SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2018
KEBIJAKAN PELATIHAN
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
SISTEMATIKA PENYAJIAN
1. Kompetensi yang
dibangun;
2. Struktur kurikulum;
3. Sistem Evaluasi
DASAR HUKUM
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Menpan RB No. 21/2013 Tentang Program Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
4. PerMenPAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019.
5. Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi
Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan
menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010;
6. Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim
Independen, dan
7. Kep Menpan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin
Kualitas (Quality Assurance).
8. Peraturan Kepala LAN No 5 Tahun 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
RLA;
VISI NEGARA
Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan
makmur
(Pembukaan UUD 1945)
VISI PEMERINTAHAN JOKO
WIDODO – YUSUF KALLA
Terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan
gotong royong
(Perpres Nomor 2 Tahun Tahun
2015 Tentang RPJM 2015 – 2019)
Permasalahan umum Birokrasi
Manajemen kinerja belum
diterapkan secara konsisten di
lingkungan pemerintahan
Instansi pemerintah belum
sepenuhnya memberikan fokus
pada upaya mewujudkan
pemerintahan yang berorientasi
pada hasil
Dampak yang ditimbulkan
sebagai akibat dari penerapan
manajemen kinerja yang lemah
adalah inefisiensi penggunaan
anggaran
Skala nilai
Kementerian/
Lembaga
Pemerintah
Provinsi
Kabupaten /
Kota
Kategori Range
Nilai
2015 2016 2015 2016 2015 2016
AA 90-100 0 0 0 0 0 0
A 80-90 4 4 2 3 1 2
BB 70-80 21 28 7 7 7 7
B 60-70 36 36 8 12 31 31
CC 50-60 16 11 13 10 174 172
C 30-50 0 3 3 2 239 239
D 0-30 0 0 1 0 14 14
Efisien
Inefisiensi
Semakin tinggi
nilai
akuntabilitas
kinerja,
semakin tinggi
tingkat
efisiensi
penggunaan
anggaran
INSTANSI
PEMERINTAH
DENGAN NILAI
AKUNTABILITAS
KINERJA DI BAWAH
70 (50K/L, 24
PROV, 456
KAB/KOTA)
BERPOTENSI
TERJADI
INEFISIENSI
> 30% DARI
APBN/APBD DI
LUAR BELANJA
PEGAWAI
± 392,87 T
1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai
(tujuan/sasaran tidak berorientasi
hasil)
2. Ukuran kinerja tidak jelas
3. Tidak ada keterkaitan antara
Program/Kegiatan dengan Sasaran
4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud
kegiatan
INEFISIENSI TERJADI KARENA:
HASIL EVALUASI SAKIP K/L & PEMDA TAHUN 2015-2016
4
+
2012 2013 2014
34 107/175
2015
36 88/168
2016
37 90 /176
Negara Rangking
(2016)
Skor (1-
7)
Rangking
(2015)
Peruba
han
Singapura 2 5.81 2 0
Malaysia 25 5.16 18 -7
Thailand 34 4.64 32 -2
Indonesia 41 4.52 37 -4
Filipina 57 4.36 47 -10
Brunei Darusalam 58 4.35 n/a n/a
Vietnam 60 4.31 56 -4
Kamboja 89 3.98 90 1
Laos 93 3.93 83 -10
Myanmar n/a n/a 131 n/a
Sumber : WEF (2016)
PERINGKAT DAYA SAING
NEGARA ASEAN 2016
REFORMASI BIROKRASI
pemerintahan yang bersih,
akuntabel dan berkinerja
tinggi
pemerintahan yang efektif
dan efisien
pelayanan publik yang baik
dan berkualitas
Lemahnya
penegakan hukum
Pengadaan barang
dan jasa masih
belum dapat
diselenggarakan
secara efisien
Rendahnya
komitmen
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi
Kualitas
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah masih
rendah
Aparat Pengawas
Internal
Pemerintah masih
lemah
Organisasi gemuk,
fragmented dan
tumpang tindih
fungsi
Penerapan e-
government
belum merata
Masih rendahnya
kompetensi, belum
sesuai dengan
kebutuhan dalam
jabatan; kinerja belum
optimal
Integritas PNS
yang masih rendah
Sistem remunerasi
belum layak dan
berbasis kinerja
Kualitas pelayanan
publlik masih
rendah
RENCANA
AKSI RB
Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi
LATAR BELAKANG PELATIHAN
REFORM LEADER ACADEMY
pemerintahan yang bersih,
akuntabel dan berkinerja
tinggi
pemerintahan yang efektif
dan efisien
pelayanan publik yang baik
dan berkualitas
Lemahnya
penegakan hukum
Pengadaan barang
dan jasa masih
belum dapat
diselenggarakan
secara efisien
Rendahnya
komitmen
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi
Kualitas
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah masih
rendah
Aparat Pengawas
Internal
Pemerintah masih
lemah
Organisasi gemuk,
fragmented dan
tumpang tindih
fungsi
Penerapan e-
government
belum merata
Masih rendahnya
