Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Similar to Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
- 1. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Oleh : Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M.Si Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar
- 2. Deskripsi Mata Kuliah Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami secara umum sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
- 3. MATERI PEMBELAJARAN Sistem dalam Administrasi Negara 1.Konstruksi Ide dan Tujuan Bernegara 1.Peran Administrasi Negara Unsur-Unsur Sistem Administrasi Negara 1.Organisasi Negara KebijakanPubliK 1.Keuangan Negara Sistem Aparatur Sipil Negara 1.Public Governance 1.Public Service 1.Perencanaan Pembangunan 1.Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- 4. BAGIAN 1
- 5. Sub Focus Pembahasan 01 02 03 04 Pengertian Sistem Pengertian Administrasi Pengertian Negara Syarat Negara, Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan
- 6. Pengertian Sistem “Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluru han yang kompleks atau terorganisir, suatu hi mpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulat an atau keseluruhan yang kompleks atau utuh” (Pamudji, 1981) “Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-pr osedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema a tau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan” (Prajudi, 1973)
- 8. Pengertian Administrasi • Administration can be defined as the activiti es of groups cooperating ti accomplish com mon goals (Herbert A. Simon, 1959) • Administration can be defined as the activiti es of group efforts, public or private, civil or military (Leonard B. White, 1955)
- 9. Pengertian Negara George Jellinek • Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu Kranenburg • Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari golongan atau bangsanya sendiri R Djoko Soetono • Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama Kansil • Negara adalah suatu organisasi kekuasaan masyarakat dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama itu Herman Finer •Negara adalahorganisasi kewilayahan yang bergerak dibidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi
- 13. Definisi Administrasi Negara John M. Pffifner dan Robert V. Presthus : 1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik 2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah 3. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik- teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.
- 14. Definisi Administrasi Negara Edward H. Litchfield : Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga- tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Dwight Waldo : Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah
- 15. Definisi Administrasi Negara Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock, dan Louis W Koening : Administras negara adalah kegiatan pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya. George J. Gordon : Administrasi negra dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.
- 16. BAGIAN 2 KONSTRUKSI IDE DAN TUJUAN BERNEGARA
- 17. PENGERTIAN PENYELENGGARAAN NEGARA Dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998, bagian konsideran a menyebutkan 1.“bahwa UUD 1945, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif” 1.UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme UU RI No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 : “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan per-UU-an yang berlaku”
- 18. UU RI NO 28 TAHUN 1999 PASAL 2 Penyelenggaraan Negara, meliputi : Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara 1.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara 1.Menteri 1.Gubernur 1.Hakim 1.Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku, dan 1.Pejabat lain yang memiliki fungsi startegis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan negara sesuai dgn ketentuan per-UU-an yang berlaku
- 19. Pengertian Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Sistem bekerjanya Pemerintah sebagai fungsi yang ada pada Presiden Mekanisme pekerjaan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden selaku kepala Pemerintahan Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara, menjalankan penyelenggaraan pemerintahan negara
- 20. Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Kepala Negara, Presiden: Memegang Kekuasaan Tertinggi atas Angakatan Darat, Angkatan Udara dan Angkalan Laut. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan UU Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, memperhatikan pertimbangan DPR Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR 01 02 03 04 05 06
- 21. 7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA); 8. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR; 9. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-undang; 10. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan Undang-undang; 11. Membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR; 12. Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi Undang-Undang; 13. Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang; 14. Mengajukan rancangan Undang-Undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah);
- 22. Asas-Asas Penyelenggaraan Negara a.Asas Kepastian Hukum •Mengutamakan landasan aturan perundangan, keputusan, keadilan, kebijakan. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara •Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian penyelenggaraan negara. Asas Kepentingan Umum •Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum Asas Keterbukaan •Asas untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, memberi perlindungan pada HAM, golongan dan rahasia negara. Asas Proporsionalitas •Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Asas Profesionalitas •Asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan aturan yang berlaku Asas Akuntabilitas •Pertanggungjawaban atas setiap kegiatan
- 23. LANDASAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KE SATUAN REPUBLIK INDONESIA
- 24. Sub Focus Pembahasan 01 02 03 04 Landasan Idiil Landasan Konstitusional Landasan Operasional Landasan Kebijakan Lainnya
- 25. • PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA 17 AGUSTUS 1945 AD/ SUMBER HUKUM BAGI PEMBENTUKAN NKRI. • PROKLAMASI KEMERDEKAAN ITU TELAH MEWUJUDKAN NKRI DARI SABA NG – MERAUKE. • NAMUN, NEGARA YG DIPROKLAMASIKAN KEMERDEKAANNYA BUKAN MER UPAKAN TUJUAN SEMATA2, MELAINKAN SARANA U/ MENCAPAI CITA2 BAN GSA & TUJUAN NASIONAL. • SANKRI AD/ ADM SBG SISTEM YG DI PRAKTEKKAN U/ MENDUKUNG PENYE LENGGARAAN NKRI AGAR UPAYA BANGSA INDONESIA DLM MEWUJUDKAN CITA2 & TUJUAN NKRI DPT TERLAKSANA SCRA BERDAYA GUNA & BERHAS IL GUNA. • SANKRI ADA SEJAK BERDIRINYA NKRI, BERDASRKAN KONSTITUSI SBG LA NDASAN BESERTA PERKEMBANGAN LINGKUNGANNYA.
- 26. LANDASAN IIDIL : PANCASILA • Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam siding BPUPKI, Pancasila diusulkan sebagai dasar negara, falsaf ah negara, philosofische grounslag atau weltansc hauung bagi berdirinya negara Indonesia. • Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara RI da n dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yang ditet apkan pada tanggal 18 Agustus 1945
- 27. Pembukaan UUD 1945 dirumuskan sbb: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yg Adil & Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan d alam Permusyawarahan perwakilan. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- 28. • Pancasila ditetapkan sbg dasar negara & temuat dalam Pembu kaan UUD 1945, dan menjadi idiologi negara, maka sejak 18 A gustus 1945 “Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperang kat nilai scra terpadu harus terwujud dlm kehidupan berbangsa & bernegara”. • Maka berdasarkan Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika ke hidupan berbangsa, berssama ajaran agama khususnya yang b ersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana t ercermin dalam Pancasila tersebut menjadi “acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berban gsa”
- 30. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945 • UUD atau Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis & sumber huk um tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. • UUD 1945 & Perubahannya, setelah amandemen terakhir tahun 200 2, merupakan konstitusi yang berlaku bagi NKRI saat ini. • UUD 1945 = landasan konstitusi bagi SANKRI. • Artinya : SANKRI harus mengacu pd ketentuan2 yg telah tertuang dl m UUD 1945, krn ketentuan2 tsb merupakan kebijakan publik terting gi & mendasar bagi negara Indonesia
- 31. Landasan Konstitusional • UUD atau Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis & sumber hukum t ertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. • UUD 1945 & Perubahannya, setelah amandemen terakhir tahun 2002, merupakan konstitusi yang berlaku bagi NKRI saat ini. • UUD 1945 = landasan konstitusi bagi SANKRI. • Artinya : SANKRI harus mengacu pd ketentuan2 yg telah tertuang dlm U UD 1945, krn ketentuan2 tsb merupakan kebijakan publik tertinggi & me ndasar bagi negara Indonesia
- 40. Unsur-unsur sistem administrasi negara kesatuan republik indonesa
- 41. SANKRI Mengandung unsur-unsur 1. Unsur nilai : pancasila, cita2negara, tujuan negara, 2. Unsur struktur: lembaga negara,organisasi dlm masy. 3. Unsur proses : kegiatan manajerial lembaga
- 42. 1. UNSUR NILAI PANCASILA • sebagai landasan/dasar negara Cita-cita Negara (Nasional) : • Negara Indonesia yg merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur (alinea ke tiga) • Visi Ideal Indonesia Tujuan Negara (Nasional) • Melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah Indonesi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial (alinea ke empat). • Misi ideal Indonesia
- 43. 2. Unsur struktur Struktur Penyelenggaraan Negara • Meliputi seluruh Aparatur Negara, baik Aparatur Kenegaraan maupun Aparatur Pemerintahan serta seluruh organisasi politik, kemasyarakatan, dan dunia usaha yang berkembang sesuai dgn kehidupan & kemajuan bangsa.
- 44. Struktur Penyelenggaraan Pemerintahan Negara • Mencakup Presiden beserta keseluruhan aparatur pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Aparatur negara sbg lembaga di luar presiden yg mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga tsb ad/: • MPR, melaksanakan fungsi konstitutif • DPR dan DPD, melaksanakan fungsi legislatif, anggaran & pengawasan • MA dan MK, melaksanakan fungsi yudisial • BPK, melaksanakan fungsi auditif • BI, sbg bank sentral pemegang otoritas moneter
- 45. 3. UNSUR PROSES PROSES PENYELENGGARAAN NEGARA • Penyelenggaraan pemilu : Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kota • MPR sbg lembaga negara, terdiri dr anggota DPR dan DPD mengadakan siding minimal sekali dalam 5 tahun, melantik Presiden dan WP. • Presiden dan DPR menyusun Propenas yg kemudian di rinci dlm Rencana Pembangunan Tahunan yg memuat APBN yg ditetapkan o/DPR dan pemerintah • Lembaga negara, departemen dan LPDN menyusun rencana startegis sedangkan pemda menyusun program pembangunan daerah
- 46. PROSES PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA • Presiden secara formal dan tdk formal, memberikan arahan kpd menteri sbg pembantu2nya • Penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dgn arahan presiden serta berbagai peraturan per-uu-an yg berlaku • DPR, DPD, BPK, dan MA melalukan pengawasan sesuai dgn bidang tugasnya masing2 berdasarkan peraturan per-uu-an • Presiden dalm menyelenggarakan kekeusaan pemerintahn mempunyai hub kerja dgn lembaga negara lainnya.
- 47. KEBIJAKAN PUBLIK
- 48. KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan publik (KP) adalah suatu proses keputusan/seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang mengandung nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara, dan sarana serta kegiatan untuk mencapaianya. Kebijakan publik dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan negara dan pembangunan bangsa
- 49. Demokratis Desentralistik Transparan Partisipasi Rasional/Profesional Berkepastian Hukum Akuntabilitas NILAI-NILAI DASAR KEBIJAKAN PUBLIK
- 50. PROSES KEBIJAKAN PUBLIK Pembuatan atau Perumusan Kebijakan a. Penyusunan agenda kebijakan b. Perumusan agenda kebijakan Pelaksanaan atau implementasi kebijakan *Tantangan monitoring Evaluasi kinerja *Tantangan evaluasi dampak (impact)
- 51. Proses Kebijakan Publik merupakan keseluruhan proses mulai dari pengaartikulasi ann dan perumusan masalah, alternatif pemecahan masalah dalam sistem politik, penentuan sanksi dan legitimasi upaya-upaya kegiatan, pengesahan kebijakan dan penilaian kinerja kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian sampai d engan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan publik.
