SlideShare a Scribd company logo
STRATEGI PENINGKATAN
SAKIP KABUPATEN/KOTA
SE JAWA BARAT TAHUN 2022
Bandung, 20 Juni 2022
Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat
Erik Andriyatma
Hp: 085222475454
SISTEMATIKA
1. MENGAPA SAKIP
2. AKAR PERMASALAHAN & TANTANGAN SAKIP KABUPATEN/KOTA
3. STRATEGI PENINGKATAN SAKIP KABUPATEN/KOTA
a. Adaptasi Penjenjangan Kinerja Sesuai Permenpan 89/2021
b. Pemanfaatan Aplikasi dalam pemberan Reward & Punishment
c. Penyempurnaan Pelaporan Kinerja
MENGAPA SAKIP?
LULUS
Anggaran Rp. 100 juta
Bayar kuliah & Buku
Realisasi Rp. 40 juta Realisasi Rp. 100 juta Realisasi Rp. 90 juta
Bayar kuliah & Buku Bayar kuliah & Buku Bayar kuliah & Fotocopy Buku
TIDAK LULUS LULUS LULUS
A B C
A B
C
AKUNTABILITAS KINERJA BERKUALITAS
Manajemen Kinerja yang berhasil
Cirinya : Nilai AKIP AA
Agar hasil kerja maksimal dengan sumber daya efisen
MINIMUM REQUIREMENT AA
VIDEO PODCAST
Bagaimana agar akuntabilitas kinerja berkualitas?
Keberadaan
Kualitas
Pemanfaataan
Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A)
PERENCANAAN KINERJA (30)
Keberadaan
Kualitas
Pemanfaataan
Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A)
PENGUKURAN KINERJA (15)
Keberadaan
Kualitas
Pemanfaataan
Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A)
PELAPORAN KINERJA (30)
Keberadaan
Kualitas
Pemanfaataan
Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A)
EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INTERNAL (25)
Pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level individu.
Ada Upaya inovatif serta layak
menjadi percontohan secara
Nasional
Kualitas seluruh kriteria 100%
MINIMUM REQUIRMENT SAKIP
PREDIKAT GAMBARAN KINERJA
AA
Sangat Memuaskan
Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan
sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk Pemerintah
yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah
dilakukan sampai ke level individu.
Jika kualitas seluruh kriteria telah
terpenuhi (100%) dan terdapat
upaya inovatif serta layak menjadi
percontohan secara Nasional
A
Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa instansi Pemerintah/unit kerja dapat
memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan
berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai
ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator
Jika kualitas seluruh kriteria telah
terpenuhi (100%) dan terdapat
beberapa upaya yang bisa dihargai
dari pemenuhan kriteria tersebut
BB
Sangat Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik
itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas
yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi
penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system
manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi,
serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon
3/coordinator.
Jika kualitas seluruh kriteria telah
terpenuhi (100%) sesuai dengan
mandat kebijakan Nasional
PERMASALAHAN
SAKIP KABUPATEN/KOTA
PERMASALAHAN & TANTANGAN SAKIP KAB/KOTA
1. PERENCANAAN KINERJA
a. Cascading belum logis : 23 Kabupaten/Kota
b. Sasaran Strategis dan Indikator kurang berkualitas : 15 Kabupaten/Kota
2. PENGUKURAN KINERJA
a. IKU kurang berkualitas : 12 Kabupaten/Kota
b. Aplikasi belum terintegrasi : 9 Kabupaten/Kota
3. PELAPORAN KINERJA
Informasi Kinerja belum legkap : Hampir semua
5. PERUBAHAN INSTRUMEN PENILAIAN AKIP
4. TERBITNYA KEBIJAKAN PENJENJANGAN KINERJA