kompetensi, belum
sesuai dengan
kebutuhan dalam
jabatan; kinerja belum
optimal
Integritas PNS
yang masih rendah
Sistem remunerasi
belum layak dan
berbasis kinerja
Kualitas pelayanan
publlik masih
rendah
RENCANA
AKSI RB
KOMPETENSI
YANG DIBANGUN
1. menyiapkan proses perubahan yang inovatif,
sesuai kebutuhan program reformasi
birokrasi nasional sesuai tema; dan
2. mengelola proses perubahan yang inovatif
sesuai kebutuhan program reformasi
birokrasi instansi.
PRODUK PELATIHAN
1.Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Nasional Sesuai Tema;
2.Reformasi Birokrasi Instansional.
LOGO
1.Penetapan Tema
2.Penetapan
Instansi dan
Peserta
3.Pengembangan
Bahan Ajar
4.Membangun
Komitmen
pimpinan peserta
TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
Kapasitas Kepemimpinan & Manajemen
Perubahan :
 Overview (3 JP)
 Konsep dan Kebijakan RB (3 JP)
 Pembekalan Awal (3 JP)
 Kapabilitas Kolektif (12 JP)
 Kepemimpinan Sinergistik (9 JP)
 Kepemimpinan Transformasional (9 JP)
 Manajemen Perubahan (9 JP)
 Inovasi Sektor Publik (9 JP)
 Peran agen perubahan (9 JP)
Mendesain Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi :
 Konsep dan Kebijakan RB (15 JP)
 Kebutuhan RB Instansi (18 JP)
 Koalisi Stakeholders (18 JP)
 Benchmarking (54 JP)
 Rencana Aksi RB Nasional (18 JP)
 Rencana Aksi RB Instansional (9 JP)
 Seminar Rencana Aksi Instansional (20 JP)
 Pembekalan Implementasi Rencana Aksi RB
Nasional dan Instansional (20 JP)
Implementasi Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi :
(OFF CAMPUS)
 Penerapan rencana aksi
 Membangun Tim
 Membangun koalisi stakeholders
 Pembimbingan di tempat kerja Coaching
dan mentoring
 Menyusun laporan
 Konsolidasi Rencana Aksi RB Nasional
Konsolidasi Aksi & Evaluasi :
 Penjelasan Tahap Evaluasi dan Persiapan
Seminar (3 JP)
 Pembekalan Seminar Hasil Aksi RB
Instansional dan Nasional (i20 JP)
 Seminar Hasil Aksi RB Instansional (20 JP)
 Konsolidasi Rencana Aksi RB Nasional (36 JP)
 Kampanye Rencana Aksi RB Nasional (36 JP)
 ReviewProgram Pelatihan RLA (3JP)
TAHAP PRA
PELATIHAN
Agenda Kepemimpinan & Manajemen Perubahan Agenda Aksi Perubahan Nasional Agenda Aksi Perubahan Instansional
Penetapan Isu Stratejik Kapasitas Kepemimpinan &
Manajemen Perubahan
Mendesain Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi
Mengaktualisasikan Konsep dan Kebijakan
Reformasi Nasional
Mengaktualisasikan konsep dan kebijakan
RB Instansional
Total 896 JP (119 Hari)
On Campus 356 JP (29 Hari)
Off Campus 540 JP (60 Hari)
PEMIMPIN
REFORMASI
BIROKRASI
AgendaAksiPerubahanNasional
danInstansional
AgendaKepemimpinandan
manajemenPerubahan
1
2
3
4
5
No. Materi Pelatihan
Jumlah Jam
Pelajaran (JP)
1. Overview Program Pelatihan RLA 3
2. Konsep dan Kebijakan RB 3
3. Kebijakan Pelatihan Reform Leader Academy 3
4. Kapabilitas Kolektif 12
5. Kepemimpinan Sinergistik 9
6. Kepemimpinan Transformasional 9
7. Manajemen Perubahan 9
8. Inovasi Sektor Publik 9
9. Peran Agen Perubahan 9
10. Konsep dan Kebijakan RB dan Isu-isu Strategis:
a. Konsep dan Kebijakan RB Nasional dan Isu-
isu Strategis (6 JP)
b. Konsep dan Kebijakan RB Instansional dan
Isu-isu Strategis (9 JP)
15
11. Kebutuhan RB Instansi 18
12. Penjelasan Benchmarking 3
13. Koalisi Stakeholders 18
14. Benchmarking 51
15. Rencana Aksi RB Nasional 18
16. Rencana Aksi RB Instansional 9
17. Seminar Rencana Aksi RB Instansional 20
18. Pembekalan Implementasi Rencana Aksi RB 20
19. Konsolidasi Rencana Aksi RB Nasional -
20. Penjelasan Tahap Evaluasi dan Persiapan
Seminar
3
21. Pembekalan Seminar Hasil Aksi RB 20
22. Seminar Hasil Implementasi Rencana Aksi RB
Instansional
20
23. Konsolidasi Aksi RB Nasional 36
24. Kampanye Aksi RB Nasional 36
25. Review Program Pelatihan RLA 3
Jumlah 356
EVALUASI DALAM
PELATIHAN RLA
1.Peserta
2.Tenaga Pelatihan
EVALUASI PESERTA
No. Komponen Bobot
1. Rencana Aksi RB Instansional 40%
2. Hasil Implementasi Rencana Aksi RB Instansional 60%
Jumlah 100%
EVALUASI PESERTA
No. Komponen Bobot
1. Rencana Aksi RB Instansional 40%
a. Kertas Kerja
1) Tingkat Orisinalitas: 20%
2) Kejelasan Tahapan: 25%
3) Tingkat Kemanfaatan: 25%
4) Keterkaitan Rencana Aksi dengan RB
Instansi: 30%
70%
b. Kemampuan presentasi
1) kesungguhan dalam berpartisipasi:
30%
2) kualitas hasil pemikiran: 30%
3) kemampuan menjawab pertanyaan
dan tanggapan: 40%
30%
2. Hasil Implementasi Rencana Aksi RB
Instansional
60%
a. Kertas Kerja
1) Jumlah kegiatan: 20%
2) Jumlah dukungan: 40%
3) Tingkat capaian: 40%
75%
b. Kemampuan presentasi
1) kesungguhan dalam berpartisipasi:
30%
2) kualitas hasil pemikiran: 30%
3) kemampuan menjawab pertanyaan
dan tanggapan: 40%
25%
Jumlah 100%
TINGKAT ORISINALITAS
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Orisinal
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Modifikasi
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Replikasi dengan modifikasi
Level 1 (skor N < 70) Replikasi tanpa modifikasi
KEJELASAN TAHAPAN
RENCANA AKSI
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) sasaran dan tahapan jelas
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) sasaran jelas tetapi tahapan kurang
jelas
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) sasaran jelas tetapi tahapan tidak jelas
Level 1 (skor N < 70) sasaran dan tahapan tidak jelas
MANFAAT RENCANA AKSI
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Bermanfaat bagi stakeholders
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Bermanfaat bagi K/L/D
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Bermanfaat bagi sebagian K/L/D
Level 1 (skor N < 70) Tidak Bermanfaat bagi K/L/D
KETERKAITAN RENCANA
AKSI DENGAN RB
Level Kriteria
Level4(skor90≤N≤ 100) Sangatterkait
Level3(skor80≤N<90) Terkait
Level2(skor70≤N<80) Kurangterkait
Level1(skorN<70) Tidakterkait
EVALUASI HASIL IMPELEMENTASI
RB INSTANSI: JUMLAH KEGIATAN
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Lebih dari 15 kegiatan
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) 10-15 kegiatan
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) 5-9 kegiatan
Level 1 (skor N < 70) 1-4 kegiatan
JUMLAH DUKUNGAN
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) 100% stakeholders mendukung
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) 75% stakeholders mendukung
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) 50% stakeholders mendukung
Level 1 (skor N < 70) 25% stakeholders mendukung
TINGKAT CAPAIAN
Level Kriteria
Level4(skor90≤N≤100) Melebihitarget
Level3(skor80≤N<90) Sesuaitarget
Level2(skor70≤N<80) Sebagiantargettercapai
Level1(skorN<70) Tidakmencapaitarget
EVALUASI PRESENTASI RENCANA AKSI
RB INSTANSIONAL DAN HASIL
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI RB
INSTANSIONAL: KESUNGGUHAN DALAM
PARTISIPASI
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Sangat aktif
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Aktif
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Cukup aktif
Level 1 (skor N < 70) Tidak aktif
KUALITAS HASIL PEMIKIRAN
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Sangat komprehensif
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Komprehensif
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Cukup komprehensif
Level 1 (skor N < 70) Tidak komprehensif
KEMAMPUAN MENJAWAB
PERTANYAAN DAN TANGGAPAN
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Memahami pertanyaan dan menjawab
dengan baik dan tepat
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Memahami pertanyaan dan menjawab
dengan tepat
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Memahami pertanyaan namun tidak
memberikan jawaban yang tepat
Level 1 (skor N < 70) Tidak memahami pertanyaan
JUMLAH DUKUNGAN
Level Kriteria
Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) 100% stakeholders mendukung
Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) 75% stakeholders mendukung
Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) 50% stakeholders mendukung
Level 1 (skor N < 70) 25% stakeholders mendukung
KUALIFIKASI
KELULUSAN PESERTA
Kelulusan peserta pelatihan ditetapkan sebagai berikut:
1. Sangat Memuaskan (skor 90 ≤ N ≤ 100);
2. Memuaskan (skor 80 ≤ N < 90);
3. Cukup Memuaskan (skor 70 ≤ N < 80);
4. Kurang Memuaskan (skor N < 70)
EVALUASI
TENAGA PENGAJAR
1. Evaluasi tenaga pengajar menggunakan fasilitas
google drive, dengan tetap menggunakan
komponen evaluasi yang terdapat dalam Per Ka
LAN Nomor 5 tahun 2017;
2. Setiap selesai pengajaran, peserta akan diberikan
link melalui smartphone masing-masing;
3. Peserta memberi penilaian dan mensubmit hasil
penilian secara on-line.
Terima Kasih
Salam REFORMASI BIROKRASI
Untuk Indonesia Yang Lebih
Baik

