Muh Firyal Akbar, profile picture
Uploaded byMuh Firyal Akbar
PPTX, PDF23,272 views

Pengantar ilmu politik

Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Ilmu Politik meliputi pengertian, obyek, metodelogi, dan pemikir-pemikir politik. 2. Ilmu Politik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari negara, kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan politik. 3. Obyek utama Ilmu Politik adalah negara dan kekuasaan, sedangkan obyek formalnya meliputi le

Embed presentation

Downloaded 305 times
PENGANTAR ILMU POLITIK Oleh : Muh. Firyal Akbar, S.IP,M.Si
DESKRIPSI MATA KULIAH Mata Kuliah ini memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar ilmu politik, perkembangan ilmu politik, hingga hal-hal urgent yang berkaitan dengan Ilmu Politik  Melalui Mata Kuliah PIP ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dinamika tentang dasar- dasar ilmu politik serta perkembangannya.
BAGIAN 1: Politik Sebagail Ilmu Ilmu : Pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya, syarat-syarat ilmu harus memiliki obyek, terminologi, metodelogi, filosofis dan teori yang khas Pengetahuan : Sesuatu yang didapatkan sejak lahir, dapat dikenali (identfy), dapat diterangkan (explain), dapat dilukiskan (describe), dapat diperkirakan (predict), dapat dianalisis (diagnosis), dan dapat diawasi (control) akan menjadi suatu ilmu (science)
SETIAP ILMU SUDAH PASTI PENGETAHUAN TETAPI SETIAP PENGETAHUAN BELUM TENTU ILMU UNTUK MENJADI SEBUAH ILMU, PENGETAHUAN HARUS MEMILIKI OBYEK MATERIAL,(Subyect Matter) MAUPUN OBYEK FORMAL,(Focus of Interset)
KAJIAN POKOK PENGETAHUAN ONTOLOGI EPISTEMO LOGI AKSIOLOG I Epistemologi, berbicara bagaimana sesuatu itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya. Secara sederhana epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu dibangun. Aksiologi adalah penerapan pengetahuan, jadi dibahas mulai dari klasifikasinya, kemudian dengan melihat tujuan pengetahuan itu sendiri, akhirnya dilihat
ONTOLOGI ILMU POLITIK Miriam Budiardjo menyebutkan sekurang-kurangnya ada 5 obyek ontologis ilmu politik, yaitu: 1. Negara (state) 2. Kekuasaan (power) 3. Pengambilan keputusan (decision- making) 4. Kebijaksanaan umum (public policy) 5. Pembagian (distribution)
EPISTEMOLOGI ILMU POLITIK Dalam ilmu politik, epistemologi ilmu ini diterjemahkan ke dalam konsep, Pendekatan, Teori, serta Paradigma dari kajian politik itu sendiri
AKSIOLOGI ILMU POLITIK Dalam ilmu politik, Aksiologi ilmu ini seperti lahirnya pembahasan mengenai sistem poltik, Partai Politik, Sistem Pemilu, Demokrasi, Lembaga Negara dll.
Kesimpulan : Politik adalah suatu cabang Ilmu Pengetahuan yang berdiri sendiri. Walaupun begitu Politik juga dapat dilihat
BAGIAN 2: Pendefinisian Politik Politik secara Etimologi : “Politik” dalam bahasa Arab disebut Siyasyah (Siasat), Dalam Bahasa Inggris disebut Politics. Asal kata Politik berasal dari “POLIS” yang berarti negara Kota. POLITIK : Ruang lingkup Negara, Menyelidiki Negara, sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Selain itu juga menyelidiki Lembaga Politik, ide-ide, Azas-azas, sejarah pembentukan Negara
Definisi Ilmu Politik Para Pakar Roger H. Soltau (1950) : Political science, Then, is going to be study of the state, its aims and purposes, the instructions by which those are going to be realized, its realition with its individual members and with other states, and also what men have thought, side and written about all these questions. Robert A. Dahl (1978) : Political science is, of course, the study of politics, one might better say, it is the systematic study of politics, that is an attempt by systematic analysis to discover in the confusing tangle of spesific detail what ever principles may exist of wide and more general significance. Johan K. Bluntschli (1933) : Political science : “The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development”.
Metodelogi Ilmu Politik  Metode Induksi  Metode Deduksi  Metode Dialektis  Metode Filosofis  Metode Perbandingan  Metode Sejarah  Metode Fungsional  Metode Sistematis  Metode hukum  Metode Sinkretis
BAGIAN 3: Obyek dan Posisi Ilmu Politik Hubungan Ilmu-Ilmu Kenegaraan NEGARA ILMU ADM. NEGARA : Focus Pelayanan ILMU PEMERINTAHAN : Focus Gejala Pemerintahan ILMU HUKUM TATA NEGARA : Focus Peraturan ILMU NEGARA : Focus Konstitusi ILMU POLITIK : Focus Kekuasaan
Obyek Materia dan Forma Ilmu- ilmu Kenegaraan NO Nama Disiplin Ilmu Pengetahuan Objek Materia Objek Forma 1. Ilmu Politik Negara Kekuasaan, Partai Politik, Group Penekan, Kepentingan Masyarakat 2. Ilmu Pemerintahan Negara Hubungan Pemerintahan, Gejala- gejala Pemerintahan, Peristiwa Pemerintahan 3. Ilmu Negara Negara Konstitusi,tumbuh kembang Negara, Lahir dan tenggelamnya Negara 4. Ilmu Hukum Tata Negara Negara Hukum, Peraturan Perundang- undangan, Kontitusi dan Konvensi 5. Ilmu Adm. Negara Negara Pelayanan, Organisasi Pemerintahan, dan Manajemen Pemerintahan
Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Kenegaraan  Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Negara Kesamaannya mempunyai objek materi yang sama yakni Negara. Perbedaan ilmu politik dengan Ilmu Negara ialah dari segi pendekatannya (Technical Aproach) Ilmu Politik cenderung :Pendekatan Kekuasaan, Pendekatan Empirik Ilmu Negara Cenderung :Pendekatan Hukum, Pendekatan Organisasional, Pendekatan Struktural
 Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Administrasi Negara Kesamaannya mempunyai objek materi yang sama yakni Negara. Sudut Pandang Ilmu Politik lebih kepada kekuasaan. Sudut pandang Ilmu Adm. Negara lebih kepada masalah pelayanan, organisasi, hingga manajemen Pemerintahan
Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pemerintahan Kesamaannya mempunyai objek materi yang sama yakni Negara. Sudut Pandang Ilmu Politik lebih kepada kekuasaan, Pembuatan Kebijakan. Sudut pandang Ilmu Pemerintahan lebih kepada Pelaksana atau eksekutor kebijakan atau program yang mempunyai wewenang.
 Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Hukum Tata Negara Sudut Pandang Ilmu Hukum Tata Negara melihat aturan-aturan atau kaidah-kaidah, dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan Lembaga-lembaga Negara. Sudut pandang Ilmu Politik melihat penggunaan kekuasaan oleh para elite dalam menyelesaikan permasalahan hukum
BAGIAN 4: Obyek Materil dan Formal Ilmu Politik Obyek Materia Ilmu Politik Hakekat Negara :  Lahir karena adanya keinginan untuk bersama  Dibutuhkan untuk menciptakan Keteraturan  Memiliki Kekuatan Hukum dalam rangka proses penyelenggaraan Pemerintahan Definisi Negara :  Plato dalam Bukunya Politea : Negara adalah Keinginan Kerjasama antara manusia dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. Kesatuan yang ada dalam satu Negara kemudian disebut Masyarakat, kemudian terjadi proses difusi dan terjadi interaksi, dan melahirkan sistem sosial kemasyarakatan
Definisi Negara Menurut Para Ahli Socrates : Negara adalah organisasi yang mengatur hubungan orang-orang dalam suatu kota atau polis Thomas Hobbes : Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, masin-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi Negara Mirriam Budiardjo : Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah Robert Mac Iver : Negara adalah gabungan antara suatu sistem Kelembagaan dengan organisasinya sendiri. Aristoteles : Negara adalah Persekutuan dari Keluarga dan Desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya
Teori-Teori Timbulnya Negara :  Teori Kenyataan  Teori Ketuhanan  Teori Perjanjian  Teori Penaklukan  Teori kekuatan  Teori Patrilineal  Teori Matrilineal  Teori Organis  Teori Daluwarsa  Teori Alamiah  Teori Filosofis  Teori Historis
Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Bentuk Negara :  Bentuk Negara Kerajaan : dipimpin oleh seorang Raja (kaisar), atau Ratu (Maharani), Jalannya roda Pemerintahan diserahkan pada Perdana Menteri yang Mengepalai Kabinet  Bentuk Negara Republik : dipimpin oleh seorang Presiden. Dipilih orang badan tertentu secara Konstitutif, atau legislatif, atau dipilih langsung oleh rakyat di pemilihan umum. Presiden sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan
SISTEM PEMERINTAHAN :  Sistem Pemerintahan Presidensial  Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden  Menteri bertanggung jawab kepada Presiden  Eksekutif tidak dapat membubarkan Parlemen  Parlemen diperlukan dalam rangka pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan  Presiden terpilih langsung oleh pemilih  Memiliki prinsip Pemisahan Kekuasaan (Separate of power)
Sistem Pemerintahan Parlementer  Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Parlemenn  Menteri diangkat oleh parlemen dan dapat diberhentikan oleh Parlemen  Perdana Menteri dan para menteri terpilih atas dukungan suara mayoritas parlemen  Parlemen dapat memberhentikan PM dan para menterinya melalui voting suara terbanyak anggota Parlemen  Menganut prinsip pembagian kekuasaan (Division Of Power)
Obyek Formal Ilmu Politik Hakekat Kekuasaan :  Merupakan Kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri  Kemampuan untuk mempengaruhi orang atau pihak lain agar dapat mengikuti kemauannya  Untuk Konteks Negara Kekuasaan ialah menguasai masyarakat dengan otoritas dan kewenangan yang dimilikinya yang sudah terlegitimasi oleh kontitusi Sumber Kekuasaan :  Coercive Power  Legitimate power  Expert Power  Reward Power  Reverent Power  Connecting Power  Information Power
Obyek Formal Ilmu Politik Lembaga Kekuasaan :  Eksekutif  Legislatif  Yudikatif  Konstitutif  Inspektif  Konsultatif
BAGIAN 5: Pemikir Politik Plato dan Aristoteles : Negara yang baik adalah yang sesuai dengan aturan yang berasal dari Tuhan, jika hal itu ada maka Negara tersebut telah dapat dikategorikan Negara Ideal PEMIKIR YUNANI PEMIKIR EROPA JJ. Rousseau : Karya besarnya adalah hal-hal yang menyangkut tentang Demokrasi dan persamaan hak individu dalam sebuah Negara.
