SlideShare a Scribd company logo
KONSEP POLITIK (1)
MASYARAKAT 
• Masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk 
asosiasi. Ia mencakup semua hubungan dan kelompok di 
dalam suatu wilayah. 
• Menurut Robert Mc Iver dalam bukunya “the web of 
government” masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan 
yang ditata. 
• Sedangkan menurut Harold J. Laski mengemukakan 
masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup 
bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya 
keinginan-keinginan bersama. 
• Dengan demikian masyarakat adalah mencakup semua 
hubungan kelompok dalam suatu wilayah.
• Penduduk adalah merupakan seseorang atau 
sekelompok orang yang karena keberadaannya dalam 
wilayah tertentu, diwajibkan untuk memenuhi segenap 
ketentuan perundangan yang berlaku dalam wilayah 
tersebut. 
• Rakyat = penduduk = people dalam hal ini diartikan 
sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh 
suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami 
wilayah tertentu. Bagi terbentuknya suatu negara rakyat 
ini merupakan unsur yang essensial. Rakyat adalah lebih 
dulu daripada negara, negara didirikan dengan tujuan 
untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat.
• Dalam mengamati masyarakat, khususnya 
masyarakat Barat, Harold Laswell memperinci 8 
nilai, yaitu: 
1) Kekuasaan 
2) Pendidikan/Penerangan (enlightenment) 
3) Kekayaan (wealth) 
4) Kesehatan (Well-being) 
5) Keterampilan (Skill) 
6) Kasih Sayang (affection) 
7) Kejujuran (rectitude) dan Keadilan 
(rechtschapenheid) 
8) Keseganan (respect)
Negara 
• Negara adalah asosiasi yang 
menyelenggarakan penertiban di dalam suatu 
masyarakat dalam suatu wilayah, dengan 
berdasarkan pada sistem hukum yang 
diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang 
untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan 
untuk memaksa ( Robert McIver). 
• Negara menurut Max Weber adalah 
masyarakat yang mempunyai organisasi yang 
digunakan untuk kekerasaan fisik secara sah 
dalam suatu wilayah tertentu; tentu dengan 
catatan bahwa pengaturan itu dilakukan atas 
nama masyarakat.
• Negara menurut Robert H. Soltau adalah 
instansi atau pihak berwenang yang mengatur 
atau mengendalikan persoalan-persoalan 
bersama atas nama masyarakat. 
• Negara dapat diartikan juga sebagai suatu 
organisasi publik dalam skala besar dengan 
karakteristik yang khas yang memiliki otoritas 
dalam pembuatan kebijakan publik yang 
memiliki daya pengaruh ke seluruh 
masyarakatnya.
Pertumbuhan negara ada 4 fase 
yaitu: 
• Fase Genoot Chap yaitu fase orang-orang mulai 
berkelompok dan menggabungkan diri untuk mencaapi 
kepentingan bersama, dasar pengelompokan ini 
didasarkan pada adanya persamaan kepntingan, 
pimpinan kelompok sudah ada, 
• Fase Reich adalah fase orang-orang yang berkelompok 
dan menggabungkan diri setelah memiliki kesadaran hak 
milik atas tanah, 
• Fase Staat yaitu fase ini kesadaran hidup bernegara 
mulai tumbuh karena sadar kehidupan berkelompok 
memerlukan perangkat hukum untuk mengatur 
kehidupan mereka, 
• Fase Democratische Natie Dictatuur yaitu fase ini 
tumbuh kesadaran akan demokrasi nasional dan 
kesadaran akan adanya kedaulatan rakyat.
Terjadinya negara: 
• Secara sekunder, asal negara selalu 
dihubungkan dengan negara yang telah ada 
sebelumnya, dilihat dari sudut pandangan ini 
masalah pengakuan de fakto dan de yure 
merupakan unsur penting bagi suatu negara, 