More Related Content

What's hot

Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018hadiarnowo
 
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanStrategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanTri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIKPenyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIKDadang Solihin
 
22122021-Presentasi thesis
22122021-Presentasi thesis22122021-Presentasi thesis
22122021-Presentasi thesisKutsiyatinMSi
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaDadang Solihin
 
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unesKutsiyatinMSi
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
 
Microteaching membangun tim efektif
Microteaching membangun tim efektifMicroteaching membangun tim efektif
Microteaching membangun tim efektifcak Narto
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaDadang Solihin
 
overview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnsoverview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnssuwarlinsuwarlin
 
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagriKutsiyatinMSi
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asnKutsiyatinMSi
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDDadang Solihin
 
TOR RENSTRA STAIN metro 2015 2020
TOR RENSTRA STAIN metro 2015   2020TOR RENSTRA STAIN metro 2015   2020
TOR RENSTRA STAIN metro 2015 2020aghaku
 
2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategis2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategisbtkipkalteng
 

What's hot (20)

Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-penjelasan aktualisasi-gol iii-2018
 
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanStrategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
 
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIKPenyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
 
22122021-Presentasi thesis
22122021-Presentasi thesis22122021-Presentasi thesis
22122021-Presentasi thesis
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
 
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
RB, Inovasi dan Agen Perubahan
RB, Inovasi dan Agen PerubahanRB, Inovasi dan Agen Perubahan
RB, Inovasi dan Agen Perubahan
 
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)
 
Microteaching membangun tim efektif
Microteaching membangun tim efektifMicroteaching membangun tim efektif
Microteaching membangun tim efektif
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
 
overview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnsoverview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpns
 
Indikator kinerja utama
Indikator kinerja utamaIndikator kinerja utama
Indikator kinerja utama
 
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
 
TOR RENSTRA STAIN metro 2015 2020
TOR RENSTRA STAIN metro 2015   2020TOR RENSTRA STAIN metro 2015   2020
TOR RENSTRA STAIN metro 2015 2020
 
Renstra 2015 2019
Renstra 2015 2019Renstra 2015 2019
Renstra 2015 2019
 
2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategis2. analisis permasalahan dan isu strategis
2. analisis permasalahan dan isu strategis
 
