1. Konsep masyarakat sipil berasal dari khazanah Latin dan Yunani yang mengacu kepada komunitas warga negara yang dipersatukan dalam pemerintahan. 2. Para ahli berbeda pendapat soal makna masyarakat sipil, tetapi secara umum mengaitkannya dengan kemandirian individu, partisipasi masyarakat, dan hubungan kooperatif. 3. Sila keempat Pancasila dianggap berkaitan dengan konsep masy

1. NILAI FILOSOFIS PANCASILA
SILA KE- 4

2.  Sila ke-4 adalah ruang konkret untuk mengusahakan sila 1-
3, tolak ukur bagi pembentukan sila 5, dan idealisme unt
mencapai cita2 kesejahteraan
 Sila ke-4 tentang DEMOKRASI. Benarkah demikian?
 Dalam berbagai pidato, Presiden Sukarno dan Wakil
Presiden Moh. Hatta kerap meringkas sila IV menjadi
“demokrasi”.
 Beberapa buku ajar Pancasila, misalnya buku ajar
Pancasila di UNPAR edisi 2000 dan 2006, mengaitkan sila
IV dengan “demokrasi” barangkali karena kata “‘kerakyatan”
di dalamnya dan pasangan kata ‘permusyawaratan/
perwakilan’

3. Buku ajar Pancasila di Unpar edisi ini
mengajukan penafsiran yang berbeda atas
kata ‘kerakyatan’, ‘permusyawaratan’, dan
‘perwakilan’. Kata-kata selain mengacu
kepada sistem politik demokrasi, juga
dipahami mengacu kepada bentuk
masyarakat sipil atau ‘civil society’,

4.  di Indonesia yang hendak diwujudkan sebagai ukuran:
1. untuk mengevaluasi perkembangan masyarakat kita
sebagai bangsa dan negara demokrasi;
2. Untuk menghindarkan negara demokrasi dari:
 alat bagi penguasa untuk semakin bertindak sewenang-
wenang
 penguasa untuk melanggengkan kepentingan rezim
penguasa
 digunakan sebagai alasan untuk menggolkan kepentingan
golongan di atas kepentingan nasional
o prasyarat dibangunnya sistem demokrasi di negara kita.
Maka perlu: Penafsiran nilai dalam konsep ‘civil society’,
Mempelajari batasan konsep ‘civil society’ berdasarkan
kajian filosofis dan ilmu politik, bagaimana mewujudkan
pengertian dan nilai yang ditarik dari pembahasan ‘civil
society’ sebagai usaha mengevaluasi perkembangan
masyarakat Indonesia sebagai masyarakat sipil.

5.  Hatta tentang demokrasi: ‘Demokrasi bukanlah berupa
sistem parlementer, pelaksanaan pemilu dalam jangka
waktu tertentu, dan membangun sistem pemerintahan yang
demokratis’. (“Democracy is something which should and
eventually must, touch the lives of the people every day and
in all ways”)
 Jelas bahwa sebelum kita menjalankan sistem politik
demokrasi, kita harus menyiapkan lebih dahulu sebuah
masyarakat yang demokratis.
 Prinsip masyarakat demokrasi berpijak pada tiga nilai yang
terkandung dalam konsep masyarakat sipil, yakni:
 1. Kemandirian dan tanggung jawab individu.
 2. Keterlibatan atau partisipasi dalam masyarakat.
 3. Hubungan kooperatif antarindividu yang mandiri dalam
masyarakat.

6. ‘mengenali pilihan yang mau diambil dan mampu memilih hal
yang diinginkan’.
(Amartya Sen: kita bebas jika kita bisa memilih)
 Kemampuan memilih menunjukkan kita bisa bertanggung
jawab. “karena kita tahu apa yang dipilih atau apa yang akan
dilakukan, maka kita akan bertindak seturut dengan pilihan
dan rencana yang telah disusun”.
 Tanggung jawab bukanlah ‘akibat’ karena kita telah
melakukan sesuatu.
 Kita bertanggung jawab karena kita sadar akan pilihan dan
mempunyai rencana yang akan diwujudkan

7.  Tanggung jawab#kewajiban
 Tanggung jawab berasal dari pengetahuan,kesadaran, atau
dari dalam diri kita sendiri. Kewajiban adalah tugas tugas
yang harus dikerjakan berdasarkan perintah atau aturan
yang kita terima
 Tanggung jawab adalah ungkapan dari dalam diri kita yang
keluar dalam bentuk tindakan. Kewajiban adalah
internalisasi perintah atau aturan dari luar ke dalam diri kita,
atau penerimaan kita atas apa yang diminta oleh pihak luar
supaya kita lakukan