• Secara primer melalui pendekatan-pendekatan; 
secara faktual (pendekatan sejarah, 
proklamasi, penyerahan) dan pendekatan teoris 
( teori ketuhanan, teori perjanjian dan teori 
kekuasaan)
• Sifat dan Hakekat negara menurut Prof. Miriam 
Budiarjo adalah; sifat memaksa, monopoli dan 
mencakup semua. 
• Negara mempunyai 2 tugas : 
 a.Mengendalikan dan mengatur gejal-gejala 
kekuasaan yang asocial. 
 b.Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan 
manusia dan golongan ke arah tercapainya 
tujuan dari masyarakat.
• Unsur-unsur negara : 
a.Wilayah 
b.Penduduk 
c.Pemerintahan 
d.Kedaulatan
Kekuasaan 
• Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau 
sekelompok orang untuk mempengaruhi 
tingkah laku seseorang atau sekelompok orang 
lainnya sehingga orang atau kelompok itu 
bertingkah laku sesuai dengan keinginan atau 
tujuan pihak yang memiliki kemampuan. 
• William Robson menerangkan bahwa 
kekuasaan adalah usaha dan perjuangan yang 
dilakukan orang atau sekelompok orang untuk 
mempengaruhi fihak lain atau mereka yang 
menentang keinginannya agar sukarela atau 
secara paksa dapat memberikan respon positif 
bagi keinginan dan tujuannya.
• Sedangkan menurut Robert M. MacIver bahwa kekuasaan 
sosial itu adalah kemampuan pengendalian perilaku orang lain 
secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung 
dilakukan dengan bentuk perintah yang memaksa sedangakn 
secara tidak langsung berupa penggunaan segala infrastruktur 
kekuasaan yang dapat dilakukan melalui proses rekayasa 
• Secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang 
terdapat dalam diri manusia atau sekelompok manusia yang 
dapat mempengaruhi tingkah laku orang atau sekompok 
orang lain dalam interaksinya sehingga hasil dari interaksi yang 
dilakukan secara aktif ini dapat menimbulkan hasil yang sesuai 
dengan tujuan dan keinginan yang terdapat pada orang atau 
kelompok orang yang berkuasa. 
• Jadi kekuasaan itu pada intinya merupakan gejala masyarakat 
yang muncul dalam berbagai bentuk yang kondusif dalam 
kehidupan bersama
• Ketertarikan seseorang akan kekuasaan 
berasal dari keinginan dan tujuan yang dengan 
konsisten ingin dicapainya. Sebagai 
konsekuensinya dia atau mereka akan 
berusaha dengan memaksakan kemauannya 
itu kepada fihak lain. Daya paksa ini dilakukan 
dengan cara mengendalikan orang lain dengan 
mengutamakan keselamatan dirinya
Bentuk-bentuk kekuasaan 
menurut Boulding 
• Disimbolkan dengan “the Stick” artinya suatu benda yang 
memiliki paksaan. Simbol ini berada pada tangan pemerintah 
dalam rangka perlindungan atas keamanan dan stabilitas 
negara dan rakyatnya. Simbol ini secara kelembagan melekat 
pada kelembagaan militer. 
• ‘Exchange power” (the Deal), bentuk ini lebih umum dan lebih 
efektif pengaruhnya daripada bentuk kekuasaan yang pertama, 
karena bentuk ini memiliki kekuasaan yang sudah memiliki 
dasar kesepakatan atas jasa yang diberikan dan imbalan yang 
akan diterima. Misalnya penugasn prajurit militer dalam medan 
latihan atau perang yang keberhasilannya akn mendapatkan 
tanda jasa imbalan berupa kenaikan pangkat. 
• “The Kiss” lebih diarahkan pada pembentukan kewajiban yang 
disimbolkan dengan loyalitas, respek dan komitmen. Bentuk ini 
mudah dijelaskan dalam hubungan individual antara seseorang 
dengan orang lain atas dasar relasi emosional. Kelembagaan 
sosial keagamaan juga dapat memberikan gambaran bentuk 
kekuasan ini.
Konsep Politik
Konsep Politik