Grand design (sri astiti)
Grand design (sri astiti) Grand design (sri astiti)
Grand design (sri astiti)
 

Similar to 01 Kebijakan Pelatihan RLA

Kebijakan pengembangan program pkp pka i ntegrasi
Kebijakan pengembangan program pkp pka  i ntegrasiKebijakan pengembangan program pkp pka  i ntegrasi
Kebijakan pengembangan program pkp pka i ntegrasitemanna #LABEDDU
 
Evaluasi Rancangan Akper PKA.............
Evaluasi Rancangan Akper PKA.............Evaluasi Rancangan Akper PKA.............
Evaluasi Rancangan Akper PKA.............AhmadSigit3
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)Massaputro Delly TP
 
SISTEMATIKA RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI_Abeto.pptx
SISTEMATIKA RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI_Abeto.pptxSISTEMATIKA RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI_Abeto.pptx
SISTEMATIKA RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI_Abeto.pptxMuhammadAbeto1
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamhoyin rizmu
 
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoRencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoFatihElluqmani
 
1c. PPT Pembekalan MENTOR Orientasi P3K_ 2024.pptx
1c. PPT Pembekalan MENTOR Orientasi P3K_ 2024.pptx1c. PPT Pembekalan MENTOR Orientasi P3K_ 2024.pptx
1c. PPT Pembekalan MENTOR Orientasi P3K_ 2024.pptxSetyoNugroho84
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021MulyadiTohir
 
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptxFazaNugroho
 
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agamaSistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agamaDian Fadhilawati
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdfNezarAbdillah
 
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptxRisdiyanta
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxjhijria87
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasitemanna #LABEDDU
 
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptxPermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptxseptanaya18
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdfssuser29a8ba
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarmizi1980
 

Similar to 01 Kebijakan Pelatihan RLA (20)

Kebijakan pengembangan program pkp pka i ntegrasi
Kebijakan pengembangan program pkp pka  i ntegrasiKebijakan pengembangan program pkp pka  i ntegrasi
Kebijakan pengembangan program pkp pka i ntegrasi
 
Evaluasi Rancangan Akper PKA.............
Evaluasi Rancangan Akper PKA.............Evaluasi Rancangan Akper PKA.............
Evaluasi Rancangan Akper PKA.............
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
 
SISTEMATIKA RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI_Abeto.pptx
SISTEMATIKA RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI_Abeto.pptxSISTEMATIKA RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI_Abeto.pptx
SISTEMATIKA RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI_Abeto.pptx
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
 
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoRencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
 
1c. PPT Pembekalan MENTOR Orientasi P3K_ 2024.pptx
1c. PPT Pembekalan MENTOR Orientasi P3K_ 2024.pptx1c. PPT Pembekalan MENTOR Orientasi P3K_ 2024.pptx
1c. PPT Pembekalan MENTOR Orientasi P3K_ 2024.pptx
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
 
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
13081_overview_pelatihan_dasar_CPNS (2).pptx
 
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agamaSistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
 
LAN Menatap Masa Depan
LAN Menatap Masa DepanLAN Menatap Masa Depan
LAN Menatap Masa Depan
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
 
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx
2a845_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_LATSAR__2019__BPSDM_MENJAFUNG_PUPR_.pptx
 
Roadmap RB Kota Padang
Roadmap RB Kota PadangRoadmap RB Kota Padang
Roadmap RB Kota Padang
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
 
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptxPermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 

More from Massaputro Delly TP

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Massaputro Delly TP
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Massaputro Delly TP
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalMassaputro Delly TP
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Massaputro Delly TP
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Massaputro Delly TP
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Massaputro Delly TP
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)Massaputro Delly TP
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)Massaputro Delly TP
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) Massaputro Delly TP
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)Massaputro Delly TP
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Massaputro Delly TP
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)Massaputro Delly TP
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...Massaputro Delly TP
 
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)Massaputro Delly TP
 

More from Massaputro Delly TP (20)

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
 
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
 
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
 

Recently uploaded

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptpikipardede1
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 

