qqqqqqqqqqqqqqqq

1. SOSIALISASI SIPD RI (MICROSERVICE)
https://sipd.kemendagri.go.id
Dr. NURDIN, S.Sos., M.Si
Kepala Pusat Data & Sistem Informasi

2. Perkembangan PenerapanPemerintahan Digital
Di Indonesia
2045
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PROSES
Digital Government presupposes
collaboration,
communication, and
sharing between
institutions
time cost visit is nothing
(one goverment)
1. SPBE DAERAH (425 DAERAH):
SANGAT BAIK= 4 Daerah(0,94%)
BAIK= 106 Daerah(24,94%)
CUKUP = 198 Daerah(46,59%)
KURANG = 117 Daerah(27,53%)
PERSIAPAN
Perpres 95/2018
Ttg SPBE
(5 Okt 2018)
Rancangan
Undang-Undang
2026
On Process
2. SPBE KEMENTERIAN(34 Kementerian) :
SANGAT BAIK= 3 Daerah(8,82%)
BAIK= 22 Daerah(64,71%)
CUKUP = 7 Daerah(20,59%)
KURANG = 2 Daerah(5,88%)
3. SPBE LPNK (25 Lembaga) :
SANGAT BAIK = 2 Daerah (8%)
BAIK = 16 Daerah (64%)
CUKUP = 5 Daerah (20%)
KURANG = 2 Daerah (8%)
Hasil
Evaluasi
SPBE
2021
PEMERINTAHAN DIGITAL
Implementing transparent
government by eliminating
human intervention through
linking services between
institutions
Sumber: Ministry of the Interior and
Safety, Republic of Korea

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
UU 23/2014
Pasal 391 Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah
Daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.
Pasal 395 Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.
PERPRES 95/2018 TTG SPBE | PASAL 7
Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan
dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi,
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk
menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
PERPRES 39/2019 TTG SDI | PASAL 2
Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan
pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka
penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
Terdapat 11 (sebelas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang salah satunya
terkait dengan Integrasi sistem perencanaandan penganggaranberbasis
elektronik;
DIJABARKAN DALAM SKB 5 MENTERI
(KPK, Bappenas, Mendagri, Menpan RB, KSP)
PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN
KORUPSI (STRANAS PK)
Dikelola dalam
Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
(Permendagri 70/2019)
Jenis Informasi :
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lainnya
Permendagri Nomor90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,Kodefikasi,danNomenklatur
Perencanaan PembangunandanKeuanganDaerah
DASAR HUKUM

4. INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
RPJMD RKPD
DASHBOARD
DATA PEMBANGUNAN
DAERAH
(BANGDA)
SINKRONISASI
DATA
RKPD
SINKRONISASI
RKPD
MUSRENBANG
RESES,POK
OK PIKIRAN
USULAN
DESA
USULAN
BANKEU
USULAN
HIBAH DAN
BANSOS
RENJA OPD
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
KUA/PPAS PELAPORAN
DASHBOARD
DATA KEUANGAN DAERAH
(KEUDA)
RAPBD PENATAUSAHAAN AKUNTANSI
SINKRONISASI
DATA
SINKRONISASI
RKPD
PEMBAHASAN
DPRD
KUA &
PPAS
RAPBD APBD SPD SPP SPM SP2D
LRA NERACA
ARUS
KAS
CaLK
EVALUASI
DATA
HASIL
EVALUASI
REALISASI
APBD
MONEV
REALISASI
PEMBANGUNAN
RANCANGAN
PERDA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
RPJPD
KEMENTERIANDALAMNEGERI
REPUBLIKINDONESIA
INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH
LAINNYA
LPPD PERDA
DASHBOARD
DATA PEMERINTAHAN LAINNYA
SIP/e-AUDIT
EPPD

