Sistem politik Indonesia didasarkan pada demokrasi Pancasila dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Terdiri atas lembaga suprastruktur seperti DPR dan lembaga infrastruktur seperti partai politik.

1. Sistem Politik Indonesia

2.  Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial.
 Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada
dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya
dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen
pembentuknya.
 Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut,
misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat
pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk
sistem politik.
 Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik
misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan
kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik.
 Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai
kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

3.  Model sistem politik yang paling sederhana akan
menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik,
yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran
(output).
 Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan
dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem
politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik
yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan
kesejahteraan bagi rakyat.
 Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah
kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi
rakyat.

4.  Namun dengan mengingat Machiavelli
maka tidak jarang efektifitas sistem politik
diukur dari kemampuannya untuk
mempertahankan diri dari tekanan untuk
berubah. Pandangan ini tidak membedakan
antara sistem politik yang demokratis dan
sistem politik yang otoriter.

5. Sistem Politik Di Berbagai Negara
 a. Sistem Politik Di Negara Komunis :
 Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak
milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak
adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya
oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus
informasi dan kebebasan berpendapat
 b. Sistem Politik Di Negara Liberal :
 Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu
atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari
pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran
gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang
transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak
kaum minoritas

6.  c. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia :
 Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip,
prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun
sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di
Indonesia adalah :
 1. Ide kedaulatan rakyat
 2. Negara berdasarkan atas hukum
 3. Bentuk Republik
 4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
 5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
 6. Sistem Perwakilan
 7. Sistem peemrintahan presidensiil

7.  Peran serta masyarakat dalam politik adalah
terciptanya masyarakat politik yang “Kritis
Partisipatif” dengan ciri-ciri
 a. Meningkatnya respon masyarakat
terhadapkebijakan pemerintah
 b. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung
atau menolak suatu kebijakan politik
 c. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam
berbagai kehiatan organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok
penekan

8. SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR
POLITIK
 Mengutip pendapat Prof. Soemantri, bahwa sistem politik adalah
kelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan
antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Dengan kata lain, sistem
politik tersebut menggambarkan hubungan antara dua lembaga yag
ada didalam negara, yaitu lembaga suprastruktur dan lembaga
infrastruktur.
 Supra struktur politik sering disebut sebagai bangunan atas politik
atau mesin politik resmi atau lembaga- lembaga pembuat keputusan
politik yang sah, lembaga-lembaga tersebut bertugas mengkonversi
inputs yang terdiri dari tuntutan, dukungan, dan sikap masa bodoh
menjadi output yang berupa ganjaran, deprivasi dan kebijakan-
kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut dapat diberi nama yang
berbeda-beda Montesquieu memberi nama lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif, dan kalau di Indonesia ditanbah dengan
Insfektif. Sedangkan menurut teori dikhotomi dikenal sebagai lembaga
pembuat keputusan dan pembuat pelaksana keputusan.

9.  Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangun
bawah politik atau mesin politik informal atau atau
mesin politik masyarakat yang terdiri berbagai kelompok
yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi,
kesamaan tujuan, serta kesamaan-kesamaan lainnya.
Pengelompokan infrastruktur politik yang palig nyata dalam
kehidupan modern, misalnya :
– Partai Politik, merupakan suatu kelompok terorganisir yang
anggota-anggotanya memiliki nilai, orientasi, dan cita-cita yang
sama, dengan tujuan mendapatkan kekuasaan politik dengan cara
yang konstitusional, seperti melalui pemilihan umum.
– Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dibentuk dengan
tujuan-tujuan dalam bidang sosial, dan budaya, organisasi ini tidak
melibatkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

10. – Kelompok Kepentingan (Interest Group), merupakan
kelompok yang berusha mempengaruhi kebijakan
pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan
publik. Kelompok kepentangan tidak berusaha
menguasai pengelolaan pemerintahan secara
langsung, kelompo ini tidak ikut dalam pemilihan
umum.
– Kelompok Penekan( Pressure Group) ,merupakan
kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan
membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara
persuasi, propaganda, atu cara-cara lain yang
dipandang lebih efektif. Mereka antara lain,
industriawan, dan asosiasi lainya.

11. – Kelompok Tokoh Masyarakat (Opinian
Leaders), merupakan kelompok dari tokoh-
tokoh masyarakat, baik tokoh-tokoh agama,
masyarakat adat, dan budaya.
– Media Massa (Pers), yaitu media massa
dalam arti sempit, yang meliputi surat kabar,
koran, majalah, tabloit, dan buletin-buletin
pada kantor, maupun media massa dalam arti
luas, yang meliputi media cetak, audio, audio
visual, dn media elektronik.

12.  Kelompok infrastruktur politik tersebut sangat
penting artinya dalam sisterm politik kkarena
secara nyata merekalah yang menggerakkan
sistem politik, memberikan input, terlibat dalam
proses politik, memberikan pendidikan politik,
mengartikulasikan kepentingan politik, melakukan
sosialisasi politik, melakuakan seleksi
kepemimpinan politik, dan menyelesaikan
sengketa politik yang terjadi diantara berbagai
fihak didalam dan diluar serta mempunyai daya
ikat baik secara ke dalam maupun ke luar.

13.  Antara supra struktur politik dengan infra struktur
politik terdapat hubungan yang saling
mempengaruhi sehingga menumbuhkan suasana
kehidupan politik yang serasi. Infra struktur politik
memberikan masukan kepada supra struktur
politik. Sedangkan supra struktur politik
memperhatikan masukan dan menentukan
kebijakan-kebijakn umum atau keputusan politik
yang sah dan mengikat semua pihak.

14. Suprastruktur Dan Infra Struktur Politik Di Indonesia
 Lembaga Suprastruktur politik di indonesia adalah lembaga-lambaga
yang ada pada kehidupan politik pemerintah atau negara idonesia
sebagaimana terdapat dalam UUD 1945,yang meliputi :
 Majelis Permusyawaratan Rakyat
 Dewan Perwakilan Rakyat
 Presiden
 Makamah Agung
 Mahkamah Konstitusi
 Komisi Yudisial
 Badan Peneriksa Keuangan
 Lembaga lain peyelenggaraan pemerintahan seperti MENTERI,
JAKSA, POLISI, TNI
 Lembaga-lembaga sistem ketatanegaraan menurut UUD negara
kesatuan republik Indonesia tahun 1945

16.  Lembaga infrastruktur politik adalah lebaga yang
ada pada kehidupan politik masyarakat
indonesia. Lembaga-lembaga ini adalah sebagai
berikut :
1. Partai politik
2. Organisasi kemasyarakatan
3. Kelompok kepentingan
4. Kelompok tokoh mayarakat
5. Kelompok penekan
6. Media pers

17. Pembagian Sistem Politik
 Sistem Politik Otoriter
 Sistem Politik Otoriter adalah sistem politik yang
ditaktor dipimpin dan diputuskan oleh satu orang.
Sistem Politik otoriter melahirkan paham
komunisme.
 Nilai-nilai yang terkandung dalam komunis :
 – Monisme (menolak adanya golongan /
keaneragaman masyarakat)
 – Kekerasan merupakan alat yang sah.
 – Negara merupakan alat tercapainya
Komunisme.

18.  Sistem Politik Liberal
 Liberialisme adalah sesuatu yang total dalam masyarakat, bukan siapa
kuat yang menang.
 Nilai-nilai yang melandasi Liberialisme (menurut Henry B Mayo) :
 – Menyelesaikan masalah secara damai dan melembaga
 – Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai
 – Menyelenggarakan pimpinan secara teratur
 – Membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin
 – Mengakui dan menganggap wajar adanya keaneragaman
 – Menjamin tetap tegaknya keadilan

19.  Sistem Politik Demokrasi Pancasila
 Prinsip-prinsip Sistem Politik Demokrasi Pancasila
:
 – Bukan diambil dari bangsa lain, karena dari
bangsa lain tidak cocok.
 – Tidak ada mayoritas dan minoritas.
 – Didasarkan pada sila ke-4
 – Keputusan diambil dengan asas musyawarah.
 – Mengharagai pendapat orang lain.
 – Menghormati perbedaan pendapat.

20.  Asas-asas Sistem Politik Demokrasi Pancasila :
 – Persamaan
 – Keseimbangan hak dan kewajiban
 – Kebebasan yang bertanggung jawab
 – Musyawarah mufakat
 – Keadilan sosial
 – Persatuan nasional
 – Kekeluargaan
 – Cita-cita Nasional