Recently uploaded (8)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 

01 Kebijakan Pelatihan RLA

  • 1. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2018 KEBIJAKAN PELATIHAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 2. SISTEMATIKA PENYAJIAN 1. Kompetensi yang dibangun; 2. Struktur kurikulum; 3. Sistem Evaluasi
  • 3. DASAR HUKUM 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Menpan RB No. 21/2013 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 4. PerMenPAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. 5. Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; 6. Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan 7. Kep Menpan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance). 8. Peraturan Kepala LAN No 5 Tahun 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan RLA;
  • 4. VISI NEGARA Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Pembukaan UUD 1945) VISI PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – YUSUF KALLA Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (Perpres Nomor 2 Tahun Tahun 2015 Tentang RPJM 2015 – 2019)
  • 5. Permasalahan umum Birokrasi Manajemen kinerja belum diterapkan secara konsisten di lingkungan pemerintahan Instansi pemerintah belum sepenuhnya memberikan fokus pada upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari penerapan manajemen kinerja yang lemah adalah inefisiensi penggunaan anggaran Skala nilai Kementerian/ Lembaga Pemerintah Provinsi Kabupaten / Kota Kategori Range Nilai 2015 2016 2015 2016 2015 2016 AA 90-100 0 0 0 0 0 0 A 80-90 4 4 2 3 1 2 BB 70-80 21 28 7 7 7 7 B 60-70 36 36 8 12 31 31 CC 50-60 16 11 13 10 174 172 C 30-50 0 3 3 2 239 239 D 0-30 0 0 1 0 14 14 Efisien Inefisiensi Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 (50K/L, 24 PROV, 456 KAB/KOTA) BERPOTENSI TERJADI INEFISIENSI > 30% DARI APBN/APBD DI LUAR BELANJA PEGAWAI ± 392,87 T 1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil) 2. Ukuran kinerja tidak jelas 3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran 4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan INEFISIENSI TERJADI KARENA: HASIL EVALUASI SAKIP K/L & PEMDA TAHUN 2015-2016 4
  • 6. + 2012 2013 2014 34 107/175 2015 36 88/168 2016 37 90 /176
  • 7.
  • 8.
  • 9. Negara Rangking (2016) Skor (1- 7) Rangking (2015) Peruba han Singapura 2 5.81 2 0 Malaysia 25 5.16 18 -7 Thailand 34 4.64 32 -2 Indonesia 41 4.52 37 -4 Filipina 57 4.36 47 -10 Brunei Darusalam 58 4.35 n/a n/a Vietnam 60 4.31 56 -4 Kamboja 89 3.98 90 1 Laos 93 3.93 83 -10 Myanmar n/a n/a 131 n/a Sumber : WEF (2016) PERINGKAT DAYA SAING NEGARA ASEAN 2016
  • 10. REFORMASI BIROKRASI pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik yang baik dan berkualitas Lemahnya penegakan hukum Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi Penerapan e- government belum merata Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan; kinerja belum optimal Integritas PNS yang masih rendah Sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja Kualitas pelayanan publlik masih rendah RENCANA AKSI RB
  • 12. LATAR BELAKANG PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik yang baik dan berkualitas Lemahnya penegakan hukum Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi Penerapan e- government belum merata Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan; kinerja belum optimal Integritas PNS yang masih rendah Sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja Kualitas pelayanan publlik masih rendah RENCANA AKSI RB
  • 13. KOMPETENSI YANG DIBANGUN 1. menyiapkan proses perubahan yang inovatif, sesuai kebutuhan program reformasi birokrasi nasional sesuai tema; dan 2. mengelola proses perubahan yang inovatif sesuai kebutuhan program reformasi birokrasi instansi.
  • 14. PRODUK PELATIHAN 1.Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional Sesuai Tema; 2.Reformasi Birokrasi Instansional.
