2. BIODATA SINGKAT
1. HYRONIMUS ROWA, DR, DRS, M.Si
2. LAHIR DI BAJAWA-FLORES-NTT.
3. STATUS BERKELUARGA.
4. DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN.
5. PEMBANTU REKTOR II PADA INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI (IPDN) KEMDAGRI.
6. TENAGA PENGAJAR : DIKLAT KDH, DIKLATPIM, DIKLAT
TEKNIS FUNGSIONAL, DIKLAT DPRD SE INDONESIA DARI
BADANDIKLAT KDN, DOSEN TAMU SESKO AL CIPULIR,
KONSULTAN WORLD BANK, DRSP, DAN IFES.
7. ANGGOTA TIM PERUMUS RUU BIDANG POLITIK DAN
PEMERINTAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
8. ALAMAT RUMAH KAMPUS IIP CILANDAK JAKSEL
NOMOR TELP.(021) 7806602, FAX.(021)7822667,
HP.08161912750.
3. MATERI PEMBELAJARAN
1. TUJUAN PEMBELAJARAN
2. MAKNA ILMU PEMERINTAHAN
3. LAHIRNYA PEMERINTAHAN
4. LAHIRNYA ILMU PEMERINTAHAN
5. OBYEK KAJIAN ILMU PEMERINTAHAN
6. PENDEKATAN ILMU PEMERINTAHAN
7. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN
8. CABANG STUDI ILMU PEMERINTAHAN
9. ASAS-ASAS ILMU PEMERINTAHAN
10. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
11. PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
12. PENGEMBANGAN TEORI PEMERINTAHAN
13. TANTANGAN ILMU PEMERINTAHAN
5. TUJUAN PEMBELAJARAN
ILMU PEMERINTAHAN
1. Memahami dan Menguasai Ilmu Pemerintahan.
2. Menguasai Ontologi Ilmu Pemerintahan.
3. Menguasai Epistemologi Ilmu Pemerintahan.
4. Menguasai Aksiologis Ilmu Pemerintahan.
5. Mampu memotret dan meneliti masalah-
masalah pemerintahan.
6. Memahami perkembangan ilmu dan teknologi di
bidang pemerintahan.
7. Mampu memahami dan memecahkan masalah-
masalah pemerintahan.
8. Mampu mengembangkan ilmu pemerintahan.
6. LITERATURE WAJIB
1. Poelje, CH, Van., 1942, Algemene
Inleiding tot de Bestuurkunde, Alphen
aan de Rijn N. Samson.
2. McIver, Robert M., 1947, The Web of
Government, The Macmillan Company.
3. Finer, Herman., 1949, Theory and
Practice of Modern Government, Henry
Holt and Company, New York.
7. 4. C. F. Strong, 1960, Modern Political
Constitutional, Sidgwick and Jackson,
Ltd., London.
5. Braasz, H.A. cs., 1962, Inleinding tot de
Bestuurwetenschap: Den Haag.
6. Samuel Edward Finer, 1974,
Comparative Government, Penguin
Books, Ltd., Harmonds Worth,
Middlesex, England.
8. 7. Rosenthal U., Schendelen, M.P.C.M.
Van., 1987, Rengeling, H.B. Openbaar
Bestuur: Alphen aan de Rijn N. Samson.
8. Hoogerwerf, 1987, A De Beleidstheori,
P.B. Lehning and J.B.D. Simonis
Handboek beleidswethenschap:
Amsterdam.
9. Bayu Surianingrat, 1980, Mengenal Ilmu
Pemerintahan: Aksara Baru, Jakarta.
9. 10. S. Pamudji, 1983, Kepemimpinan
Pemerintahan di Indonesia, PT. Bina
Aksara, Jakarta.
11. Soewargono, 1996, Jatidiri Ilmu
Pemerintahan, IIP Pres.
12. M. Ryaas Rasyid , 1996, Makna
Pemerinatahan Tinjauan dari Segi Etika
dan Kepemimpinan, Yarsif Watampone.
13. Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernologi
(Ilmu Pemerintahan Baru), Bina Aksara.
11. APA ONTOLOGI
ILMU PEMERINTAHAN?
Ontologi adalah subject matter, focus
interest, hakekat yang dikaji. Artinya
apa sebenarnya yang dikaji oleh ilmu
pemerintahan itu. Untuk menjawab
pertanyaan ini kita harus tahu definisi,
batasan atau ruang lingkup ilmu
pemerintahan itu sendiri.
12. APA EPISTEMOLOGI
ILMU PEMERINTAHAN?
Bagaimana ilmu pemerintahan itu didapat,
metode apa yang digunakan. Ilmu
pemerintahan didapat dari data-data empiris
lapangan berupa fakta-fakta pemerintahan
mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa.
Metode penelitian yang digunakan dapat
metode deduktif, induktif, deskriptif, historis
atau eksperimen. Pendekatan analisanya dapat
berupa pendekatan kelembagaan, prilaku dsb.
13. APA AKSIOLOGI DARI
ILMU PEMERINTAHAN?
Aksiologi berbicara penerapan ilmu, manfaat ilmu,
kegunaan ilmu. Penerapan ilmu pemerintahan itu
dapat dari tingkat bawah sampai tingkat atas.
Manfaatnya dapat berupa kognitif yaitu
meningkatnya nalar dan gagasan pemerintahan
dan psikomotor yaitu dapat meningkatkan
keterampilan birokrat dalam pelayanan publik,
sementara affektif dapat meningkatkan
penghayatan dan kesadaran berpemerintahan.
15. ILMU = SEPERANGKAT PENGETAHUAN YANG :
1. TERSUSUN SECARA SISTEMATIS DAN LOGIS;
2. MEMPUNYAI OBYEK/SASARAN TERTENTU YANG
MENJADI MATERI POKOK PEMBAHASAN;
3. ADANYA PUSAT PERHATIAN TERTENTU SEBAGAI
SUDUT PANDANG DALAM MEMBAHAS
OBYEKNYA;
4. MENGGUNAKAN METODE-METODE ILMIAH
TERTENTU;
5. MEMILIKI KEBENARAN YANG OBYEKTIF; DAN
6. MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU.
PENGERTIAN ILMU (SCIENCE)
16. MAKNA PENGETAHUAN
(KNOWLEDGE)
SEGALA SESUATU YANG KITA TAHU MELALUI
PENANGKAPAN PANCA INDERA :
• MELALUI LIHAT (MATA).
• MELALUI RABA (TANGAN).
• MELALUI RASA (LIDAH).
• MELALUI DENGAR (TELINGA).
• MELALUI CIUM (HIDUNG).
17. APA ITU TEORI (THEORY)
1. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep),
batasan, dan proposisi yang menyajikan
suatu pandangan sistematis tentang
fenomena dengan merinci hubungan-
hubungan antar variabel, dengan tujuan
menjelaskan dan meprediksikan suatu
gejala, (Fred N. Kerlinger, 1973).
2. Teori adalah alat dari ilmu (tool of science)
sebagai formulasi dari fakta-fakta,
(Moh Nazir, 1988).
19. HUBUNGAN TEORI DENGAN FAKTA PEM
FAKTA TEORI
Memperjelas celah pengetahuan
Meringkaskan fakta
Memperkecil jangkauan
Meramalkan
Sumber lahirnya
menolak
Merubah orientasi
Mendefinisikan kembali
Memberi jalan mengubah
Memformulasikan fakta
deduktif
induktif
20. Ilmu pemerintahan tersusun secara
sistematis karena ilmu pemerintahan
terdiri dari konsep-konsep dimana
konsep yang satu dengan yang lainnya
saling berkaitan. Konsep-konsep yang
diambil dari lapangan empirik ini telah
tersusun, oleh karena itu ilmu
pemerintahan mempunyai sistematika
sendiri.
21. WHAT IS GOVERNMENT ?
GOVERNMENT IS POLITICS PLUS
ADMINISTRATION.