PEMIKIR EROPA Thomas Hobbes : Pemerintah dibutuhkan dalam rangka keteraturan dalam bermasyarakat, yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk berkuasa. F. Hegel : Terkenal dengan pernyataannya (The March of God in the world) bahwa Negara terkadang menganggap dirinya sebagai gerakan Tuhan di muka bumi Nicolo Machiavelli : Menganggap bahwa yang paling penting dalam sebuah Pemerintahan adalah kekuasaan. Montesquieu : Terkenal dengan konsep Trias Politica dalam sebuah Negara
PEMIKIR ISLAM Ibnu Khaldun : Dalam bukunya yang berjudul Al Muqaddimah, ia menganggap bahwa sebuah kekuasaan kerajaan atau dinasti akan bertahan jika didukung oleh solidaritas yang kuat. Taqiyuddin An Nabani : gagasannya tentang penolakan Demokratisasi dalam Negara, sampai ia tidak menganjurkan Pemilihan Umum Hasan Al Banna : adalah penggagas Ikhwanul Muslimin yang beranggapan bahwa semua mempunyai hak untuk berpartai politik namun tetap sesuai dengan ajaran Al qur’an dan Hadits.
PEMIKIR CHINA Shang Yang : Pendapatnya bahwa dalam Negara ada dua subyek yakni yang memerintah dan yang diperintah, bila satunya kuat maka yang satunya lemah, dia menganggap bahwa Negara harus kuat agar dapat mengatur rakyatnya. Kong Hu Cu : Ajarannya yang terkenal ialah tentang takdir Kenegaraan “Tsyuun tsyuun,,tsy’en, fu fu, tze tze” (Hendaklah raja tetap raja, hamba tetap budak, ayah tetap ayah, anak tetap anak), ia juga menganggap bahwa aparat pemerintahan Negara hendaknya menjalankan Negara dengan menjaga susila kesopanan.
BAGIAN 6: Unsur-unsur Negara Secara Umum Pemerintahan merupakan organisasi dari orang maupun badan yang mempunyai kewenangan dan sudah terlegitimasi oleh Konstitusi untuk menjalankan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan demi kemaslahatan rakyat. 1. PEMERINTAHAN 2. Wilayah Wilayah adalah Lokasi atau arena tertentu dengan segala kandungan potensi wilayah dan semua kekuatan yang dapat dimanfaatkan
Rakyat adalah salah satu syarat adanya sutu Negara, dimana rakyat merupakan keseluruhan orang-orang yang berada dalam negeri maupun di luar negeri dan mempunyai hak pilih atau belum memiliki hak pilih karena persyaratan tertentu. 3. Rakyat 4. Pengakuan Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari dalam Negeri sendiri dan dari luar negeri. Pengakuan dalam negeri ialah kesediaan dan kerelaan warganegara dan pemerintah daerah untuk diperintah oleh pemeerintah pusat yang sah. Pengakuan luar negeri ialah kesediaan negara lain secara de facto dan de jure mengakui kemerdekaan bangsa tersebut
BAGIAN 7: Partai Politik Partai politik Definisi Partai politik (1)  Partai Politik merupakan suatu prasyarat atau kelengkapan suatu Negara. Dalam sebuah Negara diperlukan partai politik yang bebas baik dalam program- programnya maupun kader-kadernya  Partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik di dalam masyarakat melalui Pemilu.
Definisi Partai politik (2) Definisi Operasional “Asosiasi sekelompok warga negara yang memiliki pandangan dan kepentingan yang kurang lebih sama, bertujuan merebut kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan, serta ikut serta dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan pandangan, kepentingan dan tujuan tersebut” Definisi Undang-undang “Organisasi politik, yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia, secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, melalui pemilihan umum”
Fungsi Partai politik (1) Sarana komunikasi politik. Partai politik sebagai perantara keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Partai politik sebagai wadah penampung aspirasi, ataupun artikulasi kepentingan masyarakat yang kemudian dirapatkan melalui agregasi kepentingan Sarana Sosialisasi politik. Partai Politik merupakan kelompok yang terorganisasi yang memiliki ideologi partai, cita-cita yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk program-program. Hal tersebut kemudian ditawarkan kepada para mereka (Konstituent) agar dapat ikut bergabung dalam rangka kepentingan personal secara khusus dan kepentingan Nasional secara umum
Fungsi Partai politik (2) Sarana Rekruitmen politik Menarik dan mengambil tenaga potensial untuk dijadikan kader politik untuk kemudian dijadikan pemimpin. Sarana Pengatur Konflik Partai politik ikut memecahkan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat (penengah pemerintah dan rakyat). Partai politik berperan dalam menjembatani berbagai konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat
Sistem Kepartaian Berdasarkan Jumlah Partai (1) Sistem Partai Tunggal :  Ciri :Hanya ada satu partai di Negara tersebut, biasanya partai otoriter, totaliter dan dominant.  Partai Totaliter : Partai yang menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat  Partai Tunggal : Di Negara tersebut tidak boleh ada partai lain (Partai mutlak)  Partai Dominan : Dimungkinkan ada partai namun harus tunduk pada partai dominan Sistem Dwi Partai :  Ciri : Ada dua partai dominan yang saling bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dalam Pemilu. Partai berkuasa (Partai pemenang) dan partai Oposisi (Partai yang kalah)
Sistem Multi Partai : Ciri : Memiliki jumlah Partai dua atau lebih yang dominan yang saling bersaing dalam proses pemilihan umum. Hal ini dikarenakan karena paham demokratisasi yang dianut oleh suatu Negara atau keragaman budaya atau pluralisme yang ada pada Negara Tersebut. Pada umumnya setelah pemilihan umum ada beberapa partai yang melakukan koalisi antar beberapa partai yang berada dalam Pemerintahan maupun yang ada di luar Pemerintahan. Sistem Kepartaian Berdasarkan Jumlah Partai (2)
Beberapa pakar politik yang konsen dalam kajian politik mengungkapkan bahwa ada pergeseran nilai yang terjadi baik pada aktor politik maupun eksistensi partai politik itu sendiri dimana fungsi parpol sudah tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat diidentifikasi dikarenakan hal-hal berikut : Fenomena Partai Politik Kekinian (1)  Dalam tubuh Parpol saat ini cenderung mengalir deras semangat pragmatisme politik dan oppurtunisme  Masih adanya kesadaran yang keliru bahwa partai adalah kesatuan orang dengan segala kepentingannya dan kepentingan elite yang dominan dimutlakkan
Fenomena Partai Politik Kekinian (2)  Partai Politik kurang mempunyai ketegasan dalam hal ideologi. Dengan kurangnya penanaman ideologi terhadap kader-kadernya partai menjadi akumulasi kepentingan politik yang tidak mempunyai platform yang jelas  Secara empiris Partai Politik cenderung hanya berkamuflase dalam hal peremajaan partai politik, contohnya dalam sistem kaderisasi, masih banyak aktor- aktor lama yang bermain, sehingga menghambat kemajuan bagi para kader muda.
BAGIAN 8: Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) DEFINISI PARTISIPASI > PARTSIPASI POLITIK (1)  Partisipasi berasal dari Bhs. Inggris “Participation”, yang berarti Pengambil bagian, pengikutsertaan (John,M, Echols,Hasan Shadily)  Partisipasi yakni ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran, pendapat, keterampilan, bahan dan jasa ( Fasli Jalal)  Partsisipasi Politik adalah kegiatan warga Negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik
DEFINISI PARTISIPASI > PARTSIPASI POLITIK (2)  Partisipasi politik adalah aktivitas pribadi-pribadi warga Negara untuk mempengaruhi pembuatan pemerintah ( Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson)  Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (Voluntary) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum
 Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah Demokrasi  Hakikat partisipasi politik adalah bagian dari hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak komunikasi  Partisipasi politik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu visi Penguasa (Pemerintah) dan visi warga Negara.  dari visi Pemerintah partisipasi politik mengandung makna sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat  Dari sudut pandang warga Negara bahwa partisipasi politik sebagai pengakuan dan dukungan terhadap Negara HAKIKAT PARTISIPASI POLITIK
Pola Partisipasi Politik, Gabriel, L. Almond (1)  POLA KONVENSIONAL : Pola yang lazim ditemui :  Pemberian suara  Diskusi Politik  Kegiatan Kampanye  Bergabung dengan Kelompok Kepentingan  Bergabung dengan Partai Politik  Berkomunikasi secara individual dengan pejabat politik maupun administratif
Pola Partisipasi Politik, Gabriel, L. Almond (2)  POLA NON- KONVENSIONAL : Pola yang tidak umum dan yang tidak lazim ditemui :  Pengajuan Petisi  Demonstrasi  Konfrontasi  Mogok  Tindak Kekerasan  Makar  Revolusi
Pola Partisipasi Politik, Samuel P. Huntington dan James Nelson  PARTISIPASI POLITIK OTONOM Partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri. Partisipan berpartisipasi secara sukarela tanpa ada yang menggerakkan atau memaksa. PARTISIPASI POLITIK MOBILISASI Partisipasi yang digerakkan oleh pihak-pihak di luar partisipan. Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri
Bentuk-bentuk Partisipasi Politik  PARTISIPASI VERTIKAL Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien PARTISIPASI HORIZONTAL Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa untuk berpartisipasi antara satu dengan yang lainnya.
Tipologi Partisipasi Politik  PARTISIPASI AKTIF Partisipasiaktif, yaitu partsipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga Negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain. PARTISIPASI PASIF Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap kepuusan pemerintah  Golput Golongan Putih atau kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari sesuatu yang dicita-citakan.
Definisi dan Tujuan Pemilu  Definisi PEMILU Kegiatan menghimpun suara rakyat untuk menentukan atau mengisi jabatan-jabatan politik, baik dalam badan eksekutif, maupun legislatif.  Tujuan PEMILU 1. Menegakkan prinsip kedaulatan rakyat 2. Menciptakan revresentative Government 3. Membangun Legitimasi Kekuasaan
Pemilu dan Referendum  Kegiatan yang sejenis dengan Pemilu adalah referendum  Referendum adalah kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk mengetahui pendapat rakyat mengenai atau isu kebijakan politik tertentu. Suara yang terangkum dalam referendum kemudian dijadikan bahan perumusan kebijakan pemerintah