  • 15. LOGO 1.Penetapan Tema 2.Penetapan Instansi dan Peserta 3.Pengembangan Bahan Ajar 4.Membangun Komitmen pimpinan peserta TAHAPAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY Kapasitas Kepemimpinan & Manajemen Perubahan :  Overview (3 JP)  Konsep dan Kebijakan RB (3 JP)  Pembekalan Awal (3 JP)  Kapabilitas Kolektif (12 JP)  Kepemimpinan Sinergistik (9 JP)  Kepemimpinan Transformasional (9 JP)  Manajemen Perubahan (9 JP)  Inovasi Sektor Publik (9 JP)  Peran agen perubahan (9 JP) Mendesain Rencana Aksi Reformasi Birokrasi :  Konsep dan Kebijakan RB (15 JP)  Kebutuhan RB Instansi (18 JP)  Koalisi Stakeholders (18 JP)  Benchmarking (54 JP)  Rencana Aksi RB Nasional (18 JP)  Rencana Aksi RB Instansional (9 JP)  Seminar Rencana Aksi Instansional (20 JP)  Pembekalan Implementasi Rencana Aksi RB Nasional dan Instansional (20 JP) Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi : (OFF CAMPUS)  Penerapan rencana aksi  Membangun Tim  Membangun koalisi stakeholders  Pembimbingan di tempat kerja Coaching dan mentoring  Menyusun laporan  Konsolidasi Rencana Aksi RB Nasional Konsolidasi Aksi & Evaluasi :  Penjelasan Tahap Evaluasi dan Persiapan Seminar (3 JP)  Pembekalan Seminar Hasil Aksi RB Instansional dan Nasional (i20 JP)  Seminar Hasil Aksi RB Instansional (20 JP)  Konsolidasi Rencana Aksi RB Nasional (36 JP)  Kampanye Rencana Aksi RB Nasional (36 JP)  ReviewProgram Pelatihan RLA (3JP) TAHAP PRA PELATIHAN Agenda Kepemimpinan & Manajemen Perubahan Agenda Aksi Perubahan Nasional Agenda Aksi Perubahan Instansional Penetapan Isu Stratejik Kapasitas Kepemimpinan & Manajemen Perubahan Mendesain Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Mengaktualisasikan Konsep dan Kebijakan Reformasi Nasional Mengaktualisasikan konsep dan kebijakan RB Instansional Total 896 JP (119 Hari) On Campus 356 JP (29 Hari) Off Campus 540 JP (60 Hari) PEMIMPIN REFORMASI BIROKRASI AgendaAksiPerubahanNasional danInstansional AgendaKepemimpinandan manajemenPerubahan 1 2 3 4 5
  • 16. No. Materi Pelatihan Jumlah Jam Pelajaran (JP) 1. Overview Program Pelatihan RLA 3 2. Konsep dan Kebijakan RB 3 3. Kebijakan Pelatihan Reform Leader Academy 3 4. Kapabilitas Kolektif 12 5. Kepemimpinan Sinergistik 9 6. Kepemimpinan Transformasional 9 7. Manajemen Perubahan 9 8. Inovasi Sektor Publik 9 9. Peran Agen Perubahan 9 10. Konsep dan Kebijakan RB dan Isu-isu Strategis: a. Konsep dan Kebijakan RB Nasional dan Isu- isu Strategis (6 JP) b. Konsep dan Kebijakan RB Instansional dan Isu-isu Strategis (9 JP) 15 11. Kebutuhan RB Instansi 18 12. Penjelasan Benchmarking 3 13. Koalisi Stakeholders 18 14. Benchmarking 51 15. Rencana Aksi RB Nasional 18 16. Rencana Aksi RB Instansional 9 17. Seminar Rencana Aksi RB Instansional 20 18. Pembekalan Implementasi Rencana Aksi RB 20 19. Konsolidasi Rencana Aksi RB Nasional - 20. Penjelasan Tahap Evaluasi dan Persiapan Seminar 3 21. Pembekalan Seminar Hasil Aksi RB 20 22. Seminar Hasil Implementasi Rencana Aksi RB Instansional 20 23. Konsolidasi Aksi RB Nasional 36 24. Kampanye Aksi RB Nasional 36 25. Review Program Pelatihan RLA 3 Jumlah 356
  • 18. EVALUASI PESERTA No. Komponen Bobot 1. Rencana Aksi RB Instansional 40% 2. Hasil Implementasi Rencana Aksi RB Instansional 60% Jumlah 100%
  • 19. EVALUASI PESERTA No. Komponen Bobot 1. Rencana Aksi RB Instansional 40% a. Kertas Kerja 1) Tingkat Orisinalitas: 20% 2) Kejelasan Tahapan: 25% 3) Tingkat Kemanfaatan: 25% 4) Keterkaitan Rencana Aksi dengan RB Instansi: 30% 70% b. Kemampuan presentasi 1) kesungguhan dalam berpartisipasi: 30% 2) kualitas hasil pemikiran: 30% 3) kemampuan menjawab pertanyaan dan tanggapan: 40% 30% 2. Hasil Implementasi Rencana Aksi RB Instansional 60% a. Kertas Kerja 1) Jumlah kegiatan: 20% 2) Jumlah dukungan: 40% 3) Tingkat capaian: 40% 75% b. Kemampuan presentasi 1) kesungguhan dalam berpartisipasi: 30% 2) kualitas hasil pemikiran: 30% 3) kemampuan menjawab pertanyaan dan tanggapan: 40% 25% Jumlah 100%
