Lembaga politik merupakan badan yang mengatur kekuasaan dan wewenang untuk mencapai ketertiban dan tata tertib dalam masyarakat. Dokumen ini menjelaskan pengertian, jenis, ciri, fungsi, proses pembentukan, dan peran lembaga politik menurut para ahli.

1. “LEMBAGA POLITIK”
Disusun Oleh : XII. IPS.2
1. Alya Hanie Y (02)
2. Andreas Bagas K (03)
3. Faiz Ananda A (14)
4. Indira Shella D (17)
5. Talitha Lintang Pertiwi (30)

2. LEMBAGA

3. Pengertian Lembaga Politik
Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti Negara kota.
Sedangkan pengertian Lembaga Politik menurut para ahli adalah :
a. Aristoteles
Lembaga politik adalah asosiasi paling berdaulat yang
mempunyai kewenangan menggunakan kekuatan fisik dan mampu
memenuhi kebutuhan sendiri.
b. A. Ramlan Surbakti
Lembaga politik adalah lembaga yang timbul sisebabkan oleh
kenyataan bahwa anggota-anggota masyarakat atau keluarga-keluarga
membutuhkan suatu asosiasi yang mengatasi semua anggota masyarakat.
c. Soerjono Soekanto
Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur perjuangan dari
berbagai anggota masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan.
d. William Kornblum
Lembaga politik dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma
dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan
wewenang.

4. Jadi secara umum, Lembaga Politik
merupakan suatu badan yang mengkhususkan
diri pada pelaksanaan kekuasaan dan
wewenang, berkaitan dengan kehidupan
politik, menyangkut tujuan dari keseluruhan
masyarakat agar tercapai suatu keteraturan
dan tata tertib kehidupan dalam
bermasyarakat.

5. Kekuasaan Pada Lembaga Politik
 Lembaga politik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kekuasaan .
Max Weber mengidentifikasikan tiga dasar yang utama dalam hubungan
kekuasaan. Masing-masing tipe berhubungan dengan struktur
administratif tersendiri dan memiliki dinamika sosial yang khusus sebagai
berikut :
a. Tipe Kekuasaan Kharismatik
Tipe ini merujuk pada seseorang yang memiliki
kharisma khusus untuk menarik perhatian para pengikut.
b. Tipe Kekuasaan Tradisional
Tipe kekuasaan ini merukuk pada suatu bentuk kekuasaan
yang diperoleh secara turun temurun atau kekuasaan yang diwarisi.
c. Tipe Kekuasaan Hukum Rasional
Tipe kekuasaan ini didasarkan pada suatu peraturan yang
bersisstem. Tipe kekuasaan hukum rasional tersebut kemudian
berkembang luas dan diterima oleh organisasi modern, termasuk
organisasi birokrasi. Kekuasaan dimaksud ditunjukkan oleh sistem
dan aturan serta norma-norma yang rasional untuk mengatur
wewenang atasan terhadap bawahan.

6.  Menurut French dan Raven, ada lima tipe kekuasaan, yaitu :
1). Reward power (kekuasaan imbalan)
Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan
untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas
yang dilakukan orang lain.
2). Coercive power (kekuasaan paksaan)
Kekuasaan yang bertipe paksaan ini, lebih memusatkan
pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang
lain. Tipe koersif ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa
atasannya yang mempunyai ‘lisensi’ untuk menghukum dengan
tugas-tugas yang sulit, mencaci maki sampai kekuasaannya
memotong gaji karyawan.
3). Referent power (kekuasaan referen)
Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan
‘kesukaan’ atau liking, dalam arti ketika seseorang
mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau
persyaratan seperti yang diinginkannya.

7. 4). Expert power (kekuasaan ahli)
Kekuasaan yang berdasar pada keahlian ini, memfokuskan diri
pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai
kekuasaan, pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian dan
informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan.
5). Legitimate power (kekuasaan legitimasi)
Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya (actual
power), ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan
kesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku
orang lain dalam suatu organisasi. Tipe kekuasaan ini bersandar
pada struktur social suatu organisasi, dan terutama pada nilai-nilai
cultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebih
tua, memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain setuju
untuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yang
sudah dilegitimasi tersebut.

8. Ciri-ciri Lembaga Politik
1. Ada komunitas manusia yang secara sosial hidup
bersama atas dasar nilai-nilai yang di sepakati
bersama.
2. Ada asosiasi atau pemerintahan yang aktif.
3. Asosiasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk
kepentingan umum.
4. Asosiasi tersebut diberi kewenangan luas, yang
jangkauannya dibatasi hanya berlaku dalam teritorial
saja.
5. Lembaga politik dalam suatu negara yang menganut
pola pemisahan kekuasaan biasanya terdiri atas
badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

9. Fungsi Lembaga Politik
1. Membentuk norma-norma kenegaraan berupa undang-undang yang
disusun oleh legeslatif.
2. Melaksanakan norma yang telah disepakati bersama.
3.Memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang
pendidikan, kesehatan, kesejahterahan, dan keamanan.
4. Mempertahankan kedaulatan suatu negara dari serangan bangsa
lain.
5. Menumbuhkan kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan
bahaya.
6. Menjalankan diplomasi untuk berhubungan dengan bangsa lain.
7. Melindungi warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia.
8. Menyelesaikan konflik yang telah terjadi.

10. Proses Pembentukan Lembaga Politik
• Mengadakan kegiatan dan proyek yang dapat
menjawab keinginan warga masyarakat.
Misalnya, pembangunan bendungan, irigasi,
pabrik, dll.

11. • Menekankan adanya persamaan nilai, norma
atau sejarah melalui pengajaran di sekolah
ataupun media massa.

12. • Pembentukan tentara nasional dari suatu
Negara merdeka dengan partisipasi semua
golongan yang ada dalam masyarakat.

13. • Mengadakan upacara pada kesempatan
tertentu, seperti upacara pengibaran bendera
di sekolah.

14. Peran Lembaga Politik
1. Menjaga keamanan dan integritas masyarakat.
2. Melaksanakan kesejahteraan umum.
3. Memelihara ketertiban di dalam wilayahnya,
berkaitan dengan kehidupan politik.
4. Sebagai saluran bagi anggota masyarakat untuk
melakukan mobilitas sosial ke atas (social
climbing).
5. Sebagai penentu kepemilikan salah satu
kriteria dalam stratifikasi sosial, yakni kekuasaan.