More Related Content

What's hot

Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...Niken Dwi Dayanti
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
Shahril Budiman Png
 
NEGARA HUKUM DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NEGARA HUKUM DANHUKUM ADMINISTRASI NEGARANEGARA HUKUM DANHUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NEGARA HUKUM DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Siti Sahati
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanAdhi Panjie Gumilang
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
Sujatmiko Wibowo
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
putrireza
 
Devinisi ilmu negara
Devinisi ilmu negaraDevinisi ilmu negara
Devinisi ilmu negara
Agus Mbedunzz
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Tri Widodo W. UTOMO
 
Barang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barangBarang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barang
Basuki Rahmat
 
Tata Kelola Pemerintah yang Baik
Tata Kelola Pemerintah yang BaikTata Kelola Pemerintah yang Baik
Tata Kelola Pemerintah yang Baik
Muhamad Yogi
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaEdho1802
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaAhmad Dahlan University
 
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaPemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Bonadea Visakha
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaRifai Ahmad
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikMuhamad Yogi
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Pemerintah yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulatPemerintah yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulat
 
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik   niken dwi dayanti 1150...
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
NEGARA HUKUM DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NEGARA HUKUM DANHUKUM ADMINISTRASI NEGARANEGARA HUKUM DANHUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NEGARA HUKUM DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
 
Devinisi ilmu negara
Devinisi ilmu negaraDevinisi ilmu negara
Devinisi ilmu negara
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
Barang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barangBarang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barang
 
Filsafat pancasila 1
Filsafat pancasila 1Filsafat pancasila 1
Filsafat pancasila 1
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Tata Kelola Pemerintah yang Baik
Tata Kelola Pemerintah yang BaikTata Kelola Pemerintah yang Baik
Tata Kelola Pemerintah yang Baik
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaPemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
 
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu PolitikPendekatan Dalam Ilmu Politik
Pendekatan Dalam Ilmu Politik
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 

Similar to Konsep Politik

Bab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaraBab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negara
muliajayaabadi
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanMuhamad Yogi
 
Presentation verena
Presentation verenaPresentation verena
Presentation verena
verena maura
 
Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2
dzakiaziz
 
Politik rangkuman materi
Politik rangkuman materiPolitik rangkuman materi
Politik rangkuman materi
Fizca Alfi Syofky
 
Makalah dasar dasar politik
Makalah dasar dasar politikMakalah dasar dasar politik
Makalah dasar dasar politik
Sentra Komputer dan Foto Copy
 
Negara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptxNegara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptx
Kasmiah Ali
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
Henny Jeant
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
Henny Jeant
 
Masyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).pptMasyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).ppt
ChandraSetyawan10
 
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaanTeori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaanMeehawk
 
lembaga politik
lembaga politiklembaga politik
lembaga politik
Talitha Lintang Pertiwi
 
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraNegara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Abdul Fauzan
 
PKn MKDU4111.docx
PKn MKDU4111.docxPKn MKDU4111.docx
PKn MKDU4111.docx
ayiknina
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Muhammad Adnan Novanda
 

Similar to Konsep Politik (20)

Bab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaraBab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negara
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan
 
Perihal negara
Perihal negaraPerihal negara
Perihal negara
 
Presentation verena
Presentation verenaPresentation verena
Presentation verena
 
Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2
 
Politik rangkuman materi
Politik rangkuman materiPolitik rangkuman materi
Politik rangkuman materi
 
99111 2-115826256402
99111 2-11582625640299111 2-115826256402
99111 2-115826256402
 
Makalah dasar dasar politik
Makalah dasar dasar politikMakalah dasar dasar politik
Makalah dasar dasar politik
 
Negara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptxNegara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptx
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Masyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).pptMasyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).ppt
 
60767626 budaya-politik
60767626 budaya-politik60767626 budaya-politik
60767626 budaya-politik
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Prologue
ProloguePrologue
Prologue
 
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaanTeori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan
 
lembaga politik
lembaga politiklembaga politik
lembaga politik
 
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela NegaraNegara Kewarganegaraan dan Bela Negara
Negara Kewarganegaraan dan Bela Negara
 