(PEMERINTAHAN ADALAH
POLITIK TAMBAH ADMINISTRASI)
(Herman Finer-University Chicago,
Theory and Practice of Modern
Government,1949:7)
22. Government menurut pendapat Finer
sebagai Politics and Administration
• Pemerintahan terkait dengan proses politik
yakni menyangkut pembuatan kebijakan dan
perumusan keputusan politik dalam rangka
mencapai tujuan bernegara yang mencakup
kegiatan-kegiatan politik.
• Pemerintahan terkait dengan kemampuan
melaksanakan atau mengimplementasikan
keputusan politik dengan menggunakan cara
kerja manajemen pemerintahan yang efektif
dan dinamakan administrasi.
23. WHAT IS GOVERNMENT
(C. F. STRONG, 1960:6)
Government is there fore, that organization in which
is vested the right to exercise sovereign powers.
Government in the broad sense, is something bigger
than a special body of ministers a sense in which we
colloquially use it to day, when ... Govenment, in the
broader sense, is charged with and without. Is must,
there fore, have, first military power, or the control of
making laws; thirdly, financial power, or the ability to
extract sufficient money from the community to
defray the cost of defending the state and of enforcing
the law it makes on the state’s behalf.
24. TERJEMAHANNYA SINGKAT
PEMERINTAHAN ADALAH ORGANISASI
DALAM MANA DILETAKAN HAK UNTUK
MELAKSANAKAN KEKUASAAN
BERDAULAT ATAU TERTINGGI.
PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS MENCAKUP
SELURUH CABANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN
NEGARA (LEGISLATIF, EKSEKUTIF, YUDIKATIF,
ATAU KESELURUHAN LEMBAGA NEGARA), DAN
PEMERINTAHAN DALAM ARTI SEMPIT
HANYA BADAN EKSEKUTIF.
25. EMPAT MAKNA PEMERINTAHAN
(SAMUEL EDWARD FINER,1974:3-4)
1. THE ACTIVITY OR THE PROCESS OF
GOVERNING (MENUNJUKKAN KEGIATAN
ATAU PROSES MEMERINTAH YAITU
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN).
2. STATE OF AFFAIRS (MENUNJUKAN MASALAH-
MASALAH/HAL IKHWAL NEGARA DALAM
MANA KEGIATAN DAN PROSES DI ATAS
DIJUMPAI DAN SISELENGGARAKAN).
26. 3. PEOPLE CHARGED WITH THE DUTY OF
GOVERNMENT (MENUNJUKKAN ORANG-
ORANG MAKSUDNYA PEJABAT-PEJABAT)
YANG MEMILIKI TUGAS-TUGAS UNTUK
MEMERINTAH).
4. THE MANNER, METHOD OR SYSTEM BY
WHICH A PARTICULAR SOCIETY IS
GOVERNED (MENUNJUKAN CARA,
METODE ATAU SISTEM DENGAN MANA
SUATU MASYARAKAT TERTENTU
DIPERINTAH).
27. MAKNA PEMERINTAHAN
(S. PAMUDJI, 1987:23)
SECARA ETIMOLOGIS PEMERINTAHAN
BERASAL DARI KATA PEMERINTAH,
SEDANGKAN PEMERINTAH BERASAL DARI
KATA PERINTAH.
PERINTAH ADALAH PERKATAAN YANG
BERMAKSUD MENYURUH MELAKUKAN
SESUATU PERBUATAN.
28. PEMERINTAH ADALAH KEKUASAAN
MEMERINTAH SUATU NEGARA (DAERAH
NEGARA) ATAU BADAN YANG TERTINGGI
YANG MEMERINTAH SESUATU NEGARA
(SEPERTI KABINET MERUPAKAN SUATU
PEMERINTAH).
PEMERINTAHAN ADALAH PERBUATAN
(CARA, HAL URUSAN DAN SEBAGAINYA)
MEMERINTAH.
30. TUGAS PEMERINTAH
1. MENGHADIRKAN KESEJAHTERAAN BAGI
MASYARAKAT (PUBLIC WELFARE).
2. MELINDUNG DAN MENGAYOMI
MASYARAKAT.
3. MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.
4. PENGENDALIAN ATAS KESELURUHAN
TINDAKAN WARGA (WNI DAN WNA).
5. MENGATUR KEHIDUPAN BERSAMA
WARGA AGAR TERCIPTA KETERATURAN.
31. FUNGSI POKOK PEMERINTAH
1. PENGATURAN (REGULATION) YAKNI
MELAKUKAN PERUMUSAN DAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (PERATURAN
PEUNDANG-UNDANGAN) AGAR TERCIPTA
KETERATURAN DALAM MASYARAKAT.
2. PEMBANGUNAN (DEVELOPMENT) YAKNI
FUNGSI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN AGAR TERCIPTA
SUATU KONDISI MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA.
32. 3. PEMBERDAYAAN (EMPOWERMENT)
YAKNI FUNGSI MERENCANAKAN DAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AGAR
TERCIPTA SUATU KONDISI MASYARAKAT
YANG MANDIRI.
4. PELAYANAN (SERVICES) YAKNI
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN
KEGIATAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT AGAR TERCIPTA KEADILAN
DALAM MASYARAKAT.
33. TUGAS PEMERINTAH RI ADALAH MEWUJUDKAN
TUJUAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA
MENURUT PEMBUKAAN UUD 1945
1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN
SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA (NATIONAL
PROTECTION: URUSAN PERLINDUNGAN).
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM (PUBLIC
WELWARE: URUSAN MENSEJAHTERAKAN).
3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
(NATION EDUCATION: URUSAN PENDIDIKAN).
4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG
BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN
ABADI DAN KEADILAN SOSIAL (INTERNATIONAL
RELATIONSHIP FREE: URUSAN INTERNASIONAL).
35. G. A. VAN POELJE (1942)
BAPAK ILMU PEMERINTAHAN
ILMU PEMERINTAHAN ADALAH
ILMU YANG BERTUJUAN UNTUK
MENCAPAI KESEJAHTERAAN
UMUM SECARA SAH BAGI
KESELURUHAN WARGA.
36. KERAGUAN ILMU PEMERINTAHAN
(ROBERT MCIVER,1947:6)
When we speak of a science of government
we are not raising doubts concerning the
feasibility of political science, as that
expression is commonly used.
(apabila kita berbicara tentang ilmu
pemerintahan, jangan diragukan lagi bahwa
ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu
pengetahuan)
37. SYARAT SUATU NEGARA
1. ADA PEMERINTAHAN,
2. ADA PENDUDUK,
3. ADA WILAYAH,
4. ADA PENGAKUAN NEGARA LAIN.
39. BAYU SURIANINGRAT (1980)
ILMU PEMERINTAHAN ADALAH
SALAH SATU DARI ILMU-ILMU
SOSIAL …DENGAN SASARANNYA
BERUPA GEJALA SOSIAL YANG
ADA KAITANNYA ATAU YANG
MENGANDUNG SIFAT
PEMERINTAHAN.
40. SASARAN ILMU PEMERINTAHAN
MENCAKUP SEGALA MACAM DAN
SELURUH PERBUATAN DAN
PERILAKU PEMERINTAHAN ATAU
SEMUA GEJALA SOSIAL YANG
BERSIFAT PEMERINTAHAN.
41. U. ROSENTAL (1986)
ILMU PEMERINTAHAN ADALAH
ILMU YANG SECARA OTONOM
MEMPELAJARI BEKERJANYA
STRUKTUR-STRUKTUR DAN PROSES-
PROSES PEMERINTAHAN UMUM,
BAIK SECARA INTERNAL MAUPUN
SECARA EKSTERNAL.