8.  Partisipasi pasif adalah tanda persetujuan dan ketaatan
warga negara kepada pemerintah untuk kepentingan publik:
tata cara membuat SIM, KTP, Paspor, surat ijin usaha,
membayar pajak, menaati hukum dan peraturan, melakukan
persaingan usaha yang transparan, dan anti-monopolistik.
 Partisipasi aktif ialah kemampuan warga negara untuk
melibatkan diri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-
urusan publik, misalnya memberi masukan pada rancangan
undang-undang, atau peraturan pemerintah; turut
mengevaluasi kinerja pemerintah atau lembaga publik seperti
transportasi, dinas perpajakan, pekerjaan umum, atau pasar;
mengajukan diri menjadi pemimpin, anggota partai,
mendirikan organisasi sosial-kemasyarakatan atau politik,
dan mengikuti pemilihan umum di setiap tingkat dalam kurun
waktu tertentu.

9.  Tindakan ‘gotong royong yang kerap dilakukan masyarakat
desa, ‘saling membantu’ (mutual assistance), ‘tanggung
jawab sosial’ dan ‘solidaritas’
 menurut Hatta makna di atas diutamakan untuk menyokong
hidup mereka yang secara ekonomi dan fisik lemah.
 Pemaknaan demikian menegaskan kemandirian dan
tanggung jawab pribadi dalam berpartisipasi aktif
 Semakin individu warga negara mandiri, dia semakin mampu
berpartisipasi aktif dan pasif dalam masyarakat.
 Partisipasi tersebut membuat hubungan kooperatif makin
mungkin diwujudkan.
 Semakin anggota masyarakat mewujudkan solidaritas dan
tanggung jawab sosial, semakin anggota masyarakat mandiri
dan bertanggung jawab

10. Kemandirian
&tanggung jawab
individu
Partisipasi
pasif&aktif
Hubungan
kooperatif
antarindividu
Mengembangkan kualitas

11. 1. Menurut para pemikir dan ahli dalam wacana ilmu sosial
dan politik:
 Istilah ‘masyarakat sipil’ atau ‘civil society’ berasal dari
khazanah Latin yakni ‘societas civilis’. Khazanah Latin ini
diturunkan dari kosakata Yunani, yakni gagasan Aristoteles:
‘Koinonia Politike’. Istilah civil society berdasarkan akar
katanya hanya berarti sebuah komunitas warga negara yang
dipersatukan dalam sebuah pemerintahan atau negara yang
sah.

12.  menyamakan konsep masyarakat sipil dengan masyarakat
sebagai unit politik
 masyarakat sipil sebagai sumber yang membentuk
pemerintahan yang sah.
 Setelah pemerintahan terbentuk, masyarakat sipil tidak
lebur, melainkan tetap berfungsi sebagai sumber legitimasi
pemerintah dalam berbagai fungsi menata kehidupan sosial
masyarakat tersebut
 kepercayaan (trust) yang didelegasikan anggota masyarakat
kepada pemerintah menjadi alasan kenapa tiap individu
menjalin kontrak dengan individu lain dan membentuk
sebuah unit politik.
 kontrak sosial antaranggota berangkat dari keyakinan
religius (belief) bahwa manusia secara alamiah setara
sebagai ciptaan Allah

13.  Masyarakat sipil dibentuk atas dasar kepercayaan dan
keyakinan akan kesetaraan
 masyarakat sipil membentuk sistem hukum, sistem
peradilan, dan sistem keamanan sosial berdasarkan
konsensus yang dapat dilakukan melalui institusi perwakilan:
parlemen, lembaga peradilan, dan lembaga kepolisian.
Anggota institusi tersebut adalah orang yang dikenal dan
karena itu dikenal dan dipercaya masyarakat sipil, maka
pelaksana dan pengelola lembaga-lembaga tersebut tidak
bisa bertindak seenaknya dan karena itu kualitas moral-
sosial mereka terpantau dan terjamin.

14.  masyarakat sipil sekaligus juga menjadi cermin masyarakat
yang beradab (civilized society). Tanda peradaban ialah
masyarakat sipil mampu mengendalikan diri (self-discipline)
sedemikian rupa demi mengembangkan dan melindungi tiga
unsur pembangun masyarakat sipil:
1. Menjamin perwujudan kemandirian pribadi,
2. Menyediakan akses untuk mempunyai barang-barang
pribadi (atau hak milik pribadi)
3. melindungi dan menghormati perbedaan keyakinan
kepada Tuhan YME yang diungkapkan oleh tiap-tiap
anggota masyarakat sipil (atau toleransi).

15.  Kata kunci dari pandangan John Locke tentang masyarakat
sipil:
1. Kepercayaan antaranggota masyarakat sipil, yang mendapat
inspirasi dari keyakinan bahwa Tuhan menciptakan manusia
setara,
2. Kontrak atau konsensus sosial antaranggota masyarakat
dan antara masyarakat dengan lembaga yang mengelola
ketertiban dan keamanan masyarakat sipil, dan
3. Masyarakat sipil juga berarti masyarakat beradab karena
melindungi kemandirian individu, kepemilikan harta pribadi,
dan toleransi terhadap keragaman kepercayaan.

16.  menganggap para pelaku ekonomi, yakni para pedagang
dan pengusaha nonpemerintah membentuk sebuah
kelompok berdasarkan kepentingan ekonomi.
 Kelompok pengusaha ini berupaya mandiri dari campur
tangan pemerintah (raja, para bangsawan, pemimpin militer).
 Komunitas perdagangan ini sebagai cikal-bakal masyarakat
sipil. (the comercial society)
 Masyarakat perniagaan membuktikan bahwa harapan akan
komunitas ideal seperti disampaikan dalam ajaran Kristiani
kala itu (seperti yang digagas oleh John Locke di atas, atau
para pemikir politik abad ke-17-18) bisa menjadi kenyataan,
melalui solidaritas antar anggota.

17.  Solidaritas atau hubungan saling bergantung
(interdependensi) tersebut berguna supaya mereka dapat
saling memenuhi kebutuhan hidup
 Pertukaran atau transaksi kebutuhan tersebut perlu
dilindungi dari campur tangan pihak eksternal yang dianggap
membatasi dan mempersempit ruang gerak solidaritas
interdependen masyarakat sipil.
 Masyarakat perniagaan membutuhkan serangkaian langkah
managerial dan aturan yang menjamin pertukaran
kebutuhan berada dalam kondisi yang rasional

18.  Meneruskan ide para pemikir Skotlandia (termasuk Adam
Smith)
 Ide masy. Sipil dibentuk oleh asosiasi warga kota
(Burgerliche gesselschaft): melampaui batas2 ikatan
keluarga (inti dan keluarga besar), satu tahap sebelum
konsensus membentuk negara
 Asosiasi mas kota: tujuan politis; menata warga dgn
kepemimpinan dan serangkaian aturan agar menjadi kota
mandiri
 Universal egoism: sikap terbuka terhadap dunia luar demi
kepentingan diri sendiri (unt. Kepent.bisnis&perniagaan dgn
orang luar kota tsb)
 Norma hukum&politik disusun dlm konsensus ant
individu&ant individu dgn pemerintah

19.  Hegel mengajukan pergeseran ciri universal egoism ke
universal interdependence: sikap inklusif yg mengutamakan
hub saling bergantung dlm pemenuhan keb. hidup warga
kota
 Kata kunci dalam teori Hegel:
 Asosiasi warga kota; memiilki kegunaan menjamin
kebebasan pribadi&pemenuhan keb hidup
 Universal egoism yg berkembang menjadi Universal
interdependence
 Ciri kedua dari asosiasi warga kota: individu yg rasional,
bebas, dan bermartabat
 Norma moral individu&hidup berkomunitas yg bernuansa etis
( Sittlichtkeit) menjadi prasyarat bagi asosiasi warga kota
 Masy kota melaksanakan penataan&pengawasan internal dr
inisiatif warga kota yg rasional
 Penagawasan eksternal dilaksanakan oleh penguasa kota

20.  Dengan sist aturan&hukum yg menjamin kebebasan,
keadilan, & kesempatan warga kota, unt memenuhi keb
layak dgn cara bekerja shg ada upaya antisipasi
pemiskinan&marginalisai (alienasi) kelomp miskin dalam
asosiasi tsb.

21.  Kata Kunci untuk memahami Adam Smith:
- kebutuhan hidup yang dipenuhi dengan cara pertukaran
ekonomi;
– hubungan interdependensi para anggota masyarakat
perniagaan untuk memenuhi kebutuhan hidup;hubungan
interdependensi ini melahirkan solidaritas antarwarga
masyarakat;
– kontrak sosial atau konsensus dalam bentuk koalisi untuk
menjaga agar dinamika transaksi tidak sangat merugikan
kepentingan yang satu pihak dan sangat menguntungkan
pihak lain;
- pentingnya moral sosial demi menjaga kondisi perniagaan
yang terbuka, fair, transparan, dan akuntabel; dan
– masyarakat perniagaan adalah masyarakat terbuka dan
inklusif karena kepentingan perniagaan lebih berguna dan
dinamik.