- 52. Tahap 1 : Penyusunan Agenda Kebijakan
- 53. KRITERIA KELAYAKAN MASALAH MEN JADI KP Issue yg setiap tahun mengemuka • Ex; APBN/APBD Issue yg tidak regular muncul tp tetap ada siklus • Ex; UMP, Pajak, Subsidi dll Issue baru, dengan syarat : • Kritis • Kekhususan • Wide Impact
- 54. Tahap 2 : Perumusan Kebijakan
- 58. KEUANGAN NEGARA Sumber-Sumber Penerimaan Negara 0 1 0 2 0 3 Jenis-Jenis Pengeluaran Negara State-own Enterprises
- 59. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 • Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang ya ng dapat dijadikan milik negara berhubung dengan p elaksanaan hak dan kewajiban tersebut • Pendapatan Negara adalah semua penerimaan yan g berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan n egara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dala m dan luar negeri. Gambaran Umum Keuangan Negara
- 60. Pendapatan negara merupakan semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta hibah dari dalam dan luar negeri Penerimaan Pajak Pajak Dalam Negeri • Pajak Penghasilan (PPh) • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) • Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Pajak Perdangan Internasional • Pajak Ekspor • Bea Masuk dan Cukai Hibah • Semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah SUMBER PENERIMAAN NEGARA
- 61. PENERIMAAN NEGARA BUK AN PAJAK (PNBP)
- 62. Belanja negara diarahkan mencapai tujuan pembangunan nasional antara lain infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dengan tetap menjaga efisiensi BELANJA NEGARA Efisiensi & Kualitas Belanja Melalui evaluasi kebijakan penghematan belanja barang non-operasional dan penajaman belanja barang. Peningkatan kualitas belanja modal kpd belanja produktif dan tetap memperhatikan efisiensi belanja Aparatur Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara antara lain melalui gaji13 dan pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun Mendukungn Program Prioritas • Sinergi program perlindungan social dan mempertajam bantuan social • Refocusing anggaran prioritas • Sinergi pembangunan antar Pusat dan Daerah • Dukungan pemerintah Gambaran Umum Pengeluaran Negara Belanja K/L Belanja Non-K/L Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- 63. Mendukung Program Pembangunan Mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasarn pembangunan sesuai RKP Penyelenggara an Pemerintah Menjaga kesehatan aparatur pemerintah dan efektivitas birokrasi Antisipasi Risiko Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko fiscal dan mitigasi bencana Kebijakan Umum diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian sasaran pembangunan, dan antisipasi risiko Belanja Pemerintah Pusat • Belanja Pemerintah Pusat • Belanja Pegawai • Belanja barang • Belanja modal • Belanja Utang • Belanja Subsidi (BBM dan Non BBM) • Belanja hibah • Bantuan sosial • Belanja lainnya
- 64. Kompensasi terhadap pegawai dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, ASN, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN maupun kepada non-ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai keluaran (input) dalam kategori Belanja pegawai terdiri atas : • Belanja gaji dan tunjangan • Belanja honorarium/vakasi/lembur/tunjan gan khusus • Belanja kontribusi social • Belanja pegawai transito BELANJA PEGAWAI
- 65. • Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. • Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa Belanja barang terdiri atas : • Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional) • Belanja Jasa • Belanja Pemeliharaan • Belanja Perjalanan • Belanja Badan Layanan Umum • Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda BELANJA BARANG
- 66. Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal terdiri atas : • Belanja Modal Tanah • Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Jalan • Irigasi dan Jaringan • Belanja modal lainnya • Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya • Belanja Modal BLU BELANJA MODAL
- 67. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang ad/ pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang, Termasuk pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri, serta imbalan bunga. Jenis belanja tersebut khusus digunakan dalam kegiatan dari BA BUN. BELANJA UTANG
- 68. Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan Negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. • Belanja subsidi antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan Negara dan/atau perusahaan swasta • Jenis belanja tersebut khusus digunakan dalam kegiatan dari BA BUN BELANJA SUBSIDI
- 69. SUBSIDI Kebijakan : • Subsidi yang lebih tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang kurang mampu • Mendukung pengendalian inflasi • Mempertahankan daya beli masyarakat • Meningkatkan produksi pangan • Kebijakan • Diarahkan untuk masyarakat miskin • Pengedalian Inflasi Subsidi BBM dan LG Perbaikan penyauran untuk memperbaiki ketepatan sasaran Subsisti tertutup untuk LPG tabung 3kg Subsidi Listrik Subsidi tepat sasaran u/pelangganyg kurang mampu (450 VA dan 900 VA) • Kebijakan • Sinergi dgn bantuan sosial dan transfer ke daerah • Pengedalian kebutuhan pokok • Peningkatan produktivitas pangan Subsidi Pupuk Subsidi Pajak Subsidi Bunga Kredit program Subsidi PSO Subsidi Energi : Subsidi Non Energi :
- 70. Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/barang/jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah Negara lain, organisasi internasional, Pemda, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali dan tidak terus menerus, yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah kepada pemerintah Negara lain, organisasi internasional, dan Pemda dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterus hibahkan ke daerah. BELANJA HIBAH
- 71. • Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat • Memperkuat program-program Perlindungan Sosial Penanggulangan Kemiskinan sebagai dukungan pada Masyarakat Berpendapatan Rendah • Bantuan sosial yang tepat sasaran, Sasaran • Program Keluarga Harapan • Bantuan Pangan • Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam rangka JKN • Penyediaan Bantuan Kelompok Usahan Ekonomi Produktif • Program Indoneisa Pintar • Bidik Misi • Dana Desa BELANJA BANTUAN SOSIAL
- 72. Pengeluaran Negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Lain-Lain dipergunakan antara lain untuk : • Belanja lain-lain dana cadagan dan risiko fiscal • Belanja lain-lain lembaga non kementerian • Belanja lain-lain bendahara umum negara • Belanja lain-lain tanggap darurat BELANJA LAIN-LAIN
- 73. Kebijakan • Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah • Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah • Memprioritaskan penyediaan pelaynan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana • Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar • Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel • Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke daerah dan Dana Desa dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi • Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
- 79. Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas: 1. 2. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pelaksana pembangunan nasional melalui Yanlik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). 3. 4. 1.pelaksana kebijakan publik; 2. pelayan publik; dan 3. perekat dan pemersatu bangsa FUNGSI PEGAWAI ASN PERAN PEGAWAI ASN
- 80. 15 BAB 364 PASAL HAK a. a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. Cuti; c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. Perlindungan; dan e. Pengembangan kompetensi KEWAJIBAN 1. Melaksanakan Kode Etik Dan Kode Perilaku 2. Melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan sebagaimana diatur dalam PP. 53 Tahun 2010, tentang Disiplin PNS. HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR NEGERI SIPIL
- 81. 15 BAB 364 PASAL MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