42. SEMENTARA ITU PEMERINTAHAN
UMUM DIRUMUSKAN SEBAGAI
KESELURUHAN STRUKTUR DAN
PROSES-PROSES YANG MELIBATKAN
KEBIJAKSANAAN DAN KEPUTUSAN
YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN
ATAS NAMA BAGI KESELURUHAN
KEHIDUPAN BERSAMA WARGA.
43. H.A. BRAASZ (1986)
ILMU PEMERINTAHAN ADALAH
ILMU YANG MEMPELAJARI CARA
BAGAIMANA LEMBAGA-LEMBAGA
PEMERINTAHAN UMUM DISUSUN DAN
DIFUNGSIKAN TERHADAP WARGA
NEGARA, BAIK SECARA INTERNAL
MAUPUN SECARA EKSTERNAL.
44. AFAN GAFFAR (1992:4)
ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU
YANG MEMPELAJARI PROSES
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DALAM SUATU NEGARA.
PEMERINTAHAN SUATU NEGARA
SEBAGAI OBYEK UTAMA DARI
STUDI ILMU PEMERINTAHAN.
45. TALIZIDUHU NDRAHA (2003)
ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG
MEMPELAJARI BAGAIMANA MEMENUHI
DAN MELINDUNGI KEBUTUHAN DAN
TUNTUTAN TIAP ORANG AKAN JASA-PUBLIK
DAN LAYANAN CIVIL, DALAM HUBUNGAN
PEMERINTAHAN, (SEHINGGA DAPAT
DITERIMA) PADA SAAT DIBUTUHKAN
OLEH BERSANGKUTAN.
46. OBYEK ILMU PEMERINTAHAN
1. PERISTIWA PEMERINTAHAN.
2. FENOMENA PEMERINTAHAN.
3. GEJALA-GEJALA PEMERINTAHAN.
4. PRAKTEK PEMERINTAHAN.
47. METODE ILMU PEMERINTAHAN
METODE ILMU PEMERINTAHAN YANG
DIGUNAKAN DAPAT BERUPA METODE
INDUKTIF ATAU DEDUKTIF DENGAN
PENDEKATAN INSTITUSIONAL ,
BEHAVIORAL, SISTEM, KOMPREHENSIF,
HOLISTIK, INTEGRATIF, FUNGSIONAL,
STRUKTURAL, POLITIK, YURIDIS,
EKONOMI, SOSIOLOGIS, PSIKOLOGIS,
PELAYANAN, DSB.
49. TUJUAN ILMU PEMERINTAHAN
1. Untuk memahami masalah-masalah atau
gejala-gejala pemerintahan.
2. Untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa
pemerintahan.
3. Untuk penerapan atau aplikasi dalam
kehidupan pemerintahan.
4. Untuk meramalkan gejala-gejala
pemerintahan pada masa yag akan datang.
5. Untuk mencari kebenaran pemerintahan.
6. Untuk membentuk teori pemerintahan.
50. Dengan demikian dapat
menyimpulkan secara sederhana
bahwa ilmu pemerintahan itu dapat
dikatakan sebagai suatu ilmu, tetapi
harus diakui bahwa ilmu
pemerintahan sebagai ilmu yang
exist dengan teori yang canggih dan
mandiri bisa dianggap masih
“remaja” atau belum “dewasa” .
52. GEJALA PEMERINTAHAN
• Pemerintahan sebagai suatu gejala sosial
telah muncul sejak lahirnya manusia di
muka bumi yaitu sejak ada penguasa dan
yang dikuasai dalam masyarakat.
• Lahirnya penguasa atau kelompok yang
berkuasa untuk mencegah “bellum
omnium contra omnes and homo homini
lupus” (manusia yang kuat menjadi srigala
bagi yang lemah).
53. • Para filsof sebelum abad Masehi seperti
Socrates, Plato dan Aristoteles telah
mencoba berfikir dan memformulasikan
gejala-gejala pemerintahan itu secara
lebih sistematis, universal dan radikal.
• Aristoteles, manusia sebagai “Zoon
Politicon” bahwa setiap manusia berperan
ganda sebagai makhluk individu dan juga
sebagai makhluk sosial yang selalu hidup
berkawan dan saling membutuhkan.
54. • Pada masa hidupnya, Plato pernah menulis
suatu buku yang berjudul Politeia. Kata
Politeia ini dari kata polis yang berarti kota.
• Dengan demikian maka buku karya Plato
tersebut membahas tentang kota atau
kekotaan, namun yang dibicarakan bukan
kota secara keseluruhan dalam arti
mengenai unsur-unsur negara yang secara
tradisional terdiri dari Wilayah, Rakyat dan
Pemerintah, tetapi kota sebagai
pemerintah.
55. • Melainkan hanya mengenai unsur yang
ketiga yaitu pemerintah, sehingga politeia
akan lebih tepat kalau diterjemahkan
dengan “pemerintahan polis”
(Surianingrat,1980:16).
• Pemerintahan sebagai ilmu (Science) baru
muncul pada pertengahan abad ke-20 yang
ditandai dengan munculnya karya Van
Poelje tentang Bestuurkunde di Negeri
Belanda pada tahun 1940 an.
57. • Ilmu Pemerintahan berciri modern
pertama kali lahir di Prusia dan Austria
pada abad 17.
• Pada masa itu, ilmu pemerintahan
dikenal dengan nama
Kameralwissenchaften.
• Landasan pemikiran adalah pada masa
itu diperlukan sekelompok ilmu yang
dipandang langsung berkaitan dengan
fungsi pejabat pemerintah.
58. • Pada masa pemerintahan Raja Frederik
Willem I (1713-1749) mata kuliah
Kameralistik diajarkan di Universitas
Frankfurt dan Universitas Hale.
• Mata kuliah Kameralistik pada masa itu lebih
didekatkan pada analisis pengelolaan
pemerintahan negara secara efisien sehingga
lebih berciri muatan ekonomi pemerintahan
yang membahas tentang masalah keuangan
pemerintahan, pajak, kepolisian, administrasi
pemerintahan, struktur pemerintahan.
59. • Pada abad 18 perkembangan studi
kameralistik seiring dengan
kebutuhan pemerintahan kerajaan
untuk kebutuhan pemerintahan
kerajaan yang kuat, sehingga obyek
kameralistik bergeser pada studi
masalah hukum pada spirit negara
yang didasarkan pada hukum.
60. • Menurut Carl Friedrich (1963) bahwa
faktor penyebab studi kameralistik
bergeser pada studi hukum karena
berkembangnya spirit pemerintahan
negara pada masa itu tentang negara yang
berdasarkan pada konstitusi dan legalisme
yang mengatur hubungan-hubungan
antara penguasa dengan rakyat dan
melindungi kebebasan dan hak milik
individu ketika Napoleon berkuasa.
61. • Pada zaman awal abad 18 studi hukum
mendapat porsi yang utama dalam upaya
menegakan hukum dalam negara yang
tepat, adil dan benar.
• Semenjak akhir abad 18, Kameralistik
kurang berkembang di eropa. Kurang
lebih 100 tahun kemudian, di Amerika
Serikat tumbuh ilmu sejenis yang dirintis
oleh para ilmuwan Amerika yang belajar
di Jerman.
62. • Ketika Andrew Jackson terpilih
sebagai Presiden Amerika tahun
1878, menjadikan filsafat egaliterian
dalam sistem pemerintahan oleh
rakyat yang dilaksanakan dengan
pemilihan umum yang bebas.
Kemudian dibentuklan pejabat
pemerintahan yang mewakili rakyat
dalam norma-norma aristokrasi.
63. • Presiden Andrew Jackson, setelah
melakukan pemilihan umum untuk
membentuk pemerintahan
perwakilan rakyat, langkah
selanjutnya melakukan rekrutmen
pegawai pemerintahan berdasarkan
spoil sistem yang akhirnya
menimbulkan berbagai ekses.
