Nota kesepahaman ini membahas tentang penandatanganan nota kesepahaman dan pedoman kerja bersama mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) antara beberapa lembaga pemerintah. SPPT-TI bertujuan untuk mengintegrasikan sistem aplikasi di lembaga-lembaga terkait dalam rangka pertukaran data dan dokumen elektronik administrasi penanganan perkara pidana secara terpadu dan berbasis teknologi

1. Deputi Bidang Koordinasi Hukum & HAM
Kemenko Polhukam

2. Sistem Peradilan Pidana
Terpadu Berbasis Teknologi
Informasi Yang
Mengintegrasikan Sistem
Aplikasi di Mahkamah
Agung, Kemenkumham,
Polri, Kejaksaan, KPK dan
BNN Dalam Rangka
Pertukaran Data Dan
Dokumen Elektronik
Administrasi Penanganan
Perkara Pidana
“
”

3. Program Prioritas Nasional Tahun 2020-
2024 (Perpres 18/2020)
• RPJMN Poin 7 Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun
2021 – 2022 (Perpres 54/2018)
• Fokus 3 – Penegakan Hukum dan Reformasi
Birokrasi “Dengan Penguatan Sistem
Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu”
Nota Kesepahaman &
Pedomana Kerja Bersama tentang
Pengembangan & Implementasi SPPT-TI
(Tanggal 21 Juli 2022)
Dasar Pelaksanaan SPPT-TI
Penerapan Satu Data Indonesia
(Perpres No. 39 Tahun 2019)
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Perpres No. 95 Tahun 2018)
Arsitektur SPBE Nasional
(Perpres No. 132 Tahun 2022)
UU Nomor 11 Tahun 2008 TTG
Informasi dan Transaksi Elektronik
(Pasal 11)

4. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
& PEDOMAN KERJA BERSAMA TENTANG SPPT-TI

5. KEMENTERIAN KOORDINATOR
(FUNGSI KELEMBAGAAN)
KOORDINATOR & KETUA TIM PENGARAH SPPT-TI KOORDINATOR TIM PUSAT PERTUKARAN DATA (PUSKARDA)
Koordinasi kebijakan Kementerian/Lembaga dalam
Pengembangan dan Implementasi SPPT-TI, meliputi :
1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana
Kementerian/Lembaga dalam pengembangan dan
implementasi SPPT-TI;
2. Monitoring dan evaluasi pengembangan dan
implementasi SPPT-TI yang dilaksanakan
Kementerian/Lembaga
(Kepmenko Polhukam No. 105 Tahun 2022 tentang Pokja SPPT-TI)
“Bertugas menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
politik, hukum, dan keamanan”
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pertukaran, penyediaan, dan pemanfaatan data dan/atau
dokumen yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum
dalam SPPT-TI.
(Kepmenko Polhukam No. 105 Tahun 2022 tentang Pokja SPPT-TI)

6. o pertukaran dan peningkatan kualitas data administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui SPPT-TI;
o pemanfaatan data dan dokumen elektronik hasil pertukaran data administrasi penanganan perkara tindak
pidana dalam SPPT-TI;
o pengamanan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI;
o pengusulan penyempurnaan dan penyesuaian proses-proses kerja dalam rangka meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi penanganan perkara tindak pidana;
o pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
o penyampaian Informasi Publik Penanganan Perkara Tindak Pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Ruang lingkup SPPT-TI

7. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
PUSKARDA SPPT-TI
Polri Kejaksaan Mahkamah
Agung
Kemenkumham
MEKANISME PERTUKARAN DATA SPPT-TI
e-MP CMS SIP SDP E-MINDIK SINERGI
BNN KPK
Proses Pertukaran dan Pemanfaatan
antar LPH

8. TARGET Pengembangan dan Implementasi SPPT-TI
2018
2019
2020
2021
2014-2017
PERSIAPAN
1. PENYUSUNAN REGULASI
2. PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA
PENGEMBANGAN
AWAL
1. ARSITEKTUR SISTEM
2. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS
3. PENYEMPURNAAN APLIKASI
PUSKARDA
PERTUKARAN DATA
PERTUKARAN BERHASIL
DILAKSANAKAN PADA 103
KAB/KOTA
PEMANFAATAN
DATA
1. DITJENPAS KEMENKUMHAM SEJAK
TAHUN 2020 TELAH BERHASIL
MEMANFAATKAN DATA SPPT-TI
2. PETUKARAN DATA PADA 212
KAB/KOTA
PENGEMBANGAN
1. PERTUKARAN DATA TIPIKOR, TP NARKOTIKA
DAN TP ANAK
2. BERGABUNGNYA KPK & BNN DALAM SPPT-TI
3. PENGEMBANGAN TTE TERSERTIFIKASI
2022
PELAKSANAAN
1. IMPLEMENTASI TTE
TERSERTIFIKASI
2. PERLUASAN SATKER DAN
JENIS TINDAK PIDANA
IMPLEMENTASI SPPT-TI
3. PENYUSUNAN PERPRES
SPPT-TI

9. SURAT MENKO
 PEMBERLAKUAN SPPT-TI SECARA NASIONAL TERMASUK TP NYA
 PENERAPAN IMPLEMENTASI TTE TERBAGI 2 TAHAP
 ARAHAN LHP UNTUK MENYUSUN SOP/JUK/ATURAN TTE
 PENGGUNAAN APLIKASI INTERNAL MASING-MASING LPH

10. Identifikasi Bottleneck
Penanganan perkara
Tertib Administrasi APH
dalam Penanganan Perkara
Mengukur Kinerja
Penanganan Perkara
Perencanaan Penganggaran
Penanganan Perkara
Zero Overstay pada
Lapas/Rutan
Keterbukaan Informasi
Publik
MANFAAT SPPT-TI DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA

11. Perkembangan Dashboard SPPT-TI
Perubahan
Konektivitas menggunakan Intra
Government Secure Network (IGSN) yang
dikelola oleh KSP dan dan dilengkapi
dengan High Availability sistem sehingga
tingkat proteksi dan keamanan yang
semakin tinggi.

12. Perkembangan Dashboard SPPT-TI
Perubahan

13. Tabel Perkambangan Data Masuk, Data Sahih dan Data Segar
Dalam Puskarda Januari – Desember 2022
K/L Data Masuk Data Sahih
Presentase
Jumlah Data
Masuk & Data
Sahih
Data Segar
Presentase
Jumlah Data
Sahih & Data
Segar
450.391 440.219 98% 249.365 57%
671.509 567.351 84% 51.585 9%
45.432 44.097 97% 28.603 65%
62.513 52.460 84% 7.766 15%
2.346 1.875 80% 428 23%
Total 1.232.191 1.106.002 90% 337.747 31%

14. Grafik Perkembangan Tahun 2023

15. Perkembangan Data Masuk
Selama 4 tahun
K/L 2019 2020 2021 2022
Mahkamah Agung 370.724 4.275.549 515.683 450.391
Kejaksaan 45.441 542.942 565.295 671.509
Kepolisian 12.149 49.680 27.628 45.432
Ditjen PAS 81.033 115.578 146.048 62.513
BNN Belum Melakukan Pertukaran Tahap Develop Aplikasi 2.346
Jumlah 511.366 4.985.769 1.256.675 1.232.191

16. PERMASALAHAN DAN KENDALA
PERMASALAHAN DAN KENDALA SECARA UMUM :
1. Pimpinan Kementerian/Lembaga belum memiliki atensi tinggi dalam
pengembangan dan implementasi SPPT-TI yang merupakan PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL;
2. LPH belum memiliki kecepatan dalam menyalurkan hasil pertukaran kepada
satuan kerja, sehingga dokumen/data tidak dapat dimanfaatkan;
3. Masih terdapat tumpang tindih aplikasi yang bersifat sama dengan SPPT TI
yang dibuat oleh LPH.
o .

17. PERMASALAHAN DAN KENDALA
1. Melakukan pengembangan aplikasi yang memiliki fungsi dan mekanisme serupa dengan SPPT-TI, yaitu aplikasi E-Berpadu.
2. Akibat operasional E-Berpadu satuan kerja diharuskan untuk menggunakan 2 aplikasi dengan beban yang sama.
3. Aplikasi E-Berpadu mengakibatkan satuan kerja LPH melakukan scan manual terhadap dokumen penangan perkara.
1. Polri belum memiliki kebijakan tegas terkait implementasi aplikasi dalam penangan perkara, seperti yang sudah diterapkan oleh
Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kemenkumham cq. Ditjenpas.
2. Aplikasi EMP tidak menjadi alat kerja untuk menerbitkan dokumen penangan perkara, namun hanya menjadi media input untuk
perekaman penangan perkara yang dilakukan oleh Penyidik
3. Perpindahan pengelolaan aplikasi EMP, yang sebelumnya di Robinopsnal ke Pusiknas dikhawatirkan menurunkan kuantitas dan
kualitas data/dokumen Polri.
1. Tugas dan fungsi Kemkominfo yang besar dalam SPPT-TI tidak sejalan dengan kebijakan internal terkait dengan manajemen SDM dan
Anggaran.
2. Pengelolaan anggaran SPPT-TI yang tidak dikhususkan, sehingga tugas Kemkominfo dalam SPPT-TI tidak terselesaikan dengan baik.
Contohnya Pengembangan Dashboard SPPT-TI.
3. Manajemen SDM dengan rotasi yang tinggi menyebabkan transfer knowledge yang lamban, yang mengakibatkan target melewati batas
waktu untuk dicapai.
4. Penunjukan SDM yang tidak memiliki bidang ilmu yang diperlukan dalam pengembangan dan implememtasi SPPT-TI
Pengelolaan Anggaran yang tidak dikhususkan sebagai Program Prioritas Nasional

18. Hal-Hal Penting
• Teknologi Informasi dalam penerapan TTE Tersertifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana
dibutuhkan oleh Aparatur Penegak Hukum untuk mempercepat proses penanganan perkara,
sehingga semakin meningkatkan transformasi sistem peradilan yang dapat menjadi alat dalam
memutus perilaku korupsi serta penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.
• SPPT-TI bukan aplikasi yang baru dibentuk tapi integrasi dari berbagai aplikasi internal yang
sudah ada.
• Diharapkan setiap LPH dapat memahami, menguasai dan melaksanakan penerapan TTE
tersertifikasi pada SPPT-TI sehingga percepatan pengembangan dan implementasi pertukaran
dokumen dalam SPPT TI bisa segera dilaksanakan pada awal tahun 2023.

19. Terima Kasih