Teks tersebut membahas tentang sistem perwakilan dalam demokrasi representatif. Ia menjelaskan asumsi dasar, keuntungan, teori-teori dan jenis hubungan antara wakil dan yang diwakilinya, serta klasifikasi kelompok kepentingan dalam sistem perwakilan.

1. Pengantar Ilmu Politik
1
S I S T E M P E R W A K I L A N

2. Asumsi Dasar
2
 Perwakilan dalam konteks modern merupakan
mekanisme hubungan antara penguasa dan massa.
 Negara yang menggunakan sistem politik demokrasi
modern, demokrasi representatif menjadi
kebutuhan.

3. Keuntungan demokrasi representatif
3
1. Bertambahnya jumlah penduduk baik secara
kuantitas maupun kualitas, tentu saja
mempersulit utk merealisasikan demokrasi
langsung, sehingga mekanisme sistem
perwakilan menjadi penting utk
menghubungkan penguasa dan massa.
2. Negara modern saat ini umumnya memiliki
teritori yang tdk kecil. Realitas faktual ini
mempersulit pemerintah menjalankan
demokrasi langsung.

4. lanjutan
4
3. Dengan kualitas penduduk yang meningkat
menciptakan juga kompleksitas persoalan di ranah
publik. Masalah-masalah ini saja harus diselesaikan
oleh pemerintah. Namun tdk semua masalah dapat
disampaikan secara kolektif karena menimbulkan
overload tuntutan pd pemerintah yg justru dpt
membuat kemandekan. Ataupun penyampaian bisa
jadi tdk seperti apa yang dirasakan oleh publik
ketika komunikasi tdk tersampaikan dng baik. Oleh
karena itu perlu adanya kelompok yg dpt
menyampaikan mengenai persoalan-persoalan
tersebut.

5. 5 konsep perwakilan (AH. Birch)
5
 Delegated Representation, seorang wakil adalah perantara
(juru bicara) yg bertindak atas nama kelompok yang
diwakilinya. Karena itu, para wakil yg berlaku sebagai
perantara tdk diperkenankan utk bertindak di luar kuasa yg
memberi mandat.
 Microcosmic Representation,ada kesamaan sifat-sifat atau
pun mereka yang diwakili dng diri sang wakil. Karenanya
kebutuhan atau pun tuntutan wakil adalah juga kebutuhan
mereka2 yg diwakili. Dlm konsep ini masalah kuasa dan
hal2 yg harus dilakukan tdk pernah menjadi persoalan
krusial antara wakil dan yg diwakili oleh karena kesamaan
sifat yg dimiliki.

6. lanjutan
6
 Simbolyc Representation, merupakan bentuk
perwakilan yg hendak memperlihatkan bahwa
mereka2 yg mewakili kelompok tertentu
melambangkan identitas atau kualitas klas atau
golongan yg tengah diwakilinya. Dlm simbolyc
representation tdk dipersoalkan jg mengenai
masalah kuasa atau hal2 yg hrs dilakukan.

7. lanjutan
7
 Elective Representation, konsep ini dianggap
belum menggambarkan kuasa atau hal2 yg harus
dilakukan wakil mereka, sehingga belum
menjelaskan tentang hubungan antara wakil
dengan yg memilihnya.
 Party Representation, individu-individu dlm
lembaga perwakilan merupakan wakil dari partai
politik (konstituen) yg diwakilinya.

8. Teori-Teori Perwakilan
8
 Teori mandat, wakil dianggap duduk di lembaga
perwakilan karena mendpt mandat dr konstituennya
(rakyat), sehingga disebut mandataris. Teori ini terbagi 3
kategori:
 Mandat imperatif, seorang wakil yg bertindak di lembaga
perwakilan hrs sesuai dng perintah yg diberikan oleh yg
diwakilinya, seperti halnya dlm konteks Delegated
Representation. Karena itu wakil tdk dpt bertindak di luar
mandat yg diterimanya. Apabila ada masalah baru, maka
sang wakil hrs mendpt perintah baru yg diwakilinya.

9. lanjutan
9
 Mandat bebas, wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari
perintah yg diwakilinya. Dalam hal ini sang wakil adalah
individu terpercaya dan terpilih oleh warga yg diwakilinya.
 Mandat Representatif, sang wakil tdk mengenal dng yg
diwakilinya, karena dirinya ditunjuk oleh lembaga
perwakilan di mana ia bergabung. Mekanisme yg dilakukan
dlm konteks ini adalah para mereka yg kemudian diwakili
memandatkan suaranya pd lembaga perwakilan tertentu,
lantas lembaga perwakilan itulah yg kemudian menunjuk
anggotanya utk mewakili konstituen lembaga perwakilan
itu, sehingga sang wakil tdk ada hubungannya dng pemilih.

10. lanjutan
10
 Teori Sosiologi Rieker, hubungan antara wakil dan
yang diwakili tdk bersifat politis tetapi lebih bersifat
sosial. Sang pemilih akan memilih wakil-wakilnya yg
dpt merepresentasikan kebutuhan dan tuntutan
mereka kpd eksekutif yg menurut mereka benar2
ahli di bidang kenegaraan dan akan benar2 membela
kepentingan pemilih.

11. lanjutan
11
 Teori Organ, menjelaskan bahwa negara merupakan suatu
organisme yg mempunyai alat-alat perlengkapan sperti
eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yg
keseluruhannya memiliki fungsinya masing2 dan saling
bergantung satu dgn lainnya. Jd dlm konteks ini rakyat
pemilih dan mereka yg mewakili berhubungan ketika mrk
membentuk lembaga perwakilan yg memang diinginkan.
Ketika lembaga itu berdiri, rakyat pemilih tdk perlu lagi
turut campur dlm pelbagai kerja institusional legislatif
karena mrk secara otomatis akan menjalankan fungsinya
masing2.