64. • Puncak amarah rakyat terhadap
praktek spoil sistem dengan
terbunuhnya Presiden Garfield pada
tahun 1883 yang membuka jalan bagi
penyusunan Undang-Undang
Pendleton (Pendleton Act) pada tahun
1883 yang mengawali pemberlakuan
merit sistem dalam merekrut para
jabatan pemerintahan, (Leonard D.
White, 1958).
65. • Woodrow Wilson seorang maha
guru berhasil menyakinkan rakyat
bahwa sistem rekrutmen pegawai
pemerintahan dengan cara merit
sistem adalah sistem rekrutmen
dalam lingkungan pemerintahan
yang tidak anti demokrasi bahkan
memperkuat prinsip-prinsip
pemerintahan demokrasi.
66. • Pandangan Wilson ini dikemukakan pada
waktu yang tepat ketika munculnya
gerakan yang dinamakan Scientific
Management Movement bersamaan
dengan munculnya ajaran Max Weber
tentang The Idea Type Bureaucracy,
dimana organisasi pemerintahan dikelola
secara ekonomis yang melahirkan ilmu
public administration, ilmu pemerintahan
versi Amerika, (Leonard D. White, 1958).
67. • Pada awal abad 19 di Eropa terdapat
kecenderungan untuk menghidupkan lagi
pendekatan studi kameralistik bagi
mereka yang dipersiapkan untuk
menduduki jabatan tertinggi di
pemerintahan.
• Atas dasar itu, dibutuhkan sehimpunan
ilmu tertentu untuk mengelola
penyelenggaraan pemerintahan negara
secara efisien dan efektif.
68. • Pada tahun 1903, pemerintahan
Kerajaan Belanda menerapkan
Kebijakan Decentralizatie Wett 1903,
yang mengatur sistem
penyelenggaraan pemerintahan di
Hindia Belanda dengan menganut
pemerintahan lokal yang diberi
kewenangan untuk mengurus
pemerintahan sendiri dalam
pembinaan dan pengawasan kolonial.
69. • Pada tahun 1920 di Negeri Belanda,
dibentuklah program studi Indologie
di Universitas Laiden pada Fakultas
Hukum, Fakultas Sastra, dan Fakultas
Filsafat untuk mempersiapkan tenaga
yang bertugas dan mengurus
pemerintahan di Hindia Belanda.
70. • Tahun 1920 di Hindia Belanda
(Indonesia) dibentuk Pendidikan
Pamong Praja “Opleidings School Voor
Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)”.
Lulusan MOSVIA dipergunakan untuk
memperkuat penyelenggaraan
pemerintahan Hindia Belanda yang
dipimpin oleh kelompok (Binnenlands
Bestuur Corps).
71. • Dengan dibukanya program
Indologie, keluarlah keputusan
pemerintah yang mengatur
pendidikan para pegawai
pemerintahan di Hindia Belanda
yang dikenal dengan nama Besluit
op de Indische Bestuursopleiding
1922.
72. • Berdasarkan besluit IB 1922, para
pejabat Binnenlands Bestuur mulai
pangkat Administratif Ambtenar,
Aspirant Controleur, Controleur,
Gewestelijk Secretaris, Assistent
Resident, Resident, sampai
Gouverneur adalah lulusan
program Indologie.
73. • Pembelajaran Indologie berkembang
pesat dan timbul kesadaran para
ilmuwan Eropa khususnya Belanda
untuk mengembangkan ilmu untuk
memerintah (bestuurkunde).
• Pada tahun 1942 muncul karya Van
Poelje tentang Bestuurkunde yang
membahas pemerintahan sebagai
ilmu (Science).
74. • Bestuurkunde (Ilmu Pemerintahan)
berkembang menjadi Bestuurschap
(Ilmu-Ilmu Pemerintahan), dan
Bestuurwetenschapen (Ilmu-Ilmu
Pembantu Ilmu Pemerintahan).
• Bestuurkunde (Ilmu Pemerintahan)
berkembang lebih lanjut dari Belanda
ke negara-negara di Eropa, Inggris,
Amerika, Asia dan Afrika.
75. PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
YUNANI
BELANDA
INGGRIS AMERIKA
INDONESIA
AUSTRALIA
INDIA
MALAYSIASINGAPURADECENTRALIZATIE
WETT 1903
PROKLAMASI 1945
(KONSTITUSI)
1942 PD II
JERMAN
PERANCIS
REGERING
REGLEMENT 1922
OSVIA 1920
76. PERKEMBANGAN ILMU
PEMERINTAHAN DI INDONESIA
• Pada tahun 1948 Kementerian Dalam
Negeri membuka Sekolah Menengah
Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang
kemudian berganti nama menjadi
Sekolah Menengah Pegawai
Pemerintahan Administrasi Atas
(SMPAA) di Jakarta dan Makassar.
77. • Pada tahun 1952, Kementerian Dalam
Negeri membuka Kursus Dinas
Cadangan (KDC) di Malang Jawa Timur
dengan tujuan untuk mendidik pegawai
golongan DD untuk ditempatkan pada
struktur pemerintahan dan siap pakai.
KDC pada tahun 1954 dibuka di Jakarta,
Medan, Bukit Tinggi, Makassar,
Palangka Raya, Pontianak dan Mataram.
78. • Pada tahun 1950 Universitas Gadjah
Mada membuka Jurusan Ilmu
Pemerintahan (S1) di FHSP.
Pembukaan jurusan ilmu
pemerintahan pada UGM ini
didasarkan pada kebutuhan akan
tenaga pemerintahan yang bertugas
mengawal kemerdekaan Indonesia.
Ilmu Pemerintahan di UGM sebagai
bagian dari studi Ilmu Politik.
79. • Pada tahun 1956, Kementerian Dalam
Negeri menetapkan keputusan
bersama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan membuka
Akademi Pemerintahan Dalam Negeri
(APDN) program Diploma D-III Ilmu
Pemerintahan dan lulusannya
menyandang gelar Bachelor of Art (BA)
dan bertugas pada pemerintahan
daerah provinsi dan kabupaten/kota.
80. • Pada tahun 1967, dibentuknya
Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)
dengan Program Sarjana (S1) Ilmu
Pemerintahan, sebagai lembaga
kelanjutan dari APDN. Perbedaan
mendasar Ilmu Pemerintahan yang
dikembangkan di IIP dan UGM adalah
bahwa Ilmu Politik sebagai bagian
dari cabang studi Ilmu Pemerintahan.
81. • Pada tahun 1974 dibentuknya Jurusan
Ilmu Pemerintahan (S1) di Universitas
Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Ilmu
Pemerintahan yang dipelajari dan
dikembangkan di UNPAD sebagai
cabang dari ilmu-ilmu sosial
khususnya cabang dari studi Ilmu
Administrasi.
82. • Pada tahun 1992, Kementerian Dalam
Negeri meningkatkan status Akademi
Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)
yang semula hanya Program Diploma
III Pemerintahan menjadi Sekolah
Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri
(STPDN) dengan Program Studi
Diploma IV Pemerintahan.
83. • Pada dekade tahun 2000-an
telah banyak dibuka Program
Studi Ilmu Pemerintahan untuk
jenjang pendidikan D3, S1, dan
S2, di berbagai Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta.
84. • Pada awal tahun 2013, Kementerian
Dalam Negeri dengan persetujuan
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan membuka Program
Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan pada
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN) Kemdagri yang membekali Ilmu
Pemerintahan bagi para birokrat agar
terbentuk Birokrat yang llmuwan dan
llmuwan yang Birokrat.
86. G. A VAN POELJE (1942:5)
Pusat Perhatian Ilmu Pemerintahan :
1. Unsur-unsur dinas umum (openbare dienst).
2. Keserasian dinas umum ke dalam dan
hubungannya dengan luar yaitu kepada
masyarakat yang kepentingannya diwakili
dalam dinas umum. Bentuk organisasi
terbaik dinas umum.
3. Hubungan antar alat kepengkapan yang
bersama-sama merupakan dinas umum
sebagai suatu kebutuhan.
