SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
BIROKRASI MENURUT MAX WEBER
Kelompok 5
o Ilham Candra
o Ika Sri Wardani
o Afifah Dhaniyah
o Winny Aditiya Dewi
o Nanda Sakinah
o Desita Ayu
o Event Simbolon
.
BIROKRASI MENURUT MAX
WEBER
.
• Birokrasi itu berasal dari kata "Bureaucratie" yang berasal dari
bahasa Perancis, terdiri dari kata "Bureau" yang artinya Meja Tulis
dan "Cratein" yang artinya Kekuasaan.
• Jadi secara terminologi Birokrasi adalah kekuasaan berada pada
orang-orang di belakang meja atau kekuasaan yang dijalankan
oleh para pejabat / Birokrat. Pejabat atau birokrat disini adalah
orang-orang yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai
dengan aturan didalam organisasi.
Birokrasi
Birokrasi Menurut Max Weber
Weber memusatkan perhatian pada pertanyaan, “Mengapa orang
merasa wajib untuk mematuhi perintah ?”
Fokus ini merupakan salah satu bagian dari penekanan Weber
terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai keseluruhan dan
peranan negara pada khususnya.
Ia mengatakan bahwa kepercayaan bawahan terhadap legitimasi
akan menghasilkan kestabilan pola kepatuhan dan perbedaan
sumber perintah dalam sistem organisasi.
Tiga Tipe Ideal dari Otoritas Menurut
Max Weber:
1. Otoritas Tradisional
Otoritas tradisional meletakkan dasar-dasar legitimasi pada pola pengawasan
sebagaimana di berlakukan dimasa lampau dan yang kini masih berlaku.
2. Otoritas Kharismatik
Otoritas ini timbul karena terjadi penghambaan pada individu yang memiliki
hal-hal yang tidak biasa. Individu yang dipatuhi tersebut misalnya mempunyai
sikap heroik, ciri dan sifat pribadi lainnya yang amat menonjol. Pemimpin seperti
selalu dipatuhi oleh para pengikutnya yang dipandang dapat memimpin kearah
pencapaian tujuan. Para pengikut mematuhinya, karena penghambaan diri, bukan
karena hukum yang memaksa untuk patuh.
Lanjutan..
3. Otoritas Legal-Rasional
Otoritas ini didasarkan atas aturan yang bersifat
tidak pribadi impersonal yang ditetapkan secara legal.
Kesetiaan atau kepatuhan adalah manakala seseorang
melaksanakan otoritas kantornya hanya dengan loyalitas
formal dan pimpinannya dan hanya dalam jangkauan
otoritas kantornya. Otoritas legal-raisonal memang
didasarkan atas aturan-aturan yang pasti. Aturan bisa
saja terdapat perubahan untuk dapat mengikuti
perubahan yang terjadi didalam lingkungannya secara
sistematis, dan mengandung perkiraan masa
mendatang.
8 Karakteristik Struktural Organisasi
Birokrasi Menurut Weber:
1. Aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan
arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber
menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk
merencanakan tugas dan aktivitas organisasi.
2. Spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi
pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas
yang rumit.
3. Hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota
organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu,
membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota
organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.
Lanjutan..
4. Pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan
teknik yang dimiliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas
yang dibebankan.
5. Mampu tukar personil dalam peran organisasi yang
memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh
individu yang berbeda. Mampu tukar ini menekankan pentingnya
tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota
organisasi tertentu yang melaksanakan tugasnya-tugasnya.
6. Impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra
personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke
dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota
organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan
mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri.
Lanjutan
7. Uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi.
Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan
perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan.
8. Rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian
tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas organisasi. Menurut
prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan
pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan.
Menurut Weber, jika kedelapan karakteristik di atas diaplikasikan ke dalam
Birokrasi maka Birokrasi tersebut dapat dikatakan legal-rasional. Legal oleh sebab
tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional
artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.
Ciri-ciri Birokrasi Menurut Max Weber:
1. Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis.
2. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri.
3. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik
yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian.
4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau
kedudukannya.
5. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya
sebagai pegawai negeri.
6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri.
7. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan.
8. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.
Batasan Kekuasaan Menurut
Max Weber:
• Kolegialitas
Suatu prinsip pelibatan orang lain dalam pengambilan suatu
keputusan. Weber mengakui bahwa dalam birokrasi, satu atasan
mengambil satu keputusan sendiri. Namun, prinsip kolegialitas dapat
saja diterapkan guna mencegah korupsi kekuasaan.
• Pemisahan Kekuasaan
Pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua
badan atau lebih. Misalnya, untuk menyepakati anggaran negara,
perlu keputusan bersama antara badan DPR dan Presiden.
Lanjutan..
• Administrasi Amatir
yaitu dibutuhkan tatkala pemerintah tidak mampu membayar orang-
orang untuk mengerjakan tugas birokrasi. Misalnya, tatkala KPU
(birokrasi negara Indonesia) “kerepotan” menghitung surat suara bagi
tiap TPS.
• Demokrasi Langsung
adalah berguna dalam membuat orang bertanggungjawab kepada suatu
majelis. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia, meski merupakan
prerogatif Presiden guna mengangkatnya, terlebih dahulu harus di-fit
and proper-test oleh DPR. Ini berguna agar Gubernur BI yang diangkat
merasa bertanggung jawab kepada rakyat secara keseluruhan.
Lanjutan..
• Representasi
adalah seorang pejabat yang diangkat mewakili para pemilihnya. Dalam
kinerja birokrasi, partai-partai politik dapat diandalkan dalam mengawasi
kinerja pejabat dan staf birokrasi. Ini akibat pengertian tak langsung
bahwa anggota DPR dari partai politik mewakili rakyat pemilih mereka.
Dalam pandangan Weber, jika suatu organisasi memiliki dasar-dasar
berupa prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka
organisasi tersebut akan dapat mengatasi ketidakefisienan dan
ketidakpraktisan yang sangat tipikal yang ditemukan pada banyak
organisasi pada masa itu
Kelebihan Birokrasi Weber
1. Agar Fokus, Birokrasi harus dicerna sebagai satu fenomena sosiologis.
Dan birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses
rasionalisasi.
2. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi, yang diangkat atas
dasar alasan keunggulan teknis, di mana organisasi tersebut
memerlukan koordinasi yang ketat, karena melibatkan begitu banyak
orang dengan keahlian-keahlian yang sangat bercorak ragam.
3. Ada tiga kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan
birokrasi, yakni: pendekatan struktural, pendekatan behavioral
(perilaku) dan pendekatan pencapaian tujuan dari Max Weber
Kelemahan Birokrasi Weberian:
1. Penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara
fungsional
2. Terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan
hirarki
3. Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan
organisasi
4. Berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi
5. Hierarki otoritas yang formal cenderung kaku.
.
TERIMA KASIH


