SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx

BKN| 2021
PENYUSUNAN SASARAN
KINERJA PEGAWAI (SKP)
Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja PNS dan Permen PANRB No.
8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja
PNS

Peraturan ini memperjelas peran, tugas, dan
tanggung jawab pegawai dalam pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi.
Sistem Manajemen Kinerja PNS
Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 61 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja PNS,

REFORMASI MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI
PP 10/1952
Daftar Pernyataan
Kecakapan Pegawai
Negeri Sipil
PP 10/1979
Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan PNS
Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan PNS
PP 46/2011
Penilaian PrestasI Ker ja
PNS
PP 30/2019
Peni l ai a n Ki ner j a PNS
UU No 8/1974 tentang
tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
PERMENPANRB SISTEM
MANAJEMEN KINERJA PNS
PERKA BKN NO 1/2013
KETENTUAN PELAKSANAAN
PP 46 TAHUN 2011 TENTANG
PENILAIAN PRESTASI KERJA
SASARAN KINERJA PEGAWAI
SASARAN KERJA PEGAWAI
DP3
UU No 43/1999
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian
UU No 5/2012
tentang
Tentang ASN

UU5 TAHUN2014
AP
ARA
TURSIPILNEGARA
PP11 TAHUN2017
MANAJEMEN PNS
PASAL78 PASAL230
Ketentuanlebih lanjut
mengenai penilaian kinerja
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Ketentuanlebih lanjut
mengenai penilaian kinerja
PNSdan disiplin PNSdiatur
dengan Peraturan
Pemerintah.
DASAR HUKUM PENILAIAN KINERJA PNS
(PERATURAN PEMERINTAH 30 TAHUN 2019)
menjamin objektivitas pembinaan PNSyang dilakukan berdasarkan
sistem prestasi dan sistemkarier. Penilaian Kinerja adalah salah satu
proses rangkaian dalam SistemManajemenKinerja PNS.
TUJUAN
PENILAIAN
KINERJA

01
03 04
02
PERENCANAAN KINERJA
Melakukan penyelarasan kinerja (lingkup
peran dan kendali)
Menetapkan rencana, indikator, dan
target kinerja
Menetapkan jenis dan bobot kinerja
Menentukan cara mengukur kinerja
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN
PEMBINAAN KINERJA
Mengukur Kinerja
Memberikan feedback
Melakukan tinjauan kemajuan kinerja
Mengatasi kinerja yang buruk
Mengapresiasi kinerja yang baik
PENILAIAN KINERJA
Menilai capaian kinerja
Melakukan pemeringkatan
kinerja
TINDAK LANJUT
Memberikan penghargaan terhadap kinerja
baik
Memberikan sanksi untuk kinerja buruk
SISTEM
INFORMASI
KINERJA
PEGAWAI
SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS
4 TAHAPAN UTAMA

MANAJEMEN TALENTA
Kinerja pegawai harus
menjadi salah satu dasar
penempatan talent pool
TUNJANGAN KINERJA
Tunjangan Kinerja dibayarkan
berdasarkan pencapaian
kinerja
PENGHARGAAN
pemberian penghargaan
berdasarkan pada penilaian
kinerja yang objektif dan
transparan.
05
02
03
04
01
SANKSI
penilaian kinerja PNS yang tidak
mencapai target kinerja dikenakan
sanksi administrasi sampai dengan
pemberhentian
PENGEMBANGAN KARIER PNS
Mutasi, Promosi dan
Pengembangan Kompetensi
berdasarkan kinerja
KINERJA
PEGAWAI
PENTINGNYA MANAJEMEN
KINERJA PNS
digunakan
untuk

Kinerja Utama
kinerja berdasarkan cascading yang berbasis
hasil diperoleh melalui dialog kinerja
Indikator Kinerja Individu
Memperhatikan Kriteria :
Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas waktu
pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal
dan ekstenal organisasi
MEMUAT
SKP
PP 30/2019 jo
PERMENPANRB 8/2021 Sistem
Manajemen Kinerja PNS
Kegiatan Tugas Jabatan
Berbasis aktivitas dan
merupakan penyusunan
kegiatan tugas jabatan
berdasarkan tusi
PP 46/2011 Jo
Perka 1 Tahun 2013
Sasaran Kerja
Pegawai Sasaran Kinerja Pegawai
TRANSFORMASI SKP
MEMUAT

