htn

1. Name of presentation
2004 Company nam
e

2. Pemilihan Umum
● Pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk me
ngisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan ja
batan yang diisi beranekaragam mulai dari presiden, wakil rakyat, diberbagai pe
merintahan, sampai kepala desa. Dalam melaksanakan pemilihan umum diperlu
kan sistem pemilihan umum yang mengatur warga negara untuk memilih para w
akil rakyat.
● Sistem pemilu mengunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
● Tujuan pemilihan umum, yaitu:
1. Meungkinkan terjadinya peralilahan pemerintahan secara aman dan tertib;
2. Melaksanakan kedaulatan rakyat;
3. Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.
● Penyelengara pemilihan umum di indonesia rutin dilakukan lima tahun sekali oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU). tugas KPU dalam penyelenggaran permilihan umu
m, yaitu:
1. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapa
n pemilu;
2. Menetapkan peserta pemilu;
3. Menetapkan daftar pemilihan; dan
4. Menyosialisasikan penyelenggaran pemilu

3. Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujua
n merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, berdas
arkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun
materiil”
UU Partai Politik pasal 1 ayat 1 tahun 2008: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di be
ntuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cit
a untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, ser
ta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
R. H. Soltau: “Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertin
dak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih. Bertujuan m
enguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”.
Partai Politik

4. Fungsi Partai Politik
fungsi sosialisasi politik. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dari
diri politik masyarakat itu sendiri. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat me
mperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
Partisipasi Politik ialah kegiatan warga Negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keb
ijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Partai politik juga memiliki fungsi untuk
membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat lain untuk menggunakan
partai politik sebagai kegiatan mereka untuk memengaruhi suatu proses politik.
Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat d
an dari masyarakat kepada pemerintah. Disini partai politik memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai ko
munikator politik. Funsi ini tidak hanya menyampaikan segala keputusan pemerintah tetapi juga menjalankannya.
Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijak
an atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan pelaksanaan yang
dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

5. Dalam sistem ini, hanya ad
a satu partai dalam suatu n
egara atau ada satu partai y
ang mempunyai kedudukan
dominan di antara beberapa
partai lainnya untuk dapat
menyalurkan aspirasi rakyat
. Sehingga aspirasi rakyat ti
dak dapat berkembang den
gan baik. Segalanya ditentu
kan oleh satu partai tanpa a
danya campur tangan partai
lain, baik sebagai saingan
maupun sebagai mitra.
Klasifikasi Partai Politik
Sistem Partai Tunggal Sistem Dwipartai Sistem Multipartai
sistem ini diartikan adanya
dua partai dalam suatu ne
gara atau adanya dua part
ai yang berperan dominan
dari partai yang lain. Dala
m sistem ini di bagi jelas a
ntara partai yang berkuasa
dan partai oposisi. Partai y
ang kalah berperan sebag
ai pengecam utama tapi y
ang setia terhadap kebijak
sanaan partai yang duduk
dalam pemerintahan,
Dalam sistem ini terdapat
lebih dari dua partai. Ada
negara yang mempunyai
sampai 12 partai, walau
umumnya berkisar antara
5 sampai 8 partai saja. N
egara lainnya yang meng
anut sistem multi partai a
dalah Jerman, Perancis,
Jepang, Malaysia.

6. Sistem Dwipartai
Sistem dwi partai atau dua partai merupakan adanya dua partai dalam
sebuah negara atau pemerintahan atau adanya beberapa partai tetapi
dengan peranan dominan dari dua partai.
Partai-partai ini terbagi kedalam partai yang berkuasa (karena menang
dalam pemilu) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilu).Sistem dwi
partai biasa disebut dengan istilah “a convenient system for contented
people” dan memang kenyataannya sistem dwi partai dapat berjalan
dengan baik apabila terpenuhi tiga syarat; komposisi masyarakat adalah
homogen, konsesus dalammasyarakat mengenai azas dan tujuan sosial
yang pokok adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah.

7. Sistem Dua Partai sendiri dikatakan sebagai suatu sistem kepartaian yang ideal
dan dapat menjaga kekondusifan stabilitas politik dalam suatu negara oleh
karena hanya ada dua partai yang dominan dalam suatu pemerintahan
sehingga dengan demikian jelas terbagi mana partai ya pro terhadap
pemerintahan dan yang menjadi oposisi terhadap pemerintahan. Namun,
terdapat kritik dari sarjana Ilmu Politik, Robert Dahl. Dahl berpendapat bahwa
dalam masyarakat sistem dua partai apabila terjadi perbadaan pandangan
maka akan yang akan terjadi adalah mempertajam perbedaan oleh karena
tidak ada kelompok ditengah-tengah yang dapat merdekannya.
Sistem dua partai ini pada umumnya disertai dengan sistem pemiliihan yang
bersistem distrik yang mana dalam pemilihan yang bersifat distrik tersebut
satu wakil untuk mewakili satu daerah sehingga dengan demikian
pertumbuhan partai politik kecil akan terhambat, sehingga yang kemudian
muncul hanyalah partai- partai dominan.
Negara-negara yang menganut sistem dua partai umumnya merupakan
negara- negara anglo saxon seperti Inggris dan Amerika. Inggris merupakan
salah satu negara yang disebut ideal dalam melaksanakan sistem dua partai.

8. Gagasan Sistem dwipartai dalam
pemilu presiden di Indonesia
Sistem kepartaian di Indonesia perlu dilakukan perubahan,
namun perubahan tersebut tidak bisa dilakukan dengan
sistem dwi partai seperti yang diterapkan di Amerika serikat.
Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang
sangat majemuk dan sangat beragam dari suku, agama, ras,
dan antar golongan sehingga sangat tidak mungkin
menerapkan sistem dwi partai. sehingga Public choice yang
dapat dipilih oleh pemerintah adalah tetap menerapkan
sistem multi partai yang disederhanakan. Melalui sistem multi
partai yang disederhanakan akan menguatkan sistem
presidensiil yang sudah diterapkan oleh Indonesia.