22.  Masyarakat sipil sendiri adalah produk konsensus individu
yang rasional, maksudnya rasionalitas manusia
menyebabkan peralihan dari bentuk masyarakat
kekerabatan, ikatan keluarga, dan dibentuk berdasarkan adat
istiadat (Gemeinschaft) ke masy. Konsensus (Gesselschaft)
 2 kemampuan dasar manusia (masy.modern): rasionalitas
komunikatif&aksi komunikatif
 Perkembangan masy kapitalistik membelenggu 2 kemamp
dasar manusia tsb dlm membangun masy. Sipil
 Negara kapitalistik modern: rasionalisasi unt melindungi
kepent. Kekuasaan yg berbasis modal&politik dgn berbagai
macam aturan main&hukum

23.  Wilayah publik mengandaikan 2 tahap:
1. Masy (anggota2) mengalami&terlibat dlm proses
interaksi/komunikasi unt mencapai dan mengekspresikan
orientasi nilai (lifeworld)
2. Masy adl sistem yg menata&menjalankan relasi sosial agar
stp anggota dpt megekspresikan kebebasan,kemandirian,
jaminan hidup yg layak
 Kata Kunci gagasan Habermas:
 Akal budi komunikatif: pertukaran gagasan, negosiasii,
diskusi, dll
• Aksi komunikatif:bahasa lisan, tulisan, simbol, kesenian,
upacara ritual, dsb
• Wilayah publikmedan mediasi aspirasi&partispasi
• bourgeois public sphere’ atau ajang pertemuan kelas
menengah Eropa sejak masa Renaissance sampai modern.
• Wilayah publik berkaitan dengan ajang pertemuan warga
masyarakat berkumpul secara fisik

24.  Seturut perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, ajang pertemuan publik berkembang dalam
ruang virtual melalui media cetak, elektronik, dan digital.
Koran, majalah, tabloid, radio, TV, internet, telepon
selular menyediakan tempat mediasi aspirasi dan
partisipasi warga masyarakat.

25.  Masy sipil (civil society) adl seb bentukan rasional unt
memenuhi keb sekelompok warga masy dlm menyalurkan
aspirasi&partisipasi
 Merupakan upaya lepas dari bentuk masy kekearabatan, atau
masy tradisional yg dpt kita jumpai di desa&kota
 Pada awal masa modern John Locke, Adam Smith, dll
menggagas masy sipil sbg bentukan yg melepaskan diri dari
intervensi & kontrol ketat penguasa. Berbeda dgn Hegel civil
society sbg institusi di ant komunitas kekerabatan dan
Burgerliche
 Ide masy sipil tdk bisa dilepaskan kepentingan masy unt
memenuhi keb melalui negosiasi dgn istitusi politik&ekonomi
 Habermas menegaskan bahwa masy sipil tdk hanya bentukan
permanen atau asosiasi warga ngr yg bersifat tetap

26.  Gagasan masy sipil tdk bisa dilepaskan dari
orientasi nilai dan norma sosial.

27. a. Bung Hatta (Mas. Kooperatif sbg Masy sipil)
 Mas. Kooperatif dikembangkan dari tradisi masy. Desa unt
memenuhi keb sendiri (swasembada)
 Masy demokrasi modern tdk bisa dilepaskan dari faktor
ekonomi
 Masy kooperatif disokong oleh 2 orientasi nilai:
1. Anggota masy=individu yg mandiri&otonom; relasi ant
individu yg otonom menampilkan solidaritas dan sikap
sukarela unt siap saling membantu. Hal ini bertujuan:
partisipasi aktif unt saling mendukung di bid politik&ekonomi
2. Sist pemerintahan desentralistik: kemandirian masy
kooperatif dr tingkat akar rumput menunjukan kebutuhan
untuk mengelola wily sendiri lepas dari intervensi
menyeluruh ngr atas masy.

28.  Kata kunci gagasan Bung Hatta:
• Tradisi masy. Desa: aspek lokal
• Aspek solidaritas dan saling membantu mell keg gotong
royong
• Cerminan sikap sukarela berdasarkan kemandirian
individu&rasa tanggung awab sosial atas keh bersama dlm
desa tsb
• Masy kooperatif membutuhkan sist pemerintahan
desentralistik. Otonomi mulai diterapkan pd pemerintahan
kabupaten
• Pendidikan masy kooperatif tak bisa diabaikan krn realisasi
masy kooperatif adl prasyarat bg demokrasi di Indonesia.