Syarat PEMILU yang demokratis (1)  Diadakan secara berkala  Diikuti oleh lebih dari satu kontestan  Ada pengakuan terhadap prinsip hak suara yang universal  Ada Komite atau panitia Pemilu yang independen  Ada kebebasan untuk mengetahui dan mendiskusikan pilihan
Syarat PEMILU yang Demokratis (2)  Ada kebebasan untuk menentukan pilihan disertai dengan terjaminnya kerahasian pilihan itu  Ada kebebasan untuk membentuk Partai politik atau kontestan pemilu serta untuk menentukan dan menyeleksi calon yang akan dipilih  Ada peluang kompetisi yang sehat bagi setiap kontestan  Ada perhitungan secara faktual, jujur, dan transparan.
SISTEM PEMILIHAN UMUM (1) Sistem Distrik Sistem distrik adalah wilayah Negara di bagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan).  Setiap Distrik memilih satu wakil  Pemenang suara terbanyak memenangkan suara itu  Suara minoritas hilang  Kelebihan Sistem Distrik  Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi yang diperebutkan hanya satu.  Distrik merupakan daerah kecil karena itu wakil yang dipilihnya dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya.  Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di Parlemen  Kelemahan Sistem Distrik  Ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai, hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa  Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang  Wakil rakyat terpilih cenderung memperhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional.
SISTEM PEMILIHAN UMUM (2)  Sistem Proporsional Sistem Proporsional adalah sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih.  Para wakil yang terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara mayoritas yang telah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.  Kelebihan sistem Proporsional  Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen  Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang. Hingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen.  Kelemahan Sistem Proporsional  Sistem proporsional tidak akan mendukung integrasi partai politik  Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya tapi lebih dekat dengan partainya
ASAS PEMILIHAN UMUM  Langsung  Umum  Bebas  Rahasia  Jujur  Adil
BAGIAN 9:Budaya Politik Definisi Budaya Politik Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat.  Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota suatu sistem politik  Robert Dahl : Kebudayaan politik sebagai salah satu sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik.  Gabriel A Almond : Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
Konsep Budaya Politik Budaya politik memberikan penekanan pada perilaku nonaktual, seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayan-kepercayan.  Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik.  Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen budaya politik dalam tataran masif, atau mendeskripsikan masyarakat suatu Negara atau wilayah bukan individu
Klasifikasi Budaya Politik (Gabriel Almond)  Budaya Politik Parokial (tingkat partisipasi politik masyarakatnya masih rendah.  Budaya Politik Kaula (tingkat masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, dalam bidang sosial dan ekonomi namun masih pasif)  Budaya Politik Partisipan (tingkat partsipasi masyarakat sudah tinggi dalam hal politik)
TIPOLOGI BUDAYA POLITIK  Budaya Politik Apatis  Budaya Politik Mobilisasi  Budaya Politik Partisipatif
PERBEDAAN BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG  Tingkat Pendidikan yang masyarakat  Tingkat ekonomi masyarakat  Reformasi Politik tehadap sistem yang dianut  Supremasi hukum
KECENDERUNGAN BUDAYA POLITIK DALAM PARTISIPASI POLITIK  Pemilih Tradisional (Berdasarkan atas hubungan kekeluargaan)  Pemilih Extrimis/Primitif (Berdasarkan janji, dan money politik)  Pemilih Rasionalistik ( Idealis Orientasi Kemampuan)
BAGIAN 10: Badan Legislatif  Badan Legilatif ( Parlemen) yaitu lembaga “Legislate” atau membuat Undang-undang yang anggotanya merupakan representasi dari rakyat.  Sejarah Legislatif : Pada tahun 900-an, raja memanggil council untuk meminta saran terkait dengan pajak dan perang  Anggota council adalah uskup, kepala biara, bangsawan, dan ksatria. Pada tahun 1262, Raja John yang pertama kali menyebut istilah parlemen.
STRUKTUR LEGISLATIF (1) UniKameral  Hanya menggunakan satu majelis tertinggi  Negara kecil sering menggunakan sistem ini, seperti : Vietnam, Singapura, Laos, Kuwait dan Libanon  Fungsi dalam sistem Unikameral terpusat pada satu badan legislatif tertinggi dalam suatu Negara.  Lebih sederhana sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara lebih murah
STRUKTUR LEGISLATIF (2)  Bikameral  biasanya dikenal dengan sistem dua kamar  Di dalam sistem parlemen terdapat dua majelis/badan  Ada sistem check and balances  Negara yang menerapkan : AS, Inggris, Belanda dan Indonesia.
Fungsi Badan Legislatif Fungsi Legislasi Badan legislatif mempunyai fungsi untuk membuat aturan-aturan yang dituangkan dalam produk UU tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.  Fungsi Penganggaran (Budgeting) Badan legislatif melaksanakan tugas dalam hal penganggaran, menyusun dan menbahas RAPBN  Fungsi Pengawasan (Controll) Badan legislatif melakukan pengawasan tindakan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan penggunaan uang Negara.
Hak-hak anggota Badan Legislatif 1. Hak Bertanya 2. Hak Interpelasi 3. Hak Angket 4. Hak Amandemen 5. Mosi Tidak Percaya
BAGIAN 11: Badan eksekutif  Bagian dari Trias Politica Badan Eksekutif : Adalah badan pelaksanan UU yang dibuat oleh badan legislatif bersama Pemerintah Badan ini memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang luas serta perangkat institusi pendukung.  Badan Eksekutif Dikepalai oleh Raja atau Presiden
Fungsi Badan Eksekutif  Menjalankan program-program dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya  Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, lewat perangkat Kementrian yang dimiliki  Meneyelenggarakan hubungan diplomatik dengan Negara-negara lain.
Fungsi Eksekutif Sebagai Kepala Pemerintahan  Memegang kekuasaan pemerintahan  Mengajukan rancangan UU kepada DPR  Menetapkan PP dan PERPU  Mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri  Mengajukan RUU APBN  Menetapkan Hakim agung, meresmikan keangggotaan BPK, Mengangkat dan memberhentikan anggota KY
Fungsi Eksekutif Sebagai Kepala Negara  Memegang Kekuasaan tertinggi atas AD,AL dan AU  Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR  Menyatakan keadaan bahaya  Memberi Grasi, rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan MA  Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR  Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU
BAGIAN 12: Badan Yudikatif  Bagian dari Trias Politica Badan Yudikatif : Adalah badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independen (bebas dari intervensi Pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Badan yudikatif di Indonesia :  Mahkamah Agung  Mahkamah Konstitusi  Kejaksaan Agung  Komisi Yudisial
BAGIAN 13: Perbandingan Politik Antar Negara  Politik Amerika Serikat  Merupakan Negara adi daya, super power  Penduduk di Amerika selalu disuguhkan dengan pemilihan umum, baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan Walikota, dan dewan kota, pemilihan gubernur atau pemilihan senator Hanya ada dua partai besar yakni partai Demokrat, dan partai republik Bentuk Negara adalah federal Sistem pemerintahan daerahnya adalah Negara bagian
 Politik Inggris  Merupakan Negara yang dikepalai oleh seorang Raja atau ratu  Sedangkan Kepala Pemerintahan dikepalai seorang Perdana Menteri dari partai pemenang dalam Pemilu  Parlemen terdiri dari dua kamar yakni (House of commons) dan House of Lord  Sistem Pemerintahannya adalah Parlementer  Dalam hal pemerintahan daerah didesentralisasikan dengan kekuasaan di tangan council yang dipilih oleh rakyat di daerahnya masing- masing
 Politik Rusia  Negara yang berlandaskan paham Komunis  Merupakan salah satu bekas kekuatan dunia selain Amerika  Bentuk Pemerintahan Rusia cenderung menganut sistem Pemerintahan campuran ( Karena selain ada Presiden, juga memiliki Perdana Menteri).
 Politik Republik Islam Iran  Negara Iran dipimpin oleh para ulama atau seorang imam  Sistem Pemerintahannya dipimpin oleh Imam ke 12 turunan Rasulullah SAW.  Kepala Pemerintah dipegang oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat  Dewan Faqih adalah dewan yang mengangkat, melantik, dan memberhentikan Presiden.  Ketua Kabinet (Dewan Menteri-menteri) dipegang oleh perdana Menteri yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setelah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Nasional Iran  Ada pula Dewan Pelindung Konstitusi ( Dewan Perwalian)
 Politik Republik Islam Iran  Negara Iran dipimpin oleh para ulama atau seorang imam  Sistem Pemerintahannya dipimpin oleh Imam ke 12 turunan Rasulullah SAW.  Kepala Pemerintah dipegang oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat  Dewan Faqih adalah dewan yang mengangkat, melantik, dan memberhentikan Presiden.  Ketua Kabinet (Dewan Menteri-menteri) dipegang oleh perdana Menteri yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setelah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Nasional Iran  Ada pula Dewan Pelindung Konstitusi ( Dewan Perwalian)
 Politik Republik Rakyat China (Tiongkok)  Muncul dengan Konsep negara Kerajaan yang dicirikan oleh beberapa Dinasti  Muncul Partai Rakyat Nasionalis (Koumintang) yang menjadi cikal bakal lahirnya Republik Komunis, serat gerakan Mao Tse Tung beserta para petani menjadi awal perubahan besar dalam sistem pemerintahan China  Partai tunggal Komunis terus berkembang yang mempengaruhi politik luar negeri yang mandiri, hingga berdampak pada laju pembangunan di Negara Tiongkok.
firyalakbar@yahoo.co.id