12. lanjutan
12
 Teori Hukum Objektif Leon Duguit. Dasar
hubungan antara wakil dan yg diwakili adalah
solidaritas. Wakil rakyat dpt menjalankan tugas2
kenegaraan hanya atas nama rakyat. Sebaliknya
rakyat tdk akan dpt melaksanakan tugas2
kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dlm
menentukan wewenang pemerintah, sehingga
terdpt pembagian kerja.

13. 3 jenis hubungan antara wakil dng yg diwakili
13
 Trustee, wakil yg bersangkutan mempunyai kebebasan secara luas utk
menggunakan pertimbangannya sendiri dlm rangka pengambilan
keputusan di lembaga perwakilan. Para wakil menganggap dirinya
sebagai wakil dari seluruh rakyat.
 Delegate or servant (utusan atau pelayan/pesuruh), para utusan yg
bersangkutan hrs selalu berkonsultasi terlebih dahulu dng yg
diwakilinya sebelum mengambil suatu keputusan atau sikap terutama
tentang berbagai masalah yg bersifat prinsip atau pun baru.
 Politoco (bebas), bentuk perwakilan yg dpt bertindak bebas sesuai
kebutuhan serta keadaan dan masalah yg dihadapi. Artinya para wakil
dpt berperan dlm bentuk trustee atau pun dlm bentuk delegate or
servant.

14. Kelompok Kepentingan (Interest Group)
14
 Sejumlah org yang memiliki kesamaan
sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan. Sebagai
kelompok yg terorganisasi kelompok kepentingan tdk
hanya memiliki sistem keanggotaan yg jelas, tetapi jg
memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan utk
membiayai kegiatan dan pola komunikasi baik ke dlm
maupun ke luar organisasi.
 Sesuai dengan namanya, memusatkan perhatian pd
bagaimana mengartikulasikan kepentingan “tertentu” kpd
pemerintah, sehingga pemerintah mau memformulasikan
kebijakan yg dituntut oleh kepentingan kelompok
penuntut.

15. 15
 Perbedaan kelompok kepentingan dan kelompok penekan; Kelompok
penekan secara sengaja mengelompokkan diri untuk utk suatu tujuan.
Setelah tujuan itu terlaksana atau minimal direspon oleh pemerintah
maka kelompok penekan itu bubar. Jd perbedaan lbih pd cara dan
sasaran.
 Perbedaan kelompok kepentingan dengan partai politik, dlm
masyarakat banyak kelompok yg memiliki kepentingan yg
berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain. Untuk itu diperlukan
upaya utk memadukan berbagai kepentingan menjadi beberapa
alternatif kebijakan publik yg dijadikan sebagai keputusan politik.
Fungsi ini dilakukan oleh parpol. Fungsi lain parpol adl mencari dan
mempertahankan kekuasaan melalui pemilu dan cara lain yang sah
sebagai sarana utk memperjuangkan alternatif kebijakan umum
menjadi keputusan politik.Kelompok kepentingan tdk memiliki fungsi
yg terakhir ini walaupun scr tdk langsung juga ikut ikut memberikan
dukungan pd calon atau partai tertentu.

16. Klasifikasi Kelompok Kepentingan
16
 Berdasarkan jenis kegiatan, profesi, okupasi,
keagamaan, kegemaran, lingkungan hidup,
kepemudaan, kewanitaan dan sebagainya.
 Berdasar lingkungan kepentingan yg
diartikulasikan, dikenal adanya kelompok
kepentingan yg memperjuangkan kepentingan yg
terbatas, seperti petani, guru, buruh, dan pegawai
negeri
 Berdasar kepentingan yg luas seperti lembaga
bantuan hukum dan lembaga konsumen.

17. 4 Tipe Kelompok Kepentingan berdasarkan gaya dan metode mengajukan
kepentingan (Gabriel Almond dan Bingham Powell)
17
1. Kelompok anomik, kelompok kepentingan anomik terbentuk
diantara unsur-unsur dlm masyarakat secara spontan dan hanya
seketika dan karena tdk memiliki nilai-nilai dan norma-norma yg
mengatur, kelompok ini sering bertumpang tindih dng bentuk2
partisipasi politik nonkonvensional seperti demonstrasi, kerusuhan,
tindak kekerasan politik dan sebagainya. Sehingga apa yg dianggap
anomik mungkin saja merupakan kelompok yg terorganisir.
2. Kelompok non-asosiasional, seperti kelompok anomik kelompok ini
tdk terorganisir scr rapi dan kegiatan bersifat kadang kala, seperti
kelompok keluarga, keturunan atau etnik, regional, status dan klas
yg menyatakan kepentingan scr kadang kala melalui individu, klik-
klik, kepala keluarga, pemimpin agama dsb.

18. 18
3. Kelompok institusional, bersifat formal dan
memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial di
samping artikulasi kepentingan. Tetapi baik
sebagai badan hukum maupun maupun sbg
kelompok lebih kecil dlm badan hukum itu (seperti
fraksi2 badan legislatif, klik2 di level
perwiramiliter, klik2 di departemen, klik2
ideologis dalam birokrasi. Kelompok semacam ini
bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun
mewakili kepentingan dari kelompok2 lain dlm
masyarakat.

19. 19
4. Kelompok asosiasional, meliputi seriikat
buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan
dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan2 yg
diorganisir oleh kelompok2 agama dsb. Scr khas
kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu
kelompok khusus, memakai tenaga staf profesional
yg bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur
utk merumuskan kepentingan dan tuntutan.