PERBANDINGAN
PP No. 46Tahun 2011 dengan PP No. 30Tahun 2019
Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan
angka dan sebutan:
a. 91 – ke atas (sangatbaik)
b. 76 – 90(baik)
c. 61 – 75(cukup)
d. 51 – 60(kurang)
e. 50 ke bawah (buruk)
Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan
sebutan/predikat:
a. Sangat Baik (nilai 110 ≤ 120 dan
MENCIPTAKAN IDE BARU DAN/ATAU
CARA BARU dalam peningkatan kinerja yang
memberi manfaat bagi organisasi atau negara)
b. Baik, nilai 90 - 120
c. Cukup, nilai 70 - 89
d. Kurang,nilai 50 - 69
e. Sangat Kurang, nilai < 50
PP 46 Tahun2011 PP 30 Tahun2019

1.Penilaian SKP periode II
2.Penilaian Perilaku
Kerja periode II
3.Integrasi Nilai Kinerja
periode I dan II (maks feb
2022)
Penilaian Prestasi Kerja PNS
(Penilaian SKP & Penilaian Perilaku Kerja)
Periode I
DES
JUL
JUN
Penyusunan
SKP
Periode I
JAN
PERKA BKN 1/2013 PermenPANRB 8/2021 SMK PNS
Periode I
PERIODE TRANSISI KINERJA PEGAWAI TAHUN 2021
(SE MENPAN NO 3/2021)
Penyusunan
SKP
Periode II
Periode II

SKP berdasarkan
Perka BKN 1/2013,
ketentuan pelaksanaan
PP 46/ 2011
11

KINERJA
hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNSpada
organisasi/unit sesuai dengan SKP(Sasaran
Kinerja Pegawai) dan Perilaku Kerja,
PENILAIAN KINERJAPNS
target, capaian, hasil, dan
manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
PERENCANAANKINERJA (SKP)
PNS
Menggunakan kalimat hasil kerja yang akan
dicapai (pencapaian), bukan kalimat
aktivitas.
GAMBARAN UMUM SKP
berdasarkan PP 30/2019 tentang Penilaian
Kinerja PNS

Perbedaan
Pencapaian (Hasil
Kerja), Aktivitas,
dan Kategori
Pekerjaan
Rencana kinerja pada SKP
harus dituliskan dalam
bahasa pencapaian
(hasil kerja) bukan
aktivitas maupun kategori
pekerjaan
CONTOH1 PENCAPAIAN AKTIVITAS KATEGORI
Menyusun materi sosialisasi aplikasi SIMBG √
Layanan penerbitan PBG/ IMB dan SLF √
Permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat
dan akurat √
Monitoring dan supervisi √
Verifikasi berkas permohonan bantuan teknis
disampaikan tepat waktu. √
Sosialisasi √
Asistensi/ pendampingan terhadap Pemerintah Daerah
terkait penggunaan SIMBG √
Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SIMBG
untuk penerbitan PBG/ IMB dan SLF √
Tidak ada dokumen pengusulan bantuan teknis yang
hilang √
Mengembangkan aplikasi SIMBG √
Ide dan inovasi untuk mengembangkan fitur SIMBG √
Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung √
Menyusun Draft Kebijakan terkait Bangunan Gedung √
Respon terhadap permintaan bantuan teknis dilakukan dengan
cepat dan memuaskan √
Pengawasan √
Hasil analisis kebutuhan biaya disampaikan tepat
waktu √
Kepuasan instansi pengusul √
Menjawab panggilan untuk konsultasi dengan
pemerintah daerah √
Memberikan bimbingan kinerja kepada pegawai di tim kerja √

Penyusunan SKP
berdasarkan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
JENIS
JABATAN BERDASARKAN MEMPERHATIKAN DISETUJUI
JPT
Perjanjian Kinerja Unit
Kerja yang dipimpinnya
1. Renstra
2. RKT
1. JPT Utama : Menteri yang
mengkoordinasikannya
2. JPT Madya : Pimpinan IP
3. JPT Pratama : Pejabat Pim. Madya
4. Pimpinan Unit Kerja Mandiri : Pejabat Pimpinan
Tinggi yang mengkoordinasikannya
JA SKP Atasan Langsung
1.OTK
2.Uraian Jabatan
Atasan Langsung
JF
1.SKP Atasan Langsung
2.Organisasi/unit kerja
1.RKT
2.PK
3.OTK
4.Uraian Jabatan
5.Butir – butir kegiatan JF
Atasan Langsung
Untuk JF yang rangkap jabatan JPT, JA atau jabatan lainnya,
1. SKP disusun mengikuti jabatan JPT, JA atau Jabatan lainnya; dan
2. dapat menyusun SKP JF

ALUR CASCADING KINERJA ORGANISASI
KE KINERJA INDIVIDU PNS
RPJMN
RENSTRA
PK
SKP JPT
UU 17/2007; Perpres 18/2020;
dan Permen PPN 9/2019
PP 30/2019 jo RPermenPANRB
Sistem Manajemen Kinerja PNS
SKP
JA
Dapat
me
ngcascade
/
mengintervensi
SKP
JF
UU 5/2014
Perpres 29/2014,
PermenPARB 53/2014

I II
MENENTUKAN PERANINDIVIDU BERDASARKANPENYELARASAN
Pertimbangkan jenis, kondisi,
struktur, dan bidang pekerjaan yang
ada di masing-masing unit kerja
DIRECT
CASCADING
Kinerja dicascading dengan
pendekatan :
 pembagian aspek/tahapan
 pembagian wilayah
 pembagian beban target
kuantitatif
METODE
CASCADING
melalui dialog kinerja
Akan direviu oleh
Pejabat Pengelola Kinerja
NON - DIRECT
CASCADING
Kinerja dicascading
dalam bentuk:
layanan
produk
STRATEGI PENYELARASAN KINERJA
JPT  JA DAN JF
Lebih tepat digunakan untuk IP yang
sudah memiliki deskripsi sasaran dan
indicator kinerja unit kerja yang jelas &
dapat dibagi berdasarkan (aspek, wilayah,
dan/atau beban target kuantitatif)

CONTOH CASCADING DIRECT DAN NON - DIRECT CASCADING
KEPALA DINAS
KEBERSIHAN KOTA A
INDEKS
KEBERSIHAN
KECAMATAN I DAN
II
PENGADAAN ALAT
KEBERSIHAN
LAYANAN PENGANGKUTAN
SAMPAH RUTIN KEPADA
MASYARAKAT
KETUA TIM I
INDEKS
KEBERSIHAN
KECAMATAN III DAN
IV
KEPALA DINAS KEBERSIHAN
KOTA A
KETUA TIM II
BENCHMARK
LAYANAN
KEBERSIHAN KE
DAERAH LAIN
RANPERDA KEBERSIHAN
KOTA A SIAP
DIHARMONISASI
SOSIALISASI PERDA
KEBERSIHAN KOTA A
BIMTEK
PETUGAS
KEBERSIHAN
KETUA TIM I KETUA TIM II
CASCADING
DIRECTING
NON
–
DIRECT
CASCADING

INDEKS RB
KEMENTERIAN A
PENGUATAN
ORGANISASI
KETUA TIM I KETUA TIM II KETUA TIM III KETUA TIM IV
INDEKS RB
KEMENTERIA
N A
KETUA TIM II
LAPORAN HASIL
ANALISA EVALUASI 8
ASPEK RB TAHUN
SEBELUMNYA
BESERTA
REKOMENDASI
TINDAK LANJUTNYA
KETUA TIM I
PENYUSUNAN
ROADMAP RB
KEMENTERIAN
A
KETUA TIM III
PEMBUATAN TIM POKJA
RB
CONTOH (DIRECT CASCADING)
1. NILAI ASPEK PENATAAN 1. NILAI ASPEK MANAJEMEN 1. NILAI ASPEK 1. NILAI ASPEK
PERUU PERUBAHAN SISTEM AKUNTABILITAS
2. NILAI ASPEK PENATAAN 2. PENTAAN TATA LAKSANA MANAJEMEN SDM 2. NILAI ASPEK
PENGAWASAN
CONTOH (NON - DIRECT CASCADING)
3. NILAI ASPEK PENGUATAN
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK

BKN|
2021
MENUANGKAN PERAN INDIVIDU DALAM TIM
BERDASARKAN PENYELARASAN KINERJA
Kinerja (peran) individu dituangkan dalam Matriks Peran-Hasil. Matriks peran hasil hanyalah sebuah tabel yang
mengidentifikasi hasil yang harus dihasilkan oleh setiap anggota unit kerja untuk mendukung pencapaian tim
kerja berdasarkan cascading kinerja.
Langkah 1
Tuliskan intermediate outcome/ produk/
layanan tim kerja di baris paling atas
tabel.
Daftar setiap anggota tim kerja atau
setiap pekerjaan posisikan ke bawah
kolom kiri matriks.
Langkah 2
Langkah 4
Setelah mengetahui peran individu tuliskan
pencapaian/hasil kerja yang
menggambarkan ekspektasi atas kinerja
dimaksud
Langkah 5
Pencapaian dari peran individu akan
menjadi rencana kinerja di dalam SKP
pegawai
Langkah 3
Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan ini: Apa yang harus
dihasilkan atau dilakukan oleh anggota unit (misalkan:
menyelesaikan…) untuk mendukung suatu produk atau
layanan?
NAMA DAN JABATAN PEGAWAI INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
KETUA TIM KERJA PERAN HASIL (RENCANA
KINERJA)
PERAN HASIL (RENCANA
KINERJA)
PERAN HASIL (RENCANA
KINERJA)
Anggota Tim Kerja • Peran hasil (rencana kinerja)
• Peran hasil (rencana kinerja)
N/A
Anggota Tim Kerja • Peran hasil (rencana kinerja)
N/A • Peran hasil (rencana kinerja)
Contoh Matriks Peran Hasil

BKN|
2021
NAMA DAN JABATAN
PEGAWAI
INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
RIAN, KASUBDIT II/ JF
SELAKU KOORD
APLIKASI SIMBG MENJALANKAN BISNIS PROSES DAN SLA (SERVICE
LEVEL AGREEMENT) SESUAI NSPK YANG RELIABLE DAN USER-
FRIENDLY
RESPONS YANG CEPAT DAN AKURAT ATAS
PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT LAYANAN
PENERBITAN PBG/IMB DAN SLF MELALUI APLIKASI
SIMBG
SEMAKIN BANYAK PEGAWAI DINAS PU DAN PTSP PEMDA
KAB/KOTA YANG BISA MELAYANI PENERBITAN PBG/IMB
DAN SLF MELALUI SIMBG SECARA. CEPAT DAN AKURAT
Lingga, JF Teknik Tata
Bangunan dan
Perumahan Muda
• Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang lengkap dan
sesuai NSPK
 Pengguna dan Pengelola Layanan SIMBG dapat mengetahui
progress/tindak lanjut pengaduannya secara up-to-date
melalui aplikasi SIMBG
 Telaahan jawaban atas pengaduan masyarakat tersusun
secara cepat dan akurat (berdasarkan objek atau jenis
masalah atau berdasarkan wilayah)
• Modul materi peningkatan kapasitas pengelola layanan penerbitan
PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG tersusun secara lengkap dan
sesuai standar penyusunan modul
• Peserta peningkatan kapasitas memahami dan dapat mempraktekan
materi yang disampaikan
• Pelatih/Narasumber peningkatan kapasitas layanan penerbitan
PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG kompeten dan tercukupi sesuai
kebutuhan
• Peserta mendapatkan pelayanan yang memadai selama
proses pelaksanaan peningkatan kapasitas
Ali, Pranata Komputer • Aplikasi SIMBG dapat dioperasikan pada saat soft launching
aplikasi SIMBG kepada pemerintah daerah terpilih
• Manual book dan simulasi penggunaan aplikasi SIMBG memuat informasi yang
jelas, lengkap, mutakhir dan mudah dipahami
• Telaahan berdasarkan hasil simulasi fitur-fitur aplikasi SIMBG agar dapat
dioperasikan pada saat soft launching
• Pengguna mendapatkan akses username dan password sesuai prosedur,
mudah, dan cepat
 Perbaikan aplikasi berdasarkan hasil survey, masukan, dan
saran pengguna aplikasi serta berdasarkan data
permasalahan teknis aplikasi.
 Jawaban atas pertanyaan terkait teknis aplikasi dari
pengelola aplikasi di daerah disampaikan dengan respon
cepat dan akurat
Gina, Pengelola Data • Data pengguna aplikasi SIMBG terdokumentasi secara akurat,
reliable, dan dimutakhirkan secara berkala
• Data monitoring penggunaan aplikasi tersedia secara akurat, reliable, mutakhir,
dan disajikan secara informatif
• Data permasalahan teknis aplikasi tersedia secara akurat, mutakhir, dan
dilaporkan secara berkala untuk ditindaklanjuti perbaikannya oleh tim IT.
• Data masukan, saran, dan keluhan dari pengguna aplikasi terdokumentasi
secara akurat, reliable, dan mutakhir
 Data pengaduan masyarakat terdokumentasi secara akurat,
mutakhir, dan dilaporkan dengan cepat.
 Data peserta, narasumber, notulensi, dokumentasi, dan
pertanggungjawaban administrasi peningkatan kapasitas
terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan dapat
dipertanggungjawabkan
 Data pre- dan posttest peserta peningkatan kapasitas terdokumentasi
secara lengkap
Mustafa, Pengelola
Monev
• Telaahan pengembangan fitur aplikasi SIMBG agar reliable dan user-friendly
• Data pengguna aplikasi dievaluasi dan dilaporkan secara berkala
• Data penggunaan aplikasi dievaluasi dan dilaporkan secara berkala
• Data permasalahan teknis aplikasi dievaluasi dan dilaporkan secara berkala.
• Data masukan, saran, dan keluhan dari pengguna aplikasi dievaluasi dan
dilaporkan secara berkala
 Progress penyelesaian pengaduan masyarakat dievaluasi
dan dilaporkan secara berkala
 Data hasil pre- dan posttest peserta peningkatan kapasitas dievaluasi
untuk perbaikan modul materi dan metode bimbingan teknis.
 Pelaksanaan peningkatan kapasitas dievaluasi dan dilaporkan
sebagai bahan peningkatan proses kerja selanjutnya.

