Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengalihan jabatan fungsional peneliti ke jabatan fungsional analis kebijakan.
2. Pengalihan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pengkajian dan analisis kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan.
3. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengalihan jabatan antara lain kompet
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCATri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kegiatan Workshop Internet of Things for Intellectual Property System
Kemenkumham, 10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan untuk Rapat Koordinasi dengan Tema “Penyamaan Persepsi dan Pelaksanaan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
Balitbangda Provinsi Sumatera Barat, 17 Mei 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Arti “Governance” menurut English Cambridge Dictionary adalah “The way that organizations or countries are managed at the highest level and the system for doing this”.
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCATri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kegiatan Workshop Internet of Things for Intellectual Property System
Kemenkumham, 10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan untuk Rapat Koordinasi dengan Tema “Penyamaan Persepsi dan Pelaksanaan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
Balitbangda Provinsi Sumatera Barat, 17 Mei 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Arti “Governance” menurut English Cambridge Dictionary adalah “The way that organizations or countries are managed at the highest level and the system for doing this”.
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Disampaikan untuk pejabat/pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM serta pembina kepegawaian Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Jakarta, 22 April 2021
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Pengukuhan Pengurus AAKI 2019-2022
Jakarta, 4 Maret 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Workshop Uji Coba Panduan Utilisasi AK oleh JPT di Kementerian Kesehatan
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Implikasi Transformasi Kelembagaan Balitbang Menjadi BKT dan Kebutuhan Pembin...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Rapat Kerja Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan RI
Jakarta, 29 September 2022
Dr. Tri Widodo W Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
sistem kerja kolaborasi menjadi kebutuhan dan tuntutan saat ini, bagaimana dengan dunia riset, bagaimana BRIN bisa mewujudkannya? berikut satu tawaran kedepan. mari berdiskusi dan belajar untuk riset yang lebih maju.
Disampaikan pada Pembekalan dan Knowledge Sharing bagi Agen Perubahan Kementerian ESDM RI
Jakarta, 21 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
IKK Sebagai Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan PemerintahTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi Peningkatan Penilaian Kualitas Kebijakan di Kementerian PUPR”
Jakarta, 11 April 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Ngara LAN-RI
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Forum Pembinaan JFAK Untuk Peningkatan Kemampuan Secara Berkelanjutan, PDAK Kementerian Kesehatan RI
Jakarta, 12 Oktober 2020
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Policy Brief The Future Leader merupakan kumpulan policy brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian policy brief
merupakan sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan
pengembangan kompetensi ASN.
Pembentukan BRIN utk mengkoordinasikan kegiatan litbangjirap telah memunculkan masalah terkait terjadinya mobilitas Peneliti dari K/L ke BRIN. Solusi yg diambil adl dilakukannya kolaborasi riset tanpa diikuti mobilisasi Peneliti.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
SH.,MA
Disampaikan pada Webinar
Penataan Kelembagaan
Kelitbangan,
diselenggarakan oleh BPP
Kemendagri
Pengalihan JF Peneliti ke
JF Analis Kebijakan
Jakarta,
12
Agustus 2021
2. Dibentuknya BRIN
melalui Perpres No.
33/2021
(28
April
2021)
diharapkan BRIN
dapat mensinergikan semua potensi riset yang
bermuara pada
perkembangan industri berbasis IPTEK.
