Dokumen tersebut membahas tiga strategi utama untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) di kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2022, yaitu: (1) mengadaptasi penjenjangan kinerja sesuai peraturan terbaru, (2) memanfaatkan aplikasi dalam pemberian reward dan hukuman, (3) menyempurnakan pelaporan kinerja.
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
Metode Review Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) mencakup penelaahan atas area beresiko sanitasi, kerangka kerja logis (KKL), tahapan pembangunan, program dan penganggaran.
Penilaian Kualitas Usulan Program dan Kegiatan SanitasiJoy Irman
Penilaian Kualitas Memorandum Program Sanitasi Kabupaten/Kota (MPS) didasarkan atas kesesuaian dengan kebijakan stratejik, program dan anggaran, dan komitmen bersama.
Pembenahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Strategy membenahi Rencana Strategis,, Indikator Kinerja dan tehnik menyajikan laporan
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
3. SISTEMATIKA
1. MENGAPA SAKIP
2. AKAR PERMASALAHAN & TANTANGAN SAKIP KABUPATEN/KOTA
3. STRATEGI PENINGKATAN SAKIP KABUPATEN/KOTA
a. Adaptasi Penjenjangan Kinerja Sesuai Permenpan 89/2021
b. Pemanfaatan Aplikasi dalam pemberan Reward & Punishment
c. Penyempurnaan Pelaporan Kinerja
4. MENGAPA SAKIP?
LULUS
Anggaran Rp. 100 juta
Bayar kuliah & Buku
Realisasi Rp. 40 juta Realisasi Rp. 100 juta Realisasi Rp. 90 juta
Bayar kuliah & Buku Bayar kuliah & Buku Bayar kuliah & Fotocopy Buku
TIDAK LULUS LULUS LULUS
A B C
A B
C
7. Bagaimana agar akuntabilitas kinerja berkualitas?
Keberadaan
Kualitas
Pemanfaataan
Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A)
PERENCANAAN KINERJA (30)
Keberadaan
Kualitas
Pemanfaataan
Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A)
PENGUKURAN KINERJA (15)
Keberadaan
Kualitas
Pemanfaataan
Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A)
PELAPORAN KINERJA (30)
Keberadaan
Kualitas
Pemanfaataan
Sample Unit Utama-Unit Pendukung-Unit Tambahan (Rata-rata A)
EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INTERNAL (25)
Pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level individu.
Ada Upaya inovatif serta layak
menjadi percontohan secara
Nasional
Kualitas seluruh kriteria 100%
8. MINIMUM REQUIRMENT SAKIP
PREDIKAT GAMBARAN KINERJA
AA
Sangat Memuaskan
Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan
sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk Pemerintah
yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah
dilakukan sampai ke level individu.
Jika kualitas seluruh kriteria telah
terpenuhi (100%) dan terdapat
upaya inovatif serta layak menjadi
percontohan secara Nasional
A
Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa instansi Pemerintah/unit kerja dapat
memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan
berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai
ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator
Jika kualitas seluruh kriteria telah
terpenuhi (100%) dan terdapat
beberapa upaya yang bisa dihargai
dari pemenuhan kriteria tersebut
BB
Sangat Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik
itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas
yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi
penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system
manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi,
serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon
3/coordinator.
Jika kualitas seluruh kriteria telah
terpenuhi (100%) sesuai dengan
mandat kebijakan Nasional
10. PERMASALAHAN & TANTANGAN SAKIP KAB/KOTA
1. PERENCANAAN KINERJA
a. Cascading belum logis : 23 Kabupaten/Kota
b. Sasaran Strategis dan Indikator kurang berkualitas : 15 Kabupaten/Kota
2. PENGUKURAN KINERJA
a. IKU kurang berkualitas : 12 Kabupaten/Kota
b. Aplikasi belum terintegrasi : 9 Kabupaten/Kota
3. PELAPORAN KINERJA
Informasi Kinerja belum legkap : Hampir semua
5. PERUBAHAN INSTRUMEN PENILAIAN AKIP
4. TERBITNYA KEBIJAKAN PENJENJANGAN KINERJA
11. ADA 3 STRATEGI KUNCI
PENINGKATAN SAKIP KABUPATEN/KOTA
Berbasis Akar MAsalah
12. TIGA STRATEGI KUNCI
PENGUATAN SAKIP KAB/KOTA
Kab/Kota mengadaptasi Penjenjangan
Kinerja (Permenpan 89/2021) hingga kinerja
individu selaras dengan kinerja organisasi
Kab/Kota memanfaatkan Aplikasi dalam
pegukuran kinerja institusi & Organisasi yang
disertai Pemberian Reward & Punishment
Cascading belum logis
Sasaran Strategis dan IKU kurang berkualitas
Aplikasi belum terintegrasi
Terbitnya Kebijakan Jenjang Kinerja
Informasi Kinerja pada laporan
kinerja belum legkap
Perubahan Instrumen Penilaian AKIP Dimensi Pengukuran
Perubahan Instrumen Penilaian AKIP Dimensi Perencanaan
Perubahan Instrumen Penilaian AKIP Dimensi Pelaporan
Kab/Kota menggunakan Informasi Pelaporan
kinerja yang lengkap dalam Penyesuaian
perencanaan kinerja
13. 1. ADAPTASI PENJENJANGAN KINERJA
CASCADING
EKSISTING VS CASCADING VERSI
PERMENPAN 89/2021
Cascading logis melalui pendekatan CSF
Sasaran Strategis dan Indikator terjamin
kualitasnya melalui pendekatan level
kinerja strategis sektor
SEHINGGA KINERJA INDIVIDU SELARAS DENGAN KINERJA ORGANISASI
Akar
Masalah
Cascading tidak logis termasuk di dalamnya
sasaran strategis serta IKU kurang memenuhi
kriteria Ultimate Outcome karena hal-hal sbb :
• Tidak menggunakan tahapan penyusunan
cascading
• Sasaran strategis tidak menjawab Isu strategis
karena dinamika penyusunan perencanaan
• Komponen Cascading tidak lengkap
• Bagian dari strategi menutupi kekurangan
• Instrumen Pengukuran IKU Belum siap
14. • Anda Membeli tiket terlebih
dahulu
• Anda memutuskan mau
pergi ke mana terlebih
dahulu
• Lalu anda memutuskan mau
pergi ke mana
• Lalu anda Membeli tiket
A B
Mana yang urutannya benar?
15. Struktur Masalah Pohon Kinerja
Output
(Hasil kerja
Operasional)
Ultimate Outcome
(Kinerja Strategis
Urusan)
Masyarakat belum
menerapkan gaya hidup sehat
Belum seluruh Rumah tangga
pedalaman menerima
sosialisasi urgensi cuci
tangan pakai sabun
DERAJAT KESEHATAN
MASYARAKAT MASIH RENDAH
Akar dari
akar
masalah
Masalah
Masalah
Pokok/Isu
Strategis
Kajian Teori
Immediate
Outcome
(Taktikal)
rendahnya pengetahuan ttg
gaya hidup sehat
Akar
Masalah
Lifestyles
(Healt behaviour)
Derajat Kesehatan
masyarakat
dipengaruhi 4 factor
(bloom)
Dimensi
Variable
Covert behaviour
(Teori S-O-R)
Sub dimensi
Tersosialisasikannya cuci
tangan pakai sabun ke Rumah
tangga pedalaman
Meningkatnya derajat
Kesehatan masyarakat
Meningkatnya pengetahuan
masy.ttg gaya hidup sehat
Promosi Kesehatan
menjadi intervensi
merubah perilaku
(Teori S-O-R)
Sub-sub
dimensi
Intermediate
Outcome
(Taktikal)
Masyarakat menerapkan
gaya hidup sehat
Bagaimana Tahapan Penjenjangan Kinerja
Melalui pendekatan CSF (Tahap 1 sd 3)
16. Pohon Kinerja
Dilengkapi Indikator
Output
Intermediate
Outcome
Ultimate
Outcome
Immediate
Outcome
Masyarakat menerapkan
gaya hidup sehat
(Persentase kecamatan yang menerapkan
kebijakan Gerakan masyarakat hidup
sehat)
Tersosialisasikannya cuci
tangan pakai sabun ke Rumah
tangga pedalaman
(Jumlah rumah tangga pedalaman yang
menerima sosialisasi perilaku hidup bersih
dan sehat
Meningkatnya derajat
Kesehatan masyarakat
(Indek Kesehatan)
Meningkatnya pengetahuan
masy.ttg gaya hidup sehat
((Persentase rumah tangga yang memahami
perilaku hidup bersih dan sehat)
Sasaran
Sub
Kegiatan
Sasaran
Program
Sasaran
Strategis
Sasaran
Kegiatan
Masyarakat menerapkan
gaya hidup sehat
(Persentase kecamatan yang menerapkan
kebijakan Gerakan masyarakat hidup
sehat)
Tersosialisasikannya cuci
tangan pakai sabun ke Rumah
tangga pedalaman
(Jumlah rumah tangga pedalaman yang
menerima sosialisasi perilaku hidup bersih
dan sehat
Meningkatnya derajat
Kesehatan masyarakat
(Indek Kesehatan)
Meningkatnya pengetahuan
masy.ttg gaya hidup sehat
((Persentase rumah tangga yang memahami
perilaku hidup bersih dan sehat)
Cascading Kinerja
Pemberdaaan
Masyarakat
Penyelenggaraan
promosi Kesehatan
Dan gerakan hidup
bersih dan sehat
Sub Kegiatan
Program
Pelaksanaan sehat
dalam rangka Promotif
dan preventif
Kegiatan
Strategi
Kebijakan
Peningkatan
derajat
Kesehatan masy
Cara mencapai
Penerjemahan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan
Bagaimana Tahapan Penjenjangan Kinerja
Melalui pendekatan CSF (Tahap 4 dan 5)
17. Sasaran
Sub
Kegiatan
Sasaran
Program
Sasaran
Strategis
Sasaran
Kegiatan
Masyarakat menerapkan
gaya hidup sehat
(Persentase kecamatan yang menerapkan
kebijakan Gerakan masyarakat hidup
sehat)
Tersosialisasikannya cuci
tangan pakai sabun ke Rumah
tangga pedalaman
(Jumlah rumah tangga pedalaman yang
menerima sosialisasi perilaku hidup bersih
dan sehat
Meningkatnya derajat
Kesehatan masyarakat
(Indek Kesehatan
Meningkatnya pengetahuan
masy.ttg gaya hidup sehat
((Persentase rumah tangga yang memahami
perilaku hidup bersih dan sehat)
Cascading Kinerja
Pemberdaaan
Masyarakat
Penyelenggaraan
promosi Kesehatan
Dan gerakan hidup
bersih dan sehat
Sub Kegiatan
Program
Pelaksanaan sehat
dalam rangka Promotif
dan preventif
Kegiatan
Strategi
Kebijakan
Peningkatan
derajat
Kesehatan masy
Cara mencapai
Bagaimana Tahapan Penjenjangan Kinerja
Melalui pendekatan CSF
18. Sasaran Sub
Kegiatan
Sasaran Program
Sasaran Strategis
Sasaran Kegiatan
Sub
Kegiatan
Program
Kegiatan
Sasaran Strategis
Sub
Kegiatan
Program
Kegiatan
VS
CASCADING EKSISTING CASCADING VERSI PERMENPAN
89/2021
?
MELENGKAPI KOMPONEN CASCADING
?
?
23. Indikator Kinerja Utama
Kehati-hatian Memilih IKU
Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang diwujudkan
oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi
pemerintah dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang
dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.
Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai
ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Sumber: PER/20/M.PAN/11/2008
25. Tipe Indikator Kinerja
Kuantitatif Abasolut:
Misal: Jumlah lulusan diklat
Kualitatif, menggunakan skala :
Misal: Tingkat akreditasi A,B
Presentase, perbandingan angka absolut dgn
populasinya :
Misal: Persentase lulusan diklat 90%
Rasio, perbandingan angka absolut dgn angka
absolut lain:
Misal: Rasio Guru dan Murid
Rata-Rata, angka rata-rata dari suatu populasi
atau total kejadian:
Misal: Rata-rata biaya pelatihan per peserta
indeks, angka patokan dari beberapa variable
kejadian berdasarkan rumus tertentu :
Misal: IPM
26. 2. Memanfaatkan Aplikasi dalam pegukuran kinerja institusi &
Organisasi yang disertai Pemberian Reward & Punishment