More Related Content

PPTX
Dasar ilmu pem (hiro)
byDIP IPDN Angkatan 3
 
PPTX
Pengantar ilmu politik
bynona aliya
 
PPTX
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
byAmaliaMutiara1
 
PPT
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
byMuhamad Yogi
 
PPTX
Teori dan filsafat politik pemerintahan
byBKPP kabupaten Bandung
 
PPT
Sistem Politik Indonesia
byMuhamad Yogi
 
PPTX
Sistem politik indonesia
byMochammad Ridwan
 
PPT
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
byMuhamad Yogi
 
Dasar ilmu pem (hiro)
byDIP IPDN Angkatan 3
 
Pengantar ilmu politik
bynona aliya
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
byAmaliaMutiara1
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
byMuhamad Yogi
 
Teori dan filsafat politik pemerintahan
byBKPP kabupaten Bandung
 
Sistem Politik Indonesia
byMuhamad Yogi
 
Sistem politik indonesia
byMochammad Ridwan
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
byMuhamad Yogi
 

What's hot

PPTX
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
bySri Suwanti
 
PPTX
Power point konstitusi
bybyunbella
 
PPT
Struktur sosial
byWiyanto Hardjono
 
DOCX
legitimasi kekuasaan Bab II
byAde Ayu Saputri
 
PPTX
Politik ppt
byHenny Jeant
 
PPTX
Partai politik
byMochammad Ridwan
 
PPT
Sistem Politik & Demokrasi
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Sistem pemerintahan
byapotek agam farma
 
PPTX
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
byAhmad Dahlan University
 
PDF
Good Governance
byShahril Budiman Png
 
PPT
Parpol dan pemilu
byReni Kurniati
 
PPT
Hubungan adm dengan ilmu lain
byHarles Janang
 
PPT
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
byDini Audi
 
DOCX
Sejarah new public service
byPutra Manurung
 
PPTX
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
byShelly Selviana
 
PPT
Keputusan politik
byReni Kurniati
 
PPTX
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
byNina Muhaemin
 
PPTX
Sistim Sosial Politik
byMuh Firyal Akbar
 
PPTX
Ideologi ideologi politik
bydinnianggra
 
PPTX
PPT Pendidikan Pancasila
byeko puji hermanto
 
Sri Suwanti - Pendekatan sistemik ilmu pemerintahan pendekatan paradigmatik
bySri Suwanti
 
Power point konstitusi
bybyunbella
 
Struktur sosial
byWiyanto Hardjono
 
legitimasi kekuasaan Bab II
byAde Ayu Saputri
 
Politik ppt
byHenny Jeant
 
Partai politik
byMochammad Ridwan
 
Sistem Politik & Demokrasi
byFair Nurfachrizi
 
Sistem pemerintahan
byapotek agam farma
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
byAhmad Dahlan University
 
Good Governance
byShahril Budiman Png
 
Parpol dan pemilu
byReni Kurniati
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
byHarles Janang
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
byDini Audi
 
Sejarah new public service
byPutra Manurung
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
byShelly Selviana
 
Keputusan politik
byReni Kurniati
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
byNina Muhaemin
 
