Muh Firyal Akbar, profile picture
Uploaded byMuh Firyal Akbar
PPTX, PDF11,968 views

Sistim Sosial Politik

Teks tersebut merangkum konsep sistem sosial politik dan birokrasi politik. Mencakup definisi sistem politik, struktur sistem politik formal dan informal, fungsi input seperti sosialisasi politik dan fungsi output seperti pembuatan kebijakan. Juga membahas lingkungan sistem politik internal dan eksternal serta definisi birokrasi politik.

Embed presentation

Downloaded 47 times
1 / 112
2 / 112
3 / 112
4 / 112
5 / 112
6 / 112
Most read
7 / 112
8 / 112
9 / 112
10 / 112
11 / 112
12 / 112
13 / 112
14 / 112
Most read
15 / 112
16 / 112
17 / 112
18 / 112
Most read
19 / 112
20 / 112
21 / 112
22 / 112
23 / 112
24 / 112
25 / 112
26 / 112
27 / 112
28 / 112
29 / 112
30 / 112
31 / 112
32 / 112
33 / 112
34 / 112
35 / 112
36 / 112
37 / 112
38 / 112
39 / 112
40 / 112
41 / 112
42 / 112
43 / 112
44 / 112
45 / 112
46 / 112
47 / 112
48 / 112
49 / 112
50 / 112
51 / 112
52 / 112
53 / 112
54 / 112
55 / 112
56 / 112
57 / 112
58 / 112
59 / 112
60 / 112
61 / 112
62 / 112
63 / 112
64 / 112
65 / 112
66 / 112
67 / 112
68 / 112
69 / 112
70 / 112
71 / 112
72 / 112
73 / 112
74 / 112
75 / 112
76 / 112
77 / 112
78 / 112
79 / 112
80 / 112
81 / 112
82 / 112
83 / 112
84 / 112
85 / 112
86 / 112
87 / 112
88 / 112
89 / 112
90 / 112
91 / 112
92 / 112
93 / 112
94 / 112
95 / 112
96 / 112
97 / 112
98 / 112
99 / 112
100 / 112
101 / 112
102 / 112
103 / 112
104 / 112
105 / 112
106 / 112
107 / 112
108 / 112
109 / 112
110 / 112
111 / 112
112 / 112
SISTEM SOSIAL POLITIK Oleh : Muh. Firyal Akbar, S.IP,M.Si
Profil  Nama : Muh. Firyal Akbar, S.IP.,M.Si  TTL : Pare-Pare 31 Agustus 1989  HP/Email : 085256265478/firyalakbar@umgo.ac.id  Pekerjaan : Dosen Pengajar Bid. Administrasi UMGo  Riwayat Pendidikan : 1. S1 Politik Pemerintahan Universitas Hasanuddin 2. S2 Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin 3. S3 Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (On Going) Jabatan Akademik : - Kepala Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah LPPM UMGo Jabatan Non-Akademik : - Koordinator Relawan Jurnal Indonesia (RJI) Gorontalo - Wakil Koordinator Konsorsium PTM Kawasan Timur Indonesia
DESKRIPSI MATA KULIAH Mata Kuliah ini memberikan penjelasan mengenai konsep sistem politik, serta perkembangan politik di Indonesia.  Melalui Mata Kuliah Sistem Sosial Politik ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dinamika tentang konsep sistem sosial politik serta perkembangannya.
BAGIAN 1: Pengantar Sistem Politik Indonesia Sistem: Secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari sub-sub sitem yang berhubungan satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dibedakan menjadi dua Sistem Terbuka (dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang berada di luar sistem), sistem tertutup (tidak dapat dipengaruhi oleh unsur atau elemen lain)
Definisi Politik Roger F. Soltau : Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; serta hubungan antar Negara dan warga Negaranya serta dengan Negara lain. Mirriam Budiardjo : Ilmu Politik merupakan ilmu yang berhubungan dengan Negara, oleh karena itu perlu mengetahui lebih dalam mengenai konsep Negara. Ilmu Politik : Sebagai ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam suatu Negara. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.
Definisi Sistem Politik MenurutPara Pakar David Easton : Sistem politik adalah alokasi nilai-nilai, dimana pengalokasian dari nilai-nilai tersebut bersifat paksaan, atau dengan kewenangan, dan hal tersebut kemudian mengikat masyarakat secara keseluruhan. Robert A. Dahl : Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang saling melibatkan---sampai pada tingkat yang berarti— kontrol,pengaruh, kekuasaan ataupun wewenang Gabriel A Almond : Sistem Politik adalah sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka dimana menyelenggarakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi, dengan memakai jabatan, atau ancaman dari jabatan, sedikit banyak sah menggunakan paksaan fisik.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditarik 3 kesimpulan 1. Sistem Interaksi 2. Pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat (Power,Enlightentment,Wealth,Health,Skill, Affection,Rectitude,Safety,and Freedom) 3. Paksaan fisik yang bersifat sah/legal.
CIRI-CIRI SISTEM POLITIK (Gabriel Almond) 1. Semua sistem politik pasti mempunyai struktur politik 2. Semua sistem politik menjalankan fungsinya yang sama walaupun ferkwensinya berbeda 3. Semua sistem politik memiliki tingkat perbandingan dan kekhususan fungsi 4. Semua sistem politik merupakan perpaduan sistem (campuran)
BAGIAN 2: Struktur Sistem Politik  Struktur Politik : Alokasi Nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan  Almond dan Powell Jr : Struktur politik dapat dibedakan kedalam sistem, proses, dan aspek2 kebijakan.  Almond dan colleman : Membedakan struktur politik atas infrastruktur dan supratsruktur
Struktur Politik Formal  Pemerintahan dan Birokrasi : Dalam sistem politik dan birokrasi merupakan struktur politik penting karena menyangkut pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan.  Lembaga Parlemen : Mengesahkan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.  Lembaga Peradilan : Memiliki peran yang sangat krusial dikarenakan mempunyai kewenangan dalam mengatasi banyak persoalan yang melibatkan lembaga- lembaga Negara
Struktur Politik Informal  Partai Politik : Melaksanakan Empat Fungsi yakni Sarana Komunikasi Politik, Sosialisasi Politik, Rekruitmen Politik dan Sarana Pengatur Konflik  Struktur Politik Informal di Luar Parpol : Seperti Media massa, kelompok berbasis Agama, LSM
BAGIAN 3: Fungsi Sistem Politik Fungsi sistem politik dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan Struktur dan Fungsi adalah hal yang saling terkait, saling mengisi dalam memaksimalkan tercapainya tujuan Fungsi dapat dilihat dari adanya aktifitas yang dilakukan oleh para elit ataupun aktor politik
David Easton & Gabriel Almond Membagi dua Fungsi sistim Politik, yakni : 1. Fungsi Input (Tuntutan dan Dukungan) 2. Fungsi Output (Keputusan dan Tindakan)
Fungsi Input (Tuntutan)  Fungsi input dibedakan menjadi dua yakni : Input dukungan dan Input Tuntutan  Input Tuntutan : Berasal dari tuntutan pribadi-pribadi yang bersumber dari keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuntutan akan kekayaan diperoleh dari sistem ekonomi, tuntutan akan kekuasaan diperoleh dari jenjang pendidikan, pergaulan atau bahkan organisasi.  Jika tuntutan tersebut kemudian diusahakan terwujud melalui suatu wadah/organisasi maka tuntutan itu akan menjadi sebuah input bagi sistem politik
Fungsi Input Dukungan  Input dukungan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sistem politik  Input dukungan dapat berupa energi positif, dalam bentuk pandangan- pandangan, sikap dan tindakan nyata maupun tidak nyata yang akan mengarah pada pencapaian suatu tujuan.  diperlukan komunitas politik, rejim, wilayah kekuasaan dan aturan-aturan yang mengikat dalam rang terwujudnya sistem politik yang baik
Fungsi Output (Keputusan)  Output : Hasil Kerja Sistem Politik yang berasal dari tuntutan dan dukungan masyarakat  Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai dengan tuntutan atau dukungan yang masuk.
Fungsi Output (Tindakan)  Tindakan maupun Implementasi adalah bentuk konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat  Bentuk keputusan dimanifestasikan kedalam program, kebijakan, maupun produk-produk peraturan perundang-undangan
Beberapa Klasifikasi Fungsi Input Sistem Politik (1) (Gabriel A Almond)  Sosialisasi Politik Diartikan sebagai proses, yang dilalui sesorang dalam menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena yang berlaku pada masyarakat tempat ia berada.  Agen-agen Sosialisasi Politik Antara lain : Keluarga, Kelompok bermain atau bergaul. Sekolah, Pekerjaan, Media Massa dan Kontak-kontak politik secara langsung
Lanjutan  Tujuan Sosialisasi Politik 1. Dimensi Psikologis Sosialisasi politik yang terarah pada pembentukan sikap politik dan kepribadian politik yang secara utuh merupakan faktor2 kejiwaan 2. Dimensi Ideologis Dimensi ini sebagai proses penerimaan terhadap ideologi yang telah menjadi pola keyakinan 3. Dimensi Normatif Menunjukkan kondisi terintegrasinya sikap mental dan pola prilaku dalam sistim norma yang berlaku.
Fungsi Input Sistem Politik (2)  Rekruitmen Politik Pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistim sosial berdasarkan sifat status kedudukan, seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial, prestasi atau kombinasi dari semuanya  Tujuan Rekruitmen Politik Terpilihnya penyelenggara politik dari tingkat pusat hingga tingkat bawah yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan atau yang ditentukan melalui konvensi, yang berlaku dalam masyarakat
Lanjutan  Mekanisme Rekruitmen Politik 1. Pemilihan Umum 2. Fit and Propert Test 3. Seleksi CPNS
Fungsi Input Sistem Politik (3)  Komunikasi Politik Merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh Parpol, dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik  Tujuan Komunikasi Politik Sebagai alat mengkomunikasikan program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya.
Lanjutan  Unsur-unsur Komunikasi Politik 1. Komunikasi Massa Terdiri atas : Politikus, Komunikator Profesional, aktivis 2. Pesan Komunikasi Politik Berupa : Keputusan, Kebijakan dan Peraturan 3. Media Berupa : #Media Massa seperti Koran, Radio, Televisi, Majalah. #Interpersonal seperti face to face, dialog dan Loby. #Organisasi seperti Komunikasi sesama atasan dan bawahan
Fungsi Input Sistem Politik (4)  Artikulasi Kepentingan Terdapat berbagai macam kepentingan masyrakat dimanapun berada yang notabene merupakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri. Parpol lahir sebagai salah satu wadah yang diharapkan mampu menampung artikulasi- artikulasi kepentingan tersebut.  Artikulasi kepentingan dari masyarakat tersebut kemudian ditampung untuk kemudian direspon oleh wadah atau lembaga-lembaga kepentingan untuk diteruskan kepada tahap pengambilan keputusan atau kebijakan.
Fungsi Input Sistem Politik (5)  Agregasi Kepentingan Merupakan lanjutan dari proses artikulasi kepentingan yang telah ditampung dari masyarakat, kelompok kepentingan, lembaga dan organisasi-organisasi lainnya.  Fungsi Agregasi adalah mengubah atau mengkoversi tuntutan-tuntutan menjadi alternatif- alternatif kebijakan umum, yang terlebih dahulu didiskusikan, dirapatkan dan dikompromikan.
Fungsi Stratifikasi Sosial (6)  Stratifikasi Sosial Merupakan dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat dalam arti melihat perbedaan masyarakat berdasarkan pelapisan yang ada, yakni kelas atas, menengah dan bawah berdasarkan kriteria tertentu
Fungsi Output Sistem Politik (1)  Pembuatan Kebijakan (Rule Making) Salah satu fungsi output ialah pembuatan peraturan atau kebijakan. Pada umumnya badan atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan adalah badan perwakilan rakyat dan pemerintah. Dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan DPR.
Fungsi Output Sistem Politik (2)  Penerapan Kebijakan (Rule Aplication) Fungsi penerapan kebijakan/peraturan berada ditangan pemerintah sesuai dengan amanat UUD. Hal itu menunjukkan bahwa yang menjalankan peraturan adalah Pemerintah.
Fungsi Output Sistem Politik (3)  Adjukasi Peraturan (Rule Adjudication) Fungsi output adjukasi peraturan dijalankan oleh lembaga peradilan yang ada di sebuah Negara dalam rangka mengontrol dan mengawasi jalannya program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak Eksekutif maupun Yudikatif.
BAGIAN 4: Lingkungan Sitem Politik Lingkungan Internal Lingkungan Internal Sistem Politik :  Merupakan Lingkungan yang terdapat dalam suatu Negara  Meliputi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi domestik  Menjadi sumber devisa dalam rangka pembangunan Nasional dalam suatu Negara
Lingkungan Internal : - Kondisi Geografis - Kondisi Demografi - Sumber Kekayaan Alam - Lingkungan Sosial - Kondisi Ekonomi - Lingkungan Politik - Lingkungan Sosial Budaya - Lingkungan Pertahanan dan Keamanan
Lingkungan Eksternal Lingkungan Eksternal Sistem Politik :  Merupakan Lingkungan asing yang berasal dari Luar  Meliputi Sistem Sosial, Ekonomi dan Politik  Menjadi Penyeimbang dalam perkembangan sistem politik dalam sebuah Negara
BAGIAN 5: Birokrasi Politik Secara Umum Birokrasi berasal dari bahasa Inggris, Bereucracy, berasal dari kata bereau (berarti;meja) dan cratein (berarti;kekuasaan), dimaksudkan adalah kekuasaan berada pada orang-orang yang ada di belakang meja DEFINISI BIROKRASI Asumsi Tentang Birokrasi Birokrasi sering digambarkan sebagai sesuatu yang berbelit-belit, dari meja satu ke meja lainnya, biayanya kadang mahal.
Definisi Birokrasi Menurut Para AhliBintoro : Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasikan secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang Blau dan Mayer: Birokrasi adalah Lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik dan buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar Fritz Morstein Marx : Birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan Pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi dilaksanakn dalam sistem administrasi yang khususnya oleh Pemerintah Blau dan Page : Birokrasi merupakan tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis pekerjaan dari banyak orang
Tipe Ideal Birokrasi (Max Webber)  Prinsip Pembagian Kerja : Prinsip Pembagian kerja diperlukan agar tercipta kinerja yang baik di segala bidang atau bagian suatu sistem birokrasi, dengan kata lain ada pembagian yang jelas antar unit-unit kerja dalam suatu sistem birokrasi  Struktur Hierarkis : Pengorganisasian jabatan mengikuti prinsip hierarkis, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih di atas.
 Aturan dan Prosedur : Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada suatu sistem peraturan yang konsisten. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin keragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat jumlah orang yang terlibat di dalamnya.  Prinsip Netral : Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban di dalam semangat “formalistic impersonality” (formal nonpribadi), artinya para pejabat maupun aparat yang melaksanakan tugasnya harus melepaskan kepentingan pribadinya.
 Merit System ( Penempatan didasarkan atas karir) : Penempatan kerja semestinya didasarkan atas kualifikasi teknis. Dalam suatu organisasi birokrasi, penempatan kerja seseorang pegawai didasarkan atas karir, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi yang dimiliki.
Patologi Birokrasi :  Indisipliner  Bersikap Malas  Bersikap Arogan  Kurang Efektif  Kurang Efisien  Perilaku Korupsi  Perilaku Kolusi  Perilaku Nepotisme  Kurang Transparan  Kurang Akuntabel  Kadang tidak mengerti Tupoksi  Berbelit-belit
BAGIAN 6: Kapabilitas Sistem Politik Sumber daya alam dan sumber daya manusia ( Material and Human resources) merupakan unsur pokok yang penting dalam kemampuan sistem politik suatu Negara KAPABILITAS EKSTRAKTIF KAPABILITAS DISTRIBUTIF Sumber daya alam yang diolah oleh Pemerintah harus didistribusikan secara adil dan merata kepada masyarakat sehingga akan mencerminkan kemampuan sistem politik suatu Negara.
KAPABILITAS REGULATIF Pengaturan sangat dibutuhkan dalam suatu Negara sebagai instrument dalam mempertahankan sustu sistem politik pemerintahan. Peraturan atau regulasi yang dimanifestasikan kedalam produk hukum akan mengikat publik atau masyarakat agar teratur dalam memanfaatkan segala aspek dalam rangka kaitannya dengan keberlasngsungan hidupnya.