Anggaran riset indonesia masih dibawah 1 % dari pdb;
Riset yang
dilakukan Lembaga
Pemerintah belum mampu
menghasilkan riset berdampak
signifikan bagi Industri &
kesejahteraan masyarakat
Riset Kurang Optimal
Kebutuhan konsolidasi sumber daya iptek,
Penciptaan ekosistem riset standar global
terbuka dan
kolaboratif,
Penciptaan fondasi
ekonomi berbasis riset yang
kuat dan
berkesinambungan
Sumber Daya Iptek belum
Optimal
Kebutuhan untuk menkonsolidasikan
kurang lebih 329
unit
riset pemerintah
&
meningkatkan peran serta swasta
dalam melakukan riset nasional
Banyaknya Lembaga
Riset
Meminimalkan resiko dan
konflik yang
terjadi pasca
peleburan Lembaga-‐Lembaga
riset pemerintah kedalam BRIN
Resiko &
Konflik
Merumuskan Opsi-‐Opsi
yang
tepat dan
Sesuai
dalam pengintegrasian
lembaga Riset pemerintah
Strategi Integrasi
Kebutuhan merancang struktur BRIN
yang
mengikuti strategy
yang
ditetapkan dalam mewujudkan Visi
Presiden dalam Riset dan
Inovasi
Nasional
Design
Struktur OR
Latar Belakang
3. Kondisi Riset Indonesia
Saat Ini
§ Dana
Riset relatif kecil &
tersebar didominasi
pendanaan pemerintah
§ Agenda
riset nasional yang
belum terintegrasi;
§ Lemahnya koordinasi antar lembaga penelitian;
§ Relasi pemangku kepentingan yang
tidak sinkron
§ Jumlah Lembaga
Litbang Pemerintah yang
banyak dan
tersebar Total
329
lembaga litbang Pemerintah Pusat
• 101
lembaga litbang di
LPNK
• 228
di
K/L
• 1977
Lembaga
Penelitian PT
(Disampaikan oleh
Menteri
Ristek/BRIN
dalam kegiatan Apresiasi Lembaga
Litbang 2019
di
Auditorium
BPPT,
2
Des
2019
dan
Konferensi pers
hasil penilaian kinerja penelitian
perguruan tinggi di
BPPT,
19
Nov
2019)
4. Arahan Presiden Terkait BRIN
1.BRIN
harus
segera
mengonsolidasikan
agenda
riset
strategis
nasional
di
berbagai
bidang;
2.BRIN
harus
melakukan
konsolidasi
anggaran
yang
tersebar
di
berbagai
lembaga
riset
dan
penelitian
agar
menghasilkan
hilirisasi
riset
yang baik;
3.BRIN
harus
mengonsolidasikan
aktor
dan
jejaring
yang
harus
terlibat
dalam
proyek
inovasi
strategis
nasional.
(Disampaikan
dalam
Rapat
Koordinasi
Nasional
Kementerian
Riset
dan
Teknologi
(Kemenristek)/Badan
Riset
dan
Inovasi
Nasional
(BRIN)
Tahun
2020,
30
Januari
2020)
8. Inovasi Kelembagaan & SDM untuk
Membangun Kinerja Institusi
Inovasi
Kelembagaan
Kinerja Baru
Institusi
Inovasi SDM
+
Inovasi Prog &
Risorsis
Pilihan Desain Kelembagaan
akan menentukan strategi
penataan SDM,
program
dan
sumber daya
Proses
adaptasi melalui
kebijakan &
mekanisme
transisional,
salah satunya
adalah Pengalihan Jabatan
Peneliti ke JF
lain,
al.
Analis Kebijakan.
Input
Level Process
Level Outcome
Level
Inovasi kelembagaan harus berfokus
pada tujuan akhir.
Inovasi
kelembagaan dan SDM
hanyalah
instrumen dan/atau sasaran
antara.
9. Jalur Rekrutmen JF Analis Kebijakan
Formasi
CASN
Inpassing (X)
Perpindahan Jabatan
Penyetaraan JA
PENGALIHAN
PENELITI
Talent
Pool
Analis
Kebijakan
Pengembangan Kompetensi:
Standar Kompetensi,
Sertifikasi,
Bangkom (klasikan &
non-‐klasikal)
Pengembangan Karir:
vertikal,
zig-‐zag,
mutasi nasional (lintas
instansi &
daerah)
Pemanfaatan:
basis
penempatan,
co-‐creation
(squad),
inter-‐agency/
region
mobility
(project-‐based)
ü
3.987
Total 2.964
Jalur Penyetaraan JA
Sumber:
PUSAKA
LAN,
10
Agustus 2021
……….