Sistim Sosial Politik
byMuh Firyal Akbar
 
Ideologi ideologi politik
bydinnianggra
 
PPT Pendidikan Pancasila
byeko puji hermanto
 

Similar to Pengantar ilmu politik

PPTX
mata kuliah pengantar ilmu poltikkk.pptx
byzainalmunggaran1
 
DOCX
Makalah ilmu politik 3 (2)
bySeptian Muna Barakati
 
DOCX
Makalah ilmu politik 3
bySeptian Muna Barakati
 
DOCX
Makalah ilmu politik 3
byOperator Warnet Vast Raha
 
PPTX
1_Ilmu_Politik_dan_Sejarah_Perkembangann.pptx
byperpuspdbi
 
PPTX
Ekpol FEUI Gasal 2122-KonsepDasarPolitik.pptx
bybali59
 
PPTX
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
bySabridah
 
PPT
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
bystkip-pgri pontianak
 
PPTX
Pengantar Politik yang membahas tentang Politik
byfendiarz
 
DOCX
Makalah ilmu politik (2)
bySeptian Muna Barakati
 
DOCX
Makalah ilmu politik
bySeptian Muna Barakati
 
DOCX
Makalah ilmu politik
byOperator Warnet Vast Raha
 
PDF
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
byTri Widodo W. UTOMO
 
PPTX
Pip pertemuan ke 2
bydzakiaziz
 
PPT
KULIAH 3.ppt
bycheheru
 
DOCX
Makalah ilmu politik
bySeptian Muna Barakati
 
DOCX
Makalah ilmu politik 3
bySeptian Muna Barakati
 
PPTX
ILMU POLITIK DAN PEM.pptx
byyeniwahyu73
 
PPTX
Remedial politik
bynadya era
 
PPTX
Remedial politik
bynadya era
 
mata kuliah pengantar ilmu poltikkk.pptx
byzainalmunggaran1
 
Makalah ilmu politik 3 (2)
bySeptian Muna Barakati
 
Makalah ilmu politik 3
bySeptian Muna Barakati
 
Makalah ilmu politik 3
byOperator Warnet Vast Raha
 
1_Ilmu_Politik_dan_Sejarah_Perkembangann.pptx
byperpuspdbi
 
Ekpol FEUI Gasal 2122-KonsepDasarPolitik.pptx
bybali59
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
bySabridah
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
bystkip-pgri pontianak
 
Pengantar Politik yang membahas tentang Politik
byfendiarz
 
Makalah ilmu politik (2)
bySeptian Muna Barakati
 
Makalah ilmu politik
bySeptian Muna Barakati
 
Makalah ilmu politik
byOperator Warnet Vast Raha
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
byTri Widodo W. UTOMO
 
Pip pertemuan ke 2
bydzakiaziz
 
KULIAH 3.ppt
bycheheru
 
Makalah ilmu politik
bySeptian Muna Barakati
 
Makalah ilmu politik 3
bySeptian Muna Barakati
 
ILMU POLITIK DAN PEM.pptx
byyeniwahyu73
 
Remedial politik
bynadya era
 
Remedial politik
bynadya era
 

More from Muh Firyal Akbar

PPTX
Strategi Capacity Building.pptx
byMuh Firyal Akbar
 
PPT
3 proses perumusan kebijakan
byMuh Firyal Akbar
 
PPT
2 Model Formulasi Kebijakan
byMuh Firyal Akbar
 
PPT
Pengertian Kebijakan Publik
byMuh Firyal Akbar
 
PPTX
Sistem dan Prosedur Pelayanan di Desa
byMuh Firyal Akbar
 
PPTX
Birokrasi dan Kajian Politik
byMuh Firyal Akbar
 
Strategi Capacity Building.pptx
byMuh Firyal Akbar
 
3 proses perumusan kebijakan
byMuh Firyal Akbar
 
2 Model Formulasi Kebijakan
byMuh Firyal Akbar
 
Pengertian Kebijakan Publik
byMuh Firyal Akbar
 
Sistem dan Prosedur Pelayanan di Desa
byMuh Firyal Akbar
 
Birokrasi dan Kajian Politik
byMuh Firyal Akbar
 

Pengantar ilmu politik

  • 1.
    PENGANTAR ILMU POLITIK Oleh :Muh. Firyal Akbar, S.IP,M.Si
  • 2.
    DESKRIPSI MATA KULIAH MataKuliah ini memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar ilmu politik, perkembangan ilmu politik, hingga hal-hal urgent yang berkaitan dengan Ilmu Politik  Melalui Mata Kuliah PIP ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dinamika tentang dasar- dasar ilmu politik serta perkembangannya.
  • 3.
    BAGIAN 1: PolitikSebagail Ilmu Ilmu : Pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya, syarat-syarat ilmu harus memiliki obyek, terminologi, metodelogi, filosofis dan teori yang khas Pengetahuan : Sesuatu yang didapatkan sejak lahir, dapat dikenali (identfy), dapat diterangkan (explain), dapat dilukiskan (describe), dapat diperkirakan (predict), dapat dianalisis (diagnosis), dan dapat diawasi (control) akan menjadi suatu ilmu (science)
  • 4.
    SETIAP ILMU SUDAHPASTI PENGETAHUAN TETAPI SETIAP PENGETAHUAN BELUM TENTU ILMU UNTUK MENJADI SEBUAH ILMU, PENGETAHUAN HARUS MEMILIKI OBYEK MATERIAL,(Subyect Matter) MAUPUN OBYEK FORMAL,(Focus of Interset)
  • 5.
    KAJIAN POKOK PENGETAHUAN ONTOLOGI EPISTEMO LOGI AKSIOLOG I Epistemologi, berbicara bagaimana sesuatu itudatang dan bagaimana kita mengetahuinya. Secara sederhana epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu dibangun. Aksiologi adalah penerapan pengetahuan, jadi dibahas mulai dari klasifikasinya, kemudian dengan melihat tujuan pengetahuan itu sendiri, akhirnya dilihat
  • 6.
    ONTOLOGI ILMU POLITIK Miriam Budiardjomenyebutkan sekurang-kurangnya ada 5 obyek ontologis ilmu politik, yaitu: 1. Negara (state) 2. Kekuasaan (power) 3. Pengambilan keputusan (decision- making) 4. Kebijaksanaan umum (public policy) 5. Pembagian (distribution)
  • 7.
    EPISTEMOLOGI ILMU POLITIK Dalam ilmupolitik, epistemologi ilmu ini diterjemahkan ke dalam konsep, Pendekatan, Teori, serta Paradigma dari kajian politik itu sendiri
  • 8.
    AKSIOLOGI ILMU POLITIK Dalam ilmupolitik, Aksiologi ilmu ini seperti lahirnya pembahasan mengenai sistem poltik, Partai Politik, Sistem Pemilu, Demokrasi, Lembaga Negara dll.
  • 9.
    Kesimpulan : Politik adalahsuatu cabang Ilmu Pengetahuan yang berdiri sendiri. Walaupun begitu Politik juga dapat dilihat
  • 10.
    BAGIAN 2: PendefinisianPolitik Politik secara Etimologi : “Politik” dalam bahasa Arab disebut Siyasyah (Siasat), Dalam Bahasa Inggris disebut Politics. Asal kata Politik berasal dari “POLIS” yang berarti negara Kota. POLITIK : Ruang lingkup Negara, Menyelidiki Negara, sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Selain itu juga menyelidiki Lembaga Politik, ide-ide, Azas-azas, sejarah pembentukan Negara
  • 11.
    Definisi Ilmu PolitikPara Pakar Roger H. Soltau (1950) : Political science, Then, is going to be study of the state, its aims and purposes, the instructions by which those are going to be realized, its realition with its individual members and with other states, and also what men have thought, side and written about all these questions. Robert A. Dahl (1978) : Political science is, of course, the study of politics, one might better say, it is the systematic study of politics, that is an attempt by systematic analysis to discover in the confusing tangle of spesific detail what ever principles may exist of wide and more general significance. Johan K. Bluntschli (1933) : Political science : “The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development”.
  • 12.
    Metodelogi Ilmu Politik Metode Induksi  Metode Deduksi  Metode Dialektis  Metode Filosofis  Metode Perbandingan  Metode Sejarah  Metode Fungsional  Metode Sistematis  Metode hukum  Metode Sinkretis
  • 13.
    BAGIAN 3: Obyekdan Posisi Ilmu Politik Hubungan Ilmu-Ilmu Kenegaraan NEGARA ILMU ADM. NEGARA : Focus Pelayanan ILMU PEMERINTAHAN : Focus Gejala Pemerintahan ILMU HUKUM TATA NEGARA : Focus Peraturan ILMU NEGARA : Focus Konstitusi ILMU POLITIK : Focus Kekuasaan
  • 14.
    Obyek Materia danForma Ilmu- ilmu Kenegaraan NO Nama Disiplin Ilmu Pengetahuan Objek Materia Objek Forma 1. Ilmu Politik Negara Kekuasaan, Partai Politik, Group Penekan, Kepentingan Masyarakat 2. Ilmu Pemerintahan Negara Hubungan Pemerintahan, Gejala- gejala Pemerintahan, Peristiwa Pemerintahan 3. Ilmu Negara Negara Konstitusi,tumbuh kembang Negara, Lahir dan tenggelamnya Negara 4. Ilmu Hukum Tata Negara Negara Hukum, Peraturan Perundang- undangan, Kontitusi dan Konvensi 5. Ilmu Adm. Negara Negara Pelayanan, Organisasi Pemerintahan, dan Manajemen Pemerintahan
  • 15.
    Hubungan Ilmu Politikdengan Ilmu Kenegaraan  Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Negara Kesamaannya mempunyai objek materi yang sama yakni Negara. Perbedaan ilmu politik dengan Ilmu Negara ialah dari segi pendekatannya (Technical Aproach) Ilmu Politik cenderung :Pendekatan Kekuasaan, Pendekatan Empirik Ilmu Negara Cenderung :Pendekatan Hukum, Pendekatan Organisasional, Pendekatan Struktural
  • 16.
     Hubungan IlmuPolitik dengan Ilmu Administrasi Negara Kesamaannya mempunyai objek materi yang sama yakni Negara. Sudut Pandang Ilmu Politik lebih kepada kekuasaan. Sudut pandang Ilmu Adm. Negara lebih kepada masalah pelayanan, organisasi, hingga manajemen Pemerintahan
  • 17.
    Hubungan Ilmu Politikdengan Ilmu Pemerintahan Kesamaannya mempunyai objek materi yang sama yakni Negara. Sudut Pandang Ilmu Politik lebih kepada kekuasaan, Pembuatan Kebijakan. Sudut pandang Ilmu Pemerintahan lebih kepada Pelaksana atau eksekutor kebijakan atau program yang mempunyai wewenang.
  • 18.
     Hubungan IlmuPolitik dengan Ilmu Hukum Tata Negara Sudut Pandang Ilmu Hukum Tata Negara melihat aturan-aturan atau kaidah-kaidah, dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan Lembaga-lembaga Negara. Sudut pandang Ilmu Politik melihat penggunaan kekuasaan oleh para elite dalam menyelesaikan permasalahan hukum
  • 19.
    BAGIAN 4: ObyekMateril dan Formal Ilmu Politik Obyek Materia Ilmu Politik Hakekat Negara :  Lahir karena adanya keinginan untuk bersama  Dibutuhkan untuk menciptakan Keteraturan  Memiliki Kekuatan Hukum dalam rangka proses penyelenggaraan Pemerintahan Definisi Negara :  Plato dalam Bukunya Politea : Negara adalah Keinginan Kerjasama antara manusia dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. Kesatuan yang ada dalam satu Negara kemudian disebut Masyarakat, kemudian terjadi proses difusi dan terjadi interaksi, dan melahirkan sistem sosial kemasyarakatan
  • 20.
    Definisi Negara MenurutPara Ahli Socrates : Negara adalah organisasi yang mengatur hubungan orang-orang dalam suatu kota atau polis Thomas Hobbes : Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, masin-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi Negara Mirriam Budiardjo : Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah Robert Mac Iver : Negara adalah gabungan antara suatu sistem Kelembagaan dengan organisasinya sendiri. Aristoteles : Negara adalah Persekutuan dari Keluarga dan Desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya
  • 21.
    Teori-Teori Timbulnya Negara:  Teori Kenyataan  Teori Ketuhanan  Teori Perjanjian  Teori Penaklukan  Teori kekuatan  Teori Patrilineal  Teori Matrilineal  Teori Organis  Teori Daluwarsa  Teori Alamiah  Teori Filosofis  Teori Historis
  • 22.
    Bentuk Negara danSistem Pemerintahan Bentuk Negara :  Bentuk Negara Kerajaan : dipimpin oleh seorang Raja (kaisar), atau Ratu (Maharani), Jalannya roda Pemerintahan diserahkan pada Perdana Menteri yang Mengepalai Kabinet  Bentuk Negara Republik : dipimpin oleh seorang Presiden. Dipilih orang badan tertentu secara Konstitutif, atau legislatif, atau dipilih langsung oleh rakyat di pemilihan umum. Presiden sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan
  • 23.
    SISTEM PEMERINTAHAN : Sistem Pemerintahan Presidensial  Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden  Menteri bertanggung jawab kepada Presiden  Eksekutif tidak dapat membubarkan Parlemen  Parlemen diperlukan dalam rangka pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan  Presiden terpilih langsung oleh pemilih  Memiliki prinsip Pemisahan Kekuasaan (Separate of power)
  • 24.
    Sistem Pemerintahan Parlementer Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Parlemenn  Menteri diangkat oleh parlemen dan dapat diberhentikan oleh Parlemen  Perdana Menteri dan para menteri terpilih atas dukungan suara mayoritas parlemen  Parlemen dapat memberhentikan PM dan para menterinya melalui voting suara terbanyak anggota Parlemen  Menganut prinsip pembagian kekuasaan (Division Of Power)
  • 25.
    Obyek Formal Ilmu Politik HakekatKekuasaan :  Merupakan Kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri  Kemampuan untuk mempengaruhi orang atau pihak lain agar dapat mengikuti kemauannya  Untuk Konteks Negara Kekuasaan ialah menguasai masyarakat dengan otoritas dan kewenangan yang dimilikinya yang sudah terlegitimasi oleh kontitusi Sumber Kekuasaan :  Coercive Power  Legitimate power  Expert Power  Reward Power  Reverent Power  Connecting Power  Information Power
  • 26.
    Obyek Formal Ilmu Politik LembagaKekuasaan :  Eksekutif  Legislatif  Yudikatif  Konstitutif  Inspektif  Konsultatif
  • 27.
    BAGIAN 5: PemikirPolitik Plato dan Aristoteles : Negara yang baik adalah yang sesuai dengan aturan yang berasal dari Tuhan, jika hal itu ada maka Negara tersebut telah dapat dikategorikan Negara Ideal PEMIKIR YUNANI PEMIKIR EROPA JJ. Rousseau : Karya besarnya adalah hal-hal yang menyangkut tentang Demokrasi dan persamaan hak individu dalam sebuah Negara.