More Related Content

What's hot

AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanSri Suwanti
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHarles Janang
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
 
Konsep Dasar Teori Organisasi
Konsep Dasar Teori OrganisasiKonsep Dasar Teori Organisasi
Konsep Dasar Teori OrganisasiSiti Sahati
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiSiti Sahati
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikfswardhana134680
 
Intervensi militer dalam politik
Intervensi militer dalam politikIntervensi militer dalam politik
Intervensi militer dalam politikbedhess
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMSiti Sahati
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
 

What's hot (20)

AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
 
Konsep Dasar Teori Organisasi
Konsep Dasar Teori OrganisasiKonsep Dasar Teori Organisasi
Konsep Dasar Teori Organisasi
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori Organisasi
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
02 birokrasi
02 birokrasi02 birokrasi
02 birokrasi
 
Hukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata PemerintahanHukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata Pemerintahan
 
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negara
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publik
 
Intervensi militer dalam politik
Intervensi militer dalam politikIntervensi militer dalam politik
Intervensi militer dalam politik
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 

Similar to BIROKRASI MAX WEBER

Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasiWarnet Raha
 
Assignment 1 question (3)
Assignment 1 question (3)Assignment 1 question (3)
Assignment 1 question (3)sulung90
 
Teori Organisasi Umum
Teori Organisasi UmumTeori Organisasi Umum
Teori Organisasi Umumalvin_gamara
 
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUMBirokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUMAlang's Sekkut
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Penyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiPenyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiSiti Sahati
 
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...riaisdiana22
 
Manajemen_Organisasi.ppt
Manajemen_Organisasi.pptManajemen_Organisasi.ppt
Manajemen_Organisasi.pptTikaLestary
 
Presentation1 desain dan perilaku organisasi
Presentation1 desain dan perilaku organisasi Presentation1 desain dan perilaku organisasi
Presentation1 desain dan perilaku organisasi Habibullah Srg
 

Similar to BIROKRASI MAX WEBER (20)

Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Makalah birokrasi STIP WUNA
Makalah birokrasi STIP WUNA Makalah birokrasi STIP WUNA
Makalah birokrasi STIP WUNA
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasi
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasi
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasi
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasi
 
Makalah birokrasi
Makalah birokrasiMakalah birokrasi
Makalah birokrasi
 
Hrm in changing organizational contexts
Hrm in changing organizational contextsHrm in changing organizational contexts
Hrm in changing organizational contexts
 
