inftastruktur polotik

1. nfrastruktur politik
Infrastruktur Politik Indonesia
1. A. Pengertian Infrastruktur Politik
Infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan
kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat memengaruhi baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadapa kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan
dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Untuk menyalurkan aspirasi
dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangunan bawah, atau mesin politik informal
atau mesin politik masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar
kesamaan social, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya.
1. B. Fungsi Infrastruktur Politik
Infrastruktur politik adalah suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang
lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu.
Fungsi infrastruktur politik ialah :
a. Pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka
dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham
demokrasi atau kedaulatan rakyat. Rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.
b. Mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan kenyataan hidup dalam
masyarakat.
c. Agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat, aspirasi, dan pendapat masyarakat
kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau
dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik.
d. Seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin
bagi masyarakat.
1. C. Unsur Infrastruktur Politik
Infrastruktur politik mempunyai 6 unsur diantaranya:
1. Partai Politik
2. Kelompok Kepentingan
3. Kelompok Penekan
4. Media Komunikasi Politik
5. Organisasi Masyarakat
6. Tokoh Politik
Dalam infrasruktur politik dibentuk partai-partai politik. Selain partai politik, terdapat juga
organisasi abstrak tidak resmi. Kelompok ini disebut kelompok penekan dan kelompok yang
mempunyai kepentingan Antara bagian-bagian suprastruktur politik dengan unsur-unsur
infrastruktur politik terdapat hubungan saling memengaruhi sehingga menumbuhkan suasana

2. kehidupan politik yang serasi. Unsur-unsur infrastruktur politik berfungsi memberikan
masukan kepada suprastruktur politik.
1. D. Pembahasan Peranan Masing-masing Unsur Infrastruktur Politik
1. 1. Partai Politik (Political Party)
2. A. Pengertian
Pengertian partai politik secara mendasar adalah sebuah organisasi atau institusi yang
mewakili beberapa golongan masyarakat yang memiliki tujuan sama, yang kemudian
bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah
Negara yang berdemokrasi partai politik sebagai sebuah lembaga yang memiliki peranan
yang penting dalam Negara demokrasi khususnya pada masa sekarang ini.
1. B. Fungsi Partai Politik
Prof. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah
b. Berfungsi mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial
c. Berfungsi mengajak warga negara berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan
kenegaraan
d. Berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat Negara
1. C. Peranan
(a) Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya
menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan
keputusan politik atau out out pada umumnya.
(b) Berusaha melakukan pengawasan, bahkan bila perlu oposisi terhadap kelakuan,
tindakan, kebijakan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas
pemerintahan tidak berada di tangan partai politik yang bersangkutan)
(c) Berperan untuk menyerap tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik
bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat
dicerna dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.
2. Kelompok Kepentingan (Interest Group)
A. Pengertian
Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan
pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, kelompok ini tidak berusaha
menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Masyarakat bergabung untuk
kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan
tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem
politik yang ada. Kelompok ini penting bagi anggota masyarakat.
B. Pembagian
Gabriel A. Almond mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok :
(1) Interest Group Asosiasi
Interest group khusus didirikan untuk memeperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu
dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas. Yang termasuk
kelompok ini adalah Ormas. misalnya NU, Muhamadiyah, Kadin, SPSI, dll
(2) Interest Group Institusional

3. Interest group pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia berasal dari lembaga
yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang
menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan. Misalnya PGRI, IDI, dan organisasi
seprofesinya.
(3) Interest Group Nonasosiasi
Interest group ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara
teratur, tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam
keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, dapat berwujud
masyarakat setempat tinggal, masyarakat seasal pendidikan, masyarakat seketurunan, dll.
(4) Interest Group Anomik
Interest group inidapat terjadi secara mendadak dan tidak bernama. Aktivitas pada umumnya
berupa aksi-aksi demontrasi atau aksi-aksi bersama. Apabila kegiatannya tidak terkendalikan,
dapat menimbulkan keresahan dan kerusuhan yang dapat mengganggu keamanan dan
ketertiban masyarakat secara stabilitas nasional. Untuk mencegah dampak aktivitas buruk
kelompok ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang hak
mengeluarkan pendapat dimuka umum.
C. Peranan
Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan
masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan
dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan
kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya. Oleh sebab di atas, mereka dapat
mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok
yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama.
Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah
menduduki jabatan publik.
Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan
kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar
pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat
output yang sesuai dengan tuntutan mereka. Dalam tulisannya Gabriel A. Almond,
mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, salueran-saluran yang penting
dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan kekerasan; tindakan ini biasa
digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan. Hubungan pribadi;
hubungan langsung akan memudahkan dalam pencapaian tujuan, akan lebih mudah
menerima saran teman, keluarga, atau orang lain yang dikenal daripada mendapat tuntutan
dari orang yang tidak dikenal meskipun itu melalui sarana formal. Perwakilan langsung;
perwakilan langsung dalam struktur pembuatan keputusan akan memungkinkan suatu
kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan secara langsung dan kontinyu
kepentingan-kepentingannya melalui seorang anggota aktif struktur tersebut. Saluran formal
dan institusional lainnya; media massa merupakan alat yang cukup efektif untuk menyalurkan
tuntutan politik, selain itu adalah partai politik, kemudian adalah badan legislatif, kabinet, dan
birokrasi, dengan menjadi bagian di dalamnya, aktifitas melobi untuk mencapai tuntutan
kelompok kepentingannya akan dapat dilakukan.
Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap
negara, mereka melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang mereka ingin capai,
demikian pula dengan saluran-saluran yang mereka gunakan. Satu saluran yang dianggap
efektif bagi satu kelompok kepentingan belum tentu efektif bagi yang lain.
3. Kelompok Penekan (Pressure Group)
1. Pengertian
Yang dimaksud golongan penekan adalah sekelompok manusia yang tergabung menjadi

4. anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai
golongan yang sering mempunyai kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak
penguasa.
2. Peranan
Kelompok ini melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan
membuat perpolitikan maju.
Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan
pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif.
Mereka antara lain : industriawan dan asosiasi-asosiasi lainnya.
Salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi
dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk
kebijakan pemerintah.
Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu :
a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
c. Organisasi Kepemudaan,
d. Organisasi Lingkungan Hidup,
e. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta
f. Yayasan atau Badan Hukum lainnya.
4. Media Komunikasi Politik (Political Communication Media)
A. Pengertian
Media komunikasi politik adalah salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan
informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun
sebaliknya. Merupakan benda mati yang sebagai perantara penyebaran dan pemberitaan
(singkat kata alat komunikasi) politik. Komunikasi politik yaitu menghubungkan pikiran
politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intragolongan, institusi, asosiasi ataupun
sector kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah.
Kelompok infrastruktur politik ini, secara nyata menggerakkan sistem, memberikan input,
terlibat dalam proses politik, memberikan pendidikan politik, melekukan sosialisasi politik,
menyeleksi kepemimpinan, menyelesaikan sengketa politik, yang terjadi diantara berbagai
pihak baik di dalam maupun di luar. Serta mempunyai daya ikat baik secara ke dalam
maupun keluar.
Alat komunikasi dapat mendukung terciptanya suasana politik rakyat karena alat komunikasi
tersebut merupakan sarana perhubungan dan pemersatu bagi masing-masing golongan,
terutama golongan politik. Alat komunikasi tersebut berfungsi sebagai alat penyebarluasan
konsep-konsep, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, ideologi- ideologi politik tertentu, dasn
program-program kerja golongan kepada seluruh anggota dan simpatisannya.
B. Posisi
MC Luhan “Medium is the extension of man” (media adalah sesungguhnya perpanjangan
instrument indra manusia). Media ditempatkan sebagai alat untuk sarana akses informasi
apapun dalam lingkunganmasyarakat, termasuk politik. “Medium is the message” (media
adalah pesan itu sendiri). Dalam konteks politik yang dapat mempengaruhi khalayak, bukan
hanya apa yang dikatakan media, tetapi media apa yang digunakan juga mempengaruhi
keefektifan komunikasi politik.
1. D. Fungsi
• Fungsi Informasi
Media dijadikan sarana diseminasi informasi yang terkait dengan politik dengan kekuasaan,

5. serta sosialisasi politik.
• Fungsi Edukasi
Media dijadikan sebagai sarana pendidikan politik melalui pesan-pesan politik yang
disampaikan media.
• Fungsi Korelasi
Media dijadikan penghubung antara aktor politik dan khalayak melalui isi media yang
berkaitan dengan aktivitas aktor poltik.
• Fungsi Kontrol Sosial
Media sebagai agen kritik atau koreksi terhadap aktor politik atau kegiatan politik.
• Fungsi Pembentukan Opini Publik berkaitan dengan Persoalan Politik
F. Peranan
• Membantu pembentukan memori publik melalui penyampaian informasi yang menambah
pengetahuan masyarakat.
• Membantu menyusun agenda kehidupan yang berhubungan dengan politik dan kepentingan
umum.
• Membantu berhubungan dengan kelompok diluar dirinya (media menjadi mediasi antara
aktor politik dengan aktor politik lainnya). Media dalam hal ini menjadi fasilitator.
• Membantu menyosialisasikan pribadi seseorang, termasuk nilai-nilai yang diajarkan oleh
orang tersebut.
• Membujuk khalayak untuk menemukan kelebihan dari pesan-pesan politik yang diterima.
5. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
A. Pengertian
Dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi
kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara
republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan
dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila.
Organisasi kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial dan budaya.
Organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam dalam peserta untuk memperoleh
kekuasaan dalam Pemilu.
B. Ciri Khusus
Salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesuka-relaan dalam
pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat warga negara republik Indonesia
bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang
dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan
kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Organisasi kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan yaitu
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat warga
Negara republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari warga negara republik Indonesia
dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan.
C. Fungsi
Dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1985,
Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :
a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha
mewujudkan tujuan organisasi;
c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan

6. nasional;
d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi
sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi
Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan
organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat, dan Pemerintah.
1. E. Peranan
Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi
anggota masyarakat warga negara republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat
penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam
mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka
menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.
6. Tokoh Politik (Political Figure)
A. Pengertian
Tokoh politik adalah rang-orang yang lalu lalang, atau yang bekerja di dunia politik, dan
eksis di kalangan masyarakat, berperang penting dalam mengambil keputusan-keputusan
yang berpengaruh dalam suatu wilayah.
Pengangkatan tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota
masyarakat dari berbagai sub-kultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan
mereka pada peranan khusus dalam sistem politik.
Pengangkatan tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran sektor infrastruktur politik,
organisasi, asosiasi, kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat.
Menurut Letser G. Seligman, proses pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan
beberapa aspek, yaitu :
a. Legitimasi elit politik,
b. Masalah kekuasaan,
c. Representativitas elit politik, dan
d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.
B. Peranan
Tokoh politik khususnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mempunyai
peranan bagi masyarakat. Peranan itu yaitu menyaurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota
DPR harus mengetahui untuk apa mereka dipilih, yang tidak lain agar suara rakyat dapat
tersalurkan dalam rangka penyelenggaraan negara.
suprastruktur politik
Suprastruktur Politik Indonesia
SUPRA STRUKTUR POLITIK INDONESIA
LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF

7. Suprastruktur politik merupakan suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan
untuk kelengkapan sistem bernegara. Suprastruktur dibagi menjadi 3 kelompok seiring
adanya perubahan sosial dan politik pada masa revolusi Perancis 1789-1799 kala itu,
sehingga pada dasarnya Negara tidak boleh dikuasai oleh satu tangan saja. Hal itulah yang
mengindikasikan dalam menjalankan suatu pemerintahan perlu adanya pembagian tugas.
Selain suprastruktur politik ada juga yang dinamakan dengan infrastruktur politik, yaitu
suatu lembaga yang lahir dan tumbuh berkembang pada masyarakat. Contohnya Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), partai politik, media massa, atau tokoh masyarakat.
Suprastruktur
Mengutif dari pendapat Prof. Sri sumantri, bahwa sistem politik adalah kelembagaan dari
hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara supra struktur dan infra struktur
politik. Sistem politik tersebut menggambarkan hubungan antara dua lembaga yang ada di
dalam Negara , yaitu lembaga supra dan infra struktur politik. Supra struktur politik sering
disebut sebagai bangunan atas atau mesin politik resmi, atau lembaga pembuat keputusan
politik yang sah. Lembaga tersebut bertugas mengkonversikan input yang berupa tuntutan
dan dukungan yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik.
Dibawah ini merupakan 3 kelompok suprastruktur gagasan Montesqiue
1. Eksekutif
Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, presiden adalah pemegang kekuasaan
pemerintahan negara. Presiden di bantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri, untuk
melaksanakan tugas sehari-hari.
Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain :
a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
b. Menetapkan peraturan pemerintah
c. Mengangkat memberhentikan menteri-menteri; dll
2. Legislatif
Indonesia menganut sistem bikameral. Di tandai dengan adanya lembaga perwakilan, yaitu
DPR dan DPD. Dengan merujuk asas trias politika.
Kekuasaan legislatif terletak pada MPR dan DPD.
1. MPR
Kewenangan :
a. Mengubah menetapkan UUD
b. Melantik presiden dan wakil presiden dll
2. DPR
Tugas :
a. Membentuk UU
b. Membahas RAPBN bersama presiden, dll.
Fungsi :
a. Fungsi legislasi
b. Fungsi anggaran
c. Fungsi pengawasan
Hak-hak DPR
a. Hak interpelasi
b. Hak angket
c. Hak menyampaikan pendapat
d. Hak mengajukan pertanyaan
e. Hak Imunitas
f. Hak mengajukan usul RUU
3. DPD
Fungsi :

8. a. Mengawas atas pelaksanaan UU tertentu
b. Pengajuan usul
3. Yudikatif
Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :
1. Mahkamah Agung (MA)
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
3. Komisi Yudisial (KY)
4. Insfektif
Suprastruktur
Cikal Bakal lahirnya istilah ini adalah Perubahan Sosial dan Politik di Perancis pada tahun
1789-1799, atau yang lebih dikenal dengan Revolusi Perancis. Pada intinya, bahwa sistem
kekuasaan negara itu tidak boleh dipegang oleh satu tangan, melainkan harus dibagi menjadi
1. Legeslatif yakni Badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan undang undang
(Pembuat Undang-Undang)
2. Eksekutif yakni Badan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang undang yang
dibuat oleh Legeslatif dan aturan-aturan turunannya, termasuk memperjelas/menjabarkan
agar undang undang tsb bisa dilaksanakan dan dimengerti oleh masyarakat.
3. Yudikatif, Badan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang termasuk memberikan
hukuman kepada warga masyarakat yang telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.
Suprastruktur
Secara sederhana dapat diketahui bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara dijalankan oleh
3 (tiga) lembaga yakni, (i) legislatif, (ii) eksekutif, dan (iii) yudikatif.
Legislatif berfungsi membuat undang-undang (legislate). Menurut teori kedaulatan rakyat,
maka rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini mempunyai kemauan (Rousseau
menyebutnya dengan Volonte Generale atau Generale Will). Rakyat memilih beberapa orang
untuk duduk di lembaga legislatif sebagai wakil rakyat guna merumuskan dan menyuarakan
kemauan rakyat dalam bentuk kebijaksanaan umum (public policy). Lembaga ini mempunyai
kekuasaan membentuk undang-undang sebagai cerminan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan
umum tadi. Lembaga ini sering disebut sebagai dewan perwakilan rakyat atau parlemen.
Lembaga penyelenggara kekuasaan negara berikutnya adalah lembaga eksekutif yang
berfungsi menjalankan undang-undang. Di negara-negara demokratis, secara sempit lembaga
eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden, beserta menteri-menterinya
(kabinetnya). Dalam arti luas, lembaga eksekutif juga mencakup para pegawai
negeri sipil dan militer. Oleh karenanya sebutan mudah bagi lembaga eksekutif adalah
pemerintah.Lembaga eksekutif dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh para menteri.
Jumlah anggota eksekutif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota legislatif,
hal ini bisa dimaknai karena eksekutif berfungsi hanya menjalankan undang-undang yang
dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan undang-undang ini tetap masih diawasi oleh
legislatif.Selain melaksanakan undang-undang, Eksekutif juga mempunyai tugas untuk
melaksanakan: 1Kekuasaan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar
negeri;
2.Kekuasaan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan
administrasi negara;
3.Kekuasaan militer, yaitu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata dan pelaksanaan
perang;
4.Kekuasaan yudikatif (kehakiman), yaitu menyangkut pemberian pengampunan,
penangguhan hukum dan sebagainya terhadap pelaku kriminal atau narapidana;

9. 5.Kekuasaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang dan
mengatur pengesahannya menjadi undang-undang.
Sistem pelaksanaan kerja dan pertanggungjawaban ekesekutif (pemerintah) didasarkan atas
dua model sistem pemerintahan, sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan
parlementer. Sistem pemerintahan presidensiil (fixed executive) atau (non-parlementary
executive) adalah apabila ekesekutif bertanggung jawab secara langsung dengan periode
waktu tertentu kepada suatu badan yang lebih luas dan tidak terikat pada pembubaran oleh
tindakan parlemen (legislatif).
Lembaga penyelenggara kekuasaan negara ketiga adalah lembaga yudikatif (kehakiman)
yang berfungsi mengadili undang-undang.
SISTEM PEMERINTAHAN
Pemerintah Indonesia adalah cabang utama pada pemerintahan Indonesia yang menganut
sistem presidensial. Pemerintah Indonesia dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu
beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai dengan
UUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004,
untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.
Pembentukan dan Penghapusan
Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang.
Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian
daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan
tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah
beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi
pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat
menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
Pembagian Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Pusat Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang
ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan
Pemerintah Pusat meliputi:
1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional;
6. agama ;
7. norma ; dan
8. ekonomi

10. Urusan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas,
dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan
berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan piliha n.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan
dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang
bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota
merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi 16 buah urusan. Urusan
pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan
dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut
meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam,
dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang,
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.
Penyelenggara Pemerintahan
Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh wakil presiden, dan oleh menteri
negara.Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Untuk
pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD
provinsi. Untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang terdiri atas pemerintah
daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi,
tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi
dan tugas pembantuan.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundangundangan.
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan
kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan
dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam
sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan
secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan
perundang-undangan.
Pemerintah Daerah
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemerintah Daerah
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kepala Daerah
Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala
daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota
adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi
disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil
wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta
larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di
wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan
memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata
pemerintahan kabupaten dan kota.Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.