  • 20. TINGKAT ORISINALITAS Level Kriteria Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Orisinal Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Modifikasi Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Replikasi dengan modifikasi Level 1 (skor N < 70) Replikasi tanpa modifikasi
  • 21. KEJELASAN TAHAPAN RENCANA AKSI Level Kriteria Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) sasaran dan tahapan jelas Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) sasaran jelas tetapi tahapan kurang jelas Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) sasaran jelas tetapi tahapan tidak jelas Level 1 (skor N < 70) sasaran dan tahapan tidak jelas
  • 22. MANFAAT RENCANA AKSI Level Kriteria Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Bermanfaat bagi stakeholders Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Bermanfaat bagi K/L/D Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Bermanfaat bagi sebagian K/L/D Level 1 (skor N < 70) Tidak Bermanfaat bagi K/L/D
  • 23. KETERKAITAN RENCANA AKSI DENGAN RB Level Kriteria Level4(skor90≤N≤ 100) Sangatterkait Level3(skor80≤N<90) Terkait Level2(skor70≤N<80) Kurangterkait Level1(skorN<70) Tidakterkait
  • 24. EVALUASI HASIL IMPELEMENTASI RB INSTANSI: JUMLAH KEGIATAN Level Kriteria Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Lebih dari 15 kegiatan Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) 10-15 kegiatan Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) 5-9 kegiatan Level 1 (skor N < 70) 1-4 kegiatan
  • 25. JUMLAH DUKUNGAN Level Kriteria Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) 100% stakeholders mendukung Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) 75% stakeholders mendukung Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) 50% stakeholders mendukung Level 1 (skor N < 70) 25% stakeholders mendukung
  • 26. TINGKAT CAPAIAN Level Kriteria Level4(skor90≤N≤100) Melebihitarget Level3(skor80≤N<90) Sesuaitarget Level2(skor70≤N<80) Sebagiantargettercapai Level1(skorN<70) Tidakmencapaitarget
  • 27. EVALUASI PRESENTASI RENCANA AKSI RB INSTANSIONAL DAN HASIL IMPLEMENTASI RENCANA AKSI RB INSTANSIONAL: KESUNGGUHAN DALAM PARTISIPASI Level Kriteria Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Sangat aktif Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Aktif Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Cukup aktif Level 1 (skor N < 70) Tidak aktif
  • 28. KUALITAS HASIL PEMIKIRAN Level Kriteria Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Sangat komprehensif Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Komprehensif Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Cukup komprehensif Level 1 (skor N < 70) Tidak komprehensif
  • 29. KEMAMPUAN MENJAWAB PERTANYAAN DAN TANGGAPAN Level Kriteria Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) Memahami pertanyaan dan menjawab dengan baik dan tepat Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) Memahami pertanyaan dan menjawab dengan tepat Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) Memahami pertanyaan namun tidak memberikan jawaban yang tepat Level 1 (skor N < 70) Tidak memahami pertanyaan
  • 30. JUMLAH DUKUNGAN Level Kriteria Level 4 (skor 90 ≤ N ≤ 100) 100% stakeholders mendukung Level 3 (skor 80 ≤ N < 90) 75% stakeholders mendukung Level 2 (skor 70 ≤ N < 80) 50% stakeholders mendukung Level 1 (skor N < 70) 25% stakeholders mendukung
  • 31. KUALIFIKASI KELULUSAN PESERTA Kelulusan peserta pelatihan ditetapkan sebagai berikut: 1. Sangat Memuaskan (skor 90 ≤ N ≤ 100); 2. Memuaskan (skor 80 ≤ N < 90); 3. Cukup Memuaskan (skor 70 ≤ N < 80); 4. Kurang Memuaskan (skor N < 70)
  • 32. EVALUASI TENAGA PENGAJAR 1. Evaluasi tenaga pengajar menggunakan fasilitas google drive, dengan tetap menggunakan komponen evaluasi yang terdapat dalam Per Ka LAN Nomor 5 tahun 2017; 2. Setiap selesai pengajaran, peserta akan diberikan link melalui smartphone masing-masing; 3. Peserta memberi penilaian dan mensubmit hasil penilian secara on-line.
  • 33. Terima Kasih Salam REFORMASI BIROKRASI Untuk Indonesia Yang Lebih Baik