- 82. BAB BAB BAB BAB BAB I II III IV V KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PENGADAAN PANGKAT DAN JABATAN PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN PENGHARGAAN PEMBERHENTIAN PENGGAJIAN, TUNJANGAN DAN FASILITAS KARIER BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV JAMINAN PENSIUN DAN PERLINDUNGAN CUTI JAMINAN HARI TUA 15 BAB 364 PASAL KETENTUAN KETENTUAN KETENTUAN LAIN-LAIN PERALIHAN PENUTUP SISTEMATIKA PP MANAJEMEN PNS
- 83. PENYUSUNAN KEBUTUHAN Setiap Instansi Pemerintah menyusun kebut uhan jenis jabatan dan jumlah PNS berdasa rkan Anjab dan ABK, peta jabatan, dan kete rsediaan pegawai ANALISIS JABATAN Permenpan No. 33/2011 Jam Kerja Efektif Pegawai: 1250 Jam/tahun PETA JABATAN ya ANALISIS BEB AN KERJA Mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran strategis (yg sbg Permenpan No. 26/2011 tertuang dlm Renstra Instansi turunan RPJPN dan RPJMN) Menggunakan aplikasi bersifat 5 Tahun Dirinci per tahun elektronik (e-formasi) FORMASI PNS KEKURANGAN KEBUTUHAN ASN
- 84. PENETAPAN KEBUTUHAN Penetapan ditetapkan kebutuhan PNS secara nasional setiap tahun anggaran oleh Menteri, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN Pertimbangan Teknis Kepala BKN Paling lambat akhir Pendapat Menteri Keuangan Penetapan Kebutuhan oleh Menteri PANRB Paling lambat bulan Mei tahun berjalan. Pendapat disusun Tahun bulan Juli tahun Bulan April sebelumnya (T-1) Berikutnya, Disampiakan MenPANRB ke paling Mei lambat akhir Tahun Berikutnya
- 85. PENGADAAN Dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas hasil Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon PNS. Untuk JA Pelaksana, JF Ahli Pertama, JF Ahli Muda, JF Pemula, JF Terampil 1 PERENCANAAN Diumumkan secara terbuka paling lambat 15 hari kalender sblm tgl penerimaan lamaran PENGUMUMAN LOWONGAN 2 3 4 Harus memenuhi persyaratan administrasi PELAMARAN SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI • Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang Pengumuman hasil seleksi secara terbuka • • Pengangkatan Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun PENGANGKATAN DAN MASA PERCOBAAN CPNS 5 •
- 86. PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI • Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesi onalitas PNS. • Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN
- 87. 1 2 3 KOMPETENSI JABATAN ASN kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- 90. PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN Menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier Berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan Memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS Dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan Menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas Pelanggaran disiplin dijatuhin hukuman disiplin DISIPLIN PENILAIAN KINERJA
- 98. MATERI Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ilmu Administrasi Negara FISIP-UNISMUH MAKASSAR
- 99. Pokok Pembahasan Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Tujuan dalam Sistem Pen gadaan Barang/Jasa Pem erintah Jenis-Jenis Kebutuhan Ba rang/Jasa Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan Pengadaan Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
- 100. Apa itu Pengadaan Barang/Jasa?
- 101. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa
- 102. Tujuan dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menghasilkan barang/jasa yang te pat dari setiap uang yang dibelanja kan, diukur dari aspek kualitas, jum lah, waktu, biaya, lokasi, dan peny edia. Meningkatkan penggunaan produk si dalam negeri. Meningkatkan peran serta usah a mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Mendukung pelaksanaan penelitian dan peman faatan barang/jasa hasil penelitian. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Mendorong pemerataan ekonomi. Mendorong pengadaan berkelanjutan.
- 103. Jenis-Jenis Kebutuhan Barang/Jasa Barang yaitu kebutuhan akan benda baik berwuj ud maupun tidak berwujud, bergerak mau pun tidak bergerak, yang dapat diperdaga ngkan, dipakai, dipergunakan atau diman faatkan oleh K/L/PD. Pekerjaan Konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, p engoperasian, pemeliharaan, pembongka ran, dan pembangunan kembali suatu ban gunan. Jasa Konsultansi yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Jasa Lainnya yaitu jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuh kan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keteram pilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah diken al luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pe kerjaan.
- 104. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa 1st 2st 5st 6st Efisien Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh Barang/Jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yan g dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluark an untuk memperoleh Barang/Jasa. Semakin kecil up aya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa pro ses pengadaan semakin efisien. Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh Barang/Jasa yang diperoleh dari proses pengadaan d apat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan. Efektif Terbuka Berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua P enyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria y ang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Bersaing Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara para penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat menggangg u mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat seban yak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang /seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk dap at memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksim al. 3st Transparan Bagaimana proses pengadaan Barang/Jasa dilakuk an dapat diketahui secara luas. 7st Adil/tidak diskriminatif Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yan g sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertent u, kecuali diatur dalam peraturan ini. 4st Akuntabel Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yan g terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga da pat dipertanggungjawabkan.
- 105. 1. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. 2. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif. 3. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). 4. Perencanaan Pengadaan terdiri atas: • Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola; dan/atau • Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia. Perencanaan Pengadaan
- 106. 5. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: • penetapan tipe Swakelola; • penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan • penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB). 6. Tipe Swakelola terdiri atas: • Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan,dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Per angkat Daerah penanggung jawab anggaran; • Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daera h penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; • Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daera h penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; • Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggu ng jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta dia wasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. 7. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: • Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK; • Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB; • Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; • Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; • Penyusunan Biaya Pendukung. 8. Hasil Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dimuat dalam RUP. Perencanaan Pengadaan
- 107. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa • Pengguna Anggaran (PA) • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) • Pejabat Pengadaan • Kelompok Kerja Pemilihan • Agen Pengadaan • Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan • Penyelenggara Swakelola • Penyedia
- 108. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetiti memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI) memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan
- 109. Thank You
Editor's Notes
- Assalamualaikum Wr Wb Nama ibu Selaku dosen penanggungjawab..