87. 4. Sentralisasi dan desentralisasi.
5. Koordinasi serta pengawasan ke dalam dan ke luar.
6. Hubungan antar pemerintah dengan yang
diperintah.
7. Mengusahakan terjaminnya keserasian dan daya
tindak yang dari pemerintah.
8. Unsur manusia dalam pemerintahan.
9. Pembentukan, pendidikan, peraturan dinas, dan
gaji pegawai.
10 Jaminan-jaminan bagi pemerintahan yang baik
dan serasi.
88. PROF. SOEWARGONO, (1980)
Sasaran studi ilmu pemerintahan adalah
pekerjaan pemerintahan dengan ciri
utama :
1. Memberikan arah;
2. Menetapkan nilai;
3. Mengatur;
4. Membuat keputusan.
89. PEKERJAAN PEMERINTAH
1. Pekerjaan pemerintahan yang menjadi sasaran
studi ilmu pemerintahan adalah bentuk
kehidupan sosial yang oleh Aristoteles
dikategorikan sebagai politik yang berarti
kehidupan negara pelaksanaan kekuasaan
negara.
2. Kemudian lahirlah pemerintahan negara,
pemerintahan yang berciri publik, atau
pemerintahan umum (openbaar berstuur).
Pemerintahan negara bertindak sebagai negara
yang menegakan hukum (rachtsstaat) dan
negara penjaga malam (nachtwakerstaat).
90. SUJAMTO (1982)
Isi dan Ruang Lingkup Studi Ilmu Pemerintahan :
1. Teori pemerintahan.
2. Lembaga-lembaga pemerintahan.
3. Hubungan antar pemerintah.
4. Cabang-cabang ilmu pemerintahan.
5. Bagaimana melayani dan mengendalikan masyarakat.
6. Bagaimana menumbuhkan rasa kebersamaan dan
partisipasi masyarakat.
7. Bagaimana menegakan peraturan.
8. Bagaimana menangkal bahaya dan ancaman dari luar
maupun dari dalam.
9. Bagaimana mengetahui dan menyerap serta memenuhi
perasaan dan hasrat-hasrat masyarakat.
91. BAYU SURYANINGRAT (1985)
Lingkup Studi Ilmu Pemerintahan adalah :
1). Asas-asas pemerintahan.
2). Sistem-sistem pemerintahan.
3). Teori-teori pemerintahan.
4). Kepentingan umum.
5). Fungsi-fungsi pemerintahan.
6). Pembagian kekuasaan pemerintahan.
7). Bidang kepegawaian pemerintahan.
8). Freies ermessen.
9). Detournement de pourvoir.
92. 10). Bentuk-bentuk pemerintahan.
11). Aktivitas administrasi pemerintahan.
12). Perkembangan pemerintahan.
13). Sejarah pemerintahan.
14). Filsafat pemerintahan.
15). Etika pemerintahan.
16). Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya.
17). Pemerintahan yang patut.
18). Administrasi pemerintahan.
19). Pemerintahan pusat, daerah dan desa.
20). Berbagai tahap dan jenis pemerintahan.
21). Kebijaksanaan publik, urusan publik, dan
kepentingan publik.
93. TALIZIDUHU NDRAHA (2003)
1. Negara.
2. Tujuan nasional.
3. Pemerintah dan yang diperintah.
4. Kepemimpinan pemerintahan.
5. Ideologi dan doktrin pemerintahan.
6. Asas-asas pemerintahan.
7. Sistem pemerintahan.
8. Teknik pemerintahan.
9. Perilaku pemerintahan (an) budaya pemerintahan.
A. STUDI INTRODUKTIF :
94. 10. Tindakan pemerintahan, perbuatan pemerintah.
11.Pemerintahan nasional dan hubungan dengan
pemerintahan negara lain.
12. Pemerintahan wilayah.
13. Pemerintahan daerah.
14. Pemerintahan desa.
15. Hubungan pemerintahan.
16. Metodologi ilmu pemerintahan.
17. Pembangunan pemerintahan.
18. Pembinaan aparatur pemerintahan.
19. Pendidikan ilmu pemerintahan.
95. B. STUDI PARADIGMATIK :
Metodologi Ilmu.
C. STUDI DISIPLINER :
Dilakukan untuk menemukan teori-teori yang
diperlukan dalam mempelajari aspek-aspek studi
pemerintahan.
D. STUDI KASUS :
1. Seni pemerintahan.
2. Perbandingan pemerintahan.
3. Sejarah pemerintahan.
98. PENDEKATAN PEMERINTAHAN
FAKTA TEORI
Memperjelas celah pengetahuan
Meringkaskan fakta
Memperkecil jangkauan
Meramalkan
Sumber lahirnya
menolak
Merubah orientasi
Mendefinisikan kembali
Memberi jalan mengubah
Memformulasikan fakta
deduktif
induktif
100. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN
DAN ILMU POLITIK
ILMU PEMERINTAHAN MEMILIKI KAITAN ERAT DENGAN
ILMU POLITIK KARENA PEMERINTAHAN SELALU TERKAIT
DENGAN PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS.
UNTUK ITU DALAM MENJALANKAN KEKUASAAN
MEMERINTAH, PEMERINTAH SELALU MEMPERHATIKAN
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI, ROTASI KEKUASAAN
PEMERINTAHAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN
KEPADA PUBLIK YANG MERUPAKAN FOKUS STUDI
DARI ILMU POLITIK.
101. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN
DAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
ILMU PEMERINTAHAN MEMPUNYAI KAITAN ERAT
DENGAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA DALAM
HAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
NEGARA DIMANA ADMINISTRASI ADALAH
PEKERJAAN PEMERINTAH. DENGAN DEMIKIAN
FOKUS KAJIAN ILMU ADMINISTRASI MENCAKUP :
EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN EKONOMIS YANG
MENJADI PRINSIP UTAMA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA.
102. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN
DAN ILMU HUKUM
ILMU PEMERINTAHAN MEMILIKI KAITAN YANG ERAT
DENGAN ILMU HUKUM, KARENA PEMERINTAHAN
YANG EFEKTIF DAN BAIK HARUS DIDASARKAN PADA
PRINSIP-PRINSIP HUKUM. DIMANA SEGALA
PERBUATAN PEMERINTAHAN HARUS DIDASARKAN
ATAS HUKUM. UNTUK ITU PEMERINTAHAN PERLU
DIDASARKAN ATAS KONSTITUSI DAN PERATURAN,
PEMBATASAN KEKUASAAN, SANKSI HUKUM BAGI
YANG MELANGGAR, YANG MERUPAKAN KAJIAN
UTAMA DARI ILMU HUKUM.
104. CABANG-CABANG
ILMU PEMERINTAHAN
Ilmu Pemerintahan dalam
pertumbuhannya mengalami
perkembangan dan sehingga berdampak
terhadap pendekatan lintas disiplin ilmu
yang menyababkan peminjaman konsep
ilmu lain untuk menjelaskan peristiwa
dan fenomena pemerintahan.
105. Bahan Dasar Memahami
Cabang-cabang
llmu Pemerintahan pada
Pohon Ilmu Pemerintahan
(Scientree of Government Science)
Buku Kybernologi:
(Taliziduhu Ndraha, 2003:XXXVI)
108. HYBRIDA SCIENCE OF
GOVERNMENT SCIENCE
SCIENCE NO SCIENCE HYBRIDA SCIENCE
ILMU
PEMERINTAHAN
1 FILSAFAT FILSAFAT PEMERINTAHAN
2 POLITIK POLITIK PEMERINTAHAN
3 ADMINISTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAH
4 HUKUM HUKUM PEMERINTAHAN
5 SOSIOLOGI SOSIOLOGI PEMERINTAHAN
6 ANTROPOLOGI ANTROPOLOGI PEMERINTAH
7 MANAJEMEN MANAJEMEN PEMERINTAHAN
8 KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
9 KEBIJAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
109. SCIENCE NO SCIENCE HYBRIDA SCIENCE
ILMU
PEMERINTAHAN
11 SEJARAH SEJARAH PEMERINTAHAN
12 PSIKOLOGI PSIKOLOGI PEMERINTAHAN
13 EKOLOGI EKOLOGI PEMERINTAHAN
14 KEPEMIMPINAN KEPEMIMPINAN PEMERINTA
15 ETIKA ETIKA PEMERINTAHAN
16 BAHASA BAHASA PEMERINTAHAN
17 SENI SENI PEMERINTAHAN
18 GEOGRAFI GEOGRAFI PEMERINTAHAN
19 TEKNIK TEKNIK PEMERINTAHAN
110. SCIENCE NO SCIENCE HYBRIDA SCIENCE
ILMU
PEMERINTAHAN
20 ORGANISASI ORGANISASI PEMERINTAHAN
21 BIROKRASI BIROKRASI PEMERINTAHAN
22 PERTANIAN PERTANIAN PEMERINTAHAN
23 KOMUNIKASI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
24 KOORDINASI KOORDINASI PEMERINTAHAN
25 TEKNIK TEKNIK PEMERINTAHAN
26 BUDAYA BUDAYA PEMERINTAHAN
27 TEOLOGI TEOLOGI PEMERINTAHAN
28 DLL DLL
116. Dengan demikian, Asas
Pemerintahan merupakan prinsip
dasar dari pemerintahan baik
bersifat normatif maupun sebagai
sistem nilai pemerintahan dalam
membentuk dan menjalankan
pemerintahan.
117. Secara umum, asas-asas pemerintahan
dapat didefinisikan sebagai pola umum
dan normatif perilaku pemerintahan yang
bersumber dari sistem nilai pemerintahan
dan sebagai pegangan pemerintahan yang
secara obyektif diperlukan untuk
memperlancar dan mengefektifkan
hubungan interaksi antara pemerintah
dengan yang diperintah.
TALIZIDUHU NDRAHA (2003:681)
118. ASAS-ASAS PEMERINTAHAN
1. ASAS MEMANDANG JAUH KE DEPAN.
Pemerintahan yang memiliki
visioner dalam arti yang memiliki
kemampuan memandang jauh
kedepan. Untuk mencapainya maka
diperlukan perencanaan strategis.
119. 2.ASAS BERPIKIR PANJANG.
Pikir dahulu pendapatan, sesal
kemudian tidak berguna, demikian
bunyi pribahasa. Melakukan
sesuatu terlebih dahulu
mempertimbangkan segala resiko
secara rasional dan obyektif.
120. 3. ASAS BELAJAR DARI SEJARAH.
Pemerintahan itu adalah suatu proses
sejarah yang melahirkan konsep sejarah
pemerintahan, yang menyadari bahwa :
pemerintahan adalah mata rantai sebab-
akibat; setiap kejadian atau peristiwa
pemerintahan tidak ada yang terjadi
secara kebetulan yang jelas adanya aktor
pemerintahan; pemerintah bisa berkaca
pada semua kejadian; setiap kejadian itu
bersifat unik.
121. 4.ASAS KEPASTIAN DAN PERUBAHAN.
Kepastian hukum adalah bingkai
perubahan sosial. Bingkai adalah
hukum positif. Perubahan adalah
suatu hal yang pasti. Dengan
demikian, manajemen
perubahan oleh pemerintah.
122. 5. ASAS KESERASIAN TUJUAN
DENGAN MOTIF, CARA DAN
ALAT. Motif sebagai input,
cara/alat sebagai proses, hasil
dan manfaat sebagai tujuan.
123. 6. ASAS PROFESSIONALISME.
Profesionalisme adalah konsep
ilmu administrasi dan
manajemen khususnya MSDM.
Profesional artinya suatu sifat
ketekunan pada pekerjaan
yang dikuasai dan
dilaksanakan secara benar.
124. 7. ASAS TANGGUNG JAWAB.
Suatu sikap untuk
menanggung resiko
terhadap pekerjaan yang
dilakukan. Tanggung jawab
lebih pada pelaksanaan
kewajiban dan hak.
125. 8. ASAS KEPATUHAN.
Kepatuhan bermakna
bahwa apa yang dilakukan
disesuaikan dengan norma
hukum dan prosedur yang
ada dalam organisasi.
126. 9. ASAS NOBLESSE OBLIGE.
Lebih pada makna moral
obligasi dimana
penghargaan kepada
seseorang yang berjasa
khususnya di bidang
pemerintahan.
128. 11. ASAS GOOD GOVERNANCE.
Asas pemerintahan yang
baik sebagai spirit
pemerintahan modern yang
mencakup nilai :
transparansi, keadilan,
pelayanan, kepastian hukum,
efisiensi, efektivitas, dsb).
129. 12. ASAS AKTIF.
Sikap untuk melakukan
sesuatu kegiatan
pemerintahan secara aktif
sesuai dengan kondisi
pemerintahan yang ada
yang melahirkan kreasi.
140. MAKNA PEMERINTAH DALAM
KONSEP KEKUASAAN NEGARA
• PEMERINTAH ADALAH BADAN,
PERANGKAT, ATAU ORANG YANG
MENYENLENGGARAKAN PEMERINTAHAN
ATAU MEMERINTAH.
• DALAM MAKNA ITU PEMERINTAH LAH
YANG MELAKSANAKAN SELURUH
KEKUASAAN NEGARA.
141. A. KONSEP KEKUASAAN NEGARA MENURUT
ARISTOTELES (384-322 SM) “KEKUASAAN
PEMERINTAHAN NEGARA OLEH RAKYAT”.
ASUMSI BAHWA DALAM KENYATAAN HIDUP
BERMASYARAKAT ADA TIGA MACAM FUNGSI
YAITU FUNGSI MENGATUR, MELAKSANAKAN
ATURAN, DAN FUNGSI MENJAGA TINGKAH
LAKU SESUAI DENGAN ATURAN”. ATAS DASAR
ITU, ARISTOTELES MEMBAGI BENTUK
PEMERINTAHAN NEGARA MENCAKUP :
KONSEP KEKUASAAN NEGARA
142. BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA
MENURUT ARISTOTELES
NO BENTUK BAIK BENTUK BURUK
1. MONARKI : PEMERINTAHAN
DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK
KEPENTINGAN SEMUA ORANG.
TIRANI : PEMERINTAHAN
DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK
KEPENTINGAN DIRINYA
2. ARISTOKRASI :
PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH
BEBERAPA ORANG UNTUK
KEPENTINGAN SEMUA ORANG.
OLIGARKI : PEMERINTAHAN
DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG
UNTUK KEPENTINGAN BEBERAPA
ORANG.
3. POLITEA : PEMERINTAHAN
DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG
UNTUK KEPENTINGAN SEMUA
ORANG.
DEMOKRASI :
PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH
BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN
SEMUA ORANG SECARA SENDIRI-
SENDIRI.
143. B. TEORI KEKUASAAN JOHN LOCKE (1632-1704)
DENGAN NAMA “TWO TREATISES ON
GOVERNMENT” YANG MEMBEDAKAN
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA ATAS
TIGA YAITU :
1. LEGISLATIVE POWER.
2. EXECUTIVE POWER.
3. FEDERATIVE POWER.
144. C. TEORI KEKUASAAN NEGARA
MENURUT MONTESQUIEU
“TRIAS POLITICA” YAITU :
1. LA PUISSANCE LEGISLATIVE (KEKUASAAN
MEMBUAT UNDANG-UNDANG).
2. LA PUISSANCE EXECUTIVE (KEKUASAAN
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG).