Birokrasi
BirokrasiBirokrasi
Birokrasi
 
Assignment 1 question (3)
Assignment 1 question (3)Assignment 1 question (3)
Assignment 1 question (3)
 
118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1118276795 etika-pemerintahan-1
118276795 etika-pemerintahan-1
 
Teori Organisasi Umum
Teori Organisasi UmumTeori Organisasi Umum
Teori Organisasi Umum
 
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUMBirokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
Birokrasi max weber kumpulan 7D politik dan pentadbiran UUM
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
 
Penyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiPenyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori Organisasi
 
Manajemen Organisasi.ppt
Manajemen Organisasi.pptManajemen Organisasi.ppt
Manajemen Organisasi.ppt
 
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
Analisis struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi badan kepegawaia...
 
Manajemen_Organisasi.ppt
Manajemen_Organisasi.pptManajemen_Organisasi.ppt
Manajemen_Organisasi.ppt
 
Presentation1 desain dan perilaku organisasi
Presentation1 desain dan perilaku organisasi Presentation1 desain dan perilaku organisasi
Presentation1 desain dan perilaku organisasi
 

More from afifahdhaniyah

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxafifahdhaniyah
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxafifahdhaniyah
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxafifahdhaniyah
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxafifahdhaniyah
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerahafifahdhaniyah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di IndonesiaKemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukumafifahdhaniyah
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
 

More from afifahdhaniyah (20)

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptx
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
 
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di IndonesiaKemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukum
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
 

Recently uploaded

Kelompok 3_Materi Hormon Fisiologi Hewan.pptx
Kelompok 3_Materi Hormon Fisiologi Hewan.pptxKelompok 3_Materi Hormon Fisiologi Hewan.pptx
Kelompok 3_Materi Hormon Fisiologi Hewan.pptxWitaadw
 
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum Merdeka
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum MerdekaKelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum Merdeka
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum MerdekaErvina Puspita
 
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdfMutiaraArafah2
 
PPT Metabolisme Karbohidrat II BIOLOGI KIMIA
PPT Metabolisme Karbohidrat II BIOLOGI KIMIAPPT Metabolisme Karbohidrat II BIOLOGI KIMIA
PPT Metabolisme Karbohidrat II BIOLOGI KIMIACochipsPJW
 
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XI
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XIPresentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XI
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XIariwidiyani3
 
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdf
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdfMembaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdf
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdfindigobig
 

Recently uploaded (6)

Kelompok 3_Materi Hormon Fisiologi Hewan.pptx
Kelompok 3_Materi Hormon Fisiologi Hewan.pptxKelompok 3_Materi Hormon Fisiologi Hewan.pptx
Kelompok 3_Materi Hormon Fisiologi Hewan.pptx
 
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum Merdeka
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum MerdekaKelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum Merdeka
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum Merdeka
 
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf
 
PPT Metabolisme Karbohidrat II BIOLOGI KIMIA
PPT Metabolisme Karbohidrat II BIOLOGI KIMIAPPT Metabolisme Karbohidrat II BIOLOGI KIMIA
PPT Metabolisme Karbohidrat II BIOLOGI KIMIA
 
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XI
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XIPresentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XI
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XI
 
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdf
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdfMembaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdf
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdf
 