  • 28.
    PEMIKIR EROPA Thomas Hobbes: Pemerintah dibutuhkan dalam rangka keteraturan dalam bermasyarakat, yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk berkuasa. F. Hegel : Terkenal dengan pernyataannya (The March of God in the world) bahwa Negara terkadang menganggap dirinya sebagai gerakan Tuhan di muka bumi Nicolo Machiavelli : Menganggap bahwa yang paling penting dalam sebuah Pemerintahan adalah kekuasaan. Montesquieu : Terkenal dengan konsep Trias Politica dalam sebuah Negara
  • 29.
    PEMIKIR ISLAM Ibnu Khaldun: Dalam bukunya yang berjudul Al Muqaddimah, ia menganggap bahwa sebuah kekuasaan kerajaan atau dinasti akan bertahan jika didukung oleh solidaritas yang kuat. Taqiyuddin An Nabani : gagasannya tentang penolakan Demokratisasi dalam Negara, sampai ia tidak menganjurkan Pemilihan Umum Hasan Al Banna : adalah penggagas Ikhwanul Muslimin yang beranggapan bahwa semua mempunyai hak untuk berpartai politik namun tetap sesuai dengan ajaran Al qur’an dan Hadits.
  • 30.
    PEMIKIR CHINA Shang Yang: Pendapatnya bahwa dalam Negara ada dua subyek yakni yang memerintah dan yang diperintah, bila satunya kuat maka yang satunya lemah, dia menganggap bahwa Negara harus kuat agar dapat mengatur rakyatnya. Kong Hu Cu : Ajarannya yang terkenal ialah tentang takdir Kenegaraan “Tsyuun tsyuun,,tsy’en, fu fu, tze tze” (Hendaklah raja tetap raja, hamba tetap budak, ayah tetap ayah, anak tetap anak), ia juga menganggap bahwa aparat pemerintahan Negara hendaknya menjalankan Negara dengan menjaga susila kesopanan.
  • 31.
    BAGIAN 6: Unsur-unsurNegara Secara Umum Pemerintahan merupakan organisasi dari orang maupun badan yang mempunyai kewenangan dan sudah terlegitimasi oleh Konstitusi untuk menjalankan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan demi kemaslahatan rakyat. 1. PEMERINTAHAN 2. Wilayah Wilayah adalah Lokasi atau arena tertentu dengan segala kandungan potensi wilayah dan semua kekuatan yang dapat dimanfaatkan
  • 32.
    Rakyat adalah salahsatu syarat adanya sutu Negara, dimana rakyat merupakan keseluruhan orang-orang yang berada dalam negeri maupun di luar negeri dan mempunyai hak pilih atau belum memiliki hak pilih karena persyaratan tertentu. 3. Rakyat 4. Pengakuan Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari dalam Negeri sendiri dan dari luar negeri. Pengakuan dalam negeri ialah kesediaan dan kerelaan warganegara dan pemerintah daerah untuk diperintah oleh pemeerintah pusat yang sah. Pengakuan luar negeri ialah kesediaan negara lain secara de facto dan de jure mengakui kemerdekaan bangsa tersebut
  • 33.
    BAGIAN 7: PartaiPolitik Partai politik Definisi Partai politik (1)  Partai Politik merupakan suatu prasyarat atau kelengkapan suatu Negara. Dalam sebuah Negara diperlukan partai politik yang bebas baik dalam program- programnya maupun kader-kadernya  Partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik di dalam masyarakat melalui Pemilu.
  • 34.
    Definisi Partai politik(2) Definisi Operasional “Asosiasi sekelompok warga negara yang memiliki pandangan dan kepentingan yang kurang lebih sama, bertujuan merebut kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan, serta ikut serta dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan pandangan, kepentingan dan tujuan tersebut” Definisi Undang-undang “Organisasi politik, yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia, secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, melalui pemilihan umum”
  • 35.
    Fungsi Partai politik (1) Saranakomunikasi politik. Partai politik sebagai perantara keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Partai politik sebagai wadah penampung aspirasi, ataupun artikulasi kepentingan masyarakat yang kemudian dirapatkan melalui agregasi kepentingan Sarana Sosialisasi politik. Partai Politik merupakan kelompok yang terorganisasi yang memiliki ideologi partai, cita-cita yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk program-program. Hal tersebut kemudian ditawarkan kepada para mereka (Konstituent) agar dapat ikut bergabung dalam rangka kepentingan personal secara khusus dan kepentingan Nasional secara umum
  • 36.
    Fungsi Partai politik (2) SaranaRekruitmen politik Menarik dan mengambil tenaga potensial untuk dijadikan kader politik untuk kemudian dijadikan pemimpin. Sarana Pengatur Konflik Partai politik ikut memecahkan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat (penengah pemerintah dan rakyat). Partai politik berperan dalam menjembatani berbagai konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat
  • 37.
    Sistem Kepartaian BerdasarkanJumlah Partai (1) Sistem Partai Tunggal :  Ciri :Hanya ada satu partai di Negara tersebut, biasanya partai otoriter, totaliter dan dominant.  Partai Totaliter : Partai yang menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat  Partai Tunggal : Di Negara tersebut tidak boleh ada partai lain (Partai mutlak)  Partai Dominan : Dimungkinkan ada partai namun harus tunduk pada partai dominan Sistem Dwi Partai :  Ciri : Ada dua partai dominan yang saling bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dalam Pemilu. Partai berkuasa (Partai pemenang) dan partai Oposisi (Partai yang kalah)
  • 38.
    Sistem Multi Partai: Ciri : Memiliki jumlah Partai dua atau lebih yang dominan yang saling bersaing dalam proses pemilihan umum. Hal ini dikarenakan karena paham demokratisasi yang dianut oleh suatu Negara atau keragaman budaya atau pluralisme yang ada pada Negara Tersebut. Pada umumnya setelah pemilihan umum ada beberapa partai yang melakukan koalisi antar beberapa partai yang berada dalam Pemerintahan maupun yang ada di luar Pemerintahan. Sistem Kepartaian Berdasarkan Jumlah Partai (2)
  • 39.
    Beberapa pakar politikyang konsen dalam kajian politik mengungkapkan bahwa ada pergeseran nilai yang terjadi baik pada aktor politik maupun eksistensi partai politik itu sendiri dimana fungsi parpol sudah tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat diidentifikasi dikarenakan hal-hal berikut : Fenomena Partai Politik Kekinian (1)  Dalam tubuh Parpol saat ini cenderung mengalir deras semangat pragmatisme politik dan oppurtunisme  Masih adanya kesadaran yang keliru bahwa partai adalah kesatuan orang dengan segala kepentingannya dan kepentingan elite yang dominan dimutlakkan
  • 40.
    Fenomena Partai PolitikKekinian (2)  Partai Politik kurang mempunyai ketegasan dalam hal ideologi. Dengan kurangnya penanaman ideologi terhadap kader-kadernya partai menjadi akumulasi kepentingan politik yang tidak mempunyai platform yang jelas  Secara empiris Partai Politik cenderung hanya berkamuflase dalam hal peremajaan partai politik, contohnya dalam sistem kaderisasi, masih banyak aktor- aktor lama yang bermain, sehingga menghambat kemajuan bagi para kader muda.
  • 41.
    BAGIAN 8: PartisipasiPolitik dan Pemilihan Umum (Pemilu) DEFINISI PARTISIPASI > PARTSIPASI POLITIK (1)  Partisipasi berasal dari Bhs. Inggris “Participation”, yang berarti Pengambil bagian, pengikutsertaan (John,M, Echols,Hasan Shadily)  Partisipasi yakni ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran, pendapat, keterampilan, bahan dan jasa ( Fasli Jalal)  Partsisipasi Politik adalah kegiatan warga Negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik
  • 42.
    DEFINISI PARTISIPASI >PARTSIPASI POLITIK (2)  Partisipasi politik adalah aktivitas pribadi-pribadi warga Negara untuk mempengaruhi pembuatan pemerintah ( Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson)  Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (Voluntary) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum
  • 43.
     Partisipasi politikmerupakan salah satu aspek penting dalam sebuah Demokrasi  Hakikat partisipasi politik adalah bagian dari hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak komunikasi  Partisipasi politik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu visi Penguasa (Pemerintah) dan visi warga Negara.  dari visi Pemerintah partisipasi politik mengandung makna sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat  Dari sudut pandang warga Negara bahwa partisipasi politik sebagai pengakuan dan dukungan terhadap Negara HAKIKAT PARTISIPASI POLITIK
  • 44.
    Pola Partisipasi Politik,Gabriel, L. Almond (1)  POLA KONVENSIONAL : Pola yang lazim ditemui :  Pemberian suara  Diskusi Politik  Kegiatan Kampanye  Bergabung dengan Kelompok Kepentingan  Bergabung dengan Partai Politik  Berkomunikasi secara individual dengan pejabat politik maupun administratif
  • 45.
    Pola Partisipasi Politik,Gabriel, L. Almond (2)  POLA NON- KONVENSIONAL : Pola yang tidak umum dan yang tidak lazim ditemui :  Pengajuan Petisi  Demonstrasi  Konfrontasi  Mogok  Tindak Kekerasan  Makar  Revolusi
  • 46.
    Pola Partisipasi Politik,Samuel P. Huntington dan James Nelson  PARTISIPASI POLITIK OTONOM Partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri. Partisipan berpartisipasi secara sukarela tanpa ada yang menggerakkan atau memaksa. PARTISIPASI POLITIK MOBILISASI Partisipasi yang digerakkan oleh pihak-pihak di luar partisipan. Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri
  • 47.
    Bentuk-bentuk Partisipasi Politik  PARTISIPASIVERTIKAL Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien PARTISIPASI HORIZONTAL Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa untuk berpartisipasi antara satu dengan yang lainnya.
  • 48.
    Tipologi Partisipasi Politik  PARTISIPASIAKTIF Partisipasiaktif, yaitu partsipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga Negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain. PARTISIPASI PASIF Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap kepuusan pemerintah  Golput Golongan Putih atau kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari sesuatu yang dicita-citakan.
  • 49.
    Definisi dan Tujuan Pemilu Definisi PEMILU Kegiatan menghimpun suara rakyat untuk menentukan atau mengisi jabatan-jabatan politik, baik dalam badan eksekutif, maupun legislatif.  Tujuan PEMILU 1. Menegakkan prinsip kedaulatan rakyat 2. Menciptakan revresentative Government 3. Membangun Legitimasi Kekuasaan
  • 50.
    Pemilu dan Referendum Kegiatan yang sejenis dengan Pemilu adalah referendum  Referendum adalah kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk mengetahui pendapat rakyat mengenai atau isu kebijakan politik tertentu. Suara yang terangkum dalam referendum kemudian dijadikan bahan perumusan kebijakan pemerintah
  • 51.
    Syarat PEMILU yang demokratis(1)  Diadakan secara berkala  Diikuti oleh lebih dari satu kontestan  Ada pengakuan terhadap prinsip hak suara yang universal  Ada Komite atau panitia Pemilu yang independen  Ada kebebasan untuk mengetahui dan mendiskusikan pilihan
  • 52.
    Syarat PEMILU yang Demokratis(2)  Ada kebebasan untuk menentukan pilihan disertai dengan terjaminnya kerahasian pilihan itu  Ada kebebasan untuk membentuk Partai politik atau kontestan pemilu serta untuk menentukan dan menyeleksi calon yang akan dipilih  Ada peluang kompetisi yang sehat bagi setiap kontestan  Ada perhitungan secara faktual, jujur, dan transparan.
  • 53.
    SISTEM PEMILIHAN UMUM (1)Sistem Distrik Sistem distrik adalah wilayah Negara di bagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan).  Setiap Distrik memilih satu wakil  Pemenang suara terbanyak memenangkan suara itu  Suara minoritas hilang  Kelebihan Sistem Distrik  Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi yang diperebutkan hanya satu.  Distrik merupakan daerah kecil karena itu wakil yang dipilihnya dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya.  Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di Parlemen  Kelemahan Sistem Distrik  Ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai, hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa  Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang  Wakil rakyat terpilih cenderung memperhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional.
  • 54.
    SISTEM PEMILIHAN UMUM (2) Sistem Proporsional Sistem Proporsional adalah sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih.  Para wakil yang terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara mayoritas yang telah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.  Kelebihan sistem Proporsional  Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen  Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang. Hingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen.  Kelemahan Sistem Proporsional  Sistem proporsional tidak akan mendukung integrasi partai politik  Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya tapi lebih dekat dengan partainya
  • 55.
    ASAS PEMILIHAN UMUM Langsung  Umum  Bebas  Rahasia  Jujur  Adil
  • 56.
    BAGIAN 9:Budaya Politik DefinisiBudaya Politik Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat.  Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota suatu sistem politik  Robert Dahl : Kebudayaan politik sebagai salah satu sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik.  Gabriel A Almond : Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
  • 57.
    Konsep Budaya Politik Budayapolitik memberikan penekanan pada perilaku nonaktual, seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayan-kepercayan.  Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik.  Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen budaya politik dalam tataran masif, atau mendeskripsikan masyarakat suatu Negara atau wilayah bukan individu
  • 58.
    Klasifikasi Budaya Politik (GabrielAlmond)  Budaya Politik Parokial (tingkat partisipasi politik masyarakatnya masih rendah.  Budaya Politik Kaula (tingkat masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, dalam bidang sosial dan ekonomi namun masih pasif)  Budaya Politik Partisipan (tingkat partsipasi masyarakat sudah tinggi dalam hal politik)
  • 59.
    TIPOLOGI BUDAYA POLITIK  BudayaPolitik Apatis  Budaya Politik Mobilisasi  Budaya Politik Partisipatif
  • 60.
    PERBEDAAN BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG Tingkat Pendidikan yang masyarakat  Tingkat ekonomi masyarakat  Reformasi Politik tehadap sistem yang dianut  Supremasi hukum
  • 61.
    KECENDERUNGAN BUDAYA POLITIK DALAMPARTISIPASI POLITIK  Pemilih Tradisional (Berdasarkan atas hubungan kekeluargaan)  Pemilih Extrimis/Primitif (Berdasarkan janji, dan money politik)  Pemilih Rasionalistik ( Idealis Orientasi Kemampuan)
  • 62.
    BAGIAN 10: BadanLegislatif  Badan Legilatif ( Parlemen) yaitu lembaga “Legislate” atau membuat Undang-undang yang anggotanya merupakan representasi dari rakyat.  Sejarah Legislatif : Pada tahun 900-an, raja memanggil council untuk meminta saran terkait dengan pajak dan perang  Anggota council adalah uskup, kepala biara, bangsawan, dan ksatria. Pada tahun 1262, Raja John yang pertama kali menyebut istilah parlemen.
  • 63.
    STRUKTUR LEGISLATIF (1) UniKameral Hanya menggunakan satu majelis tertinggi  Negara kecil sering menggunakan sistem ini, seperti : Vietnam, Singapura, Laos, Kuwait dan Libanon  Fungsi dalam sistem Unikameral terpusat pada satu badan legislatif tertinggi dalam suatu Negara.  Lebih sederhana sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara lebih murah
  • 64.
    STRUKTUR LEGISLATIF (2)  Bikameral biasanya dikenal dengan sistem dua kamar  Di dalam sistem parlemen terdapat dua majelis/badan  Ada sistem check and balances  Negara yang menerapkan : AS, Inggris, Belanda dan Indonesia.
  • 65.
    Fungsi Badan Legislatif FungsiLegislasi Badan legislatif mempunyai fungsi untuk membuat aturan-aturan yang dituangkan dalam produk UU tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.  Fungsi Penganggaran (Budgeting) Badan legislatif melaksanakan tugas dalam hal penganggaran, menyusun dan menbahas RAPBN  Fungsi Pengawasan (Controll) Badan legislatif melakukan pengawasan tindakan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan penggunaan uang Negara.
  • 66.
    Hak-hak anggota Badan Legislatif 1.Hak Bertanya 2. Hak Interpelasi 3. Hak Angket 4. Hak Amandemen 5. Mosi Tidak Percaya
  • 67.
    BAGIAN 11: Badaneksekutif  Bagian dari Trias Politica Badan Eksekutif : Adalah badan pelaksanan UU yang dibuat oleh badan legislatif bersama Pemerintah Badan ini memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang luas serta perangkat institusi pendukung.  Badan Eksekutif Dikepalai oleh Raja atau Presiden
  • 68.
    Fungsi Badan Eksekutif Menjalankan program-program dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya  Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, lewat perangkat Kementrian yang dimiliki  Meneyelenggarakan hubungan diplomatik dengan Negara-negara lain.
  • 69.
    Fungsi Eksekutif Sebagai KepalaPemerintahan  Memegang kekuasaan pemerintahan  Mengajukan rancangan UU kepada DPR  Menetapkan PP dan PERPU  Mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri  Mengajukan RUU APBN  Menetapkan Hakim agung, meresmikan keangggotaan BPK, Mengangkat dan memberhentikan anggota KY
  • 70.
    Fungsi Eksekutif Sebagai KepalaNegara  Memegang Kekuasaan tertinggi atas AD,AL dan AU  Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR  Menyatakan keadaan bahaya  Memberi Grasi, rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan MA  Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR  Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU
  • 71.
    BAGIAN 12: BadanYudikatif  Bagian dari Trias Politica Badan Yudikatif : Adalah badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independen (bebas dari intervensi Pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
  • 72.
    Badan yudikatif di Indonesia:  Mahkamah Agung  Mahkamah Konstitusi  Kejaksaan Agung  Komisi Yudisial
  • 73.
    BAGIAN 13: PerbandinganPolitik Antar Negara  Politik Amerika Serikat  Merupakan Negara adi daya, super power  Penduduk di Amerika selalu disuguhkan dengan pemilihan umum, baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan Walikota, dan dewan kota, pemilihan gubernur atau pemilihan senator Hanya ada dua partai besar yakni partai Demokrat, dan partai republik Bentuk Negara adalah federal Sistem pemerintahan daerahnya adalah Negara bagian
  • 74.
     Politik Inggris Merupakan Negara yang dikepalai oleh seorang Raja atau ratu  Sedangkan Kepala Pemerintahan dikepalai seorang Perdana Menteri dari partai pemenang dalam Pemilu  Parlemen terdiri dari dua kamar yakni (House of commons) dan House of Lord  Sistem Pemerintahannya adalah Parlementer  Dalam hal pemerintahan daerah didesentralisasikan dengan kekuasaan di tangan council yang dipilih oleh rakyat di daerahnya masing- masing
  • 75.
     Politik Rusia Negara yang berlandaskan paham Komunis  Merupakan salah satu bekas kekuatan dunia selain Amerika  Bentuk Pemerintahan Rusia cenderung menganut sistem Pemerintahan campuran ( Karena selain ada Presiden, juga memiliki Perdana Menteri).
  • 76.
     Politik RepublikIslam Iran  Negara Iran dipimpin oleh para ulama atau seorang imam  Sistem Pemerintahannya dipimpin oleh Imam ke 12 turunan Rasulullah SAW.  Kepala Pemerintah dipegang oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat  Dewan Faqih adalah dewan yang mengangkat, melantik, dan memberhentikan Presiden.  Ketua Kabinet (Dewan Menteri-menteri) dipegang oleh perdana Menteri yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setelah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Nasional Iran  Ada pula Dewan Pelindung Konstitusi ( Dewan Perwalian)
  • 77.
     Politik RepublikIslam Iran  Negara Iran dipimpin oleh para ulama atau seorang imam  Sistem Pemerintahannya dipimpin oleh Imam ke 12 turunan Rasulullah SAW.  Kepala Pemerintah dipegang oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat  Dewan Faqih adalah dewan yang mengangkat, melantik, dan memberhentikan Presiden.  Ketua Kabinet (Dewan Menteri-menteri) dipegang oleh perdana Menteri yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setelah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Nasional Iran  Ada pula Dewan Pelindung Konstitusi ( Dewan Perwalian)
  • 78.
     Politik RepublikRakyat China (Tiongkok)  Muncul dengan Konsep negara Kerajaan yang dicirikan oleh beberapa Dinasti  Muncul Partai Rakyat Nasionalis (Koumintang) yang menjadi cikal bakal lahirnya Republik Komunis, serat gerakan Mao Tse Tung beserta para petani menjadi awal perubahan besar dalam sistem pemerintahan China  Partai tunggal Komunis terus berkembang yang mempengaruhi politik luar negeri yang mandiri, hingga berdampak pada laju pembangunan di Negara Tiongkok.
  • 80.