PKn MKDU4111.docx
PKn MKDU4111.docxPKn MKDU4111.docx
PKn MKDU4111.docx
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 

More from University of Andalas

Tradisi Tradisi Teori Komunikasi
Tradisi Tradisi Teori KomunikasiTradisi Tradisi Teori Komunikasi
Tradisi Tradisi Teori Komunikasi
University of Andalas
 
Teori Teori Pelaku Komunikasi
Teori Teori Pelaku KomunikasiTeori Teori Pelaku Komunikasi
Teori Teori Pelaku Komunikasi
University of Andalas
 
Positivistik vs Fenomenologis
Positivistik vs FenomenologisPositivistik vs Fenomenologis
Positivistik vs Fenomenologis
University of Andalas
 
Tradisi Sosiopsikologis
Tradisi SosiopsikologisTradisi Sosiopsikologis
Tradisi Sosiopsikologis
University of Andalas
 
Teori tentang Hubungan
Teori  tentang HubunganTeori  tentang Hubungan
Teori tentang Hubungan
University of Andalas
 
Pesan - Teori Komunikasi
Pesan - Teori KomunikasiPesan - Teori Komunikasi
Pesan - Teori Komunikasi
University of Andalas
 
Komunikasi dan Teori Ilmiah
Komunikasi dan Teori IlmiahKomunikasi dan Teori Ilmiah
Komunikasi dan Teori Ilmiah
University of Andalas
 
Filsafat Komunikasi
Filsafat KomunikasiFilsafat Komunikasi
Filsafat Komunikasi
University of Andalas
 
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
University of Andalas
 
Partai Politik
Partai PolitikPartai Politik
Partai Politik
University of Andalas
 
Komunikasi Politik
Komunikasi PolitikKomunikasi Politik
Komunikasi Politik
University of Andalas
 
Kelompok Kepentingan
Kelompok KepentinganKelompok Kepentingan
Kelompok Kepentingan
University of Andalas
 
Industrialisasi Media
Industrialisasi MediaIndustrialisasi Media
Industrialisasi Media
University of Andalas
 
Fins Membela Kebebasan
Fins Membela KebebasanFins Membela Kebebasan
Fins Membela Kebebasan
University of Andalas
 
Partisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi PolitikPartisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi Politik
University of Andalas
 
Konsep Masyarakat dan Kekuasaan
Konsep Masyarakat dan KekuasaanKonsep Masyarakat dan Kekuasaan
Konsep Masyarakat dan Kekuasaan
University of Andalas
 
Bahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan Indonesia
Bahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan IndonesiaBahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan Indonesia
Bahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan IndonesiaUniversity of Andalas
 

More from University of Andalas (20)

Tradisi Tradisi Teori Komunikasi
Tradisi Tradisi Teori KomunikasiTradisi Tradisi Teori Komunikasi
Tradisi Tradisi Teori Komunikasi
 
Teori Teori Pelaku Komunikasi
Teori Teori Pelaku KomunikasiTeori Teori Pelaku Komunikasi
Teori Teori Pelaku Komunikasi
 
Positivistik vs Fenomenologis
Positivistik vs FenomenologisPositivistik vs Fenomenologis
Positivistik vs Fenomenologis
 
Tradisi Sosiopsikologis
Tradisi SosiopsikologisTradisi Sosiopsikologis
Tradisi Sosiopsikologis
 
Teori tentang Hubungan
Teori  tentang HubunganTeori  tentang Hubungan
Teori tentang Hubungan
 
Pesan - Teori Komunikasi
Pesan - Teori KomunikasiPesan - Teori Komunikasi
Pesan - Teori Komunikasi
 
Komunikasi dan Teori Ilmiah
Komunikasi dan Teori IlmiahKomunikasi dan Teori Ilmiah
Komunikasi dan Teori Ilmiah
 