5. NILAI TINGKAT KEMATANGAN 2,26
berarti sudah mendekati matang, untukmodul Perencanaandan
Penganggaran.
PENGUJIAN KEAMANAN SIPD
IT SECURITY ASSESSMENT SIPD
(Stranas PK dan BPPT)
September 2020
Hasil Isian SUS (System Usability Scale)
SUS Score 63,89 masuk dalam kategori OK,
yaitu dimana aplikasi dinilai cukup efektif
dioperasikan dengan mudah.
Stress Test Menggunakan J-Meter
aplikasi SIPD dapat melayani request hingga50000 dalam satu waktu
database aplikasi SIPD mampu melayani request hingga250 dalam
satu waktu.
IT SECURITY ASSESSMENT SIPD (BSSN)
Maret 2021
Tingkat Kerentanan Rendah
Tahun 2022 dilakukan IT Security
assessment oleh BSSN

6. 6
Surat MenPANRB
Nomor : B/754/KT.03/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021
Hal : Tanggapan Usulan Penetapan
SIPD sebagai Aplikasi Umum
Surat MenPANRB
Nomor : B/754/KT.03/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021
Hal : Tanggapan Usulan Penetapan
SIPD sebagai Aplikasi Umum
Surat MenPANRB
Nomor : B/754/KT.03/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021
Hal : Tanggapan Usulan Penetapan
SIPD sebagai Aplikasi Umum

7. SILO
DUPLICATION
NON-STANDARD
INTEGRATEDGOVERNMENT& PUBLICSERVICES
7
Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi,
aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk
menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi
▪ KementerianBappenas (domain data dan informasi),
▪ KementerianKominfo (domain aplikasi dan infrastruktur TIK),
▪ BSSN (domain keamananinformasi)
▪ KementerianPANRB (domain proses bisnis dan layanan digital)
Target penerapanArsitekturSPBE, untuk Instansi Pusat hingga tahun 2023 dan untuk Pemerintah Daerah hingga tahun 2024
TRANSFORMASIDIGITAL
ARSITEKTUR SPBE
(EnterpriseGovernmentArchitecture)
§ 27.400 Aplikasi yang berpotensi
duplikasi.*
§ 2700 pusat data/ruang server.*
§ Terjadinya pemborosan anggaran akibat
terbangunnya sistem yang silo dan tidak
terintegrasi mengingat setiap instansi
membangun aplikasi pemerintahan
sendiri.
§ Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang transparan, cepat, dan efektif.
* Data KementerianKOMINFO

8. Arahan Dewan Pengarah SDI (6/7)
Poin Kesepakatan#6
Peningkatan peran Kementerian Dalam Negeri dalam
mendukung Penyelenggaraan SDI di tingkat daerah
Strategi Tindak Lanjut
1. Mendorong percepatan sinkronisasi, interoperabilitas dan pemadanan kode referensi (misal: Kode BMD, Kode BMN, Kode
TKDN) antar sistem pengelola data pembangunan dan keuangan daerah(misalnya:Krisna dan eMonev)dengan SIPD.
2. Mendorong peningkatan peran Kemendagri untuk pelaksanaan SDI di daerah dan membangun “Platform Digital Pemerintahan
Dalam Negeri” dengan mengintegrasikan SPBE dan SDI dengan Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk penyelenggaraan
data sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga/Pemda.
3. Menugaskan Forum Satu Data Indonesia untuk melakukan koordinasi untuk konsolidasi pengumpulan data di daerah untuk
mencegah duplikasi pendataan dan data serta untuk mewujudkan Single Source of Truth sesuai Arsitektur Data dan Informasi
Arsitektur SPBENasional.
4. Kementerian Dalam Negeri melakukan kolaborasi dengan Pembina Data Statistik, Geospasial, dan Keuangan pada kegiatan
pembinaan data di pemerintahan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan didaerah. 8

9. Penganggaran&
PengelolaanKeuda
Layanan Digital Pemda
Layanan
Dagri
Layanan
K/L
INDEKS
Pengguna
(Masyarakat,
Pimpinan,Dunia
Usaha, ASN dll)
Tingkat 3 Nasional (ArsitekturSPBE)
All:
Rencana Induk
ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI DALAM NEGERI (PlatformDigitalPemdagri)
Binwas Pemda
SIE
Perencanaan
PembangunanDaerah
Teknis K/L
Bisnis
Intelligence dan
Kecerdasan
Artifisial
• Dukcapil • Adwil
• Trantibumlinmas • Binpemdes
• Fungsi lainnya
• Pol Pum
Satu Data
Pemdagri
KBPI
Kebijakan Dagri
Integrasi Data Wilayah, Prodeskel,
Rumah Tangga dan data
Kependudukan
K/L
Masyarakat
Kebijakan
Nasional
Evaluasi
3
2
1
4
5
7
8
9
10 11 12
13
Peyelenggaran
Pemerintahan
Desa
6

10. ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
Tk1
Dalam Negeri
OTONOMI
DAERAH
ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN
TRANTIBBUM
LINMAS
PEMERINTAHAN
DESA
Keuangan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
Informasi
POLITIK DAN
PEMERINTAHAN
UMUM
PEMERINTAHAN
DAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
KEUANGAN
DAERAH
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
Aparatur
Negara
Tk2
Tk3
ARSITEKTUR
SISTEM INFORMASI
DALAM NEGERI
(Platform Digital Pemdagri)
Pemerintahan
Umum
PolitikDalam
Negeri
Adminduk
Trantibbum
Linmas
Pem. Desa
PROSES INTERNAL K/L
RAB 09: PemerintahanUmum RAB 09: Pembangunan Kewilayahan RAB 05: Ketertiban Umum dan Keselamatan

11. DASHBOARD
RPJPD
RPJMD
PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
RENSTRA PD
RKPD
PELAPORAN (GENERATE PDF,
EXCEL, ETC
PENYUSUNAN KUA DAN PPAS
PENYUSUNAN (RKA) SKPD
PENYUSUNAN RAPBD
PENETAPAN APBD
PENYUSUNAN (DPA) SKPD
SPD
SPP
SPM
SP2D
LRA
LO
ARUS KAS
NERACA
CALK
IKK
FORMULA HITUNG
METODOLOGI
PEMERINGKATAN
LOGIN
USER MANAGEMENT
LAPORAN LPPD
Sesuai dengan Rekomendasi
Kemenpan RB
dalam surat No.
B/754/KT.03/2021 Tanggal 8
oktober 2021
RENJA
FRONTEND
SIPD
COMMON SERVICE
PEMBANGUNAN DAERAH
KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH
LAINNYA
PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAN
AKUNTANSI & PELAPORAN
PENDANAAN
LAPORAN PP APBD
LPPD
EPPD
LKPJ
RLPPD
KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SIP / E-AUDIT
DASHBOARD DAN PELAPORAN
MASTER DATA
AUTENTIFIKASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MANAGEMENTFILE (SANITASI
INPUT) OBJECT STORAGE /CEPH
FLOW MANAGEMENT
LOGGING SERVICE (AUDIT TRAIL)
SISTEM
EKSTERNAL
BKN
SIRUP
KRISNA
SIKD
JAGA ID
DLL
INTEGRASI
SIAK
DESAIN APLIKASI
BERBASIS
MICROSERVICES

12. PUSAT DATA DANSISTEM INFORMASI
KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PROGRES INTEGRASI

13. Progres Integrasi SIPD dengan K/L
KEMENTERIANDALAMNEGERI
REPUBLIKINDONESIA
LKPP
KEMENKEU
PERBANKAN
SIP3DN
Dalam Proses
MARKAS/ARKAS
KEMENDIKBUD
BAPPENAS

14. PUSAT DATA DANSISTEM INFORMASI
KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Penyempurnaan Penerapan SIPD Tahun 2023:
1. Sosialisasi SIPD kepada seluruh Pemda Prov, Kab, Kota;
2. Pembentukan PIC Provinsi untuk Penguatan Helpdesk Implementasi SIPD di Kab, Kota;
3. Penyiapan Training of Trainer (ToT) Provinsi;
4. Pembukaan Jadwal Untuk Perencanaan TA 2024 melalui SIPD
(https://sipd-ri.kemendagri.go.id)per 10 Desember 2022.