ADA 3 STRATEGI KUNCI
PENINGKATAN SAKIP KABUPATEN/KOTA
Berbasis Akar MAsalah
TIGA STRATEGI KUNCI
PENGUATAN SAKIP KAB/KOTA
Kab/Kota mengadaptasi Penjenjangan
Kinerja (Permenpan 89/2021) hingga kinerja
individu selaras dengan kinerja organisasi
Kab/Kota memanfaatkan Aplikasi dalam
pegukuran kinerja institusi & Organisasi yang
disertai Pemberian Reward & Punishment
Cascading belum logis
Sasaran Strategis dan IKU kurang berkualitas
Aplikasi belum terintegrasi
Terbitnya Kebijakan Jenjang Kinerja
Informasi Kinerja pada laporan
kinerja belum legkap
Perubahan Instrumen Penilaian AKIP Dimensi Pengukuran
Perubahan Instrumen Penilaian AKIP Dimensi Perencanaan
Perubahan Instrumen Penilaian AKIP Dimensi Pelaporan
Kab/Kota menggunakan Informasi Pelaporan
kinerja yang lengkap dalam Penyesuaian
perencanaan kinerja
1. ADAPTASI PENJENJANGAN KINERJA
CASCADING
EKSISTING VS CASCADING VERSI
PERMENPAN 89/2021
Cascading logis melalui pendekatan CSF
Sasaran Strategis dan Indikator terjamin
kualitasnya melalui pendekatan level
kinerja strategis sektor
SEHINGGA KINERJA INDIVIDU SELARAS DENGAN KINERJA ORGANISASI
Akar
Masalah
Cascading tidak logis termasuk di dalamnya
sasaran strategis serta IKU kurang memenuhi
kriteria Ultimate Outcome karena hal-hal sbb :
• Tidak menggunakan tahapan penyusunan
cascading
• Sasaran strategis tidak menjawab Isu strategis
karena dinamika penyusunan perencanaan
• Komponen Cascading tidak lengkap
• Bagian dari strategi menutupi kekurangan
• Instrumen Pengukuran IKU Belum siap
• Anda Membeli tiket terlebih
dahulu
• Anda memutuskan mau
pergi ke mana terlebih
dahulu
• Lalu anda memutuskan mau
pergi ke mana
• Lalu anda Membeli tiket
A B
Mana yang urutannya benar?
Struktur Masalah Pohon Kinerja
Output
(Hasil kerja
Operasional)
Ultimate Outcome
(Kinerja Strategis
Urusan)
Masyarakat belum
menerapkan gaya hidup sehat
Belum seluruh Rumah tangga
pedalaman menerima
sosialisasi urgensi cuci
tangan pakai sabun
DERAJAT KESEHATAN
MASYARAKAT MASIH RENDAH
Akar dari
akar
masalah
Masalah
Masalah
Pokok/Isu
Strategis
Kajian Teori
Immediate
Outcome
(Taktikal)
rendahnya pengetahuan ttg
gaya hidup sehat
Akar
Masalah
Lifestyles
(Healt behaviour)
Derajat Kesehatan
masyarakat
dipengaruhi 4 factor
(bloom)
Dimensi
Variable
Covert behaviour
(Teori S-O-R)
Sub dimensi
Tersosialisasikannya cuci
tangan pakai sabun ke Rumah
tangga pedalaman
Meningkatnya derajat
Kesehatan masyarakat
Meningkatnya pengetahuan
masy.ttg gaya hidup sehat
Promosi Kesehatan
menjadi intervensi
merubah perilaku
(Teori S-O-R)
Sub-sub
dimensi
Intermediate
Outcome
(Taktikal)
Masyarakat menerapkan
gaya hidup sehat
Bagaimana Tahapan Penjenjangan Kinerja
Melalui pendekatan CSF (Tahap 1 sd 3)
Pohon Kinerja
Dilengkapi Indikator
Output
Intermediate
Outcome
Ultimate
Outcome
Immediate
Outcome
Masyarakat menerapkan
gaya hidup sehat
(Persentase kecamatan yang menerapkan
kebijakan Gerakan masyarakat hidup
sehat)
Tersosialisasikannya cuci
tangan pakai sabun ke Rumah
tangga pedalaman
(Jumlah rumah tangga pedalaman yang
menerima sosialisasi perilaku hidup bersih
dan sehat
Meningkatnya derajat
Kesehatan masyarakat
(Indek Kesehatan)
Meningkatnya pengetahuan
masy.ttg gaya hidup sehat
((Persentase rumah tangga yang memahami
perilaku hidup bersih dan sehat)
Sasaran
Sub
Kegiatan
Sasaran
Program
Sasaran
Strategis
Sasaran
Kegiatan
Masyarakat menerapkan
gaya hidup sehat
(Persentase kecamatan yang menerapkan
kebijakan Gerakan masyarakat hidup
sehat)
Tersosialisasikannya cuci
tangan pakai sabun ke Rumah
tangga pedalaman
(Jumlah rumah tangga pedalaman yang
menerima sosialisasi perilaku hidup bersih
dan sehat
Meningkatnya derajat
Kesehatan masyarakat
(Indek Kesehatan)
Meningkatnya pengetahuan
masy.ttg gaya hidup sehat
((Persentase rumah tangga yang memahami
perilaku hidup bersih dan sehat)
Cascading Kinerja
Pemberdaaan
Masyarakat
Penyelenggaraan
promosi Kesehatan
Dan gerakan hidup
bersih dan sehat
Sub Kegiatan
Program
Pelaksanaan sehat
dalam rangka Promotif
dan preventif
Kegiatan
Strategi
Kebijakan
Peningkatan
derajat
Kesehatan masy
Cara mencapai
Penerjemahan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan
Bagaimana Tahapan Penjenjangan Kinerja
Melalui pendekatan CSF (Tahap 4 dan 5)
Sasaran
Sub
Kegiatan
Sasaran
Program
Sasaran
Strategis
Sasaran
Kegiatan
Masyarakat menerapkan
gaya hidup sehat
(Persentase kecamatan yang menerapkan
kebijakan Gerakan masyarakat hidup
sehat)
Tersosialisasikannya cuci
tangan pakai sabun ke Rumah
tangga pedalaman
(Jumlah rumah tangga pedalaman yang
menerima sosialisasi perilaku hidup bersih
dan sehat
Meningkatnya derajat
Kesehatan masyarakat
(Indek Kesehatan
Meningkatnya pengetahuan
masy.ttg gaya hidup sehat
((Persentase rumah tangga yang memahami
perilaku hidup bersih dan sehat)
Cascading Kinerja
Pemberdaaan
Masyarakat
Penyelenggaraan
promosi Kesehatan
Dan gerakan hidup
bersih dan sehat
Sub Kegiatan
Program
Pelaksanaan sehat
dalam rangka Promotif
dan preventif
Kegiatan
Strategi
Kebijakan
Peningkatan
derajat
Kesehatan masy
Cara mencapai
Bagaimana Tahapan Penjenjangan Kinerja
Melalui pendekatan CSF
Sasaran Sub
Kegiatan
Sasaran Program
Sasaran Strategis
Sasaran Kegiatan
Sub
Kegiatan
Program
Kegiatan
Sasaran Strategis
Sub
Kegiatan
Program
Kegiatan
VS
CASCADING EKSISTING CASCADING VERSI PERMENPAN
89/2021
?
MELENGKAPI KOMPONEN CASCADING
?
?
Contoh Pohon Kinerja/ Arsitektur Kinerja
Tahap 1 sd 4 Penjenjangan Kinerja
Contoh Cascading pada Aplikasi e Sakip (Tahap 5 Penjenjangan Kinerja)
PENJENJANGAN KINERJA DENGAN APLIKASI
HINGGA KINERJA INDIVIDU SELARAS DENGAN KINERJA ORGANISASI
Indikator Kinerja Utama
Kehati-hatian Memilih IKU
Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang diwujudkan
oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi
pemerintah dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang
dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.
Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai
ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Sumber: PER/20/M.PAN/11/2008
Jenis indikator (Kajian UGM)
Ukuran
Bukti
Penanda
INDIKATOR
Tipe Indikator Kinerja
Kuantitatif Abasolut:
Misal: Jumlah lulusan diklat
Kualitatif, menggunakan skala :
Misal: Tingkat akreditasi A,B
Presentase, perbandingan angka absolut dgn
populasinya :
Misal: Persentase lulusan diklat 90%
Rasio, perbandingan angka absolut dgn angka
absolut lain:
Misal: Rasio Guru dan Murid
Rata-Rata, angka rata-rata dari suatu populasi
atau total kejadian:
Misal: Rata-rata biaya pelatihan per peserta
indeks, angka patokan dari beberapa variable
kejadian berdasarkan rumus tertentu :
Misal: IPM
2. Memanfaatkan Aplikasi dalam pegukuran kinerja institusi &
Organisasi yang disertai Pemberian Reward & Punishment
APLIKASI
EKSISTING
VS APLIKASI
TERINTEGRASI
Akar
Masalah
Belum terintegrasi antara
perencanaan kinerja, peganggaran
dan monev dan pemberian reward
punishment karena:
• Regulasi tidak sinkron
• Sulit akses integrasi ke SIPD
• Tidak single input
• Sistem tunjangan belum
terkoneksi penilaian kinerja
Contoh Monev pada Aplikasi e Sakip
2. Memanfaatkan Aplikasi dalam pegukuran kinerja institusi & Organisasi
yang disertai Pemberian Reward & Punishment
Interoperabilitas aplikasi
e-Sakip dan TRK adalah
sistem berbagi pakai data
secara terintegrasi antara
aplikasi e-sakip (system
manajemen kinerja intitusi)
dengan aplikasi TRK
(Sistem Penilaian kinerja
individu)
APLIKASI E-SAKIP TERKONEKSI TRK
TINDAK
LANJUT
REKOMENDASI
4 / 2019
• Sasaran strategis + IKU PD
• Sasaran Program + Indikator
• Sasaran Kegiatan + Indikator
• Langkah Aksi PD
E-Sakip
• SKP+IKI Tahunan JPT
• SKP+IKI Tahunan Administrator
• SKP+IKI Tahunan Pengawas
• SKP+IKI Tahunan Pelaksana
TRK
BUDAYA KINERJA
Pemberian Reward Individu
Pemberian Reward
Individu melalui
mekanisme
“Employee of the
month”
APLIKASI
INTEROPERABILITAS E
SAKIP DENGAN TRK
MENDORONG
PENERAPAN BUDAYA
PEMBERIAN REWARD
TINDAK
LANJUT
REKOMENDASI
5 / 2019
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah
digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk
mencapai kinerja.
RAPORT KINERJA
BIRO ORGANISASI TRIWULANI TAHUN2022
30%
25%
GRAFIK PROGRESS CAPAIAN KINERJA
SASARAN SUB KEGIATAN
Selamat
Biro Organisasi SETDA meraih Kinerja:
TERBAIK 1
DARI 46 PD DAN BIRO
Capaian Kinerja
Sasaran Sub Kegiatan
99,47%
Efisiensi Anggaran
0
Jumlah Sasaran Sub Kegiatan tidak Tercapai Jumlah Penyebab Kegagalan
1 1
⚫ Penyebab Kegagalan
⚫ Penyesuaian Intervensi Untuk Triwulan II, III & IV
⚫ Penyesuaian Anggaran Untuk Triwulan II, III & IV
0
20
40
60
80
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CAPAIAN
Jumlah Langkah Aksi sasaran sub
kegiatan yang tidak tercapai
(semula)
Jumlah Langkah Aksi (menjadi)
jumlah langkah aksi yang
mengalami perubahn jadwal
2 3 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan tidak
tercapai (Semula
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan tidak
tercapai (Menjadi)
Usulan perubahan anggaran
144.446.650 144.446.650 0
Jumlah Anggaran
........................
Jumlah yang
Terserap
.........................
Jumlah yang tidak
Terserap
.......................
Jumlah Sasaran Sub
Kegiatan
5
Jumlah yang
Tercapai
4
Jumlah yang tidak
Tercapai
1
3. MENGGUNAKAN INFORMASI PELAPORAN KINERJA YANG
LENGKAP DALAM PENYESUAIAN PERENCANAAN KINERJA
PELAPORAN
KINERJA EKSISTING VS PELAPORAN KINERJA
PERMENPAN 88/2021
Akar
Masalah
Informasi kinerja perbandingan
tahun lalu Belum lengkap dan belum
dipergunakan untuk penyesuaian
kinerja karena:
• Tidak dinarasikan per IKU
• Informasi tidak kentara
• Ada 7 analisis • Ada lebih dari 7 analisis
ASIIIK …MEMAANG ASIIIK…
LKIP ADA 7 ANALISIS…
PERTAMA CAPAIN TAHUN INI…
YANG KEDUA PERBANDINGAN TAHUN LALU…
HEEE… MEMANG ASIIK …
YANG KE 3 PERBANDINGAN RPJMD
YANG KE 4 NYA NASIONAL
YANG KE 5 FAKTOR – FAKTOR BERPENGARUH
KEGIATAN YANG TERKAIT
EFISIENSI IKU 100%
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan
detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan
mencapai target kinerja.
PENYAJIAN NARASI
LAPORAN KINERJA
YANG INFORMATIF
TINDAK LANJUT
REKOMENDASI 4
/ 2020
3. MENGGUNAKAN INFORMASI PELAPORAN KINERJA YANG
LENGKAP DALAM PENYESUAIAN PERENCANAAN KINERJA
PENYAJIAN INFOGRAFIS
LAPORAN KINERJA
YANG LENGKAP
Biro Organisasi

More Related Content

What's hot

Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Dadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Dadang Solihin
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
93220872
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Makalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfoMakalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfo
Ir. Zakaria, M.M
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Rusman R. Manik
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
syukriyabdullah
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
93220872
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Dadang Solihin
 
rancangan akper.pptx
rancangan akper.pptxrancangan akper.pptx
rancangan akper.pptx
SyahrirChalir
 
Redesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintahRedesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintah
Dr. Zar Rdj
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMSyahroni Ateng Syafrudin
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
hoyin rizmu
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
PSEKP - UGM
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Dadang Solihin
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
BappedaLampungUtara
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Rusman R. Manik
 

What's hot (20)

Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
 
Makalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfoMakalah jpt pratama 2018 kominfo
Makalah jpt pratama 2018 kominfo
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
rancangan akper.pptx
rancangan akper.pptxrancangan akper.pptx
rancangan akper.pptx
 
Redesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintahRedesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintah
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 

Similar to STRATEGI PENINGKATAN SAKIP PROV JABAR.pdf

Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan Pengendalian
M Handoko
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahR Khairil Adi
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Dadang Solihin
 
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
Joy Irman
 
Penilaian Kualitas Usulan Program dan Kegiatan Sanitasi
Penilaian Kualitas Usulan Program dan Kegiatan SanitasiPenilaian Kualitas Usulan Program dan Kegiatan Sanitasi
Penilaian Kualitas Usulan Program dan Kegiatan Sanitasi
Joy Irman
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Dadang Solihin
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerang
National Research and Innovation Agency
 
Materi SISTEM AKUNTABILITAS PEMERINTAH Kemiskinan
Materi SISTEM AKUNTABILITAS PEMERINTAH KemiskinanMateri SISTEM AKUNTABILITAS PEMERINTAH Kemiskinan
Materi SISTEM AKUNTABILITAS PEMERINTAH Kemiskinan
rezaiqbal6
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
MulyadiTohir
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
ssuserc17747
 
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptxHASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
RBPPolman
 
Webinar kinerja, rb dan pembangunan zi
Webinar kinerja, rb dan pembangunan ziWebinar kinerja, rb dan pembangunan zi
Webinar kinerja, rb dan pembangunan zi
KutsiyatinMSi
 
Grand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacmGrand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacm
Dr. Zar Rdj
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
AbizianMuah
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
ssuserc17747
 
Bappenas_Buku_Juknis_Aksi_1-2-3_27062019 (1).pdf
Bappenas_Buku_Juknis_Aksi_1-2-3_27062019 (1).pdfBappenas_Buku_Juknis_Aksi_1-2-3_27062019 (1).pdf
Bappenas_Buku_Juknis_Aksi_1-2-3_27062019 (1).pdf
SriWahyuni439447
 
Bappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stunting
Bappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stuntingBappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stunting
Bappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stunting
KhasrulTsani1
 
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021
PrimaAjiPrastomo1
 
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Dr. Zar Rdj
 
Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas
renjanaera
 

Similar to STRATEGI PENINGKATAN SAKIP PROV JABAR.pdf (20)

Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan Pengendalian
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
 
Penilaian Kualitas Usulan Program dan Kegiatan Sanitasi
Penilaian Kualitas Usulan Program dan Kegiatan SanitasiPenilaian Kualitas Usulan Program dan Kegiatan Sanitasi
Penilaian Kualitas Usulan Program dan Kegiatan Sanitasi
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerang
 
Materi SISTEM AKUNTABILITAS PEMERINTAH Kemiskinan
Materi SISTEM AKUNTABILITAS PEMERINTAH KemiskinanMateri SISTEM AKUNTABILITAS PEMERINTAH Kemiskinan
Materi SISTEM AKUNTABILITAS PEMERINTAH Kemiskinan
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
 
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptxHASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
 
Webinar kinerja, rb dan pembangunan zi
Webinar kinerja, rb dan pembangunan ziWebinar kinerja, rb dan pembangunan zi
Webinar kinerja, rb dan pembangunan zi
 
Grand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacmGrand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacm
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
 
Bappenas_Buku_Juknis_Aksi_1-2-3_27062019 (1).pdf
Bappenas_Buku_Juknis_Aksi_1-2-3_27062019 (1).pdfBappenas_Buku_Juknis_Aksi_1-2-3_27062019 (1).pdf
Bappenas_Buku_Juknis_Aksi_1-2-3_27062019 (1).pdf
 
Bappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stunting
Bappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stuntingBappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stunting
Bappenas buku juknis_aksi_1-2-3_stunting
 
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021
Penetapan Tujuan Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021
 
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
 
Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas
 

Recently uploaded

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
IpinTriono
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
yennylampouw
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 

Recently uploaded (16)

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 

STRATEGI PENINGKATAN SAKIP PROV JABAR.pdf

  • 1. STRATEGI PENINGKATAN SAKIP KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT TAHUN 2022 Bandung, 20 Juni 2022
  • 2. Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat Erik Andriyatma Hp: 085222475454
  • 3. SISTEMATIKA 1. MENGAPA SAKIP 2. AKAR PERMASALAHAN & TANTANGAN SAKIP KABUPATEN/KOTA 3. STRATEGI PENINGKATAN SAKIP KABUPATEN/KOTA a. Adaptasi Penjenjangan Kinerja Sesuai Permenpan 89/2021 b. Pemanfaatan Aplikasi dalam pemberan Reward & Punishment c. Penyempurnaan Pelaporan Kinerja
  • 4. MENGAPA SAKIP? LULUS Anggaran Rp. 100 juta Bayar kuliah & Buku Realisasi Rp. 40 juta Realisasi Rp. 100 juta Realisasi Rp. 90 juta Bayar kuliah & Buku Bayar kuliah & Buku Bayar kuliah & Fotocopy Buku TIDAK LULUS LULUS LULUS A B C A B C
  • 5. AKUNTABILITAS KINERJA BERKUALITAS Manajemen Kinerja yang berhasil Cirinya : Nilai AKIP AA Agar hasil kerja maksimal dengan sumber daya efisen
  • 7. Bagaimana agar akuntabilitas kinerja berkualitas? Keberadaan Kualitas Pemanfaataan Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A) PERENCANAAN KINERJA (30) Keberadaan Kualitas Pemanfaataan Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A) PENGUKURAN KINERJA (15) Keberadaan Kualitas Pemanfaataan Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A) PELAPORAN KINERJA (30) Keberadaan Kualitas Pemanfaataan Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A) EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25) Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. Ada Upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara Nasional Kualitas seluruh kriteria 100%
  • 8. MINIMUM REQUIRMENT SAKIP PREDIKAT GAMBARAN KINERJA AA Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk Pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara Nasional A Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi Pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut BB Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator. Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan Nasional
  • 10. PERMASALAHAN & TANTANGAN SAKIP KAB/KOTA 1. PERENCANAAN KINERJA a. Cascading belum logis : 23 Kabupaten/Kota b. Sasaran Strategis dan Indikator kurang berkualitas : 15 Kabupaten/Kota 2. PENGUKURAN KINERJA a. IKU kurang berkualitas : 12 Kabupaten/Kota b. Aplikasi belum terintegrasi : 9 Kabupaten/Kota 3. PELAPORAN KINERJA Informasi Kinerja belum legkap : Hampir semua 5. PERUBAHAN INSTRUMEN PENILAIAN AKIP 4. TERBITNYA KEBIJAKAN PENJENJANGAN KINERJA
  • 11. ADA 3 STRATEGI KUNCI PENINGKATAN SAKIP KABUPATEN/KOTA Berbasis Akar MAsalah
  • 12. TIGA STRATEGI KUNCI PENGUATAN SAKIP KAB/KOTA Kab/Kota mengadaptasi Penjenjangan Kinerja (Permenpan 89/2021) hingga kinerja individu selaras dengan kinerja organisasi Kab/Kota memanfaatkan Aplikasi dalam pegukuran kinerja institusi & Organisasi yang disertai Pemberian Reward & Punishment Cascading belum logis Sasaran Strategis dan IKU kurang berkualitas Aplikasi belum terintegrasi Terbitnya Kebijakan Jenjang Kinerja Informasi Kinerja pada laporan kinerja belum legkap Perubahan Instrumen Penilaian AKIP Dimensi Pengukuran Perubahan Instrumen Penilaian AKIP Dimensi Perencanaan Perubahan Instrumen Penilaian AKIP Dimensi Pelaporan Kab/Kota menggunakan Informasi Pelaporan kinerja yang lengkap dalam Penyesuaian perencanaan kinerja
  • 13. 1. ADAPTASI PENJENJANGAN KINERJA CASCADING EKSISTING VS CASCADING VERSI PERMENPAN 89/2021 Cascading logis melalui pendekatan CSF Sasaran Strategis dan Indikator terjamin kualitasnya melalui pendekatan level kinerja strategis sektor SEHINGGA KINERJA INDIVIDU SELARAS DENGAN KINERJA ORGANISASI Akar Masalah Cascading tidak logis termasuk di dalamnya sasaran strategis serta IKU kurang memenuhi kriteria Ultimate Outcome karena hal-hal sbb : • Tidak menggunakan tahapan penyusunan cascading • Sasaran strategis tidak menjawab Isu strategis karena dinamika penyusunan perencanaan • Komponen Cascading tidak lengkap • Bagian dari strategi menutupi kekurangan • Instrumen Pengukuran IKU Belum siap
  • 14. • Anda Membeli tiket terlebih dahulu • Anda memutuskan mau pergi ke mana terlebih dahulu • Lalu anda memutuskan mau pergi ke mana • Lalu anda Membeli tiket A B Mana yang urutannya benar?
  • 15. Struktur Masalah Pohon Kinerja Output (Hasil kerja Operasional) Ultimate Outcome (Kinerja Strategis Urusan) Masyarakat belum menerapkan gaya hidup sehat Belum seluruh Rumah tangga pedalaman menerima sosialisasi urgensi cuci tangan pakai sabun DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MASIH RENDAH Akar dari akar masalah Masalah Masalah Pokok/Isu Strategis Kajian Teori Immediate Outcome (Taktikal) rendahnya pengetahuan ttg gaya hidup sehat Akar Masalah Lifestyles (Healt behaviour) Derajat Kesehatan masyarakat dipengaruhi 4 factor (bloom) Dimensi Variable Covert behaviour (Teori S-O-R) Sub dimensi Tersosialisasikannya cuci tangan pakai sabun ke Rumah tangga pedalaman Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Meningkatnya pengetahuan masy.ttg gaya hidup sehat Promosi Kesehatan menjadi intervensi merubah perilaku (Teori S-O-R) Sub-sub dimensi Intermediate Outcome (Taktikal) Masyarakat menerapkan gaya hidup sehat Bagaimana Tahapan Penjenjangan Kinerja Melalui pendekatan CSF (Tahap 1 sd 3)
  • 16. Pohon Kinerja Dilengkapi Indikator Output Intermediate Outcome Ultimate Outcome Immediate Outcome Masyarakat menerapkan gaya hidup sehat (Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat) Tersosialisasikannya cuci tangan pakai sabun ke Rumah tangga pedalaman (Jumlah rumah tangga pedalaman yang menerima sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat (Indek Kesehatan) Meningkatnya pengetahuan masy.ttg gaya hidup sehat ((Persentase rumah tangga yang memahami perilaku hidup bersih dan sehat) Sasaran Sub Kegiatan Sasaran Program Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Masyarakat menerapkan gaya hidup sehat (Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat) Tersosialisasikannya cuci tangan pakai sabun ke Rumah tangga pedalaman (Jumlah rumah tangga pedalaman yang menerima sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat (Indek Kesehatan) Meningkatnya pengetahuan masy.ttg gaya hidup sehat ((Persentase rumah tangga yang memahami perilaku hidup bersih dan sehat) Cascading Kinerja Pemberdaaan Masyarakat Penyelenggaraan promosi Kesehatan Dan gerakan hidup bersih dan sehat Sub Kegiatan Program Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif dan preventif Kegiatan Strategi Kebijakan Peningkatan derajat Kesehatan masy Cara mencapai Penerjemahan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan Bagaimana Tahapan Penjenjangan Kinerja Melalui pendekatan CSF (Tahap 4 dan 5)
  • 17. Sasaran Sub Kegiatan Sasaran Program Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Masyarakat menerapkan gaya hidup sehat (Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat) Tersosialisasikannya cuci tangan pakai sabun ke Rumah tangga pedalaman (Jumlah rumah tangga pedalaman yang menerima sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat (Indek Kesehatan Meningkatnya pengetahuan masy.ttg gaya hidup sehat ((Persentase rumah tangga yang memahami perilaku hidup bersih dan sehat) Cascading Kinerja Pemberdaaan Masyarakat Penyelenggaraan promosi Kesehatan Dan gerakan hidup bersih dan sehat Sub Kegiatan Program Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif dan preventif Kegiatan Strategi Kebijakan Peningkatan derajat Kesehatan masy Cara mencapai Bagaimana Tahapan Penjenjangan Kinerja Melalui pendekatan CSF
  • 18. Sasaran Sub Kegiatan Sasaran Program Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Sub Kegiatan Program Kegiatan Sasaran Strategis Sub Kegiatan Program Kegiatan VS CASCADING EKSISTING CASCADING VERSI PERMENPAN 89/2021 ? MELENGKAPI KOMPONEN CASCADING ? ?
  • 19. Contoh Pohon Kinerja/ Arsitektur Kinerja Tahap 1 sd 4 Penjenjangan Kinerja
  • 20. Contoh Cascading pada Aplikasi e Sakip (Tahap 5 Penjenjangan Kinerja)
  • 21. PENJENJANGAN KINERJA DENGAN APLIKASI HINGGA KINERJA INDIVIDU SELARAS DENGAN KINERJA ORGANISASI
  • 22.
  • 23. Indikator Kinerja Utama Kehati-hatian Memilih IKU Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sumber: PER/20/M.PAN/11/2008
  • 24. Jenis indikator (Kajian UGM) Ukuran Bukti Penanda INDIKATOR
  • 25. Tipe Indikator Kinerja Kuantitatif Abasolut: Misal: Jumlah lulusan diklat Kualitatif, menggunakan skala : Misal: Tingkat akreditasi A,B Presentase, perbandingan angka absolut dgn populasinya : Misal: Persentase lulusan diklat 90% Rasio, perbandingan angka absolut dgn angka absolut lain: Misal: Rasio Guru dan Murid Rata-Rata, angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian: Misal: Rata-rata biaya pelatihan per peserta indeks, angka patokan dari beberapa variable kejadian berdasarkan rumus tertentu : Misal: IPM
  • 26. 2. Memanfaatkan Aplikasi dalam pegukuran kinerja institusi & Organisasi yang disertai Pemberian Reward & Punishment APLIKASI EKSISTING VS APLIKASI TERINTEGRASI Akar Masalah Belum terintegrasi antara perencanaan kinerja, peganggaran dan monev dan pemberian reward punishment karena: • Regulasi tidak sinkron • Sulit akses integrasi ke SIPD • Tidak single input • Sistem tunjangan belum terkoneksi penilaian kinerja
  • 27. Contoh Monev pada Aplikasi e Sakip 2. Memanfaatkan Aplikasi dalam pegukuran kinerja institusi & Organisasi yang disertai Pemberian Reward & Punishment
  • 28. Interoperabilitas aplikasi e-Sakip dan TRK adalah sistem berbagi pakai data secara terintegrasi antara aplikasi e-sakip (system manajemen kinerja intitusi) dengan aplikasi TRK (Sistem Penilaian kinerja individu) APLIKASI E-SAKIP TERKONEKSI TRK TINDAK LANJUT REKOMENDASI 4 / 2019 • Sasaran strategis + IKU PD • Sasaran Program + Indikator • Sasaran Kegiatan + Indikator • Langkah Aksi PD E-Sakip • SKP+IKI Tahunan JPT • SKP+IKI Tahunan Administrator • SKP+IKI Tahunan Pengawas • SKP+IKI Tahunan Pelaksana TRK
  • 29. BUDAYA KINERJA Pemberian Reward Individu Pemberian Reward Individu melalui mekanisme “Employee of the month” APLIKASI INTEROPERABILITAS E SAKIP DENGAN TRK MENDORONG PENERAPAN BUDAYA PEMBERIAN REWARD TINDAK LANJUT REKOMENDASI 5 / 2019
  • 30. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
  • 31. RAPORT KINERJA BIRO ORGANISASI TRIWULANI TAHUN2022 30% 25% GRAFIK PROGRESS CAPAIAN KINERJA SASARAN SUB KEGIATAN Selamat Biro Organisasi SETDA meraih Kinerja: TERBAIK 1 DARI 46 PD DAN BIRO Capaian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan 99,47% Efisiensi Anggaran 0 Jumlah Sasaran Sub Kegiatan tidak Tercapai Jumlah Penyebab Kegagalan 1 1 ⚫ Penyebab Kegagalan ⚫ Penyesuaian Intervensi Untuk Triwulan II, III & IV ⚫ Penyesuaian Anggaran Untuk Triwulan II, III & IV 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 CAPAIAN Jumlah Langkah Aksi sasaran sub kegiatan yang tidak tercapai (semula) Jumlah Langkah Aksi (menjadi) jumlah langkah aksi yang mengalami perubahn jadwal 2 3 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan tidak tercapai (Semula Jumlah Anggaran Sub Kegiatan tidak tercapai (Menjadi) Usulan perubahan anggaran 144.446.650 144.446.650 0 Jumlah Anggaran ........................ Jumlah yang Terserap ......................... Jumlah yang tidak Terserap ....................... Jumlah Sasaran Sub Kegiatan 5 Jumlah yang Tercapai 4 Jumlah yang tidak Tercapai 1
  • 32. 3. MENGGUNAKAN INFORMASI PELAPORAN KINERJA YANG LENGKAP DALAM PENYESUAIAN PERENCANAAN KINERJA PELAPORAN KINERJA EKSISTING VS PELAPORAN KINERJA PERMENPAN 88/2021 Akar Masalah Informasi kinerja perbandingan tahun lalu Belum lengkap dan belum dipergunakan untuk penyesuaian kinerja karena: • Tidak dinarasikan per IKU • Informasi tidak kentara • Ada 7 analisis • Ada lebih dari 7 analisis
  • 33. ASIIIK …MEMAANG ASIIIK… LKIP ADA 7 ANALISIS… PERTAMA CAPAIN TAHUN INI… YANG KEDUA PERBANDINGAN TAHUN LALU… HEEE… MEMANG ASIIK … YANG KE 3 PERBANDINGAN RPJMD YANG KE 4 NYA NASIONAL YANG KE 5 FAKTOR – FAKTOR BERPENGARUH KEGIATAN YANG TERKAIT EFISIENSI IKU 100%
  • 34. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja.
  • 35. PENYAJIAN NARASI LAPORAN KINERJA YANG INFORMATIF TINDAK LANJUT REKOMENDASI 4 / 2020 3. MENGGUNAKAN INFORMASI PELAPORAN KINERJA YANG LENGKAP DALAM PENYESUAIAN PERENCANAAN KINERJA