Pelatihan Reform Leader Academy bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para peserta dalam merencanakan dan melaksanakan reformasi birokrasi di tingkat nasional dan instansi melalui kurikulum yang mencakup kapabilitas kepemimpinan, manajemen perubahan, dan desain rencana aksi reformasi birokrasi. Pelatihan ini dievaluasi melalui penilaian terhadap rencana aksi dan hasil implementasi reformasi birokrasi instansi yang disusun peserta.
3. DASAR HUKUM
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Menpan RB No. 21/2013 Tentang Program Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
4. PerMenPAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019.
5. Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi
Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan
menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010;
6. Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim
Independen, dan
7. Kep Menpan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin
Kualitas (Quality Assurance).
8. Peraturan Kepala LAN No 5 Tahun 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
RLA;
4. VISI NEGARA
Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan
makmur
(Pembukaan UUD 1945)
VISI PEMERINTAHAN JOKO
WIDODO – YUSUF KALLA
Terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan
gotong royong
(Perpres Nomor 2 Tahun Tahun
2015 Tentang RPJM 2015 – 2019)
5. Permasalahan umum Birokrasi
Manajemen kinerja belum
diterapkan secara konsisten di
lingkungan pemerintahan
Instansi pemerintah belum
sepenuhnya memberikan fokus
pada upaya mewujudkan
pemerintahan yang berorientasi
pada hasil
Dampak yang ditimbulkan
sebagai akibat dari penerapan
manajemen kinerja yang lemah
adalah inefisiensi penggunaan
anggaran
Skala nilai
Kementerian/
Lembaga
Pemerintah
Provinsi
Kabupaten /
Kota
Kategori Range
Nilai
2015 2016 2015 2016 2015 2016
AA 90-100 0 0 0 0 0 0
A 80-90 4 4 2 3 1 2
BB 70-80 21 28 7 7 7 7
B 60-70 36 36 8 12 31 31
CC 50-60 16 11 13 10 174 172
C 30-50 0 3 3 2 239 239
D 0-30 0 0 1 0 14 14
Efisien
Inefisiensi
Semakin tinggi
nilai
akuntabilitas
kinerja,
semakin tinggi
tingkat
efisiensi
penggunaan
anggaran
INSTANSI
PEMERINTAH
DENGAN NILAI
AKUNTABILITAS
KINERJA DI BAWAH
70 (50K/L, 24
PROV, 456
KAB/KOTA)
BERPOTENSI
TERJADI
INEFISIENSI
> 30% DARI
APBN/APBD DI
LUAR BELANJA
PEGAWAI
± 392,87 T
1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai
(tujuan/sasaran tidak berorientasi
hasil)
2. Ukuran kinerja tidak jelas
3. Tidak ada keterkaitan antara
Program/Kegiatan dengan Sasaran
4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud
kegiatan
INEFISIENSI TERJADI KARENA:
HASIL EVALUASI SAKIP K/L & PEMDA TAHUN 2015-2016
4
9. Negara Rangking
(2016)
Skor (1-
7)
Rangking
(2015)
Peruba
han
Singapura 2 5.81 2 0
Malaysia 25 5.16 18 -7
Thailand 34 4.64 32 -2
Indonesia 41 4.52 37 -4
Filipina 57 4.36 47 -10
Brunei Darusalam 58 4.35 n/a n/a
Vietnam 60 4.31 56 -4
Kamboja 89 3.98 90 1
Laos 93 3.93 83 -10
Myanmar n/a n/a 131 n/a
Sumber : WEF (2016)
PERINGKAT DAYA SAING
NEGARA ASEAN 2016
10. REFORMASI BIROKRASI
pemerintahan yang bersih,
akuntabel dan berkinerja
tinggi
pemerintahan yang efektif
dan efisien
pelayanan publik yang baik
dan berkualitas
Lemahnya
penegakan hukum
Pengadaan barang
dan jasa masih
belum dapat
diselenggarakan
secara efisien
Rendahnya
komitmen
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi
Kualitas
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah masih
rendah
Aparat Pengawas
Internal
Pemerintah masih
lemah
Organisasi gemuk,
fragmented dan
tumpang tindih
fungsi
Penerapan e-
government
belum merata
Masih rendahnya
kompetensi, belum
sesuai dengan
kebutuhan dalam
jabatan; kinerja belum
optimal
Integritas PNS
yang masih rendah
Sistem remunerasi
belum layak dan
berbasis kinerja
Kualitas pelayanan
publlik masih
rendah
RENCANA
AKSI RB
12. LATAR BELAKANG PELATIHAN
REFORM LEADER ACADEMY
pemerintahan yang bersih,
akuntabel dan berkinerja
tinggi
pemerintahan yang efektif
dan efisien
pelayanan publik yang baik
dan berkualitas
Lemahnya
penegakan hukum
Pengadaan barang
dan jasa masih
belum dapat
diselenggarakan
secara efisien
Rendahnya
komitmen
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi
Kualitas
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah masih
rendah
Aparat Pengawas
Internal
Pemerintah masih
lemah
Organisasi gemuk,
fragmented dan
tumpang tindih
fungsi
Penerapan e-
government
belum merata
Masih rendahnya
kompetensi, belum
sesuai dengan
kebutuhan dalam
jabatan; kinerja belum
optimal
Integritas PNS
yang masih rendah
Sistem remunerasi
belum layak dan
berbasis kinerja
Kualitas pelayanan
publlik masih
rendah
RENCANA
AKSI RB
13. KOMPETENSI
YANG DIBANGUN
1. menyiapkan proses perubahan yang inovatif,
sesuai kebutuhan program reformasi
birokrasi nasional sesuai tema; dan
2. mengelola proses perubahan yang inovatif
sesuai kebutuhan program reformasi
birokrasi instansi.
