapangan.
PELAPORAN
• Menyusun hasil
penilaian dan
rekomendasi
perbaikan.
18. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TAHAP PERENCANAAN
Sekretaris Kementerian/Lembaga/
Daerah atau pejabat yang memimpin
unit sekretariat menetapkan anggota
tim evaluator internal terdiri atasi:
1. Penanggung jawab (supervisor)
dari unsur pejabat;
2. Pelaksana entri data (operator).
3. Anggota Tim Evaluator Internal
dari unit kerja/Perangkat Daerah;
Membentuk tim
evaluator internal
a) Penyusunan jadwal pelaksanaan
evaluasi mandiri;
b) Penyiapan instrumen evaluasi
antara lain kuesioner dan pedoman
evaluasi;
c) Penyiapan sarana dan prasarana
evaluasi mandiri.
Menyusun rencana
evaluasi
Anggota tim evaluator internal
mengikuti sosialisasi yang
diselenggarakan oleh
Kementerian PANRB.
Mengikuti sosialisasi
evaluasi SPBE
TAHAPAN PERENCANAAN BAGI K/L/D
19. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TIM EVALUATOR INTERNAL K/L/D
ANGGOTA TIM EVALUATOR INTERNAL
Sekretaris K/L/D menetapkan Tim Evaluator Internal yang terdiri dari Pejabat/pegawai
yang berasal dari unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan
indikator-indikator evaluasi SPBE, antara lain:
• Proses bisnis pemerintahan;
• Organisasi dan ketatalaksanaan;
• Hukum;
• Teknologi informasi dan komunikasi;
• Perencanaan;
• Akuntabilitas kinerja;
• Penganggaran;
• Keuangan;
• Pengadaan;
• Kepegawaian;
• Kearsipan;
• Pengawasan;
• Pelayanan publik.
20. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TIM EVALUATOR INTERNAL K/L/D
Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
Mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian
PANRB;
Melakukan evaluasi mandiri dengan memberi jawaban, penjelasan dan bukti
pendukung;
Melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan
di lingkungan internal K/L/D;
Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kementerian/
Lembaga/Daerah.
TUGAS UTAMA
21. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TIM EVALUATOR INTERNAL K/L/D
Mengoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;
Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan
bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal;
Bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung
efektif dan efisien.
Penanggung jawab (Supervisor)
Ditunjuk satu orang Pejabat dari Tim Evaluator Internal
yang bertugas:
22. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TIM EVALUATOR INTERNAL K/L/D
Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti
pendukung pada proses evaluasi mandiri;
Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian
terkait pertanyaan pada kuesioner;
Melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung
jawab (supervisor) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
Memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung
pada kuesioner.
Pelaksana entri data (Operator)
Ditunjuk satu orang Pejabat/Pegawai dari Tim Evaluator Internal
yang bertugas:
23. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TAHAP PELAKSANAAN
•Evaluator internal K/L/D
melaksanakan evaluasi
mandiri dengan menjawab
pertanyaan, memberi
tanggapan dan menyertakan
bukti-bukti pendukung.
Evaluasi
Mandiri
•Evaluator eksternal
melakukan penilaian
terhadap jawaban atau
tanggapan dan bukti-bukti
pendukung yang diberikan
oleh evaluator internal
K/L/D.
Evaluasi
Dokumen •Evaluator eksternal
menanyakan/klarifikasi
kepada evaluator internal
K/L/D terhadap jawaban,
penjelasan dan bukti-bukti
pendukung yang
disampaikan .
Wawancara
•Evaluator eksternal
melakukan kunjungan/
visitasi ke K/L/D untuk
melakukan validasi terhadap
hasil penilaian, penjelasan
dan bukti-bukti yang
disertakan.