- Pancasila diusulkan sbg dasar negara, falsafah negara, philosofische gorundslag bagi berdirinya negara Indonesia, pd tgl 1 Juni 1945 dlm siding BPUPKI. Pancasila diterima dan kemudian dikukuhkan sbg dasar negara RI dan dimuat dlm pembukaan uud 1945 beriisi sila 1-5. karena Pancasila ad/dasar negara, bbrt Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional, artinya sumber hukum bagi uud 45. itu berarti pula bahwa Pancasila merupakan landasan idiologi bg semua kebijakan dan tindakan negara
- Pancasila diusulkan sbg dasar negara, falsafah negara, philosofische gorundslag bagi berdirinya negara Indonesia, pd tgl 1 Juni 1945 dlm siding BPUPKI. Pancasila diterima dan kemudian dikukuhkan sbg dasar negara RI dan dimuat dlm pembukaan uud 1945 beriisi sila 1-5. karena Pancasila ad/dasar negara, bbrt Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional, artinya sumber hukum bagi uud 45. itu berarti pula bahwa Pancasila merupakan landasan idiologi bg semua kebijakan dan tindakan negara karena posisi Pancasila sbg dasar negara sbg diuraikan maka berdasarkan ketetapan MPR mengenai etika social budata, etika kehidupan berbangsa, etika politik dan pemerintaham, etika ekonimi dan bisnis, etika penergakan hukum yag berkeadilan : dimana penergakan hukum secara adil, perlakuan yg sama, tidak diskriminatif terhdp setiap bangsa dan menghidarkan penggunakaan hukum secara salah sbg alat kekuasaan dan bentuk2 manipulasi hukum lainnya. Etika Lingkungan, menegaskan pentingnya kesadaran mengahargai dan melestarikan lingkungan
- Sanri sebagai sistem penyelenggaran negara dan atau sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagaimana halnya suatu sistem terdiri dari subsistem2 atau unsur-unsurnya. Seperti sistem lainnya, adm negara sebagai sistem, pd pokoknya terdiri dr unsur nilai, struktur, dan proses. Perbedaan sankri sebg sistem penyelenggaraan negara dan dan sanri sbg sistem penyelenggaraan pemerintahan negara ialah dalm hal unsur struktur dan prosesnya, sedangkan unsur nilainya adalah sama.
- Unsur nilai dpt pula disebut sistem nilai, meliputi landasan atau dasar negara yaitu Pancasila, cita2 negara, dan tujuan negara, tentu semuanya telah dirumuskan dalm pembukaan uud 1945. Pancasila : sbg landasan/dasar negara tentu mengandung 5 prinsip ketuhanan yg maha esa, kemanusian yg adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yg dipimpin o/hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan perwakilan, dan keadilan social bg seluruh rakyat indoneisa (alinea 4 pembukaan uud 1945). Pancasila juga merupakan falsafah hidup atau pandangan hidup yg mempersatukan bangsa dan memberi petunjuk dlm upaya mencapai kesejahteraan dan kebahagian lahir batin dalam masy indoseia yg beragam. Unsur nilai, yang meliputi landasan atau dasar negara, yaitu Pancasila, cita-cita dan tujuan negara (nasional), serta nilai dan prinsip yang terkandung dalam bentuk negara dan sistem penyelenggaraan pemerintah negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang 1945. Nilai adalah konsep mengenai apa yang sebaiknya diadakan, diusahakan atau dituju.
- Unsurt stuktur merupakan satuan kelembagaan yg diperlukan dlam kehidupan negra Ri yg demokratis dan konstruktusional bberupa tatanan kelembagaan penyelengaarn negara dan pemerintahan negara dlm rangka mengemban misi dan mweujudkan visi bangsa, yg mereflesikan peran dan posisi. Aturan hukum, kewajiban, kerenangan dan tanggjg jawab masing2. Unsur struktur, merupakan tatanan kelembagaan yang terbentuk dalam kehidupan Negara Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional berupa tatanan organisasi pemerintahan negara dan organisasi yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat bangsa yang merefleksikan posisi dan peran atau pun hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara; meliputi berikut ini. a. Lembaga Negara 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, terdiri atas anggota DPR dan DPD. 2) Presiden Republik Indonesia. 3) Dewan Perwakilan Rakyat. 4) Dewan Perwakilan Daerah. 5) Badan Pemeriksa Keuangan. 6) Bank Sentral. 7) Mahkamah Agung. 8) Mahkamah Konstitusi. 9) Komisi Yudisial. Organisasi yang berkembang dalam masyarakat, meliputi organisasi sosial, politik, profesi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan organisasi bisnis, yang berkembang sesuai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa.
- Unsur proses, yang tercermin dalam berbagai kegiatan manajerial dan lembaga negara, kementerian negara dan lembaga pemerintahan lainnya serta saling hubungan antar lembaga tersebut dan antara berbagai lembaga pemerintahan itu dengan organisasi yang berkembang dalam masyarakat, sesuai posisi dan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam proses kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan bangsa di tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Keberhasilan berbagai kegiatan tersebut, di samping dipengaruhi oleh ketepatan sistem dan proses manajemen pemerintahan negara, pada akhirnya tergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang terdapat dalam berbagai lembaga tersebut di atas dalam mengembangkan visi dan mengelola proses kebijakan, dalam rangka mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI.
- Unsur proses, yang tercermin dalam berbagai kegiatan manajerial dan lembaga negara, kementerian negara dan lembaga pemerintahan lainnya serta saling hubungan antar lembaga tersebut dan antara berbagai lembaga pemerintahan itu dengan organisasi yang berkembang dalam masyarakat, sesuai posisi dan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam proses kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan bangsa di tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Keberhasilan berbagai kegiatan tersebut, di samping dipengaruhi oleh ketepatan sistem dan proses manajemen pemerintahan negara, pada akhirnya tergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang terdapat dalam berbagai lembaga tersebut di atas dalam mengembangkan visi dan mengelola proses kebijakan, dalam rangka mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI.