BKN|
2021
Pegawai INTERMEDIATE OUTCOME/PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
Koordinator Evaluasi Dan
Bimbingan
Samsul
BIMBINGAN TEKNIS PEMBINAAN MANAJEMEN KINERJA PADA
SELURUH K/L/D SESUAI DENGAN TARGET PADA POK
EVALUASI PEMBINAAN DAN PENGUKURAN EFEKTIFITAS
PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA YANG VALID
Analis Kepegawaian Muda
(Sub Koordinator)
Eka
Meningkatnya Pelayanan Bimbingan, coaching klinik dan asistensi
penilaian kinerja bagi instansi yang mengajukan pada minggu
ketiga dan keempat
Tersusunnya Instrument Evaluasi untuk mengukur
keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Kinerja pada
K/L/D
Analis Kepegawaian Muda
(sub koordinator)
Arie W
Meningkatnya Pelayanan Bimbingan, coaching klinik dan asistensi
penilaian kinerja bagi instansi yang mengajukan pada minggu
pertama dan kedua
Tersusunnya Instrument Pengukuran efektifitas terhadap
beberapa model pembinaan
Analis Kinerja Desie
Tersedianya Bahan Bimbingan yang mendukung pelaksanaan
pembinaan baik secara offline maupun online
Tersedianya Dokumen administrasi penyusunan instrument
evaluasi dan pembinaan Sistem Manajemen Kinerja yang
lengkap
Analis Kepegawaian Pertama Taufik
Tersediannya layanan pendaftaran bimbingan, coaching clinique
dan konsumsi yang responsif
Kelengkapan Pengarsipan dokumen setiap pelaksanaan
kegiatan evaluasi ataupun pengukuran
Analis Kepegawaian Muda Zahara
Tersediannya layanan pendaftaran bimbingan, coaching clinique
dan konsumsi yang responsif
-

Langkah awal dalam pedoman ini yakni, melakukan Penyusunan Rencana SKP
secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi, atau pejabat pimpinan unit kerja
mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan
tingkatan jabatan pada Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana SKP dilakukan melalui dialog antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja dan/atau
pengelola kinerja/tim pengelola kinerja, dan wajib mencerminkan penyelarasan dan penjabaran sasaran Kinerja
organisasi dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.
Periode Penilaian Kinerja dilakukan sampai dengan minggu kedua Bulan Januari.

Penyusunan Rencana SKP ini terbagi menjadi 2 target berbeda, yaitu bagi:
Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Mandiri
Pejabat Administratif dan Pejabat Fungsional.