Filsafat Komunikasi
Filsafat KomunikasiFilsafat Komunikasi
Filsafat Komunikasi
 
Filsafat Komunikasi
Filsafat KomunikasiFilsafat Komunikasi
Filsafat Komunikasi
 
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
 
Partai Politik
Partai PolitikPartai Politik
Partai Politik
 
Komunikasi Politik
Komunikasi PolitikKomunikasi Politik
Komunikasi Politik
 
Kelompok Kepentingan
Kelompok KepentinganKelompok Kepentingan
Kelompok Kepentingan
 
Industrialisasi Media
Industrialisasi MediaIndustrialisasi Media
Industrialisasi Media
 
Fins Membela Kebebasan
Fins Membela KebebasanFins Membela Kebebasan
Fins Membela Kebebasan
 
Partisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi PolitikPartisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi Politik
 
Konsep Masyarakat dan Kekuasaan
Konsep Masyarakat dan KekuasaanKonsep Masyarakat dan Kekuasaan
Konsep Masyarakat dan Kekuasaan
 
Bahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan Indonesia
Bahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan IndonesiaBahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan Indonesia
Bahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan Indonesia
 
Bahan 1
Bahan 1Bahan 1
Bahan 1
 
Teknik presentasi dan negosiasi 4
Teknik presentasi dan negosiasi 4Teknik presentasi dan negosiasi 4
Teknik presentasi dan negosiasi 4
 

Recently uploaded

Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
Kurnia Fajar
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
heridawesty4
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
johan199969
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
RinawatiRinawati10
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
suprihatin1885
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
TarkaTarka
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 

