2. Memberikan penilaian atas
perkembangan pelaksanaan
kebijakan SAKIP
Memberikan saran perbaikan atas
pelaksanaan kebijakan SAKIP
RUANG
LINGKUP
TUJUAN
EVALUASI
RUANG LINGKUP & TUJUAN EVALUASI
Dilakukan kepada instansi yang menyerahkan Laporan
Kinerja Tahunan (K/L) atau LPPD (Pemda)
Peningkatan Implementasi
SAKIP Nasional
ASSIST
ASSESS
3. DASAR HUKUM
INSTRUMEN EVALUASI AKIP 2023
Peraturan Menteri PANRB
Nomor 88 Tahun 2021 Tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
“Komponen Capaian
Kinerja masuk ke
dalam komponen-
komponen penilaian
yang lainnya”
Predikat Nilai
AA Nilai > 90 s.d 100
A Nilai > 80 s.d 90
BB Nilai > 70 s.d 80
B Nilai > 60 s.d 70
CC Nilai > 50 s.d 60
C Nilai > 30 s.d 50
D Nilai > 0 s.d. 30
4. FOKUS EVALUASI AKIP
Gambaran Umum
Mendapatkan gambaran umum
terkait Kapasitas Pemerintah
dalam Pengentasan Kemiskinan
dalam konteks Akuntabilitas
Kinerja
TEMA TAHUN 2023:
PENGENTASAN KEMISKINAN
Catatan AKIP
Catatan/temuan terkait
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
dalam pengelolaan Program
Kemiskinan dalam Konteks
Akuntabilitas Kinerja
Rekomendasi
Rekomendasi kepada Presiden
untuk mempercepat
pengentasan kemiskinan (dalam
konteks akuntabilitas kinerja)
5. METODE EVALUASI AKIP
Desk Evaluation
Wawancara Pendalaman
Evaluasi dilakukan dengan menganalisis seluruh
dokumen atas penerapan SAKIP yang telah
disampaikan oleh instansi pemerintah kepada
Kementerian PANRB melalui esr.menpan.go.id
Wawancara mendalam bertujuan untuk memastikan
penerapan SAKIP telah dilakukan dengan baik pada unit
kerja/perangkat daerah. Pendalaman akan dilakukan
secara sampling berdasarkan hasil profiling.
6. LOKUS EVALUASI
Kementerian/Lembaga
Termasuk K/L terkait Pengentasan
kemiskinan ekstrem (berdasarkan Inpres
No.4 Tahun 2022)
Tidak termasuk K/L terkait Pengentasan
kemiskinan Ekstrem
• Wajib untuk dilakukan Wawancara mendalam
• Pemilihan sample didasarkan pada tugasnya
pada Inpres 4 tahun 2022
• Dilakukan pendalaman terkait perannya
dalam Pengentasan kemiskinan
• Dilakukan wawancara apabila
berdasarkan hasil pra evaluasi
diperlukan pendalaman
• Pemilihan sample dan metode evaluasi
mengikuti pola evaluasi tahun
sebelumnya
• Tidak perlu dilakukan pendalaman
terkait perannya dalam pengentasan
kemiskinan
8. LOKUS EVALUASI
Pemerintah Daerah
• Apabila memiliki Logframe Kemiskinan maka penetapan sample
berdasarkan logframe/cascading
• Apabila tidak memiliki logframe/cascading, maka penetapan
sample sesuai dengan TKPKD
Wajib untuk dilakukan
wawancara mendalam
Dilakukan wawancara
mendalam apabila diperlukan
Termasuk Lokus Kemiskinan
Ekstrem (10 Provinsi)
Tidak Termasuk KL Lokus
Kemiskinan Ekstrem
9. TIMELINE EVALUASI 2023
Kegiatan Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
Profiling AKIP
Desk Evaluasi
Wawancara
Panel
Finalisasi LKE dan LHE
Seleksi Administrasi
Analisis Dokumen
Wawancara Virtual
Observasi Lapangan
Panel & Clearence
Finalisasi LKE dan LHE
Pengisian Rencana Aksi K/L/P
Evaluasi Renaksi
Pengisian Capaian Rencana Aksi dan LHEI K/L/P
Pengisian Hasil evaluasi K/L Meso
Evaluasi RB oleh TPN
Finalisasi LKE dan LHE
PENYERAHAN HASIL SAKIP, ZI DAN RB
SAKIP
ZI
RB