.

1. FOKUS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PADA TEMA PENGENTASAN KEMISKINAN
Rabu, 2 Agustus 2023

2. FOKUS EVALUASI SAKIP 2023
2
Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
(Instansi Pemerintah)
Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Tema Prioritas
(nasional)
Tema Pengentasan Kemiskinan
• Mendapatkan gambaran umum terkait Kapasitas
Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan dalam
konteks Akuntabilitas Kinerja
• Catatan/temuan terkait Akuntabilitas kinerja
Pemerintah dalam pengelolaan Program Kemiskinan
dalam Konteks Akuntabilitas Kinerja
• Rekomendasi terkait Upaya untuk mempercepat
pengentasan kemiskinan (dalam konteks akuntabilitas
kinerja)
• Perkembangan nilai AKIP
• Catatan/temuan terkait Perkembangan
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
• Rekomendasi kepada pimpinan K/L/D terkait
hal-hal yang diperlukan untuk peningkatan
kualitas implementasi SAKIP
• Catatan dan rekomendasi khusus terkait tema
prioritas (bagi yang dievaluasi zoom)

3. HOW?
3
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah dalam
pengentasan
kemiskinan
Penetapan Sample Unit kerja yang Terkait
Pengentasan Kemiskinan
Melakukan pendalaman pada K/L terkait Pengentasan
kemiskinan
Mendapatkan data-data terkait kinerja pengentasan
kemiskinan
Analisis dan Triangulasi data primer dan sekunder terkait
pengentasan kemiskinan yang didapat

4. LOKUS EVALUASI K/L
4
Kementerian/lembaga
Termasuk K/L terkait Pengentasan
kemiskinan ekstrem (berdasarkan
Inpres No.4 Tahun 2022)
Tidak termasuk K/L terkait
Pengentasan kemiskinan
Ekstrem
• Wajib untuk dilakukan wawancara mendalam
• Pemilihan sample didasarkan pada tugasnya pada
Inpres 4 tahun 2022
• Dilakukan pendalaman terkait perannya dalam
Pengentasan kemiskinan
• Dilakukan zoom apabila berdasarkan hasil pra
evaluasi diperlukan pendalaman
• Pemilihan sample dan metode evaluasi
mengikuti pola evaluasi tahun sebelumnya
• Tidak perlu dilakukan pendalaman terkait
perannya dalam pengentasan kemiskinan

5. DAFTAR K/L TERKAIT PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

6. PEMILIHAN SAMPEL PADA K/L
Bagi K/L yang berdasarkan Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem termasuk dalam K/L yang terkait
pengentasan kemiskinan ekstrem, maka pemilihan sampel diprioritaskan
pada unit kerja yang terkait dengan tugas tersebut.
Bagi K/L yang berdasarkan Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tidak termasuk dalam K/L yang terkait
pengentasan kemiskinan ekstrem, maka pemilihan sampel menyesuaikan
pada metode tahun-tahun sebelumnya.
1
2

7. LOKUS EVALUASI PEMDA
PEMERINTAH DAERAH
Termasuk Lokus Kemiskinan
Ekstrem (10 Provinsi)
Tidak Termasuk KL Lokus
Kemiskinan Ekstrem
• Wajib untuk dilakukan wawancara
mendalam
• Apabila memiliki Logframe Kemiskinan maka
penetapan sample berdasarkan
logframe/cascading
• Apabila tidak memiliki logframe/cascading
maka penetapan sample sesuai dengan
TKPKD
• Dilakukan wawancara mendalam apabila
diperlukan.
• Apabila memiliki Logframe Kemiskinan maka
penetapan sample berdasarkan
logframe/cascading
• Apabila tidak memiliki logframe/cascading
maka penetapan sample sesuai dengan
TKPKD

8. DAFTAR PEMDA TERKAIT PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN
1. Jawa Timur (4,181 juta jiwa)
2. Jawa Barat (4,070 juta)
3. Jawa Tengah (3,831 juta)
4. Sumatera Utara (1,268 juta)
5. Nusa Tenggara Timur (1,131 juta)
6. Sumatera Selatan (1,044 juta)
7. Lampung (1,002 juta)
8. Papua (922 ribu)
9. Banten (814 ribu)
10. Aceh (806 ribu jiwa)
Sumber: BPS 2022