Konsep Politik

  • 2. MASYARAKAT • Masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk asosiasi. Ia mencakup semua hubungan dan kelompok di dalam suatu wilayah. • Menurut Robert Mc Iver dalam bukunya “the web of government” masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. • Sedangkan menurut Harold J. Laski mengemukakan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan bersama. • Dengan demikian masyarakat adalah mencakup semua hubungan kelompok dalam suatu wilayah.
  • 3. • Penduduk adalah merupakan seseorang atau sekelompok orang yang karena keberadaannya dalam wilayah tertentu, diwajibkan untuk memenuhi segenap ketentuan perundangan yang berlaku dalam wilayah tersebut. • Rakyat = penduduk = people dalam hal ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami wilayah tertentu. Bagi terbentuknya suatu negara rakyat ini merupakan unsur yang essensial. Rakyat adalah lebih dulu daripada negara, negara didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat.
  • 4. • Dalam mengamati masyarakat, khususnya masyarakat Barat, Harold Laswell memperinci 8 nilai, yaitu: 1) Kekuasaan 2) Pendidikan/Penerangan (enlightenment) 3) Kekayaan (wealth) 4) Kesehatan (Well-being) 5) Keterampilan (Skill) 6) Kasih Sayang (affection) 7) Kejujuran (rectitude) dan Keadilan (rechtschapenheid) 8) Keseganan (respect)
  • 5. Negara • Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah, dengan berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan untuk memaksa ( Robert McIver). • Negara menurut Max Weber adalah masyarakat yang mempunyai organisasi yang digunakan untuk kekerasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu; tentu dengan catatan bahwa pengaturan itu dilakukan atas nama masyarakat.
  • 6. • Negara menurut Robert H. Soltau adalah instansi atau pihak berwenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. • Negara dapat diartikan juga sebagai suatu organisasi publik dalam skala besar dengan karakteristik yang khas yang memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan publik yang memiliki daya pengaruh ke seluruh masyarakatnya.
  • 7. Pertumbuhan negara ada 4 fase yaitu: • Fase Genoot Chap yaitu fase orang-orang mulai berkelompok dan menggabungkan diri untuk mencaapi kepentingan bersama, dasar pengelompokan ini didasarkan pada adanya persamaan kepntingan, pimpinan kelompok sudah ada, • Fase Reich adalah fase orang-orang yang berkelompok dan menggabungkan diri setelah memiliki kesadaran hak milik atas tanah, • Fase Staat yaitu fase ini kesadaran hidup bernegara mulai tumbuh karena sadar kehidupan berkelompok memerlukan perangkat hukum untuk mengatur kehidupan mereka, • Fase Democratische Natie Dictatuur yaitu fase ini tumbuh kesadaran akan demokrasi nasional dan kesadaran akan adanya kedaulatan rakyat.
  • 8. Terjadinya negara: • Secara sekunder, asal negara selalu dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya, dilihat dari sudut pandangan ini masalah pengakuan de fakto dan de yure merupakan unsur penting bagi suatu negara, • Secara primer melalui pendekatan-pendekatan; secara faktual (pendekatan sejarah, proklamasi, penyerahan) dan pendekatan teoris ( teori ketuhanan, teori perjanjian dan teori kekuasaan)
  • 9. • Sifat dan Hakekat negara menurut Prof. Miriam Budiarjo adalah; sifat memaksa, monopoli dan mencakup semua. • Negara mempunyai 2 tugas :  a.Mengendalikan dan mengatur gejal-gejala kekuasaan yang asocial.  b.Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat.
  • 10. • Unsur-unsur negara : a.Wilayah b.Penduduk c.Pemerintahan d.Kedaulatan
  • 11. Kekuasaan • Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga orang atau kelompok itu bertingkah laku sesuai dengan keinginan atau tujuan pihak yang memiliki kemampuan. • William Robson menerangkan bahwa kekuasaan adalah usaha dan perjuangan yang dilakukan orang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi fihak lain atau mereka yang menentang keinginannya agar sukarela atau secara paksa dapat memberikan respon positif bagi keinginan dan tujuannya.
  • 12. • Sedangkan menurut Robert M. MacIver bahwa kekuasaan sosial itu adalah kemampuan pengendalian perilaku orang lain secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan bentuk perintah yang memaksa sedangakn secara tidak langsung berupa penggunaan segala infrastruktur kekuasaan yang dapat dilakukan melalui proses rekayasa • Secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang terdapat dalam diri manusia atau sekelompok manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang atau sekompok orang lain dalam interaksinya sehingga hasil dari interaksi yang dilakukan secara aktif ini dapat menimbulkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan keinginan yang terdapat pada orang atau kelompok orang yang berkuasa. • Jadi kekuasaan itu pada intinya merupakan gejala masyarakat yang muncul dalam berbagai bentuk yang kondusif dalam kehidupan bersama
  • 13. • Ketertarikan seseorang akan kekuasaan berasal dari keinginan dan tujuan yang dengan konsisten ingin dicapainya. Sebagai konsekuensinya dia atau mereka akan berusaha dengan memaksakan kemauannya itu kepada fihak lain. Daya paksa ini dilakukan dengan cara mengendalikan orang lain dengan mengutamakan keselamatan dirinya
  • 14. Bentuk-bentuk kekuasaan menurut Boulding • Disimbolkan dengan “the Stick” artinya suatu benda yang memiliki paksaan. Simbol ini berada pada tangan pemerintah dalam rangka perlindungan atas keamanan dan stabilitas negara dan rakyatnya. Simbol ini secara kelembagan melekat pada kelembagaan militer. • ‘Exchange power” (the Deal), bentuk ini lebih umum dan lebih efektif pengaruhnya daripada bentuk kekuasaan yang pertama, karena bentuk ini memiliki kekuasaan yang sudah memiliki dasar kesepakatan atas jasa yang diberikan dan imbalan yang akan diterima. Misalnya penugasn prajurit militer dalam medan latihan atau perang yang keberhasilannya akn mendapatkan tanda jasa imbalan berupa kenaikan pangkat. • “The Kiss” lebih diarahkan pada pembentukan kewajiban yang disimbolkan dengan loyalitas, respek dan komitmen. Bentuk ini mudah dijelaskan dalam hubungan individual antara seseorang dengan orang lain atas dasar relasi emosional. Kelembagaan sosial keagamaan juga dapat memberikan gambaran bentuk kekuasan ini.