3. LA PUISSANCE DE JUGER (KEKUASAAN
MENEGAKAN UNDANG-UNDANG)
145. D. TEORI KEKUASAAN NEGARA
MENURUT VAN VOLLENHOVEN
“VIERMACHTENSCHEIDING” DIMANA
VIER=EMPAT, MAHTEN=KEKUASAAN,
SHEIDING=PEMISAHAN, YAITU :
1. REGELAARSRECHT (KEKUASAAN MEMBUAT
UNDANG-UNDANG).
2. JUSTITIERECHT (KEKUASAAN PERADILAN).
3. POLITIERECHT (KEKUASAAN KEPOLISIAN).
4. BESTUURSRECHT (KEKUASAAN PEMERINTAHAN).
146. KRITIKAN LEMAIRE TERHADAP TEORI
PEMBAGIAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN
NEGARA MENURUT VAN VOLLENHOVEN
1. KEKUASAAN KEPOLISIAN TIDAK SAJA
DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN AKAN TETAPI
JUGA DILAKUKAN OLEH BERSTUUR.
2. FUNGSI PEMERINTAHAN (BESTUUR) SANGAT
LUAS, TIDAK TERBATAS, RUMIT, DAN WAKTU
TERJADI TIDAK DIDUGA.
147. 3. LEMAIRE MENYATAKAN “EN WAT AL NIET
MEER” (BANYAK CIRI URUSAN
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN
SULIT UNTUK MERINCI DAN MENARIK
BATAS).
4. URUSAN PEMERINTAHAN TIDAK
SEPENUHNYA DAPAT DIATUR DENGAN
UNDANG-UNDANG.
148. 5. NAMUN DEMIKIAN MEMPELAJARI
PEMERINTAHAN DAN MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN PERLU DIATUR DARI
SEGI HUKUM.
6. MENGINGAT URUSAN PEMERINTAHAN
SANGAT LUAS, PEMERINTAHAN TERBAGI ATAS
PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS YANG
MENGURUS BEBERAPA URUSAN
PEMERINTAHAN NEGARA DAN
PEMERINTAHAN DALAM ARTI SEMPIT
YANG MENGURUSI URUSAN TERTENTU.
149. E. TEORI KEKUASAAN NEGARA
MENURUT KRANENBURG
“STAATSRECH UVERSE” YAITU :
1. LEGISLATIVE POWER (KEKUASAAN
MEMBUAT UNDANG-UNDANG).
2. EXECUTIVE POWER (KEKUASAAN
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG).
3. YUDICATIVE POWER(KEKUASAAN
MENEGAKAN UNDANG-UNDANG)
150. CATATAN PENTING DARI TEORI
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
BAHWA KRANENBURG TIDAK SETUJU
TEORI VAN VOLLENHOVEN YANG
MEMBEDAKAN KEKUASAAN KEPOLISIAN
KELUAR DARI KEKUASAAN EKSEKUTIF
DAN KRANENBURG MENYATAKAN
BAHWA KEPOLISIAN ADALAH BAGIAN
DARI KEKUASAAN EKSEKUTIF YANG
TIDAK DAPAT DIPISAHKAN.
151. F. TEORI KEKUASAAN NEGARA
MENURUT LOGEMANN
YAITU :
1. VERTEGENWOORDIGING (PERWAKILAN
DAN LEGISLATIF).
2. ADMINISTRATIE (PEMERINTAHAN ATAU
BESTUUR).
3. JUSTITIE (KEKUASAAN MENEGAKAN
UNDANG-UNDANG)
152. PANDANGAN LOGEMANN
1. ADMINISTRATIE TERDIRI ATAS TUGAS DAN
JABATAN YANG DINAMAKAN DIENST=DINAS.
2. BERSTUURDIENST DIBEDAKAN DALAM
BENTUK DEPARTEMENTAL DAN
BERSTUURDIENST YANG DIPIMPIN OLEH
KEPALA WILAYAH PEMERINTAHAN (HOOFD
VAN GEWESTELIJK BESTUUR) SEPERTI
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA BERADA
LANGSUNG DIBAWAH GUBERNUR JENDERAL.
153. 3. LOGEMANN MEMBEDAKAN PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI YANG TERFOKUS PADA URUSAN
DALAM NEGERI YANG BERSIFAT LOKAL DALAM
RUMPUN URUSAN DEKONSENTRASI DAN
DESENTRALISASI TERBATAS TERMASUK URUSAN
AGRARIA KARENA MENYANGKUT MASYARAKAT
DALAM NEGERI.
4. MENGINGAT URUSAN DALAM NEGERI
TERLAMPAU BANYAK, MAKA LOGEMANN
MENYATAKAN BAHWA PEJABAT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI MEMILIKI INISIATIF UNTUK
BETTINDAK YANG DINAMAKANNYA “FREIES
ERMESSEN” DENGAN TIDAK MELANGGAR
PERATURAN DAN MEMBERIKAN MAKNA
PEMERINTAHAN ITU SENDIRI BAGI RAKYAT.
154. 5. MENGINGAT TIDAK SEMUA URUSAN DALAM
NEGERI DIATUR DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, MAKA URUSAN
YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DIKENAL DENGAN
NAMA “RESIDU THEORIE” (TEORI SISA).
6. MENGINGAT BANYAK URUSAN DALAM NEGERI
YANG PERLU DIURUS, PEJABAT
PEMERINTAHAN PERLU MEMILIKI
KUALIFIKASI SEBAGAI “GENERALE”
(MENGETAHUI HAL YANG BANYAK) DAN
“SPECIALE” (MENGUASAI HAL YANG KHUSUS).
155. CONCENTRATION OF POWER AND
RESPONSIBILITY UPON THE
PRESIDENT
(DALAM MENJALANKAN
PEMERINTAHAN NEGARA,
KEKUASAAN DAN TANGGUNG
JAWAB ADALAH DI TANGAN
PRESIDEN)
156. SELAIN EXECUTIVE POWER, PRESIDEN
BERSAMA DPR MENJALANKAN
LEGISLATIVE POWER.
UNTUK MENJALANKAN UNDANG-
UNDANG, PRESIDEN BERKUASA UNTUK
MENETAPKAN PERATURAN
PEMERINTAH (POUVOIR
REGLEMENTAIR).
158. BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA
MENURUT HERODOTUS YANG
DIPRAKTEKAN DI PERSIA
1. MONARCHY (PEMERINTAHAN NEGARA
DIPIMPIN OLEH SATU ORANG SECARA
TURUN TEMURUN).
2. OLIGARCHY (PEMERINTAHAN NEGARA
DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG).
3. DEMOCRACY (PEMERINTAHAN NEGARA
DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG YANG
DIPILIH OLEH RAKYAT).
159. BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA
MENURUT PLATO
NO BENTUK BAIK BENTUK KORUPSI
1. MONARCHY :
PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH
SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN
SEMUA ORANG.
TYRANNY : PEMERINTAHAN
DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK
KEPENTINGAN DIRINYA
2. ARISTOCRACY :
PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH
BEBERAPA ORANG UNTUK
KEPENTINGAN SEMUA ORANG.
OLIGARCHY : PEMERINTAHAN
DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG
UNTUK KEPENTINGAN BEBERAPA
ORANG.
3. DEMOCRACY :
PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH
BANYAK ORANG UNTUK
KEPENTINGAN SEMUA ORANG.
MOBOCRACY :
PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH
BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN
SEMUA ORANG SECARA SENDIRI-
SENDIRI.
160. BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA
MENURUT ARISTOTELES
NO BENTUK BAIK BENTUK KORUPSI
1. MONARCHY :
PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH
SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN
SEMUA ORANG.
TYRANNY : PEMERINTAHAN
DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK
KEPENTINGAN DIRINYA
2. ARISTOCRACY :
PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH
BEBERAPA ORANG UNTUK
KEPENTINGAN SEMUA ORANG.
OLIGARCHY : PEMERINTAHAN
DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG
UNTUK KEPENTINGAN BEBERAPA
ORANG.