15. PUSAT DATA DANSISTEM INFORMASI
KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA IMPLEMENTASI SIPD
Modul TA. 2022 TA. 2023 TA. 2024
(Proses penyusunan dimulai
pada bulan Des 2022)
Perencanaan dan
Penganggaran
SIPD SIPD SIPD-RI
Akuntansi dan
Pelaporan
SIPD SIPD SIPD-RI
Keterangan:
SIPD : Aplikasi SIPDsaat ini dengan arsitekturMonolitik (sipd.kemendagri.go.id)
SIPD-RI : Aplikasi SIPDGenerasi Baru dengan arsitekturMicroservices(sipd-ri.kemendagri.go.id)

16. SIPD MICROSERVICES
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIANDALAM NEGERI
https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

17. PUSAT DATA DANSISTEM INFORMASI
KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
sipd-ri.kemendagri.go.id
Alamat situs

18. PUSAT DATA DANSISTEM INFORMASI
KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Perbedaan Halaman Login
1
2

19. PUSAT DATA DANSISTEM INFORMASI
KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
LevelUser Username Password
Admin Daerah tetap Disediakan Password Baru
Admin Perencana tetap Disediakan Password Baru
Admin keuangan tetap Disediakan Password Baru
Admin SKPD tetap Disediakan Password Baru
Admin StandarHarga tetap Disediakan Password Baru
Mitra Bappeda tetap Disediakan Password Baru
Penyelia Keuangan tetap Disediakan Password Baru
Kabid/Setara Kabid tetap Disediakan Password Baru
Staf Perencana tetap Disediakan Password Baru
Staf Penyelia tetap Disediakan Password Baru
Staf SKPD tetap Disediakan Password Baru
Anggota Dewan tetap Disediakan Password Baru
Desa tetap Disediakan Password Baru
Lembaga / Kelompok dihapus
Individu dihapus
Inspektorat tetap Disediakan Password Baru
Barang Jasa tetap Disediakan Password Baru
Kepala Sub Bidang / Setara Kasubid tetap Disediakan Password Baru
DikirimkeDaerah melalui
EmailresmiKemendagri
Perubahan Username dan Password

20. PUSAT DATA DANSISTEM INFORMASI
KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Perbedaan Struktur Menu

21. PUSAT DATA DANSISTEM INFORMASI
KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
• Jika Terjadi lebih dari lima
kali kesalahan password
pada user tertentu, maka
akan ada pesan error
“login dibatasi”, harap
tunggu lima menit hingga
dapat login kembali
Batasan Kesalahan password

22. PUSAT DATA DANSISTEM INFORMASI
KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
 Perencanaan 2023 *.sipd.kemendagri.go.id (Aplikasi lama)
 Penganggaran 2023 *.sipd.kemendagri.go.id (Aplikasi lama)
 Perubahan APBD2023 *.sipd.kemendagri.go.id (Aplikasi lama)
 Pergeseran APBD 2023 *.sipd.kemendagri.go.id (Aplikasi lama)
 Perencanaan 2024 sipd-ri.kemendagri.go.id (Aplikasi baru)
 Penganggaran 2024 sipd-ri.kemendagri.go.id (Aplikasi baru)
 Perubahan APBD2024 sipd-ri.kemendagri.go.id (Aplikasi baru)
 Pergeseran APBD 2024 sipd-ri.kemendagri.go.id (Aplikasi baru)
2022 Des
2025-dst
Tahapan Perencanaan Penganggaran SIPD-RI
Startingpoint

23. PUSAT DATA DANSISTEM INFORMASI
KEMENTERIANDALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Pengecekan Login
Admin Daerah
Pengecekan Login
Admin SKPD
Pengecekan Login
TAPD
Pengecekan Login
User Lain
Akses User
Pengecekan Data
SKPD
Pengecekan Data
Profil Daerah
Pengecekan Data
Kamus Usulan
Pengecekan Data
RPJMD / RPD
Pengecekan Data
Renstra
Validasi Data
Input Jadwal
Tahapan Renja
Input Jadwal
Usulan Renja
Input Cascading
Renja
Cetak Laporan
Renja
Input Pagu
indikatif
Entry Data
1
2
3

24. 24