19. EVALUASI PESERTA
No. Komponen Bobot
1. Rencana Aksi RB Instansional 40%
a. Kertas Kerja
1) Tingkat Orisinalitas: 20%
2) Kejelasan Tahapan: 25%
3) Tingkat Kemanfaatan: 25%
4) Keterkaitan Rencana Aksi dengan RB
Instansi: 30%
70%
b. Kemampuan presentasi
1) kesungguhan dalam berpartisipasi:
30%
2) kualitas hasil pemikiran: 30%
3) kemampuan menjawab pertanyaan
dan tanggapan: 40%
30%
2. Hasil Implementasi Rencana Aksi RB
Instansional
60%
a. Kertas Kerja
1) Jumlah kegiatan: 20%
2) Jumlah dukungan: 40%
3) Tingkat capaian: 40%
75%
b. Kemampuan presentasi
1) kesungguhan dalam berpartisipasi:
30%
2) kualitas hasil pemikiran: 30%
3) kemampuan menjawab pertanyaan
dan tanggapan: 40%
25%
Jumlah 100%
20. TINGKAT ORISINALITAS
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Orisinal
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Modifikasi
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Replikasi dengan modifikasi
Level 1 (skor N < 70) Replikasi tanpa modifikasi
21. KEJELASAN TAHAPAN
RENCANA AKSI
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) sasaran dan tahapan jelas
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) sasaran jelas tetapi tahapan kurang
jelas
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) sasaran jelas tetapi tahapan tidak jelas
Level 1 (skor N < 70) sasaran dan tahapan tidak jelas
22. MANFAAT RENCANA AKSI
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Bermanfaat bagi stakeholders
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Bermanfaat bagi K/L/D
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Bermanfaat bagi sebagian K/L/D
Level 1 (skor N < 70) Tidak Bermanfaat bagi K/L/D
24. EVALUASI HASIL IMPELEMENTASI
RB INSTANSI: JUMLAH KEGIATAN
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Lebih dari 15 kegiatan
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) 10-15 kegiatan
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) 5-9 kegiatan
Level 1 (skor N < 70) 1-4 kegiatan
25. JUMLAH DUKUNGAN
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) 100% stakeholders mendukung
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) 75% stakeholders mendukung
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) 50% stakeholders mendukung
Level 1 (skor N < 70) 25% stakeholders mendukung
27. EVALUASI PRESENTASI RENCANA AKSI
RB INSTANSIONAL DAN HASIL
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI RB
INSTANSIONAL: KESUNGGUHAN DALAM
PARTISIPASI
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Sangat aktif
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Aktif
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Cukup aktif
Level 1 (skor N < 70) Tidak aktif
28. KUALITAS HASIL PEMIKIRAN
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Sangat komprehensif
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Komprehensif
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Cukup komprehensif
Level 1 (skor N < 70) Tidak komprehensif
29. KEMAMPUAN MENJAWAB
PERTANYAAN DAN TANGGAPAN
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Memahami pertanyaan dan menjawab
dengan baik dan tepat
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Memahami pertanyaan dan menjawab
dengan tepat
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Memahami pertanyaan namun tidak
memberikan jawaban yang tepat
Level 1 (skor N < 70) Tidak memahami pertanyaan
30. JUMLAH DUKUNGAN
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) 100% stakeholders mendukung
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) 75% stakeholders mendukung
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) 50% stakeholders mendukung
Level 1 (skor N < 70) 25% stakeholders mendukung
31. KUALIFIKASI
KELULUSAN PESERTA
Kelulusan peserta pelatihan ditetapkan sebagai berikut:
1. Sangat Memuaskan (skor 90 ≤ N ≤ 100);
2. Memuaskan (skor 80 ≤ N < 90);
3. Cukup Memuaskan (skor 70 ≤ N < 80);
4. Kurang Memuaskan (skor N < 70)
32. EVALUASI
TENAGA PENGAJAR
1. Evaluasi tenaga pengajar menggunakan fasilitas
google drive, dengan tetap menggunakan
komponen evaluasi yang terdapat dalam Per Ka
LAN Nomor 5 tahun 2017;
2. Setiap selesai pengajaran, peserta akan diberikan
link melalui smartphone masing-masing;
3. Peserta memberi penilaian dan mensubmit hasil
penilian secara on-line.