29.  Mengangkat sistem kekeluargaan dlm pola masy desa unt
menegaskan prinsip dasar pengemb masy sipil Indonesia
 Alasan Ir. Soekarno menolak demokrasi parlementer (Barat)
• Hub ant individu bukan berdasarkan kontrak seperti dalam
masy kontrak sosial versi John Locke
• Selain itu, kepentingan individu dpt berkembang menjadi
kepent kelompok atau partai.
• Akibatnya kesadaran dan perhatian thd kepentingan masy
mjd lemah

30.  Pemikiran sistem kekeluargaan yg dimaksud adl sbb:
1. Pada dasarnya masy desa terdiri dari atas beberapa
kekerabatan (atau hanya satu kelompok kekerabatan) yg
kontradiktif dengan teori kontrak sosial John Locke, tetapi
tetap mengakui hak individu
2. Masy pedesaan dipimpin oleh beberapa orang sesepuh yg
diantaranya muncul seorang pemimpin yg dihormati krn
kebijaksanaan dan kewibawaan
3. Sifat kepemimpinan itu bukanlah mendikte dan memerintah
spy anggota taat total. Pemimpin tsb harus memiliki kualitas
mengarahkan dan melindungi (to lead and to protect)

31.  Kata kunci gagasan Ir. Soekarno:
 Masy borjuis sipil model masy perniagaan Barat berpusat
pada kepent. Individu (dlm hal ini unt akumulasi modal dan
kekuasaan) dlm mencapai tujuan, baik scr pribadi maupun
dlm ikatan kontrak sosial dlm kelompok
 Berpusat pd kohesi sosial dan kepedulian sosial unt
mencapai tujuan dgn jalan saling membantu dan
mendukung
 Ikatan kekeluargaan ini dpimpin oleh oleh beberapa (atau
dewan) orang2 tua atau sesepuh yg menggunakan musy
sbg cara unt konsultasi&negosiasi unt mengambil
keputusan
 Kebebasan dan otonomi adl jalan yg mengarahkan
kesadaran sosial&kepedulian sosial individu agar masy
berpartisipasi aktif mell keg gotong royong.

32.  Pandangan hidup yg dimaksud adalah kosmologi jawa ttg
kesatuan ant makrokosmos dan mikrokosmos, alam
semesta&manusia atau ‘Manunggaling kawula-Gusti’
 Masy sipil bukan bag yg terpisah dr pemerintah/negara.
Masy. Sipil=negara.
 Identifikasi ‘aku’ dgn ‘kelompok atau masy tempat tinggalku’.
Konsep ini yg menjadi konsep masy integralistik
 Negara harus melayani melayani & melindungi
(=mengayomi) angg supaya mereka tetap bebas&otonom
dgn jalan berupaya mewujudkan kesejahteraan.

33.  Kata kunci gagasan Mr. Soepomo:
 Konsep kosmologi Jawa, “Manunggaling Kawulo-Gusti”,
menjadi dasar bagi gagasan sist masy intgralistik/negara
integralistik
 Tiap pribadi adl bag tak terpisahkan dari kelompoknya
 Negara bukanlah ancaman thd kebebasan dan otonomi
individu.
 Gotong royong adl wujud dari sikap dan tindakan saling
mendukung masy dgn negara, pribadi dgn kelompoknya
 Masy/negara integralistik berarti persatupaduan yg
diwujudkan oelh pemerintah dan warganya karena
keduanya menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain.

34. a. para pendiri bangsa menyadari bahwa model sosial dan
ekonomi masy perlu menjadi masy bagi bentuk negara
Indonesia merdeka.
b. Bentuk masy yg ingin dibangun harus berakar pd pola
masy tradisional
c. Ketiga pendiri bangsa yg kita pelajari di atas tdk menolak
gagasan pentingnya individu yg mandiri dan otonom dlm
masy sipil.
d. Gagasan yg ditolak oleh pendiri bangsa adalah
pemutlakan kepent pribadi sbg konsekuensi dr tuntutan
unt menghargai&menjamin kebebasan dan otonomi
pribadi & menolak pemutlakan kepent ekonomi pribadi
akan akumulasi modal pribadi/swasta sbg landasan bagi
masy sipil

35.  Musyawarah adl seb mekanisme san sarana
negosiasi, konsultasi dan dialog dlm masy. sipil