9. PEMILIHAN SAMPEL
PADA PEMDA
Pemilihan Unit Kerja ditentukan
berdasarkan keterlibatannya dalam
program pengentasan kemiskinan.
Bagi Pemda yang telah menetapkan kemiskinan
sebagai salah satu agenda prioritas
pembangunan dan telah menetapkan Logic
Model/Logical framework pengentasan
kemiskinan, maka penetapan sampel
berdasarkan Logframe tersebut.
Bagi Pemda yang tidak memiliki logframe dalam pengentasan
kemiskinan, maka pemilihan sample mengacu pada unit kerja
yang termasuk dalam PD terkait pengentasan kemiskinan,
yaitu:
Metode Pemilihan sampel
nonprobabilistik dengan metode
pemilihan terarah (directed sample
selection)
Urusan Perencanaan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Komunikasi dan informatika
Urusan Sosial
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Pekerjaan Umum

10. PENDALAMAN TERKAIT PENGENTASAN
KEMISKINAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Fokus Pendalaman
• Keberadaan dan kualitas Logical framework
pengentasan kemisikinan
• Keselarasan program pengentasan kemiskinan
dengan logframe
• Kualitas penetapan target penurunan kemiskinan
• Keselarasan dan kesinkronan program/kegiatan
pengentasan kemiskinan oleh perangkat daerah
(dalam perencanaan dan penganggaran)
• Proses orkestrasi pelaksanaan program pengentasan
kemiskinan
• Informasi anggaran kemiskinan
10
Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja
1. Apakah Pemda telah menyusun Logical Framework/Logic Model dalam Pengantasan
kemiskinan (khususnya kemiskinan ekstrem)?
2. Apakah Logical framework yang disusun telah memenuhi prinsip penyusunan logical framework
berdasarkan permenpan 89/2021?
3. Apakah program pengentasan kemiskinan telah didasarkan pada logframe yang dibuat?
4. Jika Tidak, apa dasar penetapan program pengentasan kemiskinan? (program pengentasan
kemiskinan dapat juga termasuk Renaksi TKPKD)
5. Apakah penetapan target penurunan kemiskinan telah mempertimbangkan baseline, target
nasional, target provinsi, serta kemampuan sumber daya daerah?
6. Bagaimana Pemda memastikan Program/kegiatan terkait kemiskinan telah direncanakan
(masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran) oleh perangkat daerah terkait?
7. Bagaimana proses orkestrasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah
tersebut?
8. Jumlah anggaran kemiskinan:
a. Diserahkan langsung ke masyarakat dalam bentuk tunai, barang, jasa, dll
b. terkait pengelolaan program kemiskinan (perbaikan aplikasi, update data, rapat-rapat, kajian,
dll)

11. PENDALAMAN TERKAIT PENGENTASAN
KEMISKINAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Fokus Pendalaman
• Ukuran keberhasilan yang digunakan termasuk
keberhasilan setiap PD yang terlibat
• Media untuk melakukan monitoring capaian kinerja
• Evaluasi berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan
(ongoing) program pengentasan kemiskinan
• Pemanfaatan hasil monev program pengentasan
kemiskinan
• Mekanisme reward and punishment terhadap hasil
pelaksanaan renaksi/strategi pengentasan
kemiskinan
• Mekanisme updating data kemiskinan
11
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
9. Apakah telah disepakati ukuran keberhasilan yang akan digunakan
untuk mengukur keberhasilan program pengentasan kemiskinan?
Termasuk keberhasilan setiap OPD terlibat?
10. Apakah terdapat media (aplikasi, maupun pertemuan berkala)
yang digunakan untuk media monitoring/pengukuran capaian
kinerja interim?
11. Apakah terdapat pertemuan berkala yang berfungsi untuk
mengevaluasi pelaksanaan (ongoing) program pengentasan
kemiskinan?
12. apa yang dibahas?
13. Apakah terdapat mekanisme perubahan program/strategi/renaksi
terkait kemiskinan jika berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan
bahwa program/strategi/renaksi yang telah ditetapkan
sebelumnya dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan
pengentasan kemiskinan daerah
14. Apakah terdapat mekanisme reward dan punishment apabila
renaksi/program/strategi pengentasan kemiskinan tidak terealisasi
sesuai rencana/harapan
15. Update data kemiskinan sebagai bagian dari pengukuran
keberhasilan program kemiskinan

12. PENDALAMAN TERKAIT PENGENTASAN
KEMISKINAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Fokus Pendalaman
• Mekanisme
Pelaporan/pertanggungjawaban
program pengentasan
kemiskinan
• Publikasi laporan/data capaian
kinerja pengentasan kemiskinan
12
Pelaporan/Pertanggungjawaban Kinerja
16.
Bagaimana Mekanisme
Pelaporan/Pertanggungjawaban Kinerja
Pengentasan kemiskinan?
17. Apakah Laporan/data capaian kinerja pengentasan
kemiskinan dipublikasi/dikirimkan kepada
masyarakat/stakeholder?