Observasi
Lapangan
METODE PELAKSANAAN EVALUASI SPBE
24. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TAHAP PELAPORAN
Hasil evaluasi SPBE dan rekomendasi
perbaikan K/L/D akan disampaikan
Kementerian PANRB kepada setiap
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
untuk dapat ditindaklanjuti
25. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
INSTRUMEN EVALUASI SPBE
26. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
STRUKTUR PENILAIAN
INDIKATOR (35)
ASPEK (7)
DOMAIN (3)
INDEKS SPBE
Kebijakan
Internal
Tata Kelola
7 Indikator
Layanan
10 Indikator
Tata Kelola
SPBE
Kelembagaan
2 Indikator
Strategi dan
Perencanaan
2 Indikator
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
3 Indikator
Layanan SPBE
Administrasi
Pemerintahan
7 Indikator
Pelayanan
Publik
4 Indikator
27. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
INDIKATOR PENGUKURAN
“Indikator merupakan informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang
diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya”
Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE
Indikator 8 Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
Indikator 9 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 10 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
Indikator 11 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 12 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 13 Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
Indikator 14 Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik
Indikator 15 Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 16 Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System
Indikator 17 Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE
Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1 Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 2 Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Indikator 3 Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 4 Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 5 Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6 Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
28. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
INDIKATOR PENGUKURAN
“Indikator merupakan informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang
diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya”
Domain 2 Tata Kelola SPBE
Aspek 3 Kelembagaan
Indikator 18 Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan
Indikator 20 Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 21 Anggaran dan Belanja TIK
Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22 Pengoperasian Pusat Data
Indikator 23 Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 24 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Domain 3 Layanan SPBE
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25 Layanan Naskah Dinas
Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31 Layanan Pengadaan
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32 Layanan Pengaduan Publik
Indikator 33 Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 34 Layanan Whistle Blowing System
Indikator 35 Layanan Publik Instansi Pemerintah
29. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
KONSEP TINGKAT KEMATANGAN
“Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE
ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE”
Pengukuran dari setiap tingkat kematangan
diberi nilai sebagai berikut:
1) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
2) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
3) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
4) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
5) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).
Konsep
Tingkat
Kematangan
CMM/CMMI
COBIT
E-Government
Maturity
Models
Tingkat kematangan
pada kapabilitas
proses
Tingkat kematangan
pada kapabilitas
fungsi teknis
30. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS PROSES
• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan.
• Proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc.
1. Rintisan
• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah
• Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan
didokumentasikan.
2. Terkelola
• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah.
• Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.
3. Terstandardisasi
• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah.
• Proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
4. Terintegrasi dan
Terukur
• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal
dan eksternal.
• Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
5. Optimum
31. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS FUNGSI TEKNIS
• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.1. Informasi
• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.2. Interaksi
• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.3. Transaksi
• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.4. Kolaborasi
• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan
eksternal.5. Optimalisasi
32. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
METODE PEMBOBOTAN
Domain dan Aspek Penilaian #Indikator Total Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE 17 17%
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE 7 7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE 10 10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE 7 28%
Aspek 3 - Kelembagaan 2 8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan 2 8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi 3 12%
Domain 3 - Layanan SPBE 11 55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 7 35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik 4 20%
33. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
NILAI INDEKS
•Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE pada aspek tertentu. Nilai Indeks
Aspek diperoleh dari penghitungan nilai jumlah tingkat kematangan dari semua indikator pada aspek
tersebut.
Nilai Indeks Aspek
•Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE pada domain tertentu. Nilai
Indeks Domain diperoleh dari penghitungan nilai jumlah tingkat kematangan dari semua indikator
pada domain tersebut.
Nilai Indeks Domain
•Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks
SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara
nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.
Nilai Indeks SPBE
34. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
NILAI INDEKS SPBE
NO NILAI INDEKS PREDIKAT
1 4,2 – 5,0 Memuaskan
2 3,5 – < 4,2 Sangat Baik
3 2,6 – < 3,5 Baik
4 1,8 – < 2,6 Cukup
5 < 1,8 Kurang
Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan
berdasarkan predikat sebagai berikut:
35. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TINDAK LANJUT EVALUASI SPBE
• Pada akhir bulan Desember 2018, diharapkan Kementerian PANRB telah
selesai menyusun tabulasi, profil SPBE Nasional, rekomendasi dan
kesimpulan laporan, serta dapat melakukan sosialisasi/publikasi hasil
evaluasi SPBE tersebut.
• Evaluasi akan dilakukan 2 tahun sekali, dimana pada tahun kedua akan
dilakukan tindak lanjut dari hasil sebelumnya dalam bentuk kegiatan
koordinasi dan pembinaan.
• Indeks SPBE Instansi Pemerintah kedepannya akan menjadi unsur bagian
dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
36. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
TERIMA KASIH
Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Jakarta, 18 Desember 2018