- Perkembangan adm negara baik sebagai ilmu maupun sebagai sistem yang diparaktekkan di berbagai negara menunjukkan bhw proses KP di negara tsb merupalan core business dari setiap sistem pemerintahan yg demokratis dan konstitusional oleh karena itu SANRI sebagai tatanan kelembagaan dan manajemen NKRIdgn dimensi2nilainya yg menjd landasan falsafah negara, cita2 dan tujuan bernegara dan sistem penyelenggaraan pemerintaha negara juga berperan sebagai sistem pengelolaan Kebijakan negara/publik NKRI artinya kegiatan pengelolaan pd dimensi2 nilai yg dianut dalam SANRI Nilai2 dasar atau prinsip kepemerintahan yg baik yg dianut dalam SANRI, seharusnya menjadi rujukan dalam sistem KP. Nilai2 dasar yg sekaligus jg merupakan prinsip dimaksud ad/prinsip demokratis, desentralistik, transparan, partisipasi, rasioanl, berkepastian hukm, dan akuntabilitas. Dengan anutan nilai2 dan prinsip2 tsb diatas, sistemKP diharapkanmampu mengahrkan dan mengendalika KP yg dihasilkan. Kebijakan utamanya bercirikan pada kepentingan publik, penciptaan kehidupan masy yg berkualita yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluurh rakyat Indonesia. Penekanan pd kepentingan publik pperlu mencdapat perhatian utama dalam sistem dan proses KP, karena hal tersebut telah diamantkan secara eksplisit pada alinea terakhir pembukaan UUD 1945 yg menekankan terweujudnya keadilan sosial pd seluruh rakyat Indonesia. Implikasi logisnya, KP perlu secarakonsistem dan berkesinambungan melakukan upaya pembentukan dan komitmen individu maupun institusi negara dan masy bangsa yg terlibat dalam proses KP.
- PROSES KEBIJAKAN PUBLIK Dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Penentuan Agenda Perumusan Alternatif Penetapan Kebijkan Implementasi KebijakanEvaluasi Kebijakan Kebijakan publik memiliki tahapan tertentu, dimulai dari proses merumuskan permasalahan publik hingga mengevaluasi kebijakan publik. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan publik bukan pekerjaan mudah. Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Proses kebijakan publik merupakan proses yg amat rumit dan kompleks. Oleh karenanya untuk mengkajinya para ahli kemudian membagi proses kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman terhadap proses tersebut (Charles Lindblom, 1986: 3). Pembagian tersebut amat bervariasi antara ahli yang satu dengan ahli lainnya, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan. Misalnya : ada yang menambahkan perubahan atau penghentian kebijakan setelah evaluasi kebijakan. Berbentuk proses kebijakan linear, cycle, desician tree, centralist
- Isu apa yang menarik perhatian pemerintah merupakan hasil dari proses dinamis dan sangat kompleks yang dikenal sebagai agenda setting (pengenalan masalah). Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Tahap Penyusunan AgendaTahap Penyusunan Agenda Dalam penyusunan agenda ini policy makers membahas masalah-masalah yang masuk dari masyarakat dan diteruskan apakah masalah- masalah tersebut perlu atau tidak untuk ditangani. Meskipun banyak masalah yang masuk dlm agenda pemerintah, namun tdk semuanya dpt mencapai “ status agenda”. Misalnya isu : kualitas pelayanan kesehatan dasar, Defisit kesehatanBPJS kemudian adanya adanya Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, dampaknya saat ini sudah mulai terlihat dengan banyaknya warga memindahkan kelas perawatan bpjs dari kelas I, II menjadi III Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Ahli kebijakan publik mengakui bhw penyusunan agenda mrpk suatu tahapan yg amat sulit dlm kebijakan publik. Ini disebabkan banyaknya aktor yg terlibat dan bervariasinya kepentingan yg mereka wakili. Agenda setting adalah “proses pembuatan prioritas atas informasi untuk membuat tindakan, dan perhatian dialokasikan kepada sekelompok masalah tertentu ketimbang kepada sekelompok masalah yang lain”. Seringkali diasumsikan bahwa proses ini logis dan rasional; dalam realitanya, proses tersebut lebih bersifat politis ketimbang logis, dan beberapa ahli menyatakan bahwa proses tersebut adalah dirasionalkan ketimbang benar-benar rasional. Tahap agenda setting berkaitan dengan pertimbangan oleh beberapa aktor kunci dari sistem administrasi-politik atas berbagai permohonan bagi diambilnya tindakan yang dibuat oleh kelompok sosial atau bahkan pegawai pemerintah itu sendiri. Agenda setting dapat dipandang sebagai suatu mekanisme bagi penyaringan masalah oleh aktor publik.
- Suatu isu telah mencapai titik kritis. Isu dengan kondisi demikian tentu tidak dapat diabaikan begitu saja, bahkan isu tersebut sudah dianggap sebagai sebuah ancaman yang sangat serius jika tidak segera diatasi, bahkan jika tidak diatasi justru akan menimbulkan masalah kritis baru yang lebih hebat di masa yang akan datang. 2. Sebuah isu telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak tang bersifat dramatis. 3. Sebuah isu berkaitan dengan emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia pada umumnya, dan memperoleh liputan media massa yang luas. . Sebuah isu yang memiliki tingkat jangkauan dampak sangat luas. 5. Sebuah isu mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat. 6. Sebuah isu menyangkut suatu persoalan yang fasionable, di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tetapi mudah dirasakan kehadirannya.
- Bagian dari KP yg krusial adalah perumusan masalah kebijakan Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Berbagai program yang telah dipilih sebagai alternative pemecahan masalah dan diformasikan dalam bentu Kp yah tentu wajib diimplementasikan, atau dlaksanakan oleh badan2 administrasu maupun unit2 organisasi pemerintah di tingkat bawah, melalui mobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi dalam prakteknya tentu masih dijumai persolana yng membuat tidak mulusnya implementasi. Keterkaitan yg proporsional, seratasi anatara kebijakan makro dankebijakan mikro, antara kebijakan umum dgn kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dakan mempengaruhi implementasi, demikian juga kondisikelompk sasaran dan lingkunganstrategis yang dihadapi. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain munkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. KebijakanTahap Evaluasi Kebijakan Kebijakan yg telah diimplementasikan kemudian dinilai utk melihat sejauh mana atau tingkat keberhasilan kebijakan yg dibuat telah mampu memecahkan masalah utk meraih dampak yg diinginkan. Perlu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria- kriteria yg menjadi dasar utk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yg diinginkan. Informasi mengenai kinerja atau hasil dari kebijakan Esensi dari evaluasi adalah menyediakan umpan balik (feedback) yang mengarah pada hasil yang baik menurut ukutan nyata dan obyektif. Tujuan evaluasi adalah untuk perbaikan bujkan dalam rangka pembuktian. Yaitu apa yg dihasilkan dengan adanya perumusan kebijakan dan hasil dan dampak kebijakan yang ditimbulkan dgn diimplementasikannya suatu kebijakan . Dalam SANRI trdapat mekanisme kenergaraan u/mengevaluasi kinerja kebijakan dr masing2 lembaga negara setiap tahun dr 5 tahun. Evaluasi ini perlu diarahkan baik pada : Sejauhmana kebijakan pemerintah dan lembaga2 negara lainnta telahsejalan atau sesuaidgn ketentuan hukum dan peraturan per-UU-an serta pada Sejaumana kinerja dari kebijakan yg diambl o/lembaga negate itu berlangsung efisien dan efektif termasuk mengenai tingkat capaian kinerja beruppa output, outcomes, atau impact . Evaluasi Kebijakan Menyangkut pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada identifikasi hasil hasil dan akibat akibat dari implementasi kebijakan. Dengan fokus tersebut, evaluasi kebijakan akan menyediakan feedback bagi penentuan kepetusun valuasi kebijakan (hasil pemantauan). Akhirnya, tahap evaluasi, yang dianggap sebagai elemen penyusun kebijakan, bertujuan untuk mengetahui hasil dan dampak kebijakan dalam hal perubahan perilaku kelompok sasaran (dampak) dan penyelesaian masalah (outcome). Evaluasi kebijakan melibatkan pengujian empiris validitas dari model kausalitas yang kebijakan didasarkan. Dengan demikian, analisis menyangkut baik relevansi ini ‘teori tindakan ’dan ruang lingkup aplikasi praktis. Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk mempersiapkan fondasi keputusan masa depan dan / atau tindakan melegitimasi sudah diadopsi. Tujuan atau konsekuensi dari evaluasi kebijakan dapat melibatkan reformulasi atau modifikasi kebijakan yang ada, perbaikan implementasi atau pertimbangan mereka Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selajutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil ahap Evaluasi
- Sumber daya manusia (SDM) pada organisasi merupakan hal yang selalu menarik untuk dibahas. Hal ini karena SDM memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. SDM dalam konteks administrasi negara di Indonesia adalah SDM aparatur penyelenggara negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS akan sangat mempengaruhi keberhasilan proses pemerintahan di Indonesia. Manajemen PNS di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dengan banyaknya dinamika yang menyertai. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan tantangan pemerintahan Indonesia, serta semakin meningkatnya tuntutan untuk menjadikan PNS yang berkualitas, sistem manajemen PNS juga turut mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, perubahan kebijakan manajemen SDM aparatur dari waktu ke waktu juga merupakan dampak dari perubahan paradigma yang muncul seiring dengan adanya perkembangan zaman yang semakin dinamis Dalam Thoha (2014) disebutkan bahwa perubahan paradigma itu cenderung untuk mengganti cara-cara pengaturan lembaga birokrasi pemerintah yang sentralistis ke desentralistis, dari otoritarian ke egalitarian dan demokratis, dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat, dari bentuk organisasi yang besar menjadi ramping. Dengan adanya perubahan paradigma, lembaga birokrasi pemerintah termasuk penataan atau manajemen sumber daya aparatur harus turut melakukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan zaman.
- Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa saat ini sistem manajemen PNS di Indonesia mengacu pada UU ASN. UU ASN itu sendiri membawa banyak perubahan di berbagai aspek manajemen PNS secara keseluruhan. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana sistem manajemen PNS berdasar UU ASN dijalankan yang terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu: Rekrutmen dan Seleksi; Pengembangan Karir (Mutasi dan Promosi); Penggajian dan Tunjangan; Manajemen Kinerja; Pengembangan Kompetensi; dan Lembaga Pengelola PNS. Namun demikian, pembahasan tentang kondisi PNS saat ini akan memberikan gambaran bagaimana profil dan karakteristik PNS di Indonesia saat ini. Dalam menggambarkan bagaimana profil PNS Indonesia, setidaknya ada beberapa aspek yang akan dibahas; mulai dari jumlah PNS, tingkat pendidikan, jenis jabatan, rasio PNS dengan jumlah penduduk, dan distribusi PNS. Berdasarkan data BPS tahun 2016, jumlah PNS Indonesia saat ini berjumlah 4.374.349. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk adalah sekitar 1,7%. Hal ini berarti pada setiap 100 warga terdapat 1,7 PNS, atau setiap satu sampai dua orang PNS melayani 100 orang warga
- Rekrutmen dapat dikatakan sebuah proses penting dalam menentukan kualitas SDM dalam sebuah organisasi, karena rekrutmen akan menentukan bagaimana input SDM organisasi. Hal tersebut tak terkecuali dengan organisasi pemerintah. Rekrutmen secara sederhana dapat dipahami sebagai proses untuk mengidentifikasi potensi calon pegawai dan mendorong para calon pegawai untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Saat ini, proses rekrutmen PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS) sebagai turunan dari UU ASN. Sistem rekrutmen berdasarkan PP Manajemen PNS harus berlandaskan pada sistem merit yang menjunjung kompetensi dan profesionalitas. Berbicara tentang rekrutmen PNS di Indonesia, maka terbagi dalam dua bagian, yaitu rekrutmen untuk Jabatan Administrasi Pelaksana atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan rekrutmen untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di mana saat ini menggunakan sistem seleksi terbuka JPT. Tren dalam rekrutmen PNS saat ini menunjukkan sangat menitikberatkan transparansi. Hal ini ditunjukkan dengan digunakannya rekrutmen yang berbasis Teknologi Informasi. Untuk rekrutmen CPNS sendiri, sejak tahun 2014 pemerintah telah menerapkan rekrutmen CPNS dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Menurut Dwiyanto (2015), adanya penerapan CAT tersebut merupakan sebuah capaian yang patut untuk dihargai karena proses penerimaan PNS menjadi lebih transparan serta menghindari praktik KKN.