Pengalihan Peneliti
10. DIMENSI
/
ASPEK PENELITI ANALIS
KEBIJAKAN
Tujuan Dasar
Mengembangkan ilmu
pengetahuan Meningkatkan kualitas kebijakan
Jenis Aktivitas Pure
research
&
applied
research Policy
research
/
study
/
analysis
Produk /
Karya KTI
(buku,
jurnal)
dan
prototype
Naskah kebijakan (policy
paper,
brief,
note,
policy
draft)
Indikator
Keberhasilan
Publikasi/konferensi;
research
expo
Agenda
legislasi dan/atau
perubahan kebijakan
Organisasi &
Utilisasi Terkonsentrasi di
unit
Kajian/
Litbang tertentu
Terdistribusi di
seluruh unit
yang
ada fungsi perumusan kebijakan
Kompetensi Knowledge,
Skills, Attitude Analisis,
Politis, Spesialis (Bidang
Tugas)
Perbandingan JF Peneliti & Analis Kebijakan
11. Pengalihan JF Peneliti ke Analis Kebijakan
(Usulan)
Dialihkan dalam Jenjang
yang
sama dengan Angka
Kredit yang
sama
Tidak perlu dilakukan Uji
Kompetensi,
karena berada
pada JF
yang
serumpun
dengan Kompetensi yang
mirip
Diberikan bangkom segera setelah
dialihkan,
dan paling
lambat dalam
waktu 2
thn setelah pengalihan,
diberikan kesempatan mengikuti
assessmen kompetensi.
Analogi Permenpan No.
17/2021
Analogi Permenpan No.
28/2019
12. 1. LAN
Jakarta:
37
2. Puslatbang PKASN:
11
3. Puslatbang KMP:
9
4. Pulatbang KDOD:
11
5. Puslatbang KHAN:
6
Bezzeting JF
Peneliti (per
Juni 2021)
Sumber:
data
Bezzeting Juni 2021
(Poksi SDM)
Peneliti
Ahli
Pertama
40
Peneliti
Ahli
Muda
28
Peneliti
Ahli
Madya
6
Profil & Sebaran Peneliti di LAN
Total:
74
Peneliti
41
33
13. Inovasi administrasi
negara dan inovasi
manajemen ASN
Pengkajian di bidang
administrasi negara dan
manajemen ASN
.
Pembinaan
Pelatihan ASN
Pembinaan JF di bidang
pelatihan Pegawai ASN
(Widyaiswara dan
Rancangan JF Analis
Bangkom)
Pembinaan JF
Analis Kebijakan
Sekolah Kader
Corporate University
Mandat LAN & Urgensi Peneliti
14. No Jenjang Kebutuhan Bezzeting
Kekurangan/
kelebihan
1 JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 115 82 -‐33
2 JF Analis Kebijakan Ahli Muda 53 28 -‐25
3 JF Analis Kebijakan Ahli Madya 33 18 -‐15
4 JF Analis Kebijakan Ahli Utama 3 3 0
5 JF Widyaiswara Ahli Utama 33 19 -‐14
6 JF Widyaiswara Ahli Madya 60 32 -‐28
7 JF Widyaiswara Ahli Muda 44 16 -‐28
8 JF Widyaiswara Ahli Pertama 72 18 -‐54
9 JF Auditor Ahli Madya 2 0 -‐2
10 JF Auditor Ahli Muda 6 1 -‐5
11 JF Auditor Ahli Pertama 12 3 -‐9
Pilihan Pengalihan JF &
Ketersediaan Formasi di LAN (1)
15. No Jenjang Kebutuhan Bezzeting
Kekurangan/
kelebihan
12 JF Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Madya
11 2 -9
13 JF Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda
12 4 -8
14 JF Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Pertama
8 0 -8
15 JF Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Madya
1 0 -1
16 JF Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda
2 1 -1
17 JF Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama
3 0 -3
18 JF Pengembang Teknologi
Pembelajaran Ahli Muda
21 3 -18
19 JF Pengembang Teknologi
Pembelajaran Ahli Pertama
24 1 -23
Pilihan Pengalihan JF &
Ketersediaan Formasi di LAN (2)