KAPABILITAS SIMBOLIK Keberadaan aktor/elite dalam hal ini mereka yang tergabung dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu kebanggaan yang diharapkan masyarakat. Keberadaan mereka sangat dinantikan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik, sehingga kemampuan sistem politik dalam suatu Negara akan terlihat jika tingkat penghargaan akan adanya aparat atau elite maupun pejabat di tengah- tengah masyarakat sangat tinggi.
KAPABILITAS RESPONSIF Daya tanggap suatu sistem politik dapat dilihat atau ditentukan oleh hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Sistem politik hendaknya selalu tanggap terhadap setiap tekanan yang timbul dari intra masyarakat maupun ekstra masyrakat berupa berbagai tuntutan.
KAPABILITAS DALAM NEGRI DAN INTERNASIONAL Suatu sistem politik selalu berinteraksi dengan lingkungan dalam Negeri dan Luar Negeri. Kapabilitas sistem politik domestik akan berpengaruh dengan pandangan internasional. Sistem poltik pemerintahan yang kuat akan mendapat pengakuan kedaulatan dari Negara lain sebaliknya sistem politik yang lemah akan gampang dimanfaatkan oleh Negara luar untuk mengambil keuntungan pada sebuah Negara.
BAGIAN 7: Sistem Kepartaian Giovani Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi 4 macam, yaitu Sistem 2 Partai, Pluralisme Moderat, Pluralisme Terpolarisasi dan Sistem Partai Berkuasa. Sartori membagi keempat sistem kepartaian tersebut berdasarkan ideologi yang dianut masing-masing partai serta banyaknya partai yang diakui dan ikut dalam setiap pemilihan umum.
Sistem 2 partai ditandai oleh adanya 2 partai yang terus bersaing di dalam setiap pemilu serta paling memiliki pendukung luas. Kedua partai tersebut dapat saja memiliki ideologi yang berbeda ataupun isu-isu politik yang kontras. Contohnya di Amerika Serikat di mana Partai Republik dan Partai Demokrat yang bersaing. Partai Republik membawakan kepentingan pengusaha, kalangan militer, dan golongan konservatif. Partai Demokrat, kerap dicitrakan sebagai lebih dekat ke kalangan pekerja, gerakan sosial bernuansa hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial
Pluralisme Moderat adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ideologi tersebut tidak begitu tajam sehingga dapat saja para pemilih suatu partai dapat “berpindah” dari partai yang satu ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi tetap dapat menjalin koalisi jika memang diperlukan guna ”menggolkan” suatu kebijakan.
Pluralisme Terpolarisasi adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan ideologi tersebut terkadang cukup fundamental sehingga sulit bagi pemilih partai yang satu untuk berpindah ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, perbedaan ideologi tersebut membuat sulitnya tercipta koalisi akibat perbedaan ideologi yang cukup tajam tersebut.
Sistem Partai Berkuasa adalah sistem kepartaian di mana di suatu negara terdapat sejumlah partai, tetapi ada sebuah partai yang selalu memenangkan pemilihan umum dari satu periode ke periode lain. Partai yang selalu menang tersebut menjadi dominan di antara partai-partai lainnya, dilihat dari sisi basis massa, dukungan pemerintah, maupun kemenangkan kursi mereka di setiap pemilihan umum. Contoh dari satu Sistem Partai Berkuasa ini adalah Malaysia, Indonesia di era Orde Baru, ataupun India. Di Malaysia, UMNO merupakan partai yang kerap memenangkan pemilu dari periode ke periode. Di Indonesia era Orde Baru, Golkar selalu memimpin suara di tiap pemilu 1971, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Di India, Partai Kongres adalah partai berkuasa yang di setiap pemilu mereka seringkali memenagkan kursi terbanyak untuk parlemen.
BAGIAN 8: Sejarah Sistem Kepartaian Indonesia Di Indonesia, sistem kepartaian mengalami sejumlah perbedaan jika dilihat secara kesejarahan. Perbedaan ini di antaranya diakibatkan oleh perbedaan tipikal sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, secara bergantian, sistem politik mengalami sejumlah perubahan dari Demokrasi Liberal tahun 1950 awal hingga 1955, Rezim Politik Otoritarian dari 1959 hingga 1965, Rezim Kediktatoran Militer dari 1966 hingga 1971, Rezim Otoritarian Kontempore dari 1971 hingga 1998 dan kembali menjadi Demokrasi Liberal dari 1998 hingga sekarang.
Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut sebagai bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, dilihat saja dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu.
Demokrasi Liberal Pertama Demokrasi Liberal Pertama di Indonesia ditandai dengan keluarnya Maklumat No.X Oktober 1945. Maklumat yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Hatta (wakil presiden RI saat itu) mempersilakan publik Indonesia untuk mendirikan partai-partai politik. Mulai saat itu, berdirilah beragam partai politik yang sebagian besar berbasiskan ideologi dan massa pemilih di Indonesia. Oleh sebab masih banyaknya peperangan (revolusi fisik berupa pemberontakan dan hendak kembalinya kekuasaan asing), pemilu belum kunjung dilaksanakan hingga tahun 1955.
Pemilu 1955 menandai “resminya” era sistem politik demokrasi liberal di Indonesia. Aneka partai politik diberi kebebasan untuk memperkuat organisasi, meluaskan basis massa, dan sejenisnya. Saat itu, sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia adalah Pluralisme Terpolarisasi. Cukup banyak partai politik yang ikut serta di dalam pemilu pertama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini. Namun, partai-partai yang memperoleh suara besar (4 partai) memiliki garis ideologi yang cukup berseberangan antara satu sama lain.
Pemilu 1971 diikuti lebih dari 27 partai politik. Komposisi hasil peroleh suara partai-partai politik pada pemilu tahun 1955 menunjukkan PNI (Partai Nasional Indonesia) meraih 22,32% suara dan mengantongi 57 kursi di parlemen. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) meraih 20,92% suara dan mengantongi 57% suara di parlemen. NU (Nahdlatul Ulama) meraih 18,41% suara dan 45% suara di parlemen. PKI (Partai Komunis Indonesia) meraih 16,36% suara dan meraih 39 kursi di parlemen. PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) mengantongi 2,9% suara dan meraih 8 kursi di parlemen. Parkindo (Partai Kristen Indonesia) mengantongi 2,6% suara dan meraih 8 kursi di parlemen. Partai Katolik mengantongi 2,0% suara dan meraih 6 kursi di parlemen. PSI (Partai Sosialis Indonesia) mengantongi 2,0% suara dan meraih 5 kursi di parlemen.
Sistem kepartaian Indonesia di era demokrasi liberal, bercorak Pluralisme Terpolarisasi. Masing-masing partai memiliki ideologi yang satu sama lain punya perbedaan tajam yang tercermin dalam perolehan suara 4 besar pemilu 1955. Kondisi ini memiliki kelemahannya sendiri yaitu sulitnya mencapai konsensus antar partai dalam melakukan kesepakatan di tingkat parlemen. Bukti sulitnya konsensus ini adalah perdebatan yang berlarut-larut di Dewan Konstituante untuk merumuskan UUD baru bagi Indonesia. Selain itu, di tingkat massa kerap terjadi persinggungan antar simpatisan partai. Situasi ini berujung pada lahirnya Demokrasi Terpimpin, suatu era sistem politik Otoritarian Kontemporer yang diawali tahun1959.
Rezim otoritarian (1971-1998) Di masa Demokrasi Terpimpin Sukarno, partai-partai besar yang masih legal adalah PNI, NU, dan PKI. Kendati demikian, di masa ini tidak ada Pemilihan Umum. Ketiga partai tersebut tetap bertahan oleh sebab menjadi sokoguru dukungan politik Sukarno bagi kebijakan-kebijakannya. Sukarno, saat itu, membangun sokoguru dukungan politik melalui 3 unsur mayoritas yang ada di Indonesia yaitu aliran Marxisme (PKI), Islam (NU), dan Nasionalis (PNI). Sukarno melihat ketiga aliran ini merupakan loyalis ditinjau dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memiliki basis massa yang besar.
Era sistem politik rezim Otoritarian Kontemporer , sesungguhnya diawali mulai 1971, ketika diadakan pemilu pertama setelah kekuasaan Kediktatoran Militer 1966. Dalam masa ini, partai-partai politik yang dahulu dilarang Sukarno pun kembali ikut serta mengorganisasikan diri, dan salah satunya Masyumi
Sistem kepartaian yang berkembang di era ini seolah serupa dengan yang terjadi di era Demokrasi Liberal. Namun, di era ini pemerintah melibatkan diri dalam politik dengan terbentuknya Golkar. Beberapa partai seperti PSI dan PKI tidak tampak ikut serta, demikian pula Masyumi, yang baru diperkenankan ikut serta setelah berganti nama menjadi Parmusi (Partai Muslimin Indonesia). Hasil perolehan suara pun memperlihatkan Golkar menjadi pemenang (suara 34.348.673 atau 62,82%) sehingga memperoleh 236 kursi parlemen. Saingan terdekatnya adalah NU (10.213.650 atau 18,68%) dan hanya mengantungi 58 kursi di parlemen.
Hasil tersebut menunjukkan mulai berlakunya sistem kepartaian Satu Partai Berkuasa. Bagaimana tidak, dengan total 360 kursi yang tersedia di dewan perwakilan rakyat, Golkar meraih 236 kursi sehingga menguasai 62,82% suara di parlemen. Ini lebih dari cukup untuk meloloskan aneka rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh partai politik. Undang-undang yang berhasil diloloskan, salah satunya adalah sehubungan dengan pemfusian (penggabungan) partai-partai politik ke dalam kedekatan garis ideologi tahun 1973. Ke-9 partai non Golkar dikelompokkan ke dalam 2 partai baru: Partai Persatuan Pembangunan (terdiri atas partai-partai berasaskan Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti) serta Partai Demokrasi Indonesia (terdiri atas partai-partai berasaskan nasionalisme dan agama non Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba). Sehingga pemilu selanjutnya (1977) praktis hanya diikuti oleh 3 partai yaitu Golkar, PPP, dan PDI.
Pemfusian partai-partai politik tahun 1973 ternyata tidak secara otomatis menaikkan suara Golkar. Tahun 1977 menunjukkan peroleh suara Golkar turun 0,69% ketimbang pemilu sebelumnya, termasuk penurunan jumlah kursi dari 236 menjadi hanya 232. Meskipun demikian, Golkar tetap merupakan mayoritas dan dominan dalam pengambilan keputusan di tingkat parlemen. Trend yang muncul adalah, terjadinya kenaikan suara partai-partai berasaskan Islam yang tergabung di dalam PPP. Partai ini (yang merupakan gabungan NU, Parmusi, PSII, dan Perti) mengalami kenaikan 2,17% suara ketimbang pemilu 1971. Kursi yang diperoleh PPP adalah 99. Trend kebalikannya terjadi di PDI, di mana perolehan suara menurun 1,48% sehingga hanya mendapat 29 kursi parlemen. Jika pun PPP dan PDI berkoalisi, maka suara total keduanya hanya 128 kursi. Ini tidaklah cukup untuk menentang suara Golkar yang menguasai 62,11% di tingkat parlemen.
Kecenderungan sistem kepartaian Satu Partai Berkuasa pun tetap terjadi di Pemilu 1982 sebagai berikut: Golkar memenangkan 64,34% suara pemilu 1982, meraih 242 dari 364 kursi yang diperebutkan sehingga menguasai 66,48% suara di parlemen. Perolehan suara Golkar mengalami kenaikan 2,23% dari pemilu 1977. Sementara itu, PPP dan PDI mengalami penurunan jumlah suara ketimbang pemilu sebelumnya. PPP turun 1,51% dan memperoleh 94 kursi parlemen (25,82% suara di parlemen) sementara PDI turun 0.72 sehingga hanya memperoleh 24 kursi (6,60% suara di parlemen). Kondisi yang sama, di mana sistem Satu Partai Berkuasa juga terjadi di pemilu 1987. Golkar kembali memenangkan pemilu dengan jumlah suara cukup signifikan
Hasil pemilu 1992 tetap memposisikan Golkar sebagai pemenang pemilu. Namun, suaranya menurun 5,06% ketimbang pemilu sebelumnya. Dari total 400 kursi yang diperebutkan di parlemen, Golkar memperoleh 282 kursi atau 70,50%. Sementara itu, dua partai lain seperti PPP dan PDI justru mengalami kenaikan jumlah suara. PPP mengalami kenaikan 1,04% suara sehingga memperoleh 62 kursi di parlemen, sementara PDI memperoleh 56 kursi. PDI mulai mendekati PPP dalam rata-rata perolehan kursi di parlemen (kurang 6 kursi saja dari PPP). Kenaikan suara PDI ditengarai bergabungnya Megawati Sukarnoputri, putri mantan presiden Sukarno, selaku pimpinan partai. Sejumlah emosi dan kekecewaan atas pemerintahan Orde Baru mulai diarahkan pada upaya pendukungan masyarakat atas partai ini.
Pemilu 1997, Golkar masih memenangkan suara mayoritas, dengan menguasai 76,48% kursi di parlemen. Mulai dekatnya jarak antara presiden Suharto dengan kelompok Islam menimbulkan sejumlah kepercayaan publik pemilih PPP, sehingga peroleh suara partai ini meningkat 5,43%. PPP memperoleh 89 kursi di parlemen atau 20,94% persentase suara di parlemen. Perolehan suara PDI menunjukkan penurunan yang cukup tajam yaitu 11,84% ketimbang pemilu sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah, intimidasi yang dilakukan pemerintah atas kepemimpinan PDI Megawati Sukarnoputri berikut pendukungnya. Seperti diketahui, saat itu PDI mengalami dualisme kepemimpinan, satu PDI versi Suryadi/Fatimah Ahmad, dan PDI versi Megawati Sukarnoputri. Perseteruan internal di dalam PDI ini justru merugikan partai secara keseluruhan. Perseteruan pun tidak hanya melibatkan pihak internal melainkan juga pihak luar yang didukung oleh pemerintah saat itu. Untuk selanjutnya, PDI versi Megawati Sukarnoputri ini mendeklarasikan berdirinya PDI Perjuangan. Pemilu 1997 ini merupakan pemilu terakhir dalam pola sistem kepartaian Satu Partai Berkuasa. Sistem yang berlaku di bawah sistem politik Rezim Otoritarian Kontemporer ini berakhir, dan berubah pada pemilu 1999. Pemilu 1999 merupakan era sistem politik baru di Indonesia : Demokrasi Liberal.
Demokrasi Liberal 2/Reformasi (1998 - ) Era Demokrasi Liberal 2 diawali pengunduran diri Presiden Suharto Tahun 1998. Setelah pengunduran dirinya, jabatan presiden Republik Indonesia berada di tangan B.J. Habibie. Meskipun banyak dipandang sebagai “anak asuh” Suharto, dalam paradigma politik dan demokrasi, Habibie jauh berbeda dengan pendahulunya. Di masa Habibie, era demokrasi pun sungguh-sungguh dimulai. Beberapa keputusan populer dilakukan, diantaranya pembebasan tahanan politik, perizinan pendirian partai-partai politik baru, dan referendum bagi rakyat Timor Timur (berujung pada pilihan merdeka Timor Timur atas Republik Indonesia). Habibie menyetujui pemilu yang dipercepat, yang dijadualkan berlangsung tahun 1999. Masa yang disebut sebagai “euphoria” demokrasi ini benar-benar mewujud di dalam kenyataan: 48 partai politik ikut serta di dalam pemilu dari total 148 yang terdaftar.
Hasil pemilu 1999 menunjukkan pola sistem kepartaian yang berubah dari Satu Partai Berkuasa menjadi Pluralisme Moderat. Partai-partai 10 besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB, PK, PKP, PNU, dan PDKB memiliki jarak ideologi yang cukup berdekatan. Misalnya, antara Golkar, PDI Perjuangan, PKP, dan PDKB . Kemudian, antara PPP, PKB, PAN, PBB, PK, PNU, yang sesungguhnya partai- partai politik berbasiskan Islam
Persentase suara masing-masing partai di parlemen hasil pemilu 1999. PDI Perjuangan, selaku pemenang pemilu 1999, menguasai 33,33% suara di tingkat parlemen. Golkar yang peringkat 2 menguasai 25,97% suara. PPP, partai berbasis Islam menguasai 12,77%. PKB, partai berbasis kelompok tradisional Islam menguasai 11,03%. PAN, partai yang berbasiskan modernis Islam menguasai 7,58% suara. PBB, partai yang berbasiskas Islam modernis dan formalisme menguasai 2,81% suara. Partai Keadilan, partai Islam modernis baru dan memiliki tipikal kelompok Ikhwanul Muslimin memperoleh suara 1,30%. PKP, partai para fungsionaris militer nasionalis memperoleh 1,30%. PNU (partai ”pecahan” dari PKB) serta PDKB (partai berbasis agama Kristen Protestan) memperoleh suara 0,65%.
Pemilu 2004 menandai lahirnya pemilihan langsung Presiden oleh rakyat, memperebutkan 550 kursi di parlemen. Golkar keluar sebagai pemenang dengan mengantungi perolehan 24.461.104 suara atau 21,62% total suara pemilih. Hasil ini membuat Golkar menguasai 23,27% suara di parlemen. PDI Perjuangan menguasai 19,82% suara parlemen, PPP menguasai 10,55% suara parlemen, Partai Demokrat menguasai 10% kursi parlemen, PAN menguasai 9,64% suara parlemen, PKB menguasai 52% suara parlemen, PKS (nama baru Partai Keadilan) menguasai 8,18% suara parlemen, PBR menguasai 2,55% suara parlemen.
Pemilu 2009 : Demokrat 20,85%, Golkar 14,45%, PDIP 14,03%, PKS, 7,88%, PAN 6,01%, PPP 5,32%, PKB 4,94%, Gerindra 4,46%, Hanura 3,77% dan PBB 1,79% (Perolehan 10 Besar Partai Pemenang)
Pemilu 2014 : Partai Nasdem (6,72%), PKB (9,04%), PKS (6,79%), PDIP (18,95%), Golkar (14,75%), Gerindra (11,81%), Demokrat (10,19%), PAN (7,59%), PPP (6,53%) Hanura (5,26%).
BAGIAN 9: Badan Legislatif Indonesia Badan legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang- undang oleh badan eksekutif di mana para anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
STRUKTUR LEGISLATIF Struktur-struktur politik yang termasuk ke dalam Legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain badan legislatif
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Anggota MPR tidak dipilih secara satu persatu secara langsung karena anggota MPR adalah kolektivitas dari seluruh anggota DPR-RI ditambah seluruh anggota DPD. Hanya anggota DPR-RI dan DPD saja yang dipilih rakyat secara langsung. MPR merupakan struktur legislatif yang cuma berkedudukan di tingkat pusat. MPR bersidang sedikitnya 5 (lima) tahun sekali dan setiap keputusannya diambil dengan suara terbanyak. Dalam perspektif historis, cikal bakal MPR kini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang beroperasi tahun 1945 hingga 1949
 Tugas dan wewenang MPR digariskan oleh Pasal 2 UUD 1945 yang meliputi tiga hal yaitu: (1) Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar; (2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden; dan (3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-undang Dasar.
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat (seterusnya disingkat DPR) adalah suatu struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-undang. Dalam membentuk undang-undang tersebut, DPR harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden.
 Anggota DPR seluruhnya dipilih lewat pemilihan umum dan setiap calonnya berasal dari partai-partai politik. Secara substansial, struktur dan fungsi DPRD I serta DPRD II adalah sama dengan DPR pusat. Hanya saja, lingkup kewenangan DPRD I adalah di tingkat Provinsi sementara DPRD II di tingkat Kabupaten atau Kota.
DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang- undang bersama dengan Presiden. Fungsi anggaran adalah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden. Fungsi pengawasan adalah mengawasi jalannya pemberlakuan suatu undang-undang oleh DPR berikut aktivitas yang dijalankan Presiden.
 Untuk melaksakan fungsi-fungsinya, DPR memiliki serangkaian hak. Hak-hak tersebut dibedakan menjadi Hak DPR selaku Lembaga dan Hak DPR selaku Perseorangan. Hak DPR selaku Lembaga meliputi: (1) hak interpelasi; (2) hak angket; (3) hak menyatakan pendapat; (4) hak mengajukan pertanyaan; (5) hak Amandemen (6) hak/Mosi tidak percaya
 Anggota DPR juga punya kewajiban yang harus ia penuhi selama masa jabatannya (5 tahun). Kewajiban- kewajiban tersebut adalah: (1) Mengamalkan Pancasila; (2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; (3) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; (4) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; (5) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
(6) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; (7) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; (8) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; (9) Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan (10) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR membentuk Alat Kelengkapan DPR yang terdiri atas: (1) Pimpinan DPR; (2) Badan Musyawarah; (3) Komisi; (4) Badan Legislasi; (5) Panitia Anggaran; (6) Badan Urusan Rumah Tangga; (7) Badan Kerja Sama Antar- Parlemen; (8) Badan Kehormatan; dan (9) Panitia Khusus.
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) adalah struktur legislatif yang relatif baru dalam sistem politik Indonesia. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, dan jumlah anggota DPD di setiap provinsi adalah sama. Namun, Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa jumlah total anggota DPD ini tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya satu kali dalam setahun.
Fungsi DPD adalah mengajukan rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain mengajukan rancangan undang-undang dalam konteks yang telah disebut, DPD juga ikut serta dalam membahas rancangan undang-undang yang mereka ajukan ke DPR. Juga, DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang- undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI Pada prinsipnya, posisi DPRD Provinsi sama dengan DPR, tetapi diarahkan ke pembuatan perundang-undangan di tingkat Provinsi. Eksekutif mitra kerjanya adalah Gubernur. Fungsi DPRD Provinsi adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Tugas dan wewenang DPRD Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama; 2. Menetapkan APBD bersama dengan gubernur; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; 5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan 6. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten atau Kota dilakukan melalui Keputusan Gubernur. Jumlah anggota DPRD Kabupaten atau Kota sekurang- kurangnya adalah 20 dan sebanyak-banyaknya 45 orang. Setiap anggota DPRD Kabupaten atau Kota harus berdomisili di Kabupaten atau Kota tersebut. Untuk hak, kewajiban, dan kewenangan lainnya adalah mirip dengan DPRD Provinsi. Hanya saja, diterapkan di lingkup Kabupaten atau Kota dengan mitra kerjanya yaitu Bupati atau Walikota.
BAGIAN 11: Badan eksekutif Indonesia  Badan eksekutif di Indonesia terdiri atas governing bodies dan support bodies. Eksekutif adalah struktur politik yang melaksanakan substansi undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Governing Bodies adalah struktur politik yang menjalankan fungsi pemerintahan harian negara secara langsung. Sementara itu Support Bodies, berada di bawah lembaga Presiden, dan menjalankan fungsi dukungan terhadap Governing Bodies.
 Governing Bodies terdiri atas Presiden/Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara, dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, Support Bodies terdiri atas elemen militer (Tentara Nasional Indonesia) yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta lembaga Kepolisian Negara. Support Bodies tidak melakukan fungsi pemerintahan.
Presiden dan Wakil Presiden  Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, membatasi masa jabatan presiden/wakil presiden selama 2 periode. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berdasarkan konstitusi. Dalam melakukan tugas tersebut, presiden dibantu wakil presiden. Presiden juga berhak mengajukan rancangan Undang- undang kepada DPR. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.
Fungsi Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan  Memegang kekuasaan pemerintahan  Mengajukan rancangan UU kepada DPR  Menetapkan PP dan PERPU  Mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri  Mengajukan RUU APBN  Menetapkan Hakim agung, meresmikan keangggotaan BPK, Mengangkat dan memberhentikan anggota KY
Fungsi Presiden Sebagai Kepala Negara  Memegang Kekuasaan tertinggi atas AD,AL dan AU  Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR  Menyatakan keadaan bahaya  Memberi Grasi, rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan MA  Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR  Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU
Kementrian Republik Indonesia Menteri adalah pembantu presiden. Ia diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk suatu tugas tertentu. Kementrian di Indonesia dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Kementerian Koordinator, Kementrian Departemen, dan Kementrian Negara. Kementrian Koordinator bertugas membantu presiden dalam suatu bidang tugas. Di Indonesia, menteri koordinator terdiri atas 3 bagian, yaitu: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator bidang Perekonomian; Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.
Kementrian Republik Indonesia Menteri Negara bertugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi terhadap kebijakan seputar bidang yang diembannya. Menteri Negara RI terdiri atas 10 bidang strategis yang harus dipimpin seorang menteri negara. Ke-10 bidang tersebut adalah: Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
Kementrian Republik Indonesia Menteri Departemen, adalah para menteri yang diangkat presiden dan mengatur bidang kerja spesifik. Menteri Departemen mengepalai satu departemen. Di Indonesia kini dikenal ada 21 Kementerian yang dipimpin seorang menteri. Sesuai UU No 39/2008 dan Perpres No.47/2009 yang dikeluarkan pada 3 November 2009, penyebutan "Departemen" diubah menjadi "Kementerian."
Kementrian Republik Indonesia Sekretaris Negara Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Hukum dan HAM Keuangan Energi dan Sumber Daya Mineral Perindustrian Perdagangan Pertanian Kehutanan Perhubungan Kelautan dan Perikanan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerjaan Umum Kesehatan Pendidikan dan Kebudayaan Sosial Agama Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Komunikasi dan Infomatika
Lembaga Setingkat Menteri Lembaga Setingkat Menteri adalah lembaga- lembaga yang secara hukum berada di bawah Presiden. Namun, lembaga ini memiliki karakteristik tugas khas yang membutuhkan tata cara pengurusan tersendiri. Di Indonesia, lembaga setingkat menteri terdiri atas: -Sekretaris Kabinet -Kejaksaan Agung -Tentara Nasional Republik Indonesia -Kepolisian Negara Republik Indonesia
LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) LPND mirip dengan kementrian departemen, akan tetapi lebih sempit wilayah yang dibidangi dan biasanya dikepalai oleh seorang Kepala. LPND yang dikenal di Indonesia adalah : Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Intelijen Negara Badan Kepegawaian Negara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Badan Metereologi dan Geofisika Badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Badan Pengawas Tenaga Nuklir
LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pertanahan Nasional Badan Pusat Statistik Badan Standarisasi Nasional Badan Tenaga Atom Nasional Badan Urusan Logistik Lembaga Administrasi Negara Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
BAGIAN 12: Badan Yudikatif Indonesia Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung – sesuai Pasal 24A UUD 1945 – memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang
 Fungsi Peradilan. Pertama, membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Kedua, memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI. Ketiga, memegang hak uji materiil, yaitu menguji ataupun menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Fungsi Mahkamah Agung
 Fungsi Pengawasan. Pertama, Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Kedua, Mahkamah Agung adalah pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Ketiga, Mahkamah Agung adalah pengawas Penasehat Hukum (Advokat) dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, sesuai Pasal 36 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
Fungsi Mengatur. Dalam fungsi ini, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang- undang tentang Mahkamah Agung. Fungsi Nasehat. Pertama, Mahkamah Agung memberikan nasehat ataupun pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Kedua, Mahkamah Agung memberi nasehat kepada Presiden sebagai kepala Negara, dalam rangka pemberian/penolakan Grasi dan Rehabilitasi.
Fungsi Administratif. Pertama, mengatur badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 1999. Kedua, mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.
Mahkamah Agung memiliki pimpinan-pimpinan yang masing- masing memegang tugas tertentu. Daftar tugas pimpinan tersebut tergambar melalui jabatan yang diembannya yaitu: (1) Ketua; (2) wakil ketua bidang yudisial; (3) wakil ketua bidang non yudisial; (4) ketua muda urusan lingkungan peradilan militer/TNI; (5) ketua muda urusan lingkungan peradilan tata usaha negara; (6) ketua muda pidana mahkamah agung RI; (7) ketua muda pembinaan mahkamah agung RI; (8) ketua muda perdata niaga mahkamah agung RI; (9) ketua muda pidana khusus mahkamah agung RI, dan; (10) ketua muda perdata mahkamah agung RI. Selain para pimpinan, kini Mahkamah Agung memiliki 37 orang Hakim Agung sementara menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Mahkamah Agung diperkenankan untuk memiliki Hakim Agung sebanyak- banyaknya enam puluh (60) orang.
Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (sifatnya final) atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Atau, seputar Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan jabatannya. Mahkamah Konstitusi hanya dapat memproses permintaan DPR untuk memecat Presiden dan atau Wakil Presiden jika terdapat dukungan sekurang- kuranya dua per tiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR.
Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari 9 orang tersebut, 1 orang menjabat Ketua sekaligus anggota, dan 1 orang menjabat wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masing-masing menjabat selama 3 tahun. Selama menjabat sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, para hakim tidak diperkenankan merangkap profesi sebagai pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha, advokat, ataupun pegawai negeri. Hakim Konstitusi diajukan 3 oleh Mahkamah Agung, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden. Seorang hakim konstitusi menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi.
Komisi Yudisial Komisi Yudisial tidak memiliki kekuasaan yudikatif. Kendati Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi komisi ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman, dalam arti menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara. Komisi Yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan personalia hakim berupa pengajuan calon hakim agung kepada DPR sehubungan dengan pengangkatan hakim agung.
Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja dengan cara: (1) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; (2) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (3) menetapkan calon Hakim Agung, dan; (4) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pada pihak lain, Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat juga mengajukan calon Hakim Agung, tetapi harus melalui Komisi Yudisial.
Dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung, Komisi Yudisial dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sebelum mengangkat, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Seorang anggota Komisi Yudisial yang terpilih, bertugas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Selama melaksanakan tugasnya, anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai pejabat negara lain, hakim, advokat, notaris/PPAT, pengusaha/pengurus/karyawan BUMN atau BUMS, pegawai negeri, ataupun pengurus partai politik.
firyalakbar@yahoo.co.id  firyalakbar89@gmail.co m  firyalakbar@umgo.ac.id

More Related Content

PPT
PARPOL DAN PEMILU.ppt
byzulamirulhaq1
 
PPTX
Ideologi ideologi politik
bydinnianggra
 
PPT
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
byPancasakti University of Tegal, Departement Govermental Studies
 
PPTX
Teori dan filsafat politik pemerintahan
byBKPP kabupaten Bandung
 
PPTX
Bab 4 civil society
bymuliajayaabadi
 
PPTX
Politik dan Strategi Nasional
byGian Angelo
 
PPTX
Sistem perwakilan
byUniversity of Andalas
 
PPTX
Sistem Politik Indonesia
byParanody
 
PARPOL DAN PEMILU.ppt
byzulamirulhaq1
 
Ideologi ideologi politik
bydinnianggra
 
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
byPancasakti University of Tegal, Departement Govermental Studies
 
Teori dan filsafat politik pemerintahan
byBKPP kabupaten Bandung
 
Bab 4 civil society
bymuliajayaabadi
 
Politik dan Strategi Nasional
byGian Angelo
 
Sistem perwakilan
byUniversity of Andalas
 
Sistem Politik Indonesia
byParanody
 

What's hot

DOC
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
byIan Setiawan
 
PPTX
Prinsip Administrasi Publik
by93220872
 
PPTX
Etika Administrasi Publik
bySiti Sahati
 
PPT
Sistem & sistem politik menurut david easton
bydinnianggra
 
PDF
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
byNational Resilience Institute of Republic Indonesia
 
PPTX
Pengantar ilmu politik
bynona aliya
 
PPT
Materi Kebijakan publik
bySteelyana Indriasari
 
PPTX
Birokrasi dan Kajian Politik
byMuh Firyal Akbar
 
PPT
Hubungan adm dengan ilmu lain
byHarles Janang
 
PPTX
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
byElection Commision
 
DOCX
Etika Pemerintahan
byAdhi Panjie Gumilang
 
PPTX
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
byRutiana Dwi Wahyunengseh
 
PPT
Sistem Administrasi Negara RI
bySiti Sahati
 
PPTX
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
byFitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
PDF
Sistem Administrasi Negara RI
byTri Widodo W. UTOMO
 
PPT
Teori struktural fungsional
byNovri To Day
 
PPTX
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
bySiti Sahati
 
PPT
3 proses perumusan kebijakan
byMuh Firyal Akbar
 
PPT
Organisasi Pemerintahan
byTri Widodo W. UTOMO
 
PPSX
Paradigma Sosiologi
byBadan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
byIan Setiawan
 
Prinsip Administrasi Publik
by93220872
 
Etika Administrasi Publik
bySiti Sahati
 
Sistem & sistem politik menurut david easton
bydinnianggra
 
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
byNational Resilience Institute of Republic Indonesia
 
Pengantar ilmu politik
bynona aliya
 
Materi Kebijakan publik
bySteelyana Indriasari
 
Birokrasi dan Kajian Politik
byMuh Firyal Akbar
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
byHarles Janang
 
Meningkatkan partisipasi politik rakyat
byElection Commision
 
Etika Pemerintahan
byAdhi Panjie Gumilang
 
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
byRutiana Dwi Wahyunengseh
 
Sistem Administrasi Negara RI
bySiti Sahati
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
byFitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Sistem Administrasi Negara RI
byTri Widodo W. UTOMO
 
Teori struktural fungsional
byNovri To Day
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
bySiti Sahati
 
3 proses perumusan kebijakan
byMuh Firyal Akbar
 
Organisasi Pemerintahan
byTri Widodo W. UTOMO
 
Paradigma Sosiologi
byBadan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
 

Similar to Sistim Sosial Politik

PPT
Sistem politik
byKhaerun Nisa
 
PPT
Kmo
byYusufnadilArasid
 
PPT
Sistem Politik Indonesia
byMuhamad Yogi
 
DOCX
Sistem politik
byRizky Pristiani Stiyaning Arti
 
PPT
Tm 02 sistem politik indonesia
byBagus Aji
 
PDF
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
byZainal Muttaqin
 
DOCX
Makalah sistem politik Angela sonbay.docx
byjorgelorenzopara
 
PPT
5. macam sistem politik
bydinnianggra
 
PPT
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
bydinnianggra
 
PPTX
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
byAinun Nida
 
PPTX
PKN Kd. 6.1
byAndi Widya
 
PPT
Bab vi-sistem-politik-di-ind
bydinnianggra
 
PPT
Sistem politik 50
byArin Sfaaez
 
PPT
Sistem politik indonesia
byBayu Rizky Aditya
 
PPT
Kd 6 presentasi 1
byaguswibowo24
 
PPTX
Konsep-Dasar-Sistem-Politik dan Praktiknya.pptx
byssuserd7fcbd1
 
PPTX
Presentasi bab sistem politik
byMaeko Kaoin
 
PPT
ciri khas Politik dan agama di Indonesia.ppt
byssusere48dd81
 
PPS
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...
byRaja Matridi Aeksalo
 
PPTX
Sistem politik
byEva Andini
 
Sistem politik
byKhaerun Nisa
 
Kmo
byYusufnadilArasid
 
Sistem Politik Indonesia
byMuhamad Yogi
 
Sistem politik
byRizky Pristiani Stiyaning Arti
 
Tm 02 sistem politik indonesia
byBagus Aji
 
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013
byZainal Muttaqin
 
Makalah sistem politik Angela sonbay.docx
byjorgelorenzopara
 
5. macam sistem politik
bydinnianggra
 
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
bydinnianggra
 
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
byAinun Nida
 
PKN Kd. 6.1
byAndi Widya
 
Bab vi-sistem-politik-di-ind
bydinnianggra
 
Sistem politik 50
byArin Sfaaez
 
Sistem politik indonesia
byBayu Rizky Aditya
 
Kd 6 presentasi 1
byaguswibowo24
 
Konsep-Dasar-Sistem-Politik dan Praktiknya.pptx
byssuserd7fcbd1
 
Presentasi bab sistem politik
byMaeko Kaoin
 
ciri khas Politik dan agama di Indonesia.ppt
byssusere48dd81
 
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...
byRaja Matridi Aeksalo
 
Sistem politik
byEva Andini
 

Recently uploaded

PPTX
Tugas Akhir Pengantar Ilmu Filsafat Kelas A Kelompok 3
byireneavianti
 
PPTX
Prinsip Investigasi Internal yang etis dan efektif _Training "INVESTIGASI PEN...
byKanaidi ken
 
PPTX
Tahapan dan Teknik Investigasi Penyuapan _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
PPTX
SESI3_Inovasi dan supervisi (ISU) UIN RIL.pptx
byarerosierose98
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 8
byModul Guruku
 
PPTX
KELOPOK 3. PENELITIAN EX POST FACTO.pptx
byssuserb9e40d1
 
PDF
Perbedaan Teori Kepribadian Raymond B. Cattell, Hans Jürgen Eysenck, dan Robe...
byknyrhmm
 
PDF
Sub CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) Ulumul Quran.pdf
bySyarifatul Marwiyah
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 7 [modulguruk...
byModul Guruku
 
PPTX
PEWARNAAN PETA DAN PEWARNAAN GARIS_KELOMPOK 9.pptx
byanandadelak25
 
PPTX
Prolanis dm ht Nefropati-Diabetik-ppt.pptx
byNurmalita Caesarlia
 
PDF
Penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP).pdf
byMukhamad Fathoni
 
PPTX
PPT Partikel Elementer Kelompommmmmmmmmmk 4.pptx
byMujibulRijal
 
PDF
Etika Komunikasi antara Dosen dan Mahasiswa
byRangga Wijaya
 
PPTX
SIP posyandu. dan cara pengisian buku 7 sip
byIkarHermawati1
 
PDF
Konsep Pembelajaran Informatika Bermutu.pdf
byMukhamad Fathoni
 
PDF
SIAP TEMPUR TKA BAHASA INDONESIA SMP/MTS
bylaxim2019
 
PDF
Ngobrol Menjadi Memerintah AI, Materi Prompting Untuk GURU
byYatno Sudar
 
PDF
A203157_Tugasan Audit Keselamatan Jalan Raya.pdf
bya203157
 
DOCX
2025-New CV-Syamsir_Abduh(Indonesia Version).docx
bySyamsirAbduh2
 
Tugas Akhir Pengantar Ilmu Filsafat Kelas A Kelompok 3
byireneavianti
 
Prinsip Investigasi Internal yang etis dan efektif _Training "INVESTIGASI PEN...
byKanaidi ken
 
Tahapan dan Teknik Investigasi Penyuapan _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
SESI3_Inovasi dan supervisi (ISU) UIN RIL.pptx
byarerosierose98
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 8
byModul Guruku
 
KELOPOK 3. PENELITIAN EX POST FACTO.pptx
byssuserb9e40d1
 
Perbedaan Teori Kepribadian Raymond B. Cattell, Hans Jürgen Eysenck, dan Robe...
byknyrhmm
 
Sub CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) Ulumul Quran.pdf
bySyarifatul Marwiyah
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 7 [modulguruk...
byModul Guruku
 
PEWARNAAN PETA DAN PEWARNAAN GARIS_KELOMPOK 9.pptx
byanandadelak25
 
Prolanis dm ht Nefropati-Diabetik-ppt.pptx
byNurmalita Caesarlia
 
Penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP).pdf
byMukhamad Fathoni
 
PPT Partikel Elementer Kelompommmmmmmmmmk 4.pptx
byMujibulRijal
 
Etika Komunikasi antara Dosen dan Mahasiswa
byRangga Wijaya
 
SIP posyandu. dan cara pengisian buku 7 sip
byIkarHermawati1
 
Konsep Pembelajaran Informatika Bermutu.pdf
byMukhamad Fathoni
 
SIAP TEMPUR TKA BAHASA INDONESIA SMP/MTS
bylaxim2019
 
Ngobrol Menjadi Memerintah AI, Materi Prompting Untuk GURU
byYatno Sudar
 
A203157_Tugasan Audit Keselamatan Jalan Raya.pdf
bya203157
 
2025-New CV-Syamsir_Abduh(Indonesia Version).docx
bySyamsirAbduh2
 

Sistim Sosial Politik

  • 1.
    SISTEM SOSIAL POLITIK Oleh :Muh. Firyal Akbar, S.IP,M.Si
  • 2.
    Profil  Nama :Muh. Firyal Akbar, S.IP.,M.Si  TTL : Pare-Pare 31 Agustus 1989  HP/Email : 085256265478/firyalakbar@umgo.ac.id  Pekerjaan : Dosen Pengajar Bid. Administrasi UMGo  Riwayat Pendidikan : 1. S1 Politik Pemerintahan Universitas Hasanuddin 2. S2 Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin 3. S3 Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (On Going) Jabatan Akademik : - Kepala Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah LPPM UMGo Jabatan Non-Akademik : - Koordinator Relawan Jurnal Indonesia (RJI) Gorontalo - Wakil Koordinator Konsorsium PTM Kawasan Timur Indonesia
  • 3.
    DESKRIPSI MATA KULIAH MataKuliah ini memberikan penjelasan mengenai konsep sistem politik, serta perkembangan politik di Indonesia.  Melalui Mata Kuliah Sistem Sosial Politik ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dinamika tentang konsep sistem sosial politik serta perkembangannya.
  • 4.
    BAGIAN 1: PengantarSistem Politik Indonesia Sistem: Secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari sub-sub sitem yang berhubungan satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dibedakan menjadi dua Sistem Terbuka (dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang berada di luar sistem), sistem tertutup (tidak dapat dipengaruhi oleh unsur atau elemen lain)
  • 5.
    Definisi Politik Roger F.Soltau : Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; serta hubungan antar Negara dan warga Negaranya serta dengan Negara lain. Mirriam Budiardjo : Ilmu Politik merupakan ilmu yang berhubungan dengan Negara, oleh karena itu perlu mengetahui lebih dalam mengenai konsep Negara. Ilmu Politik : Sebagai ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam suatu Negara. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.
  • 6.
    Definisi Sistem PolitikMenurutPara Pakar David Easton : Sistem politik adalah alokasi nilai-nilai, dimana pengalokasian dari nilai-nilai tersebut bersifat paksaan, atau dengan kewenangan, dan hal tersebut kemudian mengikat masyarakat secara keseluruhan. Robert A. Dahl : Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang saling melibatkan---sampai pada tingkat yang berarti— kontrol,pengaruh, kekuasaan ataupun wewenang Gabriel A Almond : Sistem Politik adalah sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka dimana menyelenggarakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi, dengan memakai jabatan, atau ancaman dari jabatan, sedikit banyak sah menggunakan paksaan fisik.
  • 7.
    Berdasarkan beberapa definisitersebut dapat ditarik 3 kesimpulan 1. Sistem Interaksi 2. Pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat (Power,Enlightentment,Wealth,Health,Skill, Affection,Rectitude,Safety,and Freedom) 3. Paksaan fisik yang bersifat sah/legal.
  • 8.
    CIRI-CIRI SISTEM POLITIK (Gabriel Almond) 1.Semua sistem politik pasti mempunyai struktur politik 2. Semua sistem politik menjalankan fungsinya yang sama walaupun ferkwensinya berbeda 3. Semua sistem politik memiliki tingkat perbandingan dan kekhususan fungsi 4. Semua sistem politik merupakan perpaduan sistem (campuran)
  • 9.
    BAGIAN 2: StrukturSistem Politik  Struktur Politik : Alokasi Nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan  Almond dan Powell Jr : Struktur politik dapat dibedakan kedalam sistem, proses, dan aspek2 kebijakan.  Almond dan colleman : Membedakan struktur politik atas infrastruktur dan supratsruktur
  • 10.
    Struktur Politik Formal Pemerintahan dan Birokrasi : Dalam sistem politik dan birokrasi merupakan struktur politik penting karena menyangkut pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan.  Lembaga Parlemen : Mengesahkan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.  Lembaga Peradilan : Memiliki peran yang sangat krusial dikarenakan mempunyai kewenangan dalam mengatasi banyak persoalan yang melibatkan lembaga- lembaga Negara
  • 11.
    Struktur Politik Informal Partai Politik : Melaksanakan Empat Fungsi yakni Sarana Komunikasi Politik, Sosialisasi Politik, Rekruitmen Politik dan Sarana Pengatur Konflik  Struktur Politik Informal di Luar Parpol : Seperti Media massa, kelompok berbasis Agama, LSM
  • 12.
    BAGIAN 3: FungsiSistem Politik Fungsi sistem politik dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan Struktur dan Fungsi adalah hal yang saling terkait, saling mengisi dalam memaksimalkan tercapainya tujuan Fungsi dapat dilihat dari adanya aktifitas yang dilakukan oleh para elit ataupun aktor politik
  • 13.
    David Easton &Gabriel Almond Membagi dua Fungsi sistim Politik, yakni : 1. Fungsi Input (Tuntutan dan Dukungan) 2. Fungsi Output (Keputusan dan Tindakan)
  • 14.
    Fungsi Input (Tuntutan) Fungsi input dibedakan menjadi dua yakni : Input dukungan dan Input Tuntutan  Input Tuntutan : Berasal dari tuntutan pribadi-pribadi yang bersumber dari keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuntutan akan kekayaan diperoleh dari sistem ekonomi, tuntutan akan kekuasaan diperoleh dari jenjang pendidikan, pergaulan atau bahkan organisasi.  Jika tuntutan tersebut kemudian diusahakan terwujud melalui suatu wadah/organisasi maka tuntutan itu akan menjadi sebuah input bagi sistem politik
  • 15.
    Fungsi Input Dukungan Input dukungan diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sistem politik  Input dukungan dapat berupa energi positif, dalam bentuk pandangan- pandangan, sikap dan tindakan nyata maupun tidak nyata yang akan mengarah pada pencapaian suatu tujuan.  diperlukan komunitas politik, rejim, wilayah kekuasaan dan aturan-aturan yang mengikat dalam rang terwujudnya sistem politik yang baik
  • 16.
    Fungsi Output (Keputusan) Output : Hasil Kerja Sistem Politik yang berasal dari tuntutan dan dukungan masyarakat  Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai dengan tuntutan atau dukungan yang masuk.
  • 17.
    Fungsi Output (Tindakan) Tindakan maupun Implementasi adalah bentuk konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat  Bentuk keputusan dimanifestasikan kedalam program, kebijakan, maupun produk-produk peraturan perundang-undangan
  • 18.
    Beberapa Klasifikasi FungsiInput Sistem Politik (1) (Gabriel A Almond)  Sosialisasi Politik Diartikan sebagai proses, yang dilalui sesorang dalam menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena yang berlaku pada masyarakat tempat ia berada.  Agen-agen Sosialisasi Politik Antara lain : Keluarga, Kelompok bermain atau bergaul. Sekolah, Pekerjaan, Media Massa dan Kontak-kontak politik secara langsung
  • 19.
    Lanjutan  Tujuan SosialisasiPolitik 1. Dimensi Psikologis Sosialisasi politik yang terarah pada pembentukan sikap politik dan kepribadian politik yang secara utuh merupakan faktor2 kejiwaan 2. Dimensi Ideologis Dimensi ini sebagai proses penerimaan terhadap ideologi yang telah menjadi pola keyakinan 3. Dimensi Normatif Menunjukkan kondisi terintegrasinya sikap mental dan pola prilaku dalam sistim norma yang berlaku.
  • 20.
    Fungsi Input SistemPolitik (2)  Rekruitmen Politik Pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistim sosial berdasarkan sifat status kedudukan, seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial, prestasi atau kombinasi dari semuanya  Tujuan Rekruitmen Politik Terpilihnya penyelenggara politik dari tingkat pusat hingga tingkat bawah yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan atau yang ditentukan melalui konvensi, yang berlaku dalam masyarakat
  • 21.
    Lanjutan  Mekanisme RekruitmenPolitik 1. Pemilihan Umum 2. Fit and Propert Test 3. Seleksi CPNS
  • 22.
    Fungsi Input SistemPolitik (3)  Komunikasi Politik Merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh Parpol, dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik  Tujuan Komunikasi Politik Sebagai alat mengkomunikasikan program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya.
  • 23.
    Lanjutan  Unsur-unsur KomunikasiPolitik 1. Komunikasi Massa Terdiri atas : Politikus, Komunikator Profesional, aktivis 2. Pesan Komunikasi Politik Berupa : Keputusan, Kebijakan dan Peraturan 3. Media Berupa : #Media Massa seperti Koran, Radio, Televisi, Majalah. #Interpersonal seperti face to face, dialog dan Loby. #Organisasi seperti Komunikasi sesama atasan dan bawahan
  • 24.
    Fungsi Input SistemPolitik (4)  Artikulasi Kepentingan Terdapat berbagai macam kepentingan masyrakat dimanapun berada yang notabene merupakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri. Parpol lahir sebagai salah satu wadah yang diharapkan mampu menampung artikulasi- artikulasi kepentingan tersebut.  Artikulasi kepentingan dari masyarakat tersebut kemudian ditampung untuk kemudian direspon oleh wadah atau lembaga-lembaga kepentingan untuk diteruskan kepada tahap pengambilan keputusan atau kebijakan.
  • 25.
    Fungsi Input SistemPolitik (5)  Agregasi Kepentingan Merupakan lanjutan dari proses artikulasi kepentingan yang telah ditampung dari masyarakat, kelompok kepentingan, lembaga dan organisasi-organisasi lainnya.  Fungsi Agregasi adalah mengubah atau mengkoversi tuntutan-tuntutan menjadi alternatif- alternatif kebijakan umum, yang terlebih dahulu didiskusikan, dirapatkan dan dikompromikan.
  • 26.
    Fungsi Stratifikasi Sosial(6)  Stratifikasi Sosial Merupakan dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat dalam arti melihat perbedaan masyarakat berdasarkan pelapisan yang ada, yakni kelas atas, menengah dan bawah berdasarkan kriteria tertentu
  • 27.
    Fungsi Output SistemPolitik (1)  Pembuatan Kebijakan (Rule Making) Salah satu fungsi output ialah pembuatan peraturan atau kebijakan. Pada umumnya badan atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan adalah badan perwakilan rakyat dan pemerintah. Dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan DPR.
  • 28.
    Fungsi Output SistemPolitik (2)  Penerapan Kebijakan (Rule Aplication) Fungsi penerapan kebijakan/peraturan berada ditangan pemerintah sesuai dengan amanat UUD. Hal itu menunjukkan bahwa yang menjalankan peraturan adalah Pemerintah.
  • 29.
    Fungsi Output SistemPolitik (3)  Adjukasi Peraturan (Rule Adjudication) Fungsi output adjukasi peraturan dijalankan oleh lembaga peradilan yang ada di sebuah Negara dalam rangka mengontrol dan mengawasi jalannya program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak Eksekutif maupun Yudikatif.
  • 30.
    BAGIAN 4: LingkunganSitem Politik Lingkungan Internal Lingkungan Internal Sistem Politik :  Merupakan Lingkungan yang terdapat dalam suatu Negara  Meliputi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi domestik  Menjadi sumber devisa dalam rangka pembangunan Nasional dalam suatu Negara
  • 31.
    Lingkungan Internal : -Kondisi Geografis - Kondisi Demografi - Sumber Kekayaan Alam - Lingkungan Sosial - Kondisi Ekonomi - Lingkungan Politik - Lingkungan Sosial Budaya - Lingkungan Pertahanan dan Keamanan
  • 32.
    Lingkungan Eksternal Lingkungan EksternalSistem Politik :  Merupakan Lingkungan asing yang berasal dari Luar  Meliputi Sistem Sosial, Ekonomi dan Politik  Menjadi Penyeimbang dalam perkembangan sistem politik dalam sebuah Negara
  • 33.
    BAGIAN 5: BirokrasiPolitik Secara Umum Birokrasi berasal dari bahasa Inggris, Bereucracy, berasal dari kata bereau (berarti;meja) dan cratein (berarti;kekuasaan), dimaksudkan adalah kekuasaan berada pada orang-orang yang ada di belakang meja DEFINISI BIROKRASI Asumsi Tentang Birokrasi Birokrasi sering digambarkan sebagai sesuatu yang berbelit-belit, dari meja satu ke meja lainnya, biayanya kadang mahal.
  • 34.
    Definisi Birokrasi MenurutPara AhliBintoro : Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasikan secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang Blau dan Mayer: Birokrasi adalah Lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik dan buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar Fritz Morstein Marx : Birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan Pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi dilaksanakn dalam sistem administrasi yang khususnya oleh Pemerintah Blau dan Page : Birokrasi merupakan tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis pekerjaan dari banyak orang
  • 35.
    Tipe Ideal Birokrasi (MaxWebber)  Prinsip Pembagian Kerja : Prinsip Pembagian kerja diperlukan agar tercipta kinerja yang baik di segala bidang atau bagian suatu sistem birokrasi, dengan kata lain ada pembagian yang jelas antar unit-unit kerja dalam suatu sistem birokrasi  Struktur Hierarkis : Pengorganisasian jabatan mengikuti prinsip hierarkis, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih di atas.
  • 36.
     Aturan danProsedur : Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada suatu sistem peraturan yang konsisten. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin keragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat jumlah orang yang terlibat di dalamnya.  Prinsip Netral : Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban di dalam semangat “formalistic impersonality” (formal nonpribadi), artinya para pejabat maupun aparat yang melaksanakan tugasnya harus melepaskan kepentingan pribadinya.
  • 37.
     Merit System( Penempatan didasarkan atas karir) : Penempatan kerja semestinya didasarkan atas kualifikasi teknis. Dalam suatu organisasi birokrasi, penempatan kerja seseorang pegawai didasarkan atas karir, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi yang dimiliki.
  • 38.
    Patologi Birokrasi : Indisipliner  Bersikap Malas  Bersikap Arogan  Kurang Efektif  Kurang Efisien  Perilaku Korupsi  Perilaku Kolusi  Perilaku Nepotisme  Kurang Transparan  Kurang Akuntabel  Kadang tidak mengerti Tupoksi  Berbelit-belit
  • 39.
    BAGIAN 6: KapabilitasSistem Politik Sumber daya alam dan sumber daya manusia ( Material and Human resources) merupakan unsur pokok yang penting dalam kemampuan sistem politik suatu Negara KAPABILITAS EKSTRAKTIF KAPABILITAS DISTRIBUTIF Sumber daya alam yang diolah oleh Pemerintah harus didistribusikan secara adil dan merata kepada masyarakat sehingga akan mencerminkan kemampuan sistem politik suatu Negara.
  • 40.
    KAPABILITAS REGULATIF Pengaturan sangatdibutuhkan dalam suatu Negara sebagai instrument dalam mempertahankan sustu sistem politik pemerintahan. Peraturan atau regulasi yang dimanifestasikan kedalam produk hukum akan mengikat publik atau masyarakat agar teratur dalam memanfaatkan segala aspek dalam rangka kaitannya dengan keberlasngsungan hidupnya.
  • 41.
    KAPABILITAS SIMBOLIK Keberadaan aktor/elitedalam hal ini mereka yang tergabung dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu kebanggaan yang diharapkan masyarakat. Keberadaan mereka sangat dinantikan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik, sehingga kemampuan sistem politik dalam suatu Negara akan terlihat jika tingkat penghargaan akan adanya aparat atau elite maupun pejabat di tengah- tengah masyarakat sangat tinggi.
  • 42.
    KAPABILITAS RESPONSIF Daya tanggapsuatu sistem politik dapat dilihat atau ditentukan oleh hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Sistem politik hendaknya selalu tanggap terhadap setiap tekanan yang timbul dari intra masyarakat maupun ekstra masyrakat berupa berbagai tuntutan.
  • 43.
    KAPABILITAS DALAM NEGRIDAN INTERNASIONAL Suatu sistem politik selalu berinteraksi dengan lingkungan dalam Negeri dan Luar Negeri. Kapabilitas sistem politik domestik akan berpengaruh dengan pandangan internasional. Sistem poltik pemerintahan yang kuat akan mendapat pengakuan kedaulatan dari Negara lain sebaliknya sistem politik yang lemah akan gampang dimanfaatkan oleh Negara luar untuk mengambil keuntungan pada sebuah Negara.
  • 44.
    BAGIAN 7: SistemKepartaian Giovani Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi 4 macam, yaitu Sistem 2 Partai, Pluralisme Moderat, Pluralisme Terpolarisasi dan Sistem Partai Berkuasa. Sartori membagi keempat sistem kepartaian tersebut berdasarkan ideologi yang dianut masing-masing partai serta banyaknya partai yang diakui dan ikut dalam setiap pemilihan umum.
  • 45.
    Sistem 2 partaiditandai oleh adanya 2 partai yang terus bersaing di dalam setiap pemilu serta paling memiliki pendukung luas. Kedua partai tersebut dapat saja memiliki ideologi yang berbeda ataupun isu-isu politik yang kontras. Contohnya di Amerika Serikat di mana Partai Republik dan Partai Demokrat yang bersaing. Partai Republik membawakan kepentingan pengusaha, kalangan militer, dan golongan konservatif. Partai Demokrat, kerap dicitrakan sebagai lebih dekat ke kalangan pekerja, gerakan sosial bernuansa hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial
  • 46.
    Pluralisme Moderat adalahsistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ideologi tersebut tidak begitu tajam sehingga dapat saja para pemilih suatu partai dapat “berpindah” dari partai yang satu ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi tetap dapat menjalin koalisi jika memang diperlukan guna ”menggolkan” suatu kebijakan.
  • 47.
    Pluralisme Terpolarisasi adalahsistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan ideologi tersebut terkadang cukup fundamental sehingga sulit bagi pemilih partai yang satu untuk berpindah ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, perbedaan ideologi tersebut membuat sulitnya tercipta koalisi akibat perbedaan ideologi yang cukup tajam tersebut.
  • 48.
    Sistem Partai Berkuasaadalah sistem kepartaian di mana di suatu negara terdapat sejumlah partai, tetapi ada sebuah partai yang selalu memenangkan pemilihan umum dari satu periode ke periode lain. Partai yang selalu menang tersebut menjadi dominan di antara partai-partai lainnya, dilihat dari sisi basis massa, dukungan pemerintah, maupun kemenangkan kursi mereka di setiap pemilihan umum. Contoh dari satu Sistem Partai Berkuasa ini adalah Malaysia, Indonesia di era Orde Baru, ataupun India. Di Malaysia, UMNO merupakan partai yang kerap memenangkan pemilu dari periode ke periode. Di Indonesia era Orde Baru, Golkar selalu memimpin suara di tiap pemilu 1971, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Di India, Partai Kongres adalah partai berkuasa yang di setiap pemilu mereka seringkali memenagkan kursi terbanyak untuk parlemen.
  • 49.
    BAGIAN 8: SejarahSistem Kepartaian Indonesia Di Indonesia, sistem kepartaian mengalami sejumlah perbedaan jika dilihat secara kesejarahan. Perbedaan ini di antaranya diakibatkan oleh perbedaan tipikal sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, secara bergantian, sistem politik mengalami sejumlah perubahan dari Demokrasi Liberal tahun 1950 awal hingga 1955, Rezim Politik Otoritarian dari 1959 hingga 1965, Rezim Kediktatoran Militer dari 1966 hingga 1971, Rezim Otoritarian Kontempore dari 1971 hingga 1998 dan kembali menjadi Demokrasi Liberal dari 1998 hingga sekarang.
  • 50.
    Sistem kepartaian diIndonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut sebagai bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, dilihat saja dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu.
  • 51.
    Demokrasi Liberal Pertama DemokrasiLiberal Pertama di Indonesia ditandai dengan keluarnya Maklumat No.X Oktober 1945. Maklumat yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Hatta (wakil presiden RI saat itu) mempersilakan publik Indonesia untuk mendirikan partai-partai politik. Mulai saat itu, berdirilah beragam partai politik yang sebagian besar berbasiskan ideologi dan massa pemilih di Indonesia. Oleh sebab masih banyaknya peperangan (revolusi fisik berupa pemberontakan dan hendak kembalinya kekuasaan asing), pemilu belum kunjung dilaksanakan hingga tahun 1955.
  • 52.
    Pemilu 1955 menandai“resminya” era sistem politik demokrasi liberal di Indonesia. Aneka partai politik diberi kebebasan untuk memperkuat organisasi, meluaskan basis massa, dan sejenisnya. Saat itu, sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia adalah Pluralisme Terpolarisasi. Cukup banyak partai politik yang ikut serta di dalam pemilu pertama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini. Namun, partai-partai yang memperoleh suara besar (4 partai) memiliki garis ideologi yang cukup berseberangan antara satu sama lain.
  • 53.
    Pemilu 1971 diikutilebih dari 27 partai politik. Komposisi hasil peroleh suara partai-partai politik pada pemilu tahun 1955 menunjukkan PNI (Partai Nasional Indonesia) meraih 22,32% suara dan mengantongi 57 kursi di parlemen. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) meraih 20,92% suara dan mengantongi 57% suara di parlemen. NU (Nahdlatul Ulama) meraih 18,41% suara dan 45% suara di parlemen. PKI (Partai Komunis Indonesia) meraih 16,36% suara dan meraih 39 kursi di parlemen. PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) mengantongi 2,9% suara dan meraih 8 kursi di parlemen. Parkindo (Partai Kristen Indonesia) mengantongi 2,6% suara dan meraih 8 kursi di parlemen. Partai Katolik mengantongi 2,0% suara dan meraih 6 kursi di parlemen. PSI (Partai Sosialis Indonesia) mengantongi 2,0% suara dan meraih 5 kursi di parlemen.
  • 54.
    Sistem kepartaian Indonesiadi era demokrasi liberal, bercorak Pluralisme Terpolarisasi. Masing-masing partai memiliki ideologi yang satu sama lain punya perbedaan tajam yang tercermin dalam perolehan suara 4 besar pemilu 1955. Kondisi ini memiliki kelemahannya sendiri yaitu sulitnya mencapai konsensus antar partai dalam melakukan kesepakatan di tingkat parlemen. Bukti sulitnya konsensus ini adalah perdebatan yang berlarut-larut di Dewan Konstituante untuk merumuskan UUD baru bagi Indonesia. Selain itu, di tingkat massa kerap terjadi persinggungan antar simpatisan partai. Situasi ini berujung pada lahirnya Demokrasi Terpimpin, suatu era sistem politik Otoritarian Kontemporer yang diawali tahun1959.
  • 55.
    Rezim otoritarian (1971-1998) Dimasa Demokrasi Terpimpin Sukarno, partai-partai besar yang masih legal adalah PNI, NU, dan PKI. Kendati demikian, di masa ini tidak ada Pemilihan Umum. Ketiga partai tersebut tetap bertahan oleh sebab menjadi sokoguru dukungan politik Sukarno bagi kebijakan-kebijakannya. Sukarno, saat itu, membangun sokoguru dukungan politik melalui 3 unsur mayoritas yang ada di Indonesia yaitu aliran Marxisme (PKI), Islam (NU), dan Nasionalis (PNI). Sukarno melihat ketiga aliran ini merupakan loyalis ditinjau dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memiliki basis massa yang besar.
  • 56.
    Era sistem politikrezim Otoritarian Kontemporer , sesungguhnya diawali mulai 1971, ketika diadakan pemilu pertama setelah kekuasaan Kediktatoran Militer 1966. Dalam masa ini, partai-partai politik yang dahulu dilarang Sukarno pun kembali ikut serta mengorganisasikan diri, dan salah satunya Masyumi
  • 57.
    Sistem kepartaian yangberkembang di era ini seolah serupa dengan yang terjadi di era Demokrasi Liberal. Namun, di era ini pemerintah melibatkan diri dalam politik dengan terbentuknya Golkar. Beberapa partai seperti PSI dan PKI tidak tampak ikut serta, demikian pula Masyumi, yang baru diperkenankan ikut serta setelah berganti nama menjadi Parmusi (Partai Muslimin Indonesia). Hasil perolehan suara pun memperlihatkan Golkar menjadi pemenang (suara 34.348.673 atau 62,82%) sehingga memperoleh 236 kursi parlemen. Saingan terdekatnya adalah NU (10.213.650 atau 18,68%) dan hanya mengantungi 58 kursi di parlemen.
  • 58.
    Hasil tersebut menunjukkanmulai berlakunya sistem kepartaian Satu Partai Berkuasa. Bagaimana tidak, dengan total 360 kursi yang tersedia di dewan perwakilan rakyat, Golkar meraih 236 kursi sehingga menguasai 62,82% suara di parlemen. Ini lebih dari cukup untuk meloloskan aneka rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh partai politik. Undang-undang yang berhasil diloloskan, salah satunya adalah sehubungan dengan pemfusian (penggabungan) partai-partai politik ke dalam kedekatan garis ideologi tahun 1973. Ke-9 partai non Golkar dikelompokkan ke dalam 2 partai baru: Partai Persatuan Pembangunan (terdiri atas partai-partai berasaskan Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti) serta Partai Demokrasi Indonesia (terdiri atas partai-partai berasaskan nasionalisme dan agama non Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba). Sehingga pemilu selanjutnya (1977) praktis hanya diikuti oleh 3 partai yaitu Golkar, PPP, dan PDI.
  • 59.
    Pemfusian partai-partai politiktahun 1973 ternyata tidak secara otomatis menaikkan suara Golkar. Tahun 1977 menunjukkan peroleh suara Golkar turun 0,69% ketimbang pemilu sebelumnya, termasuk penurunan jumlah kursi dari 236 menjadi hanya 232. Meskipun demikian, Golkar tetap merupakan mayoritas dan dominan dalam pengambilan keputusan di tingkat parlemen. Trend yang muncul adalah, terjadinya kenaikan suara partai-partai berasaskan Islam yang tergabung di dalam PPP. Partai ini (yang merupakan gabungan NU, Parmusi, PSII, dan Perti) mengalami kenaikan 2,17% suara ketimbang pemilu 1971. Kursi yang diperoleh PPP adalah 99. Trend kebalikannya terjadi di PDI, di mana perolehan suara menurun 1,48% sehingga hanya mendapat 29 kursi parlemen. Jika pun PPP dan PDI berkoalisi, maka suara total keduanya hanya 128 kursi. Ini tidaklah cukup untuk menentang suara Golkar yang menguasai 62,11% di tingkat parlemen.
  • 60.
    Kecenderungan sistem kepartaianSatu Partai Berkuasa pun tetap terjadi di Pemilu 1982 sebagai berikut: Golkar memenangkan 64,34% suara pemilu 1982, meraih 242 dari 364 kursi yang diperebutkan sehingga menguasai 66,48% suara di parlemen. Perolehan suara Golkar mengalami kenaikan 2,23% dari pemilu 1977. Sementara itu, PPP dan PDI mengalami penurunan jumlah suara ketimbang pemilu sebelumnya. PPP turun 1,51% dan memperoleh 94 kursi parlemen (25,82% suara di parlemen) sementara PDI turun 0.72 sehingga hanya memperoleh 24 kursi (6,60% suara di parlemen). Kondisi yang sama, di mana sistem Satu Partai Berkuasa juga terjadi di pemilu 1987. Golkar kembali memenangkan pemilu dengan jumlah suara cukup signifikan
  • 61.
    Hasil pemilu 1992tetap memposisikan Golkar sebagai pemenang pemilu. Namun, suaranya menurun 5,06% ketimbang pemilu sebelumnya. Dari total 400 kursi yang diperebutkan di parlemen, Golkar memperoleh 282 kursi atau 70,50%. Sementara itu, dua partai lain seperti PPP dan PDI justru mengalami kenaikan jumlah suara. PPP mengalami kenaikan 1,04% suara sehingga memperoleh 62 kursi di parlemen, sementara PDI memperoleh 56 kursi. PDI mulai mendekati PPP dalam rata-rata perolehan kursi di parlemen (kurang 6 kursi saja dari PPP). Kenaikan suara PDI ditengarai bergabungnya Megawati Sukarnoputri, putri mantan presiden Sukarno, selaku pimpinan partai. Sejumlah emosi dan kekecewaan atas pemerintahan Orde Baru mulai diarahkan pada upaya pendukungan masyarakat atas partai ini.
  • 62.
    Pemilu 1997, Golkarmasih memenangkan suara mayoritas, dengan menguasai 76,48% kursi di parlemen. Mulai dekatnya jarak antara presiden Suharto dengan kelompok Islam menimbulkan sejumlah kepercayaan publik pemilih PPP, sehingga peroleh suara partai ini meningkat 5,43%. PPP memperoleh 89 kursi di parlemen atau 20,94% persentase suara di parlemen. Perolehan suara PDI menunjukkan penurunan yang cukup tajam yaitu 11,84% ketimbang pemilu sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah, intimidasi yang dilakukan pemerintah atas kepemimpinan PDI Megawati Sukarnoputri berikut pendukungnya. Seperti diketahui, saat itu PDI mengalami dualisme kepemimpinan, satu PDI versi Suryadi/Fatimah Ahmad, dan PDI versi Megawati Sukarnoputri. Perseteruan internal di dalam PDI ini justru merugikan partai secara keseluruhan. Perseteruan pun tidak hanya melibatkan pihak internal melainkan juga pihak luar yang didukung oleh pemerintah saat itu. Untuk selanjutnya, PDI versi Megawati Sukarnoputri ini mendeklarasikan berdirinya PDI Perjuangan. Pemilu 1997 ini merupakan pemilu terakhir dalam pola sistem kepartaian Satu Partai Berkuasa. Sistem yang berlaku di bawah sistem politik Rezim Otoritarian Kontemporer ini berakhir, dan berubah pada pemilu 1999. Pemilu 1999 merupakan era sistem politik baru di Indonesia : Demokrasi Liberal.
  • 63.
    Demokrasi Liberal 2/Reformasi(1998 - ) Era Demokrasi Liberal 2 diawali pengunduran diri Presiden Suharto Tahun 1998. Setelah pengunduran dirinya, jabatan presiden Republik Indonesia berada di tangan B.J. Habibie. Meskipun banyak dipandang sebagai “anak asuh” Suharto, dalam paradigma politik dan demokrasi, Habibie jauh berbeda dengan pendahulunya. Di masa Habibie, era demokrasi pun sungguh-sungguh dimulai. Beberapa keputusan populer dilakukan, diantaranya pembebasan tahanan politik, perizinan pendirian partai-partai politik baru, dan referendum bagi rakyat Timor Timur (berujung pada pilihan merdeka Timor Timur atas Republik Indonesia). Habibie menyetujui pemilu yang dipercepat, yang dijadualkan berlangsung tahun 1999. Masa yang disebut sebagai “euphoria” demokrasi ini benar-benar mewujud di dalam kenyataan: 48 partai politik ikut serta di dalam pemilu dari total 148 yang terdaftar.
  • 64.
    Hasil pemilu 1999menunjukkan pola sistem kepartaian yang berubah dari Satu Partai Berkuasa menjadi Pluralisme Moderat. Partai-partai 10 besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB, PK, PKP, PNU, dan PDKB memiliki jarak ideologi yang cukup berdekatan. Misalnya, antara Golkar, PDI Perjuangan, PKP, dan PDKB . Kemudian, antara PPP, PKB, PAN, PBB, PK, PNU, yang sesungguhnya partai- partai politik berbasiskan Islam
  • 65.
    Persentase suara masing-masingpartai di parlemen hasil pemilu 1999. PDI Perjuangan, selaku pemenang pemilu 1999, menguasai 33,33% suara di tingkat parlemen. Golkar yang peringkat 2 menguasai 25,97% suara. PPP, partai berbasis Islam menguasai 12,77%. PKB, partai berbasis kelompok tradisional Islam menguasai 11,03%. PAN, partai yang berbasiskan modernis Islam menguasai 7,58% suara. PBB, partai yang berbasiskas Islam modernis dan formalisme menguasai 2,81% suara. Partai Keadilan, partai Islam modernis baru dan memiliki tipikal kelompok Ikhwanul Muslimin memperoleh suara 1,30%. PKP, partai para fungsionaris militer nasionalis memperoleh 1,30%. PNU (partai ”pecahan” dari PKB) serta PDKB (partai berbasis agama Kristen Protestan) memperoleh suara 0,65%.
  • 66.
    Pemilu 2004 menandailahirnya pemilihan langsung Presiden oleh rakyat, memperebutkan 550 kursi di parlemen. Golkar keluar sebagai pemenang dengan mengantungi perolehan 24.461.104 suara atau 21,62% total suara pemilih. Hasil ini membuat Golkar menguasai 23,27% suara di parlemen. PDI Perjuangan menguasai 19,82% suara parlemen, PPP menguasai 10,55% suara parlemen, Partai Demokrat menguasai 10% kursi parlemen, PAN menguasai 9,64% suara parlemen, PKB menguasai 52% suara parlemen, PKS (nama baru Partai Keadilan) menguasai 8,18% suara parlemen, PBR menguasai 2,55% suara parlemen.
  • 67.
    Pemilu 2009 :Demokrat 20,85%, Golkar 14,45%, PDIP 14,03%, PKS, 7,88%, PAN 6,01%, PPP 5,32%, PKB 4,94%, Gerindra 4,46%, Hanura 3,77% dan PBB 1,79% (Perolehan 10 Besar Partai Pemenang)
  • 68.
    Pemilu 2014 :Partai Nasdem (6,72%), PKB (9,04%), PKS (6,79%), PDIP (18,95%), Golkar (14,75%), Gerindra (11,81%), Demokrat (10,19%), PAN (7,59%), PPP (6,53%) Hanura (5,26%).
  • 69.
    BAGIAN 9: BadanLegislatif Indonesia Badan legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang- undang oleh badan eksekutif di mana para anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
  • 70.
    STRUKTUR LEGISLATIF Struktur-struktur politikyang termasuk ke dalam Legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain badan legislatif
  • 71.
    MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) AnggotaMPR tidak dipilih secara satu persatu secara langsung karena anggota MPR adalah kolektivitas dari seluruh anggota DPR-RI ditambah seluruh anggota DPD. Hanya anggota DPR-RI dan DPD saja yang dipilih rakyat secara langsung. MPR merupakan struktur legislatif yang cuma berkedudukan di tingkat pusat. MPR bersidang sedikitnya 5 (lima) tahun sekali dan setiap keputusannya diambil dengan suara terbanyak. Dalam perspektif historis, cikal bakal MPR kini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang beroperasi tahun 1945 hingga 1949
  • 72.
     Tugas danwewenang MPR digariskan oleh Pasal 2 UUD 1945 yang meliputi tiga hal yaitu: (1) Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar; (2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden; dan (3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-undang Dasar.
  • 73.
    DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) DewanPerwakilan Rakyat (seterusnya disingkat DPR) adalah suatu struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-undang. Dalam membentuk undang-undang tersebut, DPR harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden.
  • 74.
     Anggota DPRseluruhnya dipilih lewat pemilihan umum dan setiap calonnya berasal dari partai-partai politik. Secara substansial, struktur dan fungsi DPRD I serta DPRD II adalah sama dengan DPR pusat. Hanya saja, lingkup kewenangan DPRD I adalah di tingkat Provinsi sementara DPRD II di tingkat Kabupaten atau Kota.
  • 75.
    DPR memiliki fungsilegislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang- undang bersama dengan Presiden. Fungsi anggaran adalah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden. Fungsi pengawasan adalah mengawasi jalannya pemberlakuan suatu undang-undang oleh DPR berikut aktivitas yang dijalankan Presiden.
  • 76.
     Untuk melaksakanfungsi-fungsinya, DPR memiliki serangkaian hak. Hak-hak tersebut dibedakan menjadi Hak DPR selaku Lembaga dan Hak DPR selaku Perseorangan. Hak DPR selaku Lembaga meliputi: (1) hak interpelasi; (2) hak angket; (3) hak menyatakan pendapat; (4) hak mengajukan pertanyaan; (5) hak Amandemen (6) hak/Mosi tidak percaya
  • 77.
     Anggota DPRjuga punya kewajiban yang harus ia penuhi selama masa jabatannya (5 tahun). Kewajiban- kewajiban tersebut adalah: (1) Mengamalkan Pancasila; (2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; (3) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; (4) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; (5) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
  • 78.
    (6) Menyerap, menghimpun,menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; (7) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; (8) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; (9) Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan (10) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.
  • 79.
    Untuk melaksanakan tugasdan wewenangnya, DPR membentuk Alat Kelengkapan DPR yang terdiri atas: (1) Pimpinan DPR; (2) Badan Musyawarah; (3) Komisi; (4) Badan Legislasi; (5) Panitia Anggaran; (6) Badan Urusan Rumah Tangga; (7) Badan Kerja Sama Antar- Parlemen; (8) Badan Kehormatan; dan (9) Panitia Khusus.
  • 80.
    DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DewanPerwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) adalah struktur legislatif yang relatif baru dalam sistem politik Indonesia. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, dan jumlah anggota DPD di setiap provinsi adalah sama. Namun, Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa jumlah total anggota DPD ini tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya satu kali dalam setahun.
  • 81.
    Fungsi DPD adalahmengajukan rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain mengajukan rancangan undang-undang dalam konteks yang telah disebut, DPD juga ikut serta dalam membahas rancangan undang-undang yang mereka ajukan ke DPR. Juga, DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang- undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
  • 82.
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI Padaprinsipnya, posisi DPRD Provinsi sama dengan DPR, tetapi diarahkan ke pembuatan perundang-undangan di tingkat Provinsi. Eksekutif mitra kerjanya adalah Gubernur. Fungsi DPRD Provinsi adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan.
  • 83.
    Tugas dan wewenangDPRD Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama; 2. Menetapkan APBD bersama dengan gubernur; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; 5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan 6. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
  • 84.
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA Peresmiankeanggotaan DPRD Kabupaten atau Kota dilakukan melalui Keputusan Gubernur. Jumlah anggota DPRD Kabupaten atau Kota sekurang- kurangnya adalah 20 dan sebanyak-banyaknya 45 orang. Setiap anggota DPRD Kabupaten atau Kota harus berdomisili di Kabupaten atau Kota tersebut. Untuk hak, kewajiban, dan kewenangan lainnya adalah mirip dengan DPRD Provinsi. Hanya saja, diterapkan di lingkup Kabupaten atau Kota dengan mitra kerjanya yaitu Bupati atau Walikota.
  • 85.
    BAGIAN 11: Badaneksekutif Indonesia  Badan eksekutif di Indonesia terdiri atas governing bodies dan support bodies. Eksekutif adalah struktur politik yang melaksanakan substansi undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Governing Bodies adalah struktur politik yang menjalankan fungsi pemerintahan harian negara secara langsung. Sementara itu Support Bodies, berada di bawah lembaga Presiden, dan menjalankan fungsi dukungan terhadap Governing Bodies.
  • 86.
     Governing Bodiesterdiri atas Presiden/Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara, dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, Support Bodies terdiri atas elemen militer (Tentara Nasional Indonesia) yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta lembaga Kepolisian Negara. Support Bodies tidak melakukan fungsi pemerintahan.
  • 87.
    Presiden dan Wakil Presiden Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, membatasi masa jabatan presiden/wakil presiden selama 2 periode. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berdasarkan konstitusi. Dalam melakukan tugas tersebut, presiden dibantu wakil presiden. Presiden juga berhak mengajukan rancangan Undang- undang kepada DPR. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.
  • 88.
    Fungsi Presiden Sebagai KepalaPemerintahan  Memegang kekuasaan pemerintahan  Mengajukan rancangan UU kepada DPR  Menetapkan PP dan PERPU  Mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri  Mengajukan RUU APBN  Menetapkan Hakim agung, meresmikan keangggotaan BPK, Mengangkat dan memberhentikan anggota KY
  • 89.
    Fungsi Presiden Sebagai KepalaNegara  Memegang Kekuasaan tertinggi atas AD,AL dan AU  Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR  Menyatakan keadaan bahaya  Memberi Grasi, rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan MA  Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR  Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU
  • 90.
    Kementrian Republik Indonesia Menteri adalahpembantu presiden. Ia diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk suatu tugas tertentu. Kementrian di Indonesia dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Kementerian Koordinator, Kementrian Departemen, dan Kementrian Negara. Kementrian Koordinator bertugas membantu presiden dalam suatu bidang tugas. Di Indonesia, menteri koordinator terdiri atas 3 bagian, yaitu: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator bidang Perekonomian; Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.
  • 91.
    Kementrian Republik Indonesia Menteri Negarabertugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi terhadap kebijakan seputar bidang yang diembannya. Menteri Negara RI terdiri atas 10 bidang strategis yang harus dipimpin seorang menteri negara. Ke-10 bidang tersebut adalah: Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
  • 92.
    Kementrian Republik Indonesia Menteri Departemen,adalah para menteri yang diangkat presiden dan mengatur bidang kerja spesifik. Menteri Departemen mengepalai satu departemen. Di Indonesia kini dikenal ada 21 Kementerian yang dipimpin seorang menteri. Sesuai UU No 39/2008 dan Perpres No.47/2009 yang dikeluarkan pada 3 November 2009, penyebutan "Departemen" diubah menjadi "Kementerian."
  • 93.
    Kementrian Republik Indonesia Sekretaris Negara DalamNegeri Luar Negeri Pertahanan Hukum dan HAM Keuangan Energi dan Sumber Daya Mineral Perindustrian Perdagangan Pertanian Kehutanan Perhubungan Kelautan dan Perikanan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerjaan Umum Kesehatan Pendidikan dan Kebudayaan Sosial Agama Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Komunikasi dan Infomatika
  • 94.
    Lembaga Setingkat Menteri LembagaSetingkat Menteri adalah lembaga- lembaga yang secara hukum berada di bawah Presiden. Namun, lembaga ini memiliki karakteristik tugas khas yang membutuhkan tata cara pengurusan tersendiri. Di Indonesia, lembaga setingkat menteri terdiri atas: -Sekretaris Kabinet -Kejaksaan Agung -Tentara Nasional Republik Indonesia -Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • 95.
    LPND (Lembaga PemerintahNon Departemen) LPND mirip dengan kementrian departemen, akan tetapi lebih sempit wilayah yang dibidangi dan biasanya dikepalai oleh seorang Kepala. LPND yang dikenal di Indonesia adalah : Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Intelijen Negara Badan Kepegawaian Negara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Badan Metereologi dan Geofisika Badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  • 96.
    LPND (Lembaga PemerintahNon Departemen) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pertanahan Nasional Badan Pusat Statistik Badan Standarisasi Nasional Badan Tenaga Atom Nasional Badan Urusan Logistik Lembaga Administrasi Negara Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  • 97.
    BAGIAN 12: BadanYudikatif Indonesia Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
  • 98.
    Mahkamah Agung –sesuai Pasal 24A UUD 1945 – memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang
  • 99.
     Fungsi Peradilan.Pertama, membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Kedua, memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI. Ketiga, memegang hak uji materiil, yaitu menguji ataupun menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Fungsi Mahkamah Agung
  • 100.
     Fungsi Pengawasan.Pertama, Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Kedua, Mahkamah Agung adalah pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Ketiga, Mahkamah Agung adalah pengawas Penasehat Hukum (Advokat) dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, sesuai Pasal 36 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
  • 101.
    Fungsi Mengatur. Dalamfungsi ini, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang- undang tentang Mahkamah Agung. Fungsi Nasehat. Pertama, Mahkamah Agung memberikan nasehat ataupun pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Kedua, Mahkamah Agung memberi nasehat kepada Presiden sebagai kepala Negara, dalam rangka pemberian/penolakan Grasi dan Rehabilitasi.
  • 102.
    Fungsi Administratif. Pertama,mengatur badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 1999. Kedua, mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.
  • 103.
    Mahkamah Agung memilikipimpinan-pimpinan yang masing- masing memegang tugas tertentu. Daftar tugas pimpinan tersebut tergambar melalui jabatan yang diembannya yaitu: (1) Ketua; (2) wakil ketua bidang yudisial; (3) wakil ketua bidang non yudisial; (4) ketua muda urusan lingkungan peradilan militer/TNI; (5) ketua muda urusan lingkungan peradilan tata usaha negara; (6) ketua muda pidana mahkamah agung RI; (7) ketua muda pembinaan mahkamah agung RI; (8) ketua muda perdata niaga mahkamah agung RI; (9) ketua muda pidana khusus mahkamah agung RI, dan; (10) ketua muda perdata mahkamah agung RI. Selain para pimpinan, kini Mahkamah Agung memiliki 37 orang Hakim Agung sementara menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Mahkamah Agung diperkenankan untuk memiliki Hakim Agung sebanyak- banyaknya enam puluh (60) orang.
  • 104.
    Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (sifatnya final) atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  • 105.
    Mahkamah Konstitusi jugawajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Atau, seputar Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan jabatannya. Mahkamah Konstitusi hanya dapat memproses permintaan DPR untuk memecat Presiden dan atau Wakil Presiden jika terdapat dukungan sekurang- kuranya dua per tiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR.
  • 106.
    Susunan Mahkamah Konstitusiterdiri atas 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari 9 orang tersebut, 1 orang menjabat Ketua sekaligus anggota, dan 1 orang menjabat wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masing-masing menjabat selama 3 tahun. Selama menjabat sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, para hakim tidak diperkenankan merangkap profesi sebagai pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha, advokat, ataupun pegawai negeri. Hakim Konstitusi diajukan 3 oleh Mahkamah Agung, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden. Seorang hakim konstitusi menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi.
  • 107.
    Komisi Yudisial Komisi Yudisialtidak memiliki kekuasaan yudikatif. Kendati Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi komisi ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman, dalam arti menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara. Komisi Yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan personalia hakim berupa pengajuan calon hakim agung kepada DPR sehubungan dengan pengangkatan hakim agung.
  • 108.
    Komisi Yudisial memilikiwewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja dengan cara: (1) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; (2) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (3) menetapkan calon Hakim Agung, dan; (4) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pada pihak lain, Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat juga mengajukan calon Hakim Agung, tetapi harus melalui Komisi Yudisial.
  • 109.
    Dalam melakukan pengawasanterhadap Hakim Agung, Komisi Yudisial dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
  • 110.
    Anggota Komisi Yudisialdiangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sebelum mengangkat, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Seorang anggota Komisi Yudisial yang terpilih, bertugas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Selama melaksanakan tugasnya, anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai pejabat negara lain, hakim, advokat, notaris/PPAT, pengusaha/pengurus/karyawan BUMN atau BUMS, pegawai negeri, ataupun pengurus partai politik.
  • 112.