Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Analis kebijakan (AK) diperlukan untuk menjembatani peneliti dan pengambil keputusan kebijakan, karena AK mampu menerjemahkan hasil penelitian menjadi saran kebijakan yang relevan. Peneliti dan AK saling melengkapi untuk memperkuat lembaga penelitian, dengan peneliti sebagai pusat pengetahuan dan AK sebagai jembatan ke pen

1. Peran & Posisi AK
Dalam Memperkuat
Lembaga Litbang
Disampaikan pada Workshop “Penguatan
Peran AK dalam Litbangjirap untuk Mendukung
Kebijakan Hasil Riset”, Kedeputian IPSK LIPI
Jakarta, 7 Januari 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

2. Perbandingan Peneliti & Analis Kebijakan
DIMENSI / ASPEK PENELITI ANALIS KEBIJAKAN
Tujuan Dasar Mengembangkan ilmu
pengetahuan Meningkatkan kualitas kebijakan
Jenis Aktivitas Pure research & applied research Policy research / study / analysis
Produk / Karya KTI (buku, jurnal) dan prototype Naskah kebijakan (policy paper,
brief, note, policy draft)
Indikator
Keberhasilan
Publikasi/konferensi; research
expo
Agenda legislasi dan/atau
perubahan kebijakan
Organisasi & Utilisasi Terkonsentrasi di unit Kajian/
Litbang tertentu
Terdistribusi di seluruh unit yang
ada fungsi perumusan kebijakan
Kompetensi Tidak ada kompetensi politis Kompetensi analisis saja tidak
cukup, butuh kompetensi politis

3. Issu Dasar
Peneliti v.s. Analis Kebijakan:
Overlapping?
Reinforcing?
Apa yang harus dibenahi?
Bagaimana membangun sinergi?

4. Relasi Penelitian & Kebijakan
Sumber: Rethinking policy ‘impact’: four models of research-policy relations
Hubungan resiprokal yang positif
(positive sum game)
Peneliti berposisi juga sebagai
analis kebijakan. AK tidak begitu
relevan atau dibutuhkan
Ketika riset tidak akur dengan kebijakan; ketika riset
menjadi menara gading, dan ketika kebijakan
mengabaikan riset, maka AK menjadi sangat releven.

5. Relasi Penelitian & Kebijakan
KebijakanPenelitian
o Peneliti kebijakan menyatakan bahwa
pengambil kebijakan enggan menggunakan
hasil penelitian kebijakan;
o Pelaku kebijakan tidak memiliki kapasitas
dan idealisme melakukan reformasi
kebijakan.
o Pengambil kebijakan menyatakan bahwa
peneliti kebijakan tidak mengerti detil
persoalan di lapangan, serta gagal
menangkap komplikasi realitas politik mikro;
o Hasil kajian para peneliti kebijakan terlalu
akademis, normatif, dan abstrak.
Sumber: Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, 2019, Analisis
Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan
Praktek, Jakarta: LP3ES (dimodifikasi)
Butuh peran baru (AK)?

6. Sinergi Peneliti & AK

7. Role of Policy Analyst
Researcher
Works
Policy Analyst
Works
Policy
Formulation
The K* Spectrum
Policy
Formulation
Policy Imple-
mentation
Policy Evalua-
tion & Impact
feedback
(dimodifikasi)

8. Ilustrasi Peran AK (yang
jarang dilakukan Peneliti):
“Translating academic
report into policy note”
Issu kebijakan
Framework &
hasil analisis

9. Rekomendasi /
saran kebijakan

10. Issu kebijakan
Konteks /
Framework

11. Hasil kajian /
analisis

12. Rekomendasi /
saran kebijakan

13. Peneliti memberi nuansa knowledge yang lebih kuat terhadap karya AK, sementara
AK membuat karya Peneliti lebih berkarakter kebijakan.
AK adalah jembatan Peneliti menuju arena pengambilan keputusan (policy making);
sedangkan Peneliti merupakan knowledge center bagi AK.
Lembaga Litbang tidak hanya butuh Peneliti, namun juga AK. Keberadaan keduanya
akan memberi efek sinergis terhadap penguatan Lembaga litbang dan program
litbangjirap.
Peneliti dan AK tidak bersifat saling menggantikan (substitution), melainkan saling
melengkapi (complementary).
Simpulan

14. Terima Kasih
Semoga Bermanfaat … !!
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL