Penjelasan tentang Zona Integritas

1. STRATEGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN K/L/D
Kamis, 2 Februari 2023
Restu Mulya Pratama, S.AB
#SDS ke 4

2. Restu Mulya Pratama, S.AB
Riwayat Pendidikan
• Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB)
Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Pengalaman Pendampingan Pemerintah Daerah
1. Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara (2022)
2. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi OPD Kab. Kutai Kartanegara (2022)
3. Pendampingan Proses Bisnis Kota Batu (2022)
4. Penyusunan Indeks Kualitas Perencanaan Kab. Bondowoso (2022)
5. Pendampingan Pra Evaluasi SAKIP Kota Tangerang (2022)
6. Anjab ABK Kab. Soppeng (2022)
7. Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi DKIJakarta (2022)
8. Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malang (2021)
9. Penyusunan RPJMD Kab Ngawi Periode 2022-2026 (2021
)
Tenaga Ahli SmartID

3. LANDASAN HUKUM
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

4. REFORMASI BIROKRASI
GOOD
GOVERNANCE
ACCOUNTABLE
CONSENSUS
ORIENTED
RULE OF LAW
TRANSPARENCY
PARTICIPATORY
RESPONSIVE COLABORATIVE
General Reasons
of Public Distrust
• Power Abuse or Misuse
• PolicyFailure
• Lack of Public Service Quality
• OutdatedGovernmentSystems
• Scandals or Corruptions
• Official's Mistake, Improper Words
Evaluasi
1. To give information
• Bagaimana implementasi
RB di K/L/D?
2. To give recommendation and
advice
• Bagaimana upaya
peningkatan RB K/L/D?
3. To give assessment
• Berapakah capaian indeks
RB K/L/D?
Dilakukan oleh
KementerianPAN RB dan
Evaluator Masing2 Instansi Pemerintah

5. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025
Implementasi hasil yang
telah dicapai dan
melanjutkan upaya yang
belum dicapai pada
berbagai komponen
strategis birokrasi
pemerintah pada lima
tahun pertama.
Perpres No. 81 Th. 2010 Grand Desaign Reformasi
Birokrasi Nasional 2010-2025
ROAD MAP 2015-2019
Periode II
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
Penguatan birokrasi
pemerintah dalam rangka
mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN,
meningkatkan kualitas
pelayanan publik kepada
masyarakat, serta
meningkatkan kapasitas
dan akuntabilitas kinerja
birokrasi.
Peningkatan kapasitas
birokrasi untuk menjadi
pemerintahan kelas dunia.
ROAD MAP 2020-2024
Periode III
DYNAMIC
GOVERNANCE
ROAD MAP 2010-2014
Periode I
RULE BASED
BUREAUCRACY

6. Birokrasi yang Kapabel
• Penataan kelembagaan instansi pemerintah berbasis kinerja dan efisien
• Penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi
• Peningkatan profesionalisme ASN
• Meningkatnya kepemimpinan yang transformatif
Pelayanan Publik Prima
• Menguatnya pelayanan publik yang responsive dan berdaya saing
• Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
Birokrasi Bersih dan Akuntabel
• Menguatnya integritas dan budaya anti korupsi
• Terciptanya pengawasan yang independen dan professional
• Menguatnya manajemen kinerja
• Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme dalam penyelenggaraan
pemerintahan
• Penataan peraturan perundang undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih
• Indeks Pelayanan Publik yang baik
• Indeks Kelembagaan minimal baik
• Predikat Penilaian SPBE minimal baik
• Indeks Profesionalitas ASN
• Indeks Perilaku Anti Korupsi
minimal baik
• Predikat SAKIP minimal B
• Opini BPK minimal WTP
SASARAN REFORMASI
BIROKRASI
Biorkrasi Bersih dan Akuntabel
Birokrasi yang Kapabel
Pelayanan Publik Prima
SASARAN PROGRAM

7. Latar Belakang Pembangunan Zona Integritas
1 Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi
PermenpanRB No 25 Tahun 2020 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024
1. Pelaksanaan ZI merupakan miniatur
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit
kerja
2. Percepatan pencapaian sasaran reformasi
birokrasi terutama birokrasi yang bersih dan
akuntabel, dan pelayanan publik yang prima
3. Diharapkan unit yang membangun ZI
mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Besih dan
Melayani (WBBM) pilot project percontohan
2
1. Unit kerja
Strategis
yang terdapat pada Kawasan
yang dicanangkan
internal unit
bisnis Kawasan
wajib
serta
yang
dapat mempercepat
dan peningkatan
membangun ZI di
membangun proses
terintegrasi sehingga
kualiatas pelayanan
integritas Kawasan.

8. KONSEP ZONA INTEGRITAS
Pembangunan ZI merujuk pada konsep “island of integrity” merupakan
suatu kondisi unit kerja instansi pemerintah yang “imun” dan mampu
memberikan tata kelola yang terbaik meskipun instansi pemerintah
disekitarnya didominasi oleh manajemen dan tata kelola yang buruk.
Dampak dari pelaksanaan island of integrity:
1. Menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi
2. Efisiensi yang lebih besar
3. Mempengaruhi sistem yang lebih luas

9. HAL HAL BARU DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ZI
Perbaikan kualitas hasil pembangunan dan
evaluasi ZI
1
Penguatan peran aktor yang terlibat
2
Hasil dari pembangunanan ZIdapat berdampak
langsung pada publik
3

10. PERUBAHAN KERANGKA LOGIS
PERMENPAN 90/2021
PERMENPAN 10/2019

11. PERUBAHAN KRITERIA PENGUSULAN ZI
PERMENPAN 10 TAHUN 2019
PERMENPAN
90
TAHUN
2021

12. PERUBAHAN PENETAPAN WBK/WBBM
PERMENPAN 90 TAHUN 2021
PERMENPAN 10/2019

13. MEKANISME PEMBANGUNAN ZI

14. Mekanisme Pembangunan
ZI Menuju WBK/WBBM
Penetapan Unit Kerja
• Memilih unit kerja sesuai kriteria
• Tetapkan unit kerja
Pembangunan Unit Kerja
• Tim Kerja ZI Unit Kerja
• Program kerja dan invasi ZI
• Monev dan survey mandiri
• Manajemen komunikasi
Pemantauan Pembangunan
• Peran TPI sebagai konsultan dan fasilitator
1 2 3 4
Pencanangan ZI
• Deklarasi
• Penyebarluasan informasi

15. Mekanisme Evaluasi ZI
1. Evaluasi Pembangunan ZIoleh TPI
TPI melakukan evaluasi dan menyusun laporan
hasil evaluasi internal yang memuat simpulan
apakah unit kerja/satuan kerja memenuhi atau
belum memenuhi kriteria untuk diajukan evaluasi
ke TPN.
2. Evaluasi pembangunan ZIoleh TPN
Setelah hasil evaluasi oleh TPI dilaporkan, pimpinan
instansi pemerintah menindaklanjuti hasil evaluasi
tersebut dengan mengusulkan kepada Kementerian
PANRB selaku TPN
terhadap kelayakan
untuk dilakukan evaluasi
unit kerja/satuan kerja
berpredikat menuju WBK/WBBM.

16. Mekanisme Evaluasi ZI
3. Pengajuan unit kerja/satker
berpredikat menuju WBK dan WBBM
Pernyataan
tentang
Pengajuan evaluasi kepada TPN tersebut
dilakukan dengan membuat surat permohonan
evaluasi pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
kepada TPN . Pada saat pengajuan, wajib
dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala
unit/satuan kerja yang diajukan mendapat
predikat menuju WBK/WBBM bahwa semua data
dan informasi yang disampaikan telah sesuai
dengan fakta yang ada (Surat
Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM
kebenaran data dukung)
4. Pemantauan unit kerja/satker
berpredikat menuju WBK dan WBBM
Dalam rangka menjaga unit dan kawasan
tersebut agar tetap menjaga pelayanan atau
integritas dan memastikan tidak terdapat
penurunan kualitas serta menjaga dari berbagai
penyimpangan, maka diperlukan langkah-langkah
yang harus dilakukan oleh TPI dan TPN.

17. Peran Tim Penilai Internal (TPI)
DALAM
PEMBANGUNAN ZI
DALAM PEMBANGUNAN ZI
DALAM PEMANTAUAN BAGI UNIT KERJA YANG
TELAH BERPREDIKAT WBK/WBBM
Tempat konsultasi
bagi unit kerja
Fasilitasi dalam
pemberian asistensi
dan pendampingan
ZI
Melakukan
evaluasi internal
Memberikan
rekomendasi
kepada unit kerja
Melaporkan hasil
evaluasi kepada
Melakukan
pemantauan
berkala bagi unit
kerja yang telah
mendapatkan
predikat
WBK/WBBM
Melakukan
pendampingan
berkala bagi unit
kerja
Melakukan survei
internal berkala
Melakukan
evaluasi internal
berkala tiap 2
tahun sekali
Melakukan
klarifikasi atas
aduan
maladministrasi
di unit kerja

18. Hal Hal Yang Harus diperhatikan Oleh TPI
Pada Saat Melakukan Evaluasi Internal

19. LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE ZI)

20. Komponen Evaluasi ZI
Komponen Pengungkit Komponen Hasil
NO KOMPONEN PENGUNGKIT
PEMENUHAN DAN REFORM
BOBOT
(60%)
1 Manajemen Perubahan 8%
2 Penataan Tatalaksana 7%
3 Penataan Sistem Manajemen SDM 10%
4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
5 Penguatan Pengawasan 15%
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10%
NO KOMPONEN HASIL BOBOT
(40%)
Birokrasi yang berish dan akuntabel (22,50
1 Survei Persepsi Anti Korupsi 17,5
2 Capaian Kinerja 5
Pelayanan Publik yang prima (!7,5)
1 Survei persepsi pelayanan publik 17,5

21. Manajemen Perubahan
PEMENUHAN REFORM
Tim Kerja ZI Komitmen Dalam Perubahan
Rencana Pembangunan ZI Komitmen Pimpinan
Pemantauan dan Evaluasi ZI Membangun Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
 Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
 Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi
terhadap perubahan.
 Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak
Komponen Lembar Kerja Evaluasi
Tujuan
Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja
organisasi serta mindset (pola pikir) dan
cultureset (cara kerja) individu ASN
Kondisi yang Ingin Diwujudkan

22. Penataan Tatalaksana
PEMENUHAN REFORM
SOP Kegiatan Utama
Pengaruh penyederhanaan birokrasi terhadap peta proses
bisnis
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang
Terintegrasi
Keterbukaan Informasi Publik Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
sistem, proses, dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, dan terukur
 Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam
manajemen pemerintahan;
 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan
 Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.
Komponen Lembar Kerja Evaluasi
Tujuan Kondisi yang Ingin Diwujudkan

23. Penataan Manajemen SDM
PEMENUHAN REFORM
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi
Kinerja Individu
Pola Mutasi Internal Assesment Pegawai
PengembanganPegawai berbasis Kompetensi Pelanggaran Disiplin Pegawai
Penetapan Kinerja Individu
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
 Meningkatnyaketaatan terhadappengelolaanSDM aparatur;
 MeningkatnyatransparansidanakuntabilitaspengelolaanSDMaparatur;
 MeningkatnyadisiplinSDMaparatur;
 MeningkatnyaefektivitasmanajemenSDMaparatur;dan
 MeningkatnyaprofesionalismeSDM.
Komponen Lembar Kerja Evaluasi
Tujuan Kondisi yang Ingin Diwujudkan

24. Penguatan Akuntabilitas
PEMENUHAN REFORM
Keterlibatan Pimpinan Meningkatnya Capaian Kinerja
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pemberian Reward & Punishment atas dasar kinerja
Kerangka Logis (penjabaran kinerja)
Meningkatkankapasitasdanakuntabilitas
kinerjainstansipemerintah
 Meningkatnyakinerjainstansipemerintah;dan
 Meningkatnyaakuntabilitasinstansi
pemerintah.
Komponen Lembar Kerja Evaluasi
Tujuan Kondisi yang Ingin Diwujudkan

25. Penguatan Pengawasan
PEMENUHAN REFORM
Gratifikasi ; Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama ;
Penerapan SPIP ; Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pengaduan Masyarakat ; Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.
Whistle Blowing System ;
Penangan Benturan Kepentingan
 Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan
keuangan negara
 Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
 Meningkatkan sistem integritas.
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN
Komponen Lembar Kerja Evaluasi
Tujuan Kondisi yang Ingin Diwujudkan

26. Pelayanan Publik
Tujuan Kondisi yang Ingin Diwujudkan
Membangun kepercayaan masyarakat
terhadap penyelenggara pelayanan publik
 Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat,
lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
 Standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional
 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
PEMENUHAN REFORM
Standar pelayanan
Upaya dan/inovasi telah mendorong perbaikan
pelayanan publik;
Budaya pelayanan Prima;
Upaya dan/atau inovasi pada perizinan/pelayanan
telah dipermudah
Pengelolaan Pengaduan; Penanganan pengaduan pelayanan
Penilaian Kepuasan Terhadap pelayanan ;
Peningkatan TI
Komponen Lembar Kerja Evaluasi

27. LANGKAH-LANGKAH
STRATEGIS
PEMBANGUNAN ZI

28. 5 Langkah Strategis Pembangunan ZI
KOMITMEN
Komitmenpimpinan
dan semua
karyawan dengan
melibatkan
bawahan dalam
pelaksanaan
reformasi birokrasi
dan menularkan
semangat dan visi
yang sama
1
KEMUDAHAN
PELAYANAN
Menyediakan Fasilitas
Lebih Baik dan
Semangat Hospitallitty
untuk kepuasan publik
PROGRAMYANG
MENYENTUH
MASYARAKAT
Membuat program
yang membuat unit
kerja lebih dekat ke
masyarakat sehingga
masyarakat merasakan
kehadiran unit kerja
tersebut
MONITORINGDAN
EVALUASI
Melakukan
pemantauan dan
evaluasi berkelanjutan
untuk memastikan
bahwa program yang
sedang dijalankan tetap
di jalurnya
MANAJEMEN
MEDIA
Menetapkan strategi
komunikasi untuk
memastikan bahwa
setiap aktivitas dan
inovasi perubahan yang
telah dilakukan
diketahui oleh
masyarakat
2
3
4
5

29. Ketentuan Pengusulan ZIke TPN
• Surat pengajuan
evaluasi dari
pimpinan instansi
kepada TPN
• Surat Pernyataan
Tanggung Jawab
Mutlak (SPM) dari
Kepala Unit
kerja/Satker yang
disertai Materai
Sistem informasi
Penilaian Mandiri
Pembangunan Zona
Integritas (PMPZI)
melalui alamat website
www.pmpzi.menpan.go.i
d.
Paling lambat
disampaikan
sebelum 31 Mei
setiap tahunnya
Administratif Wajib Media Penyampaian TenggatWaktu
Ketentuan
Tambahan
• Bagi IP yang unit kerjanya
telah berpredikat Menuju
WBK/WBBM lebih dari 30%
maka instansi tersebut tidak
perlu mengajukan unit
kerjanya lagi untuk diajukan
mendapatkan menuju
WBK/WBBM.
• Ketentuan mengenai hal ini
akan disampaikan oleh
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi kepada
instansi yang telah
memenuhi kriteria tersebut.

30. Pemantauan Unit Kerja Berpredikat
kerja/satuan kerja atau kawasan sudah tidak
memenuhikriteriamenujuWBK/WBBM.
2. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan berkala atau
verifikasi lapanganolehTPNdansetelah melakukan
klarifikasi dengan TPI ditemukan bukti bahwa
terdapat maladministrasi, maka secara tertulis TPN
akan merekomendasikan kepada Menteri PANRB
untuk mencabut predikat menuju WBK/WBBM pada
unit kerja/satuan kerjaatau kawasantersebut.
3. Unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah
dicabut predikat menuju WBK/ WBBM, tidak dapat
diajukan lagi untuk untuk mendapatkan predikat
Menuju WBK selang 2 tahun setelah penetapan
pencabutanditerbitkan.
1. Replikasi ini dapat dilakukan oleh unit kerja/satuan
kerja atau kawasan yang sedang membangundengan
melakukan studi tiru dan modifikasi sesuai dengan
karakteristikyang dimiliki.
2. Diperlukan kebijakan di level internal instansi
pemerintahuntukmendorongunitataukawasan lain
melakukan replikasi pada unit yang telah
mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM,
sehingga replikasi terhadap unit kerja/satuan kerja
atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju
WBK/WBBMakanberjalan secarasistemis
Replikasi
Pencabutan Predikat
1. Berdasarkan laporan dari TPI bahwa unit
Unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM wajib dinilai kembali kelayakannya setiap 2 tahun sekali
oleh TPI dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan instansi dan TPN
Pemberian Penghargaan
Internal
1. Dalam rangka mendorong pembangunan
ZI pada unit kerja/satuan kerja yang lain,
instansi pemerintah dapat memberikan
penghargaan kepada unit kerja/satuan
kerjanya yang mendapat predikat menuju
WBK/WBBM
2. Pemberian penghargaan ersebut diberikan
sesuai dengan kebijakan masing-masing
instansi pemerinah dengan
memperhatikan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku

32. Manajemen Perubahan
Pemenuhan Reform
a. Tim P
embangunan ZI
b. Dokumen R
encana Kerja P
embangunan ZI
c. Dokumen R
encana Aksi R
B
d. Media untuk mensosialisasikan
pembangunan ZI
e
. P
enetapanAgen P
erubahan
a. Adanya Perubahan konkrit di Instansi
b. Penetapantarget capaian R
Byang jelas
di dokumen perencanaan
Dokumen/Bukti Dukung dalam Evaluasi
Zona Integritas (ZI)

33. Dokumen/Bukti Dukung dalam Evaluasi
Zona Integritas (ZI)
Penataan T
atalaksana
Pemenuhan Reform
a. Dokumen Standar Operasional Prosedur
(SOP) Kegiatan
b. Dokumen Proses Bisnis
c. Dokumen SPBEdan P
enerapan SPBE
d. Keterbukaan informasi publik
mendorong
a
. P
enyerhanaan Jabatan
b. Integrasi SPBE yang mampu
pelaksanaan pelayanan publik

34. Dokumen/Bukti Dukung dalam Evaluasi
Zona Integritas (ZI)
Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur
Pemenuhan Reform
a. Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Dokumen
Analisis Beban Kerja (ABK)
b
. R
encana P
engembangan Kompetensi P
egawai
c. Dokumen P
erjanjian Kinerja Organisasi
d. Dokumen Sasaran Kinerja Individu (SKP)
e. Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI)
f. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
g. Data informasi kepegawaian unit kerja
a. Indikator kinerja sesuai penjenjangan kinerja
b. Penurunan planggaran disiplin pegawai

35. Dokumen/Bukti Dukung dalam Evaluasi
Zona Integritas (ZI)
Penguatan Akuntabilitas
Pemenuhan Reform
a. Dokumenperencanaan kinerja (Renstra dan
Renja)
b. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
c. Indikator yang SMART
d. Dokumen Laporan Kinerja
a. Capaian sasaran 100% atau lebih
b. Hasil capaian sebagai pemberian reward
dan punishment
c. Kerangka Logis (Logframe) dalam
penjenjangan kinerja yang mengacu IKU

36. Dokumen/Bukti Dukung dalam Evaluasi
Zona Integritas (ZI)
Penguatan Pengawasan
Pemenuhan Reform
a. Public campaign atas gratifikasi
b. Dokumen SPIatas SPIP
c. Dokumen P
enilaian R
esiko
d. Dokumenlaporan hasil Whistle Blowing
System
a. Pengendalian aktivitas secara berjenjang
b
. P
ersentase penanganan pengaduan masyarakat
100%
c
. P
enyampaian Dokumen LHKPN
d
. P
enyampaian Dokumen LHKASN

37. Dokumen/Bukti Dukung dalam Evaluasi
Zona Integritas (ZI)
Penguatan KualitasPelayanan
Publik
Pemenuhan Reform
a. Standar Pelayanan
b. Informasi P
elayanan yang mudah diakses
c. SistemKompensasi atas layanan yang tidak
sesuai standar
d. Media P
engaduan dan konsultasi
terintegrasi SP4N-Lapor!
e. Survei kepuasaan masyarakat
a
. P
eningkatan kualitas pelayanan Publik
b. Berbagai kanal media untuk
pelayanan