Disampaikan pada Pengukuhan Pengurus AAKI 2019-2022 Jakarta, 4 Maret 2020 Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

1. Strategi Pembinaan
JFAK dalam Kerangka
Implementasi Kebijakan
Perampingan JA dan JP
Disampaikan pada Pengukuhan Pengurus
AAKI 2019-2022
Jakarta, 4 Maret 2020
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI

2. Negara yang berhasil dan
menang adalah negara yang
membangun kebijakan unggul.
Kebijakan publik menentukan
keberhasilan sebuah negara,
apapun ideologi dan politiknya”.
Mengapa kebijakan publik
penting? Kebijakan publik yang
gagal, membawa negara
dalam krisis.”Hatta Rajasa pada Pidato penganugerahan
Doktor Kehormatan dari ITB,
25 November 2019
Dalil

3. Kebijakan sbg Raison D’etre
5,6 juta jiwa 11,2 ribu jiwa
Singapore Nauru
261.115.456 juta jiwa
Indonesia
USD 103,717 USD 12,052USD 14,020
725 km2 21 km21.910.931 km2
Variabel apakah yang menjelaskan kemajuan sebuah bangsa?

4. Sambut Optimis Kebijakan Penyetaraan
Kondisi JFAK
Melakukan Kajian dan Analisis Kebijakan
Berkedudukan sebagai fungsional keahlian dan
merupakan jabatan karier
Prinsip, integritas, profesionalisme, akuntabilitas,
efektif dan efisien
Permenpan No.
45/2013 tentang
Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan
Memastikan kualitas kebijakan dengan:
Komunikasi dan koordinasi proses kebijakan.
Dilakukan Analisa dampak kebijakan termasuk
analisa resiko.
Konsultasi publik sesuai per-UU-an.
Amanah dalam Inpres No. 7/2017 Tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementrian Negara dan Lembaga Pemerintah
Berperan aktif
dalam
s/d Feb 2020: 653
Kemenpan RB: 141
Kemendikbud: 125
919

5. FAQ Bolehkah kita
mengkritisi kebijakan
yang telah ditetapkan
pimpinan tanpa
melalui analisis?
Namun dalam situasi tertentu, pimpinan sering menetapkan
kebijakan tanpa didahului oleh telaahan dan rekomendasi dari
para AK, sehingga membuka kemungkinan kebijakan tersebut
kurang berbasis kajian (research-based) atau berbasis bukti
(evidence-based).
Dalam situasi seperti itu, seorang AK tetap tidak dibenarkan
mengkritisi kebijakan yang sudah siap diimplementasikan.
Kontribusi yang bisa dilakukan AK adalah membuat analisis pada
tahap implementasi agar meminimalkan kemungkinan terjadinya
kegagalan pada tahap implementasi (implementation failure).
Pada periode tertentu, seorang AK juga dituntut melalukan
evaluasi atas kebijakan tsb.
Untuk menghindari kegagalan kebijakan
(policy failures), setiap kebijakan idealnya
telah dianalisis secara mendalam dan
komprehensif sebelum ditetapkan &
diimplementasikan.

6. Opportunities vs Challenges
OPPORTUNITIES CHALLENGES
Bertambahnya jumlah AK Bertambahnya AK tidak menjamin terpenuhinya standar
kompetensi.
Terpenuhinya formasi Terpenuhinya formasi bukan karena sistem karir bisa
berdampak pada kemandegan karir itu sendiri.
Semakin rampingnya struktur
kelembagaan
Rampingnya struktur belum tentu menimbulkan efisiensi
anggaran dan efektivitas program dan kegiatan.
Ratio AK dengan Jumlah Kebijakan
semakin kecil (ideal)
Ratio semakin ideal tidak berarti distribusi AK yang merata
antar K/L/D dan antar sektor.
> 43 ribu
(belum termasuk Pergub,
Perwali, Perbup, Perdes)

7. Pembinaan JFAK
1. Oleh JPT Bidang Kepegawaian:
o Memastikan pengangkatan AK berbasis formasi (prinsip “pengangkatan mengikuti
formasi”, jangan terbalik); dan memastikan formasi AK berbasis kebutuhan.
o Membuat perencanaan pemenuhan hak AK atas pengembangan kompetensi 20 jp/tahun,
terutama yang bersifat non klasikal (coaching, mentoring, magang / job shadowing, e-
learning, penugasan khusus, dll).
o Menyediakan fasilitas fisik (co-working space) dan non fisik (forum diskusi) sebagai media
komunikasi lintas unit agar AK tidak terkotak-kotak.
2. Oleh JPT Atasan:
o Menambahkan IKU program/kegiatan bukan hanya di level output/outcomes, namun juga
di level proses, misalnya jumlah policy brief yang dihasilkan untuk setiap kegiatan.
o Membuat listing issu-issu strategis di setiap awal tahun dan didistribusikan kepada para
AK untuk disusun telaah kebijakannya.
o Memilah tugas untuk AK dan untuk staf pelaksana agar bisa fokus pada substansi &
pengembangan profesi.

8. Harapan thd JPTM & JPTP
Secara kedinasan:
membuat rencana target kinerja serta memberikan tugas
yang terstruktur (yang mendukung Tusi unit dan yang
meningkatkan kapasitas individu AK) sekaligus bertindak
selaku mentor dan/atau coach.
Secara profesi:
memberi peran baru kepada AK seperti sebagai anggota
TPI, melibatkan dalam Rapat Pimpinan, menjadikan
Himpunan AK sebagai clearing house terhadap rancangan
kebijakan yang sedang dirumuskan, menciptakan model
pembimbingan oleh AK senior kepada AK yunior, dll.

9. Harapan untuk JFAK
Formulasi
Kebijakan
Agenda Setting
Implementasi
Kebijakan
Evaluasi
Kebijakan
PELAKSANAAN KEBIJAKANPERENCANAAN KEBIJAKAN
Jangan fokus hanya di wilayah
Formulasi yang sudah JENUH !!

10. Terima Kasih
Tetap Optimis Menatap Masa
Depan Bangsa … !!