APLIKASI
EKSISTING
VS APLIKASI
TERINTEGRASI
Akar
Masalah
Belum terintegrasi antara
perencanaan kinerja, peganggaran
dan monev dan pemberian reward
punishment karena:
• Regulasi tidak sinkron
• Sulit akses integrasi ke SIPD
• Tidak single input
• Sistem tunjangan belum
terkoneksi penilaian kinerja
27. Contoh Monev pada Aplikasi e Sakip
2. Memanfaatkan Aplikasi dalam pegukuran kinerja institusi & Organisasi
yang disertai Pemberian Reward & Punishment
28. Interoperabilitas aplikasi
e-Sakip dan TRK adalah
sistem berbagi pakai data
secara terintegrasi antara
aplikasi e-sakip (system
manajemen kinerja intitusi)
dengan aplikasi TRK
(Sistem Penilaian kinerja
individu)
APLIKASI E-SAKIP TERKONEKSI TRK
TINDAK
LANJUT
REKOMENDASI
4 / 2019
• Sasaran strategis + IKU PD
• Sasaran Program + Indikator
• Sasaran Kegiatan + Indikator
• Langkah Aksi PD
E-Sakip
• SKP+IKI Tahunan JPT
• SKP+IKI Tahunan Administrator
• SKP+IKI Tahunan Pengawas
• SKP+IKI Tahunan Pelaksana
TRK
29. BUDAYA KINERJA
Pemberian Reward Individu
Pemberian Reward
Individu melalui
mekanisme
“Employee of the
month”
APLIKASI
INTEROPERABILITAS E
SAKIP DENGAN TRK
MENDORONG
PENERAPAN BUDAYA
PEMBERIAN REWARD
TINDAK
LANJUT
REKOMENDASI
5 / 2019
30. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah
digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk
mencapai kinerja.
31. RAPORT KINERJA
BIRO ORGANISASI TRIWULANI TAHUN2022
30%
25%
GRAFIK PROGRESS CAPAIAN KINERJA
SASARAN SUB KEGIATAN
Selamat
Biro Organisasi SETDA meraih Kinerja:
TERBAIK 1
DARI 46 PD DAN BIRO
Capaian Kinerja
Sasaran Sub Kegiatan
99,47%
Efisiensi Anggaran
0
Jumlah Sasaran Sub Kegiatan tidak Tercapai Jumlah Penyebab Kegagalan
1 1
⚫ Penyebab Kegagalan
⚫ Penyesuaian Intervensi Untuk Triwulan II, III & IV
⚫ Penyesuaian Anggaran Untuk Triwulan II, III & IV
0
20
40
60
80
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CAPAIAN
Jumlah Langkah Aksi sasaran sub
kegiatan yang tidak tercapai
(semula)
Jumlah Langkah Aksi (menjadi)
jumlah langkah aksi yang
mengalami perubahn jadwal
2 3 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan tidak
tercapai (Semula
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan tidak
tercapai (Menjadi)
Usulan perubahan anggaran
144.446.650 144.446.650 0
Jumlah Anggaran
........................
Jumlah yang
Terserap
.........................
Jumlah yang tidak
Terserap
.......................
Jumlah Sasaran Sub
Kegiatan
5
Jumlah yang
Tercapai
4
Jumlah yang tidak
Tercapai
1
32. 3. MENGGUNAKAN INFORMASI PELAPORAN KINERJA YANG
LENGKAP DALAM PENYESUAIAN PERENCANAAN KINERJA
PELAPORAN
KINERJA EKSISTING VS PELAPORAN KINERJA
PERMENPAN 88/2021
Akar
Masalah
Informasi kinerja perbandingan
tahun lalu Belum lengkap dan belum
dipergunakan untuk penyesuaian
kinerja karena:
• Tidak dinarasikan per IKU
• Informasi tidak kentara
• Ada 7 analisis • Ada lebih dari 7 analisis
33. ASIIIK …MEMAANG ASIIIK…
LKIP ADA 7 ANALISIS…
PERTAMA CAPAIN TAHUN INI…
YANG KEDUA PERBANDINGAN TAHUN LALU…
HEEE… MEMANG ASIIK …
YANG KE 3 PERBANDINGAN RPJMD
YANG KE 4 NYA NASIONAL
YANG KE 5 FAKTOR – FAKTOR BERPENGARUH
KEGIATAN YANG TERKAIT
EFISIENSI IKU 100%
34. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan
detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan
mencapai target kinerja.
35. PENYAJIAN NARASI
LAPORAN KINERJA
YANG INFORMATIF
TINDAK LANJUT
REKOMENDASI 4
/ 2020
3. MENGGUNAKAN INFORMASI PELAPORAN KINERJA YANG
LENGKAP DALAM PENYESUAIAN PERENCANAAN KINERJA