3. POLITY : PEMERINTAHAN
DIPIMPIN OLEH KELOMPOK
MENENGAH UNTUK KEPENTINGAN
SEMUA ORANG.
DEMOCRACY :
PEMERINTAHAN DIPIMPIN OLEH
BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN
SEMUA ORANG SECARA SENDIRI-
SENDIRI.
161. SIKLUS BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA
MENURUT M. T. CICERO (106-43 SM)
MONARCHY TIRANNY
OLIGARCHYDEMOCRACY
MOBOCRACY ARISTOCRACY
162. BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA
MENURUT ROBERT M. MACIVER (1947)
FORM OF
GOVERNMENT
A
(CONSTITUTIONAL
BASIS)
B
(ECONOMIC BASIS)
C
(COMMUNAL
BASIS)
D
(SOVEREIGNTY
BASIS)
MONARCHY
FORMS
A1. Monarchy B1. Folk
Economy
C1. Tribe D1. Unitary
State
A2. Dictatorship B2. Feudal
System
C2. Polis D2. Empire
OLIGARCHIC
FORMS
A3. Theocracy B3. Capitalist
Government
C3. Country D3. Federation
A4. Plural
Headship
B4. Sosialist
Government
C4. Nation
A5. Direct
Democracy
B5. Socio-capital
Government
C5. Multi-
national
DEMOCRATIC
FORMS
A6. Limited
Monarchy
C6. World
Government
A7. Republic
165. STRATEGI KELEMBAGAAN
• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
MELALUI PERGURUAN TINGGI NEGERI.
• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
MELALUI PERGURUAN TINGGI SWASTA.
• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
MELALUI PERGURUAN KEMENTERIAN LAIN.
• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
MELALUI LEMBAGA PEMERINTAHAN DI
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.
166. STRATEGI KELOMPOK
• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
MELALUI ORGANISASI PRROFESI.
• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
MELALUI KELOMPOK SOSIAL.
• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
MELALUI PELAKU PEMERINTAHAN.
167. STRATEGI KEMASYARAKATAN
• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
MELALUI SOSIALASASI KE MASYARAKAT.
• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
MELALUI PENGORGANISASIAN
KEMASYARAKATAN.
• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT.
• PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
MELALUI PENJAGAAN BUKTI SEJARAH.
168. PENGEMBANGAN ILMU
PEMERINTAHAN DI INDONESIA UNTUK
MENCIPTAKAN SPIRIT TATA KELOLA
PEMERINTAHAN BERDASARKAN
DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN
UNTUK MEWUJUDKAN SUATU
KULTUR PEMERINTAHAN
YANG BAIK
169. TIGA SUB KULTUR
ILMU PEMERINTAHAN
SUB KULTUR
KEKUASAAN
SUB KULTUR
EKONOMI
SUBKULTUR
SOSIAL
ILMU
PEMERINTAHAN
172. G. A. VAN POELJE (1942)
BAPAK ILMU PEMERINTAHAN
ILMU PEMERINTAHAN ADALAH
ILMU YANG BERTUJUAN UNTUK
MENCAPAI KESEJAHTERAAN
UMUM SECARA SAH BAGI
KESELURUHAN WARGA.
173. STRATEGI PEMERINTAH UNTUK
MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA
TUJUAN NEGARA (UUD 1945)
1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
INDONESIA DAN SELURUH
TUMPAH DARAH INDONESIA
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN
UMUM
3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN
BANGSA.
4. IKUT MELAKSANAKAN
KETERTIBAN DUNIA.
STRATEGI/CARA
PEMERINTAH :
1. ....................
2. ....................
3. ....................
4. ....................
5. ....................
6. ....................
7. ....................
8. DLL
175. ILMU PEMERINTAHAN EKLETIS
ILMU PEMERINTAHAN EKLETIS ADALAH SIFAT
ILMU PEMERINTAHAN YANG MENGGUNAKAN
ILMU-ILMU LAIN UNTUK MEMECAHKAN DAN
MENGATASI MASALAH PEMERINTAHAN.
ILMU PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN
ILMU-ILMU PENGETAHUAN LAINNYA SEBAGAI
ILMU-ILMU PENGETAHUAN YANG
MEMBANTU ILMU PEMERINTAHAN DALAM
MEMECAHKAN MASALAH PEMERINTAHAN.
176. ILMU PEMERINTAHAN INTEGRATIF
ILMU PEMERINTAHAN INTEGRATIF
ADALAH SIFAT ILMU PEMERINTAHAN
YANG TELAH BERSENYAWA DENGAN
ILMU-ILMU LAIN DALAM USAHA
MEMECAHKAN MASALAH
PEMERINTAHAN .
SIFAT ILMU INI TELAH MELEPASKAN
SIFAT DAN CIRI ILMU ASLINYA.
177. ILMU PEMERINTAHAN TERAPAN
ILMU PEMERINTAHANTERAPAN
ADALAH CIRI ILMU PEMERINTAHAN
YANG BERSIFAT TERAPAN ATAU
APLIKATIF SECARA AKSIOLOGIS
DENGAN MENGGUNAKAN ILMU-
ILMU LAIN UNTUK MEMECAHKAN
MASALAH PEMERINTAHAN.
178. FUNGSI POKOK PEMERINTAH
1. PENGATURAN (REGULATION) YAKNI
MELAKUKAN PERUMUSAN DAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (PERATURAN
PEUNDANG-UNDANGAN) AGAR TERCIPTA
KETERATURAN DALAM MASYARAKAT.
2. PEMBANGUNAN (DEVELOPMENT) YAKNI
FUNGSI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN AGAR TERCIPTA
SUATU KONDISI MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA.
179. 3. PEMBERDAYAAN (EMPOWERMENT)
YAKNI FUNGSI MERENCANAKAN DAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AGAR
TERCIPTA SUATU KONDISI MASYARAKAT
YANG MANDIRI.
4. PELAYANAN (SERVICES) YAKNI
MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN
KEGIATAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT AGAR TERCIPTA KEADILAN
DALAM MASYARAKAT.
180. STATE OF THE ART
ILMU PEMERINTAHAN
• ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI SENI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
• DIKATAKAN SENI MANAKALA DALAM KONDISI
TERTENTU PARA PELAKU PEMERINTAHAN
DIHADAPKAN DENGAN SUATU PERISTIWA
YANG PERLU DISELESAIKAN DENGAN KIAT-KIAT
BERDASARKAN ASUMSI-ASUMSI DASAR YANG
BERLAKU DALAM ILMU PEMERINTAHAN
181. • STATE OF THE ART ILMU PEMERINTAHAN
MEMBERIKAN MAKNA BAHWA DALAM
KEKOSONGAN ATURAN, PEMERINTAHAN
DAPAT BERJALAN SECARA BAIK.
• STATE OF THE ART ILMU PEMERINTAHAN
MERUPAKAN TINGKATAN TERTINGGI DALAM
PENERAPAN ILMU PEMERINTAHAN PADA
TATARAN AKSIOLOGIS.
• SETIAP SARJANA PEMERINTAHAN PERLU
MEMBEKALI DIRI DENGAN PENGUASAAN SENI
BERPEMERINTAHAN.
182. DISERTASI
1. PERSIAPAN : TOPIK, JUDUL.
2. PENYUSUNAN : NASKAH USULAN PENELITIAN.
3. UJIAN UPD.
4. PENELITIAN.
5. KONSUL NASKAH DISERTASI.
6. UJIAN NASKAH DISERTASI (TERTUTUP).
7. KONSUL PERBAIKAN.
8. UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR IP)
DISERTASI HARUS DAPAT MENGHASILKAN KONSEP ATAU
TEORI BARU SEBAGAI SUMBANGAN DALAM
PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN
183. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
SELAMAT BELAJAR DAN
RAIH PRESTASI MENJADI
DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
SUATU GELAR PRESTISIUS