BIROKRASI MAX WEBER

  • 1. BIROKRASI MENURUT MAX WEBER Kelompok 5 o Ilham Candra o Ika Sri Wardani o Afifah Dhaniyah o Winny Aditiya Dewi o Nanda Sakinah o Desita Ayu o Event Simbolon
  • 3. . • Birokrasi itu berasal dari kata "Bureaucratie" yang berasal dari bahasa Perancis, terdiri dari kata "Bureau" yang artinya Meja Tulis dan "Cratein" yang artinya Kekuasaan. • Jadi secara terminologi Birokrasi adalah kekuasaan berada pada orang-orang di belakang meja atau kekuasaan yang dijalankan oleh para pejabat / Birokrat. Pejabat atau birokrat disini adalah orang-orang yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan didalam organisasi. Birokrasi
  • 4. Birokrasi Menurut Max Weber Weber memusatkan perhatian pada pertanyaan, “Mengapa orang merasa wajib untuk mematuhi perintah ?” Fokus ini merupakan salah satu bagian dari penekanan Weber terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai keseluruhan dan peranan negara pada khususnya. Ia mengatakan bahwa kepercayaan bawahan terhadap legitimasi akan menghasilkan kestabilan pola kepatuhan dan perbedaan sumber perintah dalam sistem organisasi.
  • 5. Tiga Tipe Ideal dari Otoritas Menurut Max Weber: 1. Otoritas Tradisional Otoritas tradisional meletakkan dasar-dasar legitimasi pada pola pengawasan sebagaimana di berlakukan dimasa lampau dan yang kini masih berlaku. 2. Otoritas Kharismatik Otoritas ini timbul karena terjadi penghambaan pada individu yang memiliki hal-hal yang tidak biasa. Individu yang dipatuhi tersebut misalnya mempunyai sikap heroik, ciri dan sifat pribadi lainnya yang amat menonjol. Pemimpin seperti selalu dipatuhi oleh para pengikutnya yang dipandang dapat memimpin kearah pencapaian tujuan. Para pengikut mematuhinya, karena penghambaan diri, bukan karena hukum yang memaksa untuk patuh.
  • 6. Lanjutan.. 3. Otoritas Legal-Rasional Otoritas ini didasarkan atas aturan yang bersifat tidak pribadi impersonal yang ditetapkan secara legal. Kesetiaan atau kepatuhan adalah manakala seseorang melaksanakan otoritas kantornya hanya dengan loyalitas formal dan pimpinannya dan hanya dalam jangkauan otoritas kantornya. Otoritas legal-raisonal memang didasarkan atas aturan-aturan yang pasti. Aturan bisa saja terdapat perubahan untuk dapat mengikuti perubahan yang terjadi didalam lingkungannya secara sistematis, dan mengandung perkiraan masa mendatang.
  • 7. 8 Karakteristik Struktural Organisasi Birokrasi Menurut Weber: 1. Aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi. 2. Spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. 3. Hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.
  • 8. Lanjutan.. 4. Pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan teknik yang dimiliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. 5. Mampu tukar personil dalam peran organisasi yang memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota organisasi tertentu yang melaksanakan tugasnya-tugasnya. 6. Impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri.
  • 9. Lanjutan 7. Uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi. Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan. 8. Rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas organisasi. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan. Menurut Weber, jika kedelapan karakteristik di atas diaplikasikan ke dalam Birokrasi maka Birokrasi tersebut dapat dikatakan legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.
  • 10. Ciri-ciri Birokrasi Menurut Max Weber: 1. Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis. 2. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. 3. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian. 4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. 5. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri. 6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. 7. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. 8. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.
  • 11. Batasan Kekuasaan Menurut Max Weber: • Kolegialitas Suatu prinsip pelibatan orang lain dalam pengambilan suatu keputusan. Weber mengakui bahwa dalam birokrasi, satu atasan mengambil satu keputusan sendiri. Namun, prinsip kolegialitas dapat saja diterapkan guna mencegah korupsi kekuasaan. • Pemisahan Kekuasaan Pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua badan atau lebih. Misalnya, untuk menyepakati anggaran negara, perlu keputusan bersama antara badan DPR dan Presiden.
  • 12. Lanjutan.. • Administrasi Amatir yaitu dibutuhkan tatkala pemerintah tidak mampu membayar orang- orang untuk mengerjakan tugas birokrasi. Misalnya, tatkala KPU (birokrasi negara Indonesia) “kerepotan” menghitung surat suara bagi tiap TPS. • Demokrasi Langsung adalah berguna dalam membuat orang bertanggungjawab kepada suatu majelis. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia, meski merupakan prerogatif Presiden guna mengangkatnya, terlebih dahulu harus di-fit and proper-test oleh DPR. Ini berguna agar Gubernur BI yang diangkat merasa bertanggung jawab kepada rakyat secara keseluruhan.
  • 13. Lanjutan.. • Representasi adalah seorang pejabat yang diangkat mewakili para pemilihnya. Dalam kinerja birokrasi, partai-partai politik dapat diandalkan dalam mengawasi kinerja pejabat dan staf birokrasi. Ini akibat pengertian tak langsung bahwa anggota DPR dari partai politik mewakili rakyat pemilih mereka. Dalam pandangan Weber, jika suatu organisasi memiliki dasar-dasar berupa prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka organisasi tersebut akan dapat mengatasi ketidakefisienan dan ketidakpraktisan yang sangat tipikal yang ditemukan pada banyak organisasi pada masa itu
  • 14. Kelebihan Birokrasi Weber 1. Agar Fokus, Birokrasi harus dicerna sebagai satu fenomena sosiologis. Dan birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses rasionalisasi. 2. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi, yang diangkat atas dasar alasan keunggulan teknis, di mana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang ketat, karena melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian-keahlian yang sangat bercorak ragam. 3. Ada tiga kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan birokrasi, yakni: pendekatan struktural, pendekatan behavioral (perilaku) dan pendekatan pencapaian tujuan dari Max Weber
  • 15. Kelemahan Birokrasi Weberian: 1. Penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional 2. Terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki 3. Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi 4. Berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi 5. Hierarki otoritas yang formal cenderung kaku.