2. Beberapa pendapat para ahli:
1. Sigmund Neumann memberikan batasan partai politik sebagi berikut :
“ partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-
pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang
memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan
pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat,
dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang
berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara
yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-
ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi
dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat
politik yang lebih luas “.
2. R.H. Soltau partai politik adalah sekelompok warga negara yang
sedikit banyak teroganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan
politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasasannya untuk
memilih – bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan
kekuaasaan umum mereka. “( A group of citizens more or less
organized, who act as a political unit and who, by the use of theri
voting power, aim to control the government and carry out their
general policieis).
Introduction of Political Science 2
3. 3. Joseph Scumpeter memiliki kesamaan dalam hal tujuan umum,
yaitu dalam setiap definisi partai politik, akan ditemukan
kekuasaan (jabatan publik) sebagai tujuan umum yang dimiliki
oleh setiap partai politik di manapun, ketika melakukan
berbagai aktivitasnya baik secara formal maupun informal.
4. Leon D. Epstein, partai politik adalah setiap kelompok-
kelompok , meskipun terorganisir secara sederhana, yang
bertujuan untuk mendapatkan jabatan publik dalam
pemerintahan, dengan identitas-identitas tertentu)
5. Jean Blondel, mendefinisikan partai politik sebagai kelompok-
kelompok dengan sistem keanggotaan yang terbuka dan
menfokuskan kegiatannya pada seluruh spektrum dari sisi-sisi
negara.
6. Huszar dan Stevenson menyatakan bahwa : “ partai politik
ialah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk
mengendalikan pemerintahan agar supaya dapat menjalankan
program-programnya dan menempatkan/mendudukkan anggota-
anggotanya dalam jabatan pemerintahan.
Introduction of Political Science 3
4. partai politik pada hakekatnya merupakan sekelompok warga negara
yang sedikit banyak telah terorganisir, dimana anggota-anggotanya
( anggota-anggota dari kelompok yang telah terorganisir itu ) memiliki
cita-cita, tujuan-tujuan dan orientasi yang sama. Kelompok ini
berusaha untuk merebut dukungan rakyat, sedangkan yang menjadi
tujuannya adalah memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik
atau pemerintahan, dan kemudian berusaha untuk melaksanakan
kebijaksanaannya ( kebijaksanaan-kebijaksanaan kelompok ) dengan
jalan menempatkan anggota-anggotanya di dalam jabatan-jabatan
politik ataupun pemerintahan. Mengenai cara-cara yang dipergunakan
partai politik agar dapat memperoleh kekuasaan tadi dan kemungkinan
menduduki jabatan-jabatan politik maupun pemerintahan adalah
dengan melalui ( biasanya ) cara yang konstitusional, seperti ikut serta
di dalam pemilihan umum; maupun dengan melalui ( jarang sekali
terjadi ) cara yang inskonstitusional, seperti mengadakan
pemberontakan.
Introduction of Political Science 4
5. Karakteristik Partai Politik
( Austin Ranney)
1. Berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang
beridentitas
2. Terdiri dari kelompok yang terorganisir, yang
dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk
mencapai tujuan partai
3. Masyarakat mengakui partai politik memiliki
legitimasi berupa hak-hak untuk
mengkoordinasikan dan mengembangkan diri
mereka
4. Beberapa tujuannya mengembangkan aktivitas,
partai bekerja melalui mekanisme pemerintahan
yang mencerminkan pilihan rakyat
5. Aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi
kandidat untuk jabatan publik
Introduction of Political Science 5
6. Fungsi Partai Politik
1. Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik
Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana
komunikasi politik. Dalam hal ini partai politik bertindak
sebagai penghubung, maksudnya menghubungkan antara
pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah. Partai
politik bertindak sebagai penghubung yang menampung arus
informasi, baik informasi yang berasal dari pihak penguasa
kepada masyarakat ataupun informasi yang berasal dari
masyarakat kepada pihak penguasa.
2. Partai Politik Sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan
Proses untuk mengolah dan kemudian merumuskan pendapat,
aspirasi maupun tuntutan masyarakat sehingga dapat
disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk tuntutan dan
dukungan, dinamakan artikulasi kepentingan.
Proses penggabungan tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan,
dan sikap-sikap dari berbagai kelompok yang terdapat
didalam masyarakat yang sedikit banyak mempunyai
persamaan disebut dengan agregasi kepentingan.
Introduction of Political Science 6
7. 3. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
Sosialisasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai cara untuk
mewariskan atau mengajarkan patokan-patokan, keyakinan-keyakinan politik
dari suatu generasi yang lebih tua kepada generasi berikutnya. Sehubungan
dengan hal itu, partai politik juga memainkan peran sebagai sarana sosialisasi
politik, disamping sarana-sarana yang lainnya seperti keluarga, sekolah dan
sebagainya.
4. Partai Politik Sebagai sarana Rekrutmen Politik
Partai politik dalam fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik adalah dengan
cara memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjadi anggota
partai. Partai politik berusaha untuk menarik minat warga negara agar
bersedia menjadi anggota partai. Sehubungan dengan hal itu berarti partai
politik turut serta memperluas partisipasi warga negara dibidang politik.
Rekrutmen politik ini merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota-
anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon
pemimpin
Introduction of Political Science 7
8. 5. Partai Politik sebagai sarana Pembuatan
Kebijaksanaan
Dapatlah dinyatakan bahwa partai politik sebagai
sarana pembuatan kebijaksanaan apabila partai
tersebut merupakan yang memegang tampuk
pemerintahan dan menduduki badan perwakilan secara
mayoritas mutlak. Apabila partai tersebut hanya
berkedudukan sebagai partai oposisi, maka partai
tersebut tidak merupakan sarana pembuatan
kebijaksanaan akan tetapi sebagai pengkritik
kebijaksanaan-kebijaksanan pemerintah
Introduction of Political Science 8
9. 6. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik
Perbedaan pendapat dan persaingan sudah merupakan
suatu hal yang wajar terjadi dinegara yang menganut
faham yang demokratis. Di negara-negara yang menganut
faham demokratis perbedaan pendapat dan persaingan
diantara para warga negara atau golongan-golongan yang
ada memang sering muncul. Perbedaan pendapat dan
persaingan tersebut sering sekali mengakibatkan
terjadinya konflik-konflik atau pertentangan-pertentangn
diantara mereka.
Introduction of Political Science 9
10. Klasifikasi Partai Politik
Dari segi komposisi dan fungsi keanggotaanya, secara umum dapat
dibagi menjadi dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader
◦ Partai massa, sesuai dengan sebutannya, yang menjadi ciri
utamanya adalah jumlah anggota atau pendukungnya yang
banyak. Dalam partai massa ini jumlah anggota memang
dipentingkan atau diutamakan. Meskipun demikian partai jenis
ini tetap mempunyai program, walaupun program-program
partai agak kabur dan masih terlampau umum. Para anggota
atau pendukung partai massa ini biasanya berasal dari berbagai
macam golongan atau kelompok yang ada di dalam masyarakat.
Partai jenis ini akan cenderung menjadi lemah apabila golongan
atau kelompok yang tergabung di dalam partai tersebut
mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan-
kepentingan golongan atau kelompoknya sendiri. Apabila hal
yang seperti ini terjadi bisanya golongan atau kelompok tersebut
akan berusaha untuk memisahkan diri dari partai, dan akan
membentuk partai baru yang merupakan partai tandingan.
Dalam keadaan yang demikian ini maka partai massa akan
menjadi lemah.
Introduction of Political Science 10
11. ◦ Partai kader tidak mempunyai anggota atau
pendukung sebanyak yang dipunyai partai
massa. Partai kader tidak begitu
mementingkan jumlah anggota yang banyak.
Partai kader lebih mementingkan disiplin
anggota-anggotanya dan ketetatan dalam
organisasi. Doktrin atau ideologi partai di
dalam partai jenis ini harus tetap terjamin
kemurniannya. Bagi anggota-anggotanya yang
menyeleweng dari doktrin atau ideologi partai
akan dipecat dari keanggotaan partai.
Introduction of Political Science 11
12. Pengklasifikasian dari segi sifat dan orientasinya, partai
dapat dibagi menjadi dua jenis pula, yaitu partai lindungan
( patronage party ) dan Partai ideologi atau partai asas
( progammatic party ).
Partai lindungan adalah partai yang biasanya aktif pada saat-
saat menjelang dilangsungkannya pemilihan umum saja.
Adapun yang menjadi tujuannya adalah berusaha
memenangkan pemilihan umum, yang berarti pula berusaha
untuk mendudukkan anggota-anggota partai pada jabatan-
jabatan politik maupun pemerintahan yang memang sudah
ditargetkan. Partai lindungan ini pada umumnya kurang
mempunyaui disiplin yang kuuat diantara anggota-
anggotanya.
Introduction of Political Science 12
13. Partai ideologi atau partai asas pada umumnya
mempunyai disiplin yang kuat dan mengikat diantara
anggota-anggotanya. Pedoman partai digariskan dengan
tegas dan dilaksanakan dengan ketat pula. Para warga
negara yang akan masuk menjadi anggota partai jenis
ini harus melalui penyaringan terlebih dahulu.
Demikian pula diadakan seleksi yang ketat bagi
anggota-anggota partai yang akan diorbitkan menjadi
pemimpin.
Introduction of Political Science 13
14. Koalisi partai
(Arend Lijphart )
1. minimal winning coalitions,
Menurut teori ini, terdapat beberapa
kemungkinan koalisi yang diprediksi yakni, ABC,
BCD, CDE, AC, dan CD. Prinsip dasar dari koalisi
ini adalah maksimalisasi kekuasaan atau
sebanyak mungkin memperoleh kursi dikabinet
dan mengabaikan partai yang tidak perlu. Koalisi,
dengan demikian, dibentuk tanpa terlalu
mempedulikan posisi partai dan spektrum
ideologi. Berdasarkan asumsi ini, maka sesuatu
yang mustahil bisa saja muncul, sebagai misal,
koalisi antara Golkar dan PDI-P (alternatif AC).
Masalahnya adalah apakah Golkar bersedia
duduk bersama dengan PDI-
Introduction of Political Science 14
15. 2. Minimum size coalitions,
Berdasarkan teori ini, partai dengan perolehan suara
terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk
sekadar untuk mencapai suara mayoritas. Sebagai misal,
Golkar akan cenderung berkoalisi dengan PKB dan PBB
(koalisi BCD) dengan perolehan suara mayoritas terkecil (53
kursi). Alasan utamanya adalah Golkar akan tetap
mendapatkan kursi kabinet terbesar dalam koalisi ini karena
perolehan kursi di parlemen terbanyak (33 kursi yang
merupakan 62% dari 53 kursi). Jika teori ini dipraktekkan,
orang akan bertanya-tanya apakah mungkin Golkar akan
bergabung dengan PKB, partai yang dalam deklarasinya
mengundang para “pecundang” Munaslub Golkar seperti
Eddy Sudrajat dan Tri Sutrisno ? akan tetapi tendahnya
probabilitas pemanfaatan teori ini adalah karena secara
empiris ia menduduki posisi terendah dalam jajaran teori
koalisi yang banyak diterapkan negara-negara di dunia.
Introduction of Political Science 15
16. 3. Bargaining Propositions,
Menurut teori ini atau koalisi dengan jumlah partai paling
sedikit maka koalisi dengan jumlah partai adalah AC (PDI-
P dan Golkar) dan CD (Golkar dan PAN). Prinsip dasar
koalisi ini adalah memudahkan proses negosiasi dan tawar
menawar karena anggota atau rekanan koalisi hanya
sedikit. Akan tetapi jumlah rekanan koalisi yang sedikit
bukan merupakan jaminan bahwa koalisi akan berjalan
lancar tanpa gangguan. Dalam praktek teori ini juga
termasuk ke dalam kelompok yang jarang diterapkan
dalam dunia nyata. Pertimbangan selain jumlah partai
sering lebih utama dan menentukan keberhasilan sebuah
koalisi partai.
Introduction of Political Science 16
17. 4. Minimal Connected Winning Coalitions,
Teori ini adalah teori yang paling banyak diterapkan dalam dunia nyata.
Dasar berpijak teori ini adalah bahwa partai-partai berkoalisi karena
masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijaksanaannya.
Partai-partai akan mencari anggota koalisi dari parati yang terdekat
secara ideologis yang dengan sendirinya tercermin pada orientasi
kebijaksanaan partai. Sehingga partai-partai tidak sekedar bergabung
untuk merebut kekuasaan namun juga mempertimbangkan benar-benar
kedekatan kebijaksanaan masing-masing partai. Oleh karena itu,
berdasarkan teori ini prediksi kabinet mendatang adalah koalisi PDI-P-
PKB-Golkar, PKB-Golkar-PAN, Golkar-PAN-PBB.
Introduction of Political Science 17
18. 5. Minimal range Coalitions,
Menurut teori ini, kabinet koalisi yang bakal terbentuk dengan
perolehan kursi sebagaimana dihipotesiskan di atas adalah PDI-P,
PKB, Golkar dan PKB-Golkar-PAN. Dasar dari koalisi ini adalah
kedekatan pada kecenderungan-kecenderungan ideologis
memudahkan partai-partai berkoalisi membentuk kabinet. Akan
tetapi koalisi PDIP-PKB-Golkar dan PKB-Golkar-PAN tidak mudah
terbentuk karena mengabaikan perbedaan arah dan perioritas
kebijaksanaan masing-masing partai. PDI-P, sebagai partai berbasis
massa, tentu akan lebih banyak mengarahkan kebijaksanaan yang
bersifat populis dan cenderung bertentangan dengan pemodal
besar. Padahal Golkar tidak mungkin hidup tanpa pemodal besar
disampingnya. Sementara PKB, yang hanya mengandalkan pemilih
NU tradisional, pada hakekatnya tidak banyak berbeda dengan PDI-
P. Wal hasil menurut teori ini hanya Golkar-PAN yang berpeluang
untuk membangun koalisi karena memiliki kemiripan dalam hal
kebijaksanaan partai.
Introduction of Political Science 18
19. Sistem Kepartaian
Pendapat para ahli:
1. Ramlan Surbakti, yang dimaksud dengan sistem kepartaian
adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai
politik dalam suatu sistem politik
2. Ranney istilah sistem kepartaian mengacu pada pemahaman
tentang karakteristik umum konflik partai (interaksi) dalam
lingkungan dimana dia berkiprah, yang bisa diklasifikasikan
menurut berbagai kriteria.
Menurut kedua definisi diatas dapat difahami bahwa sistem
kepartaian menyaratkan adanya hubungan dalam aktivitas partai
politik, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku partai
politik. Sistem kepartaian juga berkaitan dengan sistem politik
di mana partai-partai politik itu berinteraksi, dan tipe sistem
politik akan menentukan sistem kepartaian yang berlaku.
Terakhir, secara logis konsep sistem kepartaian, berkonsekuensi
pada keberadaan jumlah partai politik di suatu negara harus
lebih dari satu.
Introduction of Political Science 19
20. Klasifikasi Sistem Kepartaian
(Maurice Duverger dalam bukunya “Political
Parties “)
1. Sistem partai tunggal. Apabila disuatu negara hanya
terdapat satu partai politik saja yang berperan,
maka dinegara tersebut dapat dinyatakan menganut
sistem partai tunggal. Di negara-negara yang
menganut sistem partai tunggal, mungkin di negara
tersebut benar-benar hanya terdapat satu partai
politik saja; akan tetapi mungkin pula terdapat
beberapa partai politik namun yang mempunyai peran
yang sangat dominan hanya satu partai politik saja,
sedangkan partai-partai yang lain hampir sama sekali
tidak berperan
Introduction of Political Science 20
21. 2. Sistem dwi partai, negara di mana terdapat dua partai politik
yang memainkan peran di bidang kehidupan politik. Sistem dwi
partai ini dapat pula dianut oleh suatu negara yang mempunyai
beberapa partai politik ( lebih dari dua ), akan tetapi yang
memainkan peran di dalam kehidupan politik hanya dua partai
saja, sedangkan partai-partai yang lainnya merupakan partai-
partai minoritas yang peranannnya sangat kecil.
Sistem dwi partai ini dapat berjalan dengan baik asalkan
dapat memenuhi beberapa macam persyaratan. Sehubungn
dengan hal ini, Pulzer mengajukan tiga macam persayaratan
agar sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik, yaitu:
komposisi masyarakatnya adalah homogen ( social
homogeinity ),
konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan
sosial yang pokok ( political concensus ) adalah kuat, dan
adanya konstinuitas sejarah ( historical continuity ).
Introduction of Political Science 21
22. Sistem multy partai. Sistem multi partai sering pula
disebut dengan sistem banyak parati. Pada umumnya
sistem multi partai ini dianaut oleh suatu negara di
mana dinegara tersebut terdapat beberapa partai
politik ( lebih dari dua ) dan diantara partai-partai
politik yang ada itu memiliki kekuatan yang seimbang
Introduction of Political Science 22
23. Introduction of Political Science 23
Tabel Penggolongan Sistem Kepartaian Berdasarkan jumlah Partai
Dasar
Penggolongan
Sistem
Kepartaian
Variasi Contoh Aplikasi
Jumlah Partai partai otoriter partai dominan Jepang
partai tunggal
totaliter
Negara-negara
Komunis dan fasis
Tanzania,
Singapura
Sistem dua partai
dominan dan
bersaing
Amerika Serikat
dan Australia
Sistem banyak
Partai
Belanda, Perancis,
Jerman , Italy,
Indonesia