1. Kinerja Utama
2. Kinerja Tambahan
Indikator Kinerja Individu
Memperhatikan Kriteria :
Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas
waktu pencapaian, dan menyesuaikan kondisi
internal dan ekstenal organisasi
Meliputi Aspek :
Kuantitas, (Kualitas, Waktu, dan/atau Biaya)
opsional
Penjabaran Kinerja
Utama Atasan
Langsung
Berupa Tugas
Tambahan
bersifat strategis
Target
PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PP. 30 TAHUN 2019

Kinerja U t a m a :
 Kinerja Utama merupakan kinerja yang
wajib ada dalam SKP pejabat administrasi
dan pejabat fungsional
K i n e r j a u t a m a m e m u a t p e n j a b a r a n d a r i k i n e r j a u t a m a a t a s a n
l a n g s u n g , d e n g a n k e t e n t u a n s e b a g a i b e r i k u t :
a. Kinerja utama bagi pejabat pimpinan tinggi
merupakan penjabaran sasaran
unit/organisasi
b. Kinerja utama bagi pejabat administrasi
merupakan penjabaran kegiatan atasan
langsung
c. Kinerja utama bagi pejabat fungsional
merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir-
butir kegiatan jabatan fungsional yang sesuai
dengan penjabaran sasaran unit/organisasi
dan/atau kegiatan atasan langsung.

Kinerja Tambahan
 Kinerja Tambahan merupakan jenis
kinerja di luar tugas pokok jabatan,
namun masih sesuai dengan
kompetensi/kapasitas pegawai
yang bersangkutan
 Kinerja Tambahan dapat dimasukkan
ke dalam SKP pada tahun berjalan
sepanjang disepakati dengan atasan
langsung yang bersangkutan serta telah
direviu oleh pengelola Kinerja/ tim
pengelola Kinerja
Bentuk Kinerja Tambahan
a. Develompment Commitment
b. Community Comitment

Kinerja Utama Kinerja Tambahan
Sifat
Wajib ada dalam SKP JPT, pejabat
administrasi dan pejabat fungsional
Dapat disertakan dalam SKP sesuai
kesepakatan yang dibuat.
Penentuan
Kinerja utama merupakan penjabaran
dari kinerja utama atasan langsung
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kinerja tambahan merupakan jenis
kinerja di luar tugas pokok jabatan,
namun masih sesuai dengan
kompetensi/kapasitas pegawai yang
bersangkutan
Perbedaan
Rencana Kinerja
Utama dan
Rencana Kinerja
Tambahan

Ciri- ciri IKU yang Berkualitas
Ciri-ciri IKU
yang
berkualitas
 Mencerminkan tujuan utama dari tupoksi
 Pengukuran yang digunakan bisa menghasilkan perubahan yang nyata
 Pengukuran yang digunakan mencerminkan output atau outcome yang jelas
 Pengukuran yang digunakan merupakan aspek yang penting bagi pelanggan atau
masyarakat yang dilayani
 Pengukuran yang digunakan memberi data dan informasi untuk pengambilan
keputusan pimpinan
 Pengukuran yang digunakan dapat dibandingkan dengan organisasi lain
 Pengukuran yang digunakan dapat disediakan datanya secara akurat

Memperhatikan :
a. Perencanaan strategis Instansi
Pemerintah; (RENSTRA)
b.Rencana Kinerja Tahunan
Disetujui oleh :
1.JPT Utama : Menteri yang mengkoordinasikan
2. JPT Madya : Pimpinan Instasi Pemerintah
3. JPT Pratama : Pejabat Pimpinan Madya
SKP Jabatan Pimpinan
Tinggi
Berdasarkan :
Penetapan Kinerja Unit Kerja yang
dipimpin

Memperhatikan :
a. organisasi dan tata kerja; (OTK)
b. uraian jabatan (TUSI); dan/atau
Disusun Oleh :
1. PNS
2. Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau
3. Pengelola Kinerja
Disepakati oleh :
1.PNS
2. Pejabat Penilai Kinerja PNS
SKP Jabatan
Administrasi
Setelah direviu oleh
Pengelola Kinerja
Berdasarkan :
SKP Atasan Langsung

Memperhatikan :
a. RKT
b. Penetapan Kinerja
c. organisasi dan tata kerja; (OTK)
d. uraian jabatan (TUSI); dan/atau
e. Butir Kegiatan JF
Disusun Oleh :
1. PNS
2. Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau
3. Pengelola Kinerja
Disepakati oleh :
1.PNS
2. Pejabat Penilai Kinerja PNS
SKP Jabatan
Fungsional
Setelah direviu oleh
Pengelola