Dokumen tersebut merupakan laporan hasil preasesmen reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes RI terhadap Badan Litbangkes dan Teknologi Kesehatan Kemenkes Provinsi Jawa Timur. Laporan tersebut menguraikan hasil evaluasi terhadap kriteria WBK, saran perbaikan, dan komentar dari responden survei.

1. BBTKL-PP
SURABAYA
PREASSESMENT WBK
23 & 24 Agustus 2021
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKES RI

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi K/L
Melaksanakan
program sesuai
Road Map
Mendorong proses
perubahan di setiap
Satuan Kerja dan
membantu asesor
dalam PMPRB/WBK
Melaksanakan proses
perubahan/MENUJU
WBK/WBBM
2
WBK adalah
miniature RB di
Satuan Kerja

3. Kriteria MenujuWBK Permenpan RB No.10Tahun 2019
HASIL PREASSESMENT BBTKLPP SURABAYA
No Bobot
Syarat
Minimal
Nilai
Bobot
Nilai %
A PENGUNGKIT 60 40 38 63,33
I 8 60% 5,42 67,74
II 7 60% 4,11 58,76
III 10 60% 6,35 63,45
IV 10 60% 6,95 69,52
V 15 60% 8,89 59,24
VI 10 60% 6,28 62,81
B HASIL 40 35 35,79 89,48
I 20 19 18,54 92,70
1 Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 15 13,5 14,54 96,93
2 Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti 5 5 4,00 80,00
II 20 16 17,25 86,25
1 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 20 16 17,25 86,25
100 75 73,79 73,79
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI / PRE ASSESMENT WBK(A+B)
KOMPONEN
MANAJEMEN PERUBAHAN (8)
PENATAAN TATALAKSANA
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA
PENGUATAN PENGAWASAN

4. MANAJEMEN
PERUBAHAN
• Belum ada prosedur tetap/aturan baku yang ditetapkan
sebagai acuan dalam penentuan tim ZI
• dalam Perencanaan Kegiatan ZI harus memuat target-
target perioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunanWBK
• agar dibuat mekanisme/prosedur sosialisasi WBK secara
berkala baik internal maupun ke eksternal
• Agar monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja ZI
diakukan secara berkelanjutan dan membuat laporan
Monev secara berkala

5. PENATAAN TATA
LAKSANA
• Melakukan dan membmonitoring dan dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja
unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada
publik.
• melakukan dan membuat laporan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? dan
sisahkan oleh pimpinan

6. PENATAAN
MANAJEMEN
SDM
1. TNA/Training Need analysis menggunakan SIBULAT namun
belum di Up Date data terakhir 2019.
2. Pada tahun 2020 dan 2021 belum ada perencanaan
peningkatan kompetensi SDM baik jangka menengah (5
tahunan mengikuti RAK ) jangka pendek (1 tahunan) dengan
memperhatikan kinerja SDM
3. Kesenjangan kompetensi pegawai agar memperhitungkan
kompetensi minimal selain pendidikan formal, yaitu Diklat
Pejabat Administratif dan Diklat Pejabat Fungsional
4. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
Kompetensi belum dilakukan

7. 1. Analisa keterpenuhan JPL belum dianalisa untuk seluruh
pegawai serta belum dimasukkan dalam perencanaan/RTL
2. Pengukuran Kinerja baru dilakukanTahunan menurun
dibandiingkan tahun sebelumnya yang sudah bulanan
3. Kebijakan reward bagi pegawai yang berprestasi namun belum
ada ketentuan yang mengatur/kriteria dan tata cara pemebrian
reward tersebut
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM,

8. PENGUATAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
• Bukti Keterlibatan Pimpinan dalam perencanaan dan
pemantauan kinerja agar dilengkapi dengan foto-foto kegiatan
• RTL hasil monev kinerja dan anggaran agar ditindaklanjuti
• Terdapat penetapan target Indikator dalam RAK yaitu indikator jumlah
surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang
dilaksanakan dan indikatorTeknologiTepat Guna yang dihasilkan
memiliki kesan menurun. (SMART ?)
• Perlu penjelasan yang lebih detil dalam LAKIP penyebab capaian target
indikator yang kurang atau lebih secara ekstrim, seperti capaian target
mencapai 700%
• Pegawai yang masuk dalam SK penyusunan LAKIP agar diberikan

9. PENGUATAN
PENGAWASAN
Belum ada SOP terkait PelaporanGratifikasi,WBS, PenangananCOI
Daftar risiko yang ada, dilakukan evaluasi apakah efektif atau belum
sehingga ada kejelasan apakah masih diperlukan/tidak suatu kegiatan
pengendalian tambahan. Saat ini yang ada risiko rendah dan sedang
Evaluasi danTL atas Gratifikasi, Dumas,WBS dan Benturan Kepentingan
belum dilakukan secara optimal.
Melakukan Sosialisasi dengan metode lain.Contoh: Survey

10. PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
• Membuat alur pelayanan yang mudah dipahami masy.
Contoh: alur pelayanan Covid-19
• Inf. Pelayanan diberbagai media (TV, medsos),
• Maklumat pelayanan sudah ada, tetapi belum
diumumkan atas kompensasi pelayanan (reward &
punisment). Contoh: waktu pelayanan.
• SKM dilakukan per tri wulan, tetapi hasil Monev danTL
belum terlihat. Inf yg ditampilkan belum menyeluruh

11. Indikator Hasil
Valid
TidakValid
DATA RESPONDEN
Total Responden 30
Sesuai
38%
Tidak Sesuai
62%
HASIL SURVEI
Total Isi Survey 7

12. 1. Pelayanan lebih ditingkatkan lagi
2. Semoga semakin maju dan lebih baik lagi
3. Call centre harap selalu ada yg menerima selama jam kerja meskipun waktu
istirahat
4. pertahankan layanan bagi semua
5. Sarana dan prasarana sudah baik,dan sangat nyaman sekaligus tetap mematuhi
prokes.
6. tolong diusahakan hasil uji lab btkl sesuai dengan tanda yang tertera di tanda
terima..selama ini hasil uji selalu terlambat dan tidak sesuai tanggal yang
ditetapkan
Saran, Komentar

13. TERIMA KASIH
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKES RI
Spirit of Surabaya
Ketika Dentuman Bom jatuh dari pesawatmu,
menggelegar memekakan telinga, tak surut selangkahpun
untuk mempertahankan bumi ini, kusobek bendaramu
menjadi benderaku, diantara desingan peluru kukibarkan
sang merah putih dan … kutitipkan tanah airku padamu
hai penerus cita-cita bangsa, perjuanganmu lebih berat
dari kami untuk mengisi kemerdekaan, jangan sia-siakanlah
perjuangan kami….. Arek2 suroboyo 10 November 1945