13. PENDALAMAN TERKAIT PENGENTASAN
KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
Fokus Pendalaman:
• Dasar penetapan program pengentasan
kemiskinan dan keterkaitan dengan Inpres 4/2022
• Kualitas Penetapan target program
• Keselerasan dan kesinkronan program/kegiatan
oleh unit kerja terkait (perencanaan dan
penganggaran)
• Orkestrasi pelaksanaan program pengentasan
kemiskinan
• Anggaran program/kegiatan pengentasan
kemiskinan
13
Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja
1.
Apakah program terkait pengentasan kemiskinan telah didasarkan pada mandat
dalam Inpres No 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem?
2.
Jika Tidak, apa dasar penetapan program terkait pengentasan kemiskinan?
3.
Apakah penetapan target/hasil program terkait penurunan kemiskinan ekstrem telah
mempertimbangkan baseline, target nasional, target provinsi, serta kemampuan
sumber daya daerah?
4.
Bagaimana KL memastikan Program/kegiatan terkait kemiskinan ekstrem telah
direncanakan (masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran) oleh unit
terkait?
5.
Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saudara Bagaimana proses orkestrasi
pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di level nasional?
6.
Jumlah anggaran program/kegiatan terkait kemiskinan:
a. Diserahkan langsung ke masyarakat dalam bentuk tunai, barang, jasa, dll
b. terkait pengelolaan program kemiskinan (perbaikan aplikasi, update data, rapat-
rapat, kajian, dll)

14. 14
Fokus Pendalaman
• Ukuran keberhasilan yang digunakan termasuk
keberhasilan setiap unit kerja yang terlibat
• Media untuk melakukan monitoring capaian kinerja
• Evaluasi berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan
(ongoing) program pengentasan kemiskinan
• Pemanfaatan hasil monev program pengentasan
kemiskinan
• Mekanisme reward and punishment terhadap hasil
pelaksanaan renaksi/strategi pengentasan
kemiskinan
• Mekanisme updating data kemiskinan
PENDALAMAN TERKAIT PENGENTASAN
KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
Pengukuran dan evaluasi Kinerja
7. Apakah telah disepakati ukuran keberhasilan yang akan digunakan
untuk mengukur keberhasilan program terkait pengentasan
kemiskinan?
8. Apakah terdapat media (aplikasi, maupun pertemuan berkala) yang
digunakan untuk media monitoring/pengukuran capaian kinerja
interim atas p?
9. Apakah terdapat pertemuan berkala yang berfungsi untuk
mengevaluasi pelaksanaan (ongoing) program terkait pengentasan
kemiskinan ekstrem? Hal-hal apa yang dibahas?
10. Apakah terdapat mekanisme perubahan program/strategi/renaksi
terkait kemiskinan jika berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan
bahwa program/strategi/renaksi yang telah ditetapkan sebelumnya
dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan pengentasan
kemiskinan daerah
11. Apakah terdapat mekanisme reward dan punishment apabila
renaksi/program/strategi terkait pengentasan kemiskinan tidak
terealisasi sesuai rencana/harapan

15. 15
Fokus Pendalaman
• Mekanisme
Pelaporan/pertanggungjawaban
program pengentasan kemiskinan
• Publikasi laporan/data capaian kinerja
pengentasan kemiskinan
PENDALAMAN TERKAIT PENGENTASAN
KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
Pelaporan/Pertanggungjawaban Kinerja
12.
Bagaimana Mekanisme Pelaporan/Pertanggungjawaban
Kinerja terkait Pengentasan kemiskinan ekstrem?
13.
Apakah Laporan/data capaian kinerja terkait
pengentasan kemiskinan ekstrem dipublikasi/dikirimkan
kepada masyarakat/stakeholder?

16. TERIMA KASIH