- Pengembangan karir PNS secara sederhana merupakan upaya meningkatkan karir PNS pada jabatan tertentu baik secara vertical, horizontal, dan diagonal. Manajemen pengembangan karir PNS menurut PP Manajemen PNS dilakukan melalui mutasi dan promosi. Selain mutasi dan promosi, pengembangan karir juga dapat dilakukan melalui penugasan khusus. Namun demikian, saat ini yang baru dilakukan adalah mutasi dan promosi, mengingat penugasan khusus baru diatur dalam PP Manajemen PNS. Adapun pengembangan karir terdiri menurut PP Manajemen PNS terdiri dari: rencana pengembangan karir, melaksanakan pengembangan karir, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan karir. Rencana Pengembangan Karir disusun untuk jangka waktu 5 (lima tahun), yang meliputi rencana: (1) PNS yang akan dikembangkan karirnya; (2) penempatan PNS sesuai dengan pola karir; (3) bentuk pengembangan karir; (4) waktu pelaksanaan; dan (5) prosedur dan mekanisme pengisian jabatan. Dalam merencanakan pengembangan karir harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi. Selanjutnya, Pelaksanaan Pengembangan Karir harus dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan karir yang sudah disusun sebelumnya. Sedangkan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Karir dilakukan untuk menjamin ketepatan pengisian dan penempatan PNS dalam jabatan di tingkat instansi dan tingkat nasional. Pemantauan dan evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap: (1) perencanaan pengembangan karir; (2) proses pelaksanaan pengembangan karir; dan (3) hasil pengembangan karir. Hasil pemantauan dan evaluasi ini selanjutnya digunakan untuk penyempurnaan dan perbaikan pengembangan karir pada instansi pemerintah Terkait mutasi, Pasal 73 UU ASN menyebutkan bahwa setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-intansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam UU ASN di pasal yang sama diamanatkan bahwa mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan. Sedangkan terkait promosi, Pasal 73 UU ASN menyebutkan bahwa setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Adapun promosi merupakan penempatan pegawai pada jabatan yang lebih tinggi dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi pula (Thoha, 2014)
- Pengembangan kompetensi PNS menjadi hal yang penting untuk dilakukan. PNS perlu disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, perekat kesatuan bangsa dan pelaksana kebijakan publik. maka dari itu, setiap PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Lebih lanjut kompetensi menurut UU ASN meliputi: a. Kompetensi teknis adalah yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis; b. Kompetensi manajerial adalah yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c. Kompetensi sosial kultural adalah yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- Memiliki manajemen kinerja yang baik menjadi sebuah keharusan bagi setiap organisasi yang menginginkan kualitas pegawainya menjadi sangat baik, yang selanjutnya akan berimplikasi pada tercapainya tujuan organisasi. Hal ini tidak terkecuali dengan instansi pemerintah. Instansi pemerintah perlu menyusun sistem manajemen kinerja yang baik Manajemen kinerja diperlukan karena manajemen kinerja dapat memberikan pertimbangan pada aspek manajemen SDM lainnya; seperti pengembangan kompetensi, sistem reward and punishment, pemberian tunjangan, serta mutasi dan promosi. Selain itu, dengan manajemen kinerja yang tepat dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Manajemen kinerja dalam organisasi setidaknya memiliki tiga tahapan, yaitu: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, dan penilaian kinerja. Di mana ketiga tahapan tersebut berkaitan satu dengan yang lain. Dalam perjalanannya yang paling menjadi sorotan adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja menjadi sorotan karena berkaitan dengan pemberian tunjangan kinerja. Dalam Pasal 228 PP Manajemen PNS, penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Selanjutnya di Pasal yang sama disebutkan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Saat ini terdapat lima lembaga pengelola PNS, yaitu: (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/ KemenPANRB; (2) Badan Kepegawaian Negara/ BKN; (3) Lembaga Administrasi Negara/ LAN; (4) Badan Kepegawaian Daerah/ BKD; dan (5) Komisi Aparatur Sipil Negara/ KASN. Lahirnya KASN tidak bisa dilepaskan dari upaya penerapan sistem merit dalam manajamen PNS di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UU ASN. KASN dibentuk sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mengawal efektifitas penerapan sistem merit. Pasal 27 UU ASN mengemukakan bahwa KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Lebih lanjut, dalam pasal 32 UU 5/2014 dikemukakan bahwa KASN memiliki wewenang untuk: a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Kehadiran KASN tentu saja menjadi harapan dalam upaya pembenahan sistem manajemen kepegawaian, utamanya jika dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi terbuka bagi JPT. KASN memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan seleksi terbuka, agar tujuan mendapatkan pimpinan birokrasi yang kompeten, berintegritas, dan profesional dapat terwujud.