Diberikan dalam MK Analisis Kebijakan

1. ILMU ADMINISTRASI PUBLIKILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Formulasi Kebijakan Publik1
PENGERTIAN KEBIJAKANPENGERTIAN KEBIJAKAN
PUBLIKPUBLIK
Muh. Firyal Akbar, S.IP., M.SiMuh. Firyal Akbar, S.IP., M.Si

2. SUMBER BACAAN
Formulasi Kebijakan Publik
2
1. Anderson, J. E. 1979. Public Policy Making. NY: Holt,
Rinehart and Winston.
2. Dye, Thomas R. 2002. Understanding Public Policy. Tenth
Editon, NJ: Prentice-Hall.
3. Dunn, N. William, 1981. Public Policy Analysis : An
Introduction, Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliffs.
4. Wayne Parsons, 2008. Public Policy : Pengantar Teori dan
Praktik Analisis Kebijakan, Kencana, Jakarta.
5. Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik : Teori dan Proses,
Cetakan Kedua Edisi Revisi, Media Pressindo, Yogyakarta.

3. ADMINISTRASI PUBLIK DANADMINISTRASI PUBLIK DAN
KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIK
Administrasi publik ialah melipui pelaksanaan kebijakan
publik yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Politik
(John M. Pfiffner).
Adminisrasi publik terdiri dari semua kegiatan-kegiatan untuk
mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan publik
(Leornard D. White).
Salah satu paradigma administrasi publik adalah paradigma
kebijakan publik. Paradigma ini memfokuskan perhatian dan
analisisnya pada keseluruhan proses kebijakan.
Proses kebijakan mulai dari perumusan kebijakan,
pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kinerja yang harus
dilakukan oleh sistem administrasi publik.
Formulasi Kebijakan Publik
3

4. KONSEP KEBIJAKAN DAN PUBLIKKONSEP KEBIJAKAN DAN PUBLIK
Formulasi Kebijakan Publik
4
Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai
tujuan tertentu yang diikuti & dilaksanakan oleh seorang
pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu
masalah tertentu.
Publik adalah adalah aktivitas manusia yang yang dipandang
perlu diatur atau diintervensi oleh pemerintah (Parsons,
2008).
Beberapa istilah yang lazim dipakai, seperti : kepentingan
publik, opini publik, hukum publik, akuntabilitas pubik, dsb.
Kebijakan publik berhubungan dengan bidang2 tersebut yang
didesain sebagai bidang publik.

5. Kebijakan,,Kebijaksanaan,,Keputusan
@ Kebijakan : Serangkaian Aturan Formal (Baku) yang
dikeluarkan oleh Seseorang (Aktor) Lembaga
(Instansi/Pemerintah) untuk mengatasi beberapa
permasalahan
 @ Kebijaksanaan : Kemampuan untuk memilih
alternatif-alternatif yang ada, juga sebagai
pengejewantahan dari serangkaian aturan yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh pihak yang berwenang
dikarenakan sesuatu yang mendesak dan dalam rangka
untuk memecahkan masalah
 @ Keputusan :Suatu Reaksi dari pemilihan alternatif
oleh pihak yang berwenang dalam rangka memecahkan
masalah
Suratman Nur/2010Formulasi Kebijakan Publik
5

6. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
Formulasi Kebijakan Publik
6
David Easton
“Public policy is the authoritative allocation of values for the whole
society”. (Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara
sah/paksa kepada seluruh masyarakat).
Thomas R. Dye
“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”
(Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan atau untuk tidak dilakukan).
James E. Anderson
“Public policies are those policies developed by governmental bodies
and officials”. (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang
dikembang kan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

7. KARAKTERISTIK DAN IMPLIKASI DEFINISI
KEBIJAKAN PUBLIK
Karakteristik definisi kebijakan publik :
1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan
masalah publik (public problem solving);
2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan;
3. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik;
Implikasi definisi kebijakan publik :
Berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
Tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan;
Mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan;
Ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Formulasi Kebijakan Publik
7

8. HAKEKAT KEBIJAKAN PUBLIKHAKEKAT KEBIJAKAN PUBLIK
Makna dan hakekat kebijakan publik
merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan
oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk
kepentingan masyarakat (public interest).
Kepentingan masyarakat ini merupakan
keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan
kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-
keinginan dan tuntutan-tuntutan (demands)
dari rakyat.
Formulasi Kebijakan Publik
8

9. Formulasi Kebijakan Publik
9
MUNCULNYA STUDI KEBIJAKAN PUBLIKMUNCULNYA STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

10. Formulasi Kebijakan Publik
10
LINGKUP STUDI KEBIJAKAN PUBLIKLINGKUP STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

11. Formulasi Kebijakan Publik
11
BENTUK KEBIJAKAN PUBLIKBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK

12. Formulasi Kebijakan Publik
12
BENTUK KEBIJAKAN PUBLIKBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK

13. Strata Kebijakan
Kebijakan Umum
Kebijakan Pelaksanaan
Kebijakan Teknis

14. Kebijakan Umum
Kebijakan menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan,
baik bersifat positif maupun negatif, meliputi
keseluruhanwilayah atau instansi bersangkutan
Kriteria
Cakupan kebijakan luas
Tidak berjangka pendek
Strategi kebijakan tidak bersifat operasional
Bentuk Kebijakan Umum
Scope wilayah negara: UU, Perpres
Scope daerah: Perda, Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota

15. Kebijakan Pelaksanaan
Kebijakan menjabarkan kebijakan umum
Bentuk kebijakan pelaksanaan:
Scope pemerintah pusat: PP menjabarkan UU,
Kepmen menjabarkan Keppres
Scope daerah: Keputusan Kepala Dinas menjabarkan
Perda/Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota

16. Kebijakan Teknis
Kebijakan operasional yang berada di bawah
kebijaksanaan pelaksanaan

17. Ciri Umum Kebijakan
1. Memiliki tujuan
2. Tidak berdiri sendiri
3. Refleksi dari apa yang dilakukan pemerintah
4. Dapat bersifat negatif (melarang) atau positif
(mewajibkan/menganjurkan)
5. Berdasar atas hukum (memiliki kewenangan
memaksa)

18. Unsur Kebijakan
1. Tujuan kebijakan
2. Masalah
3. Tuntutan/demand
4. Dampak atau outcomes
5. Sarana atau alat kebijakan

19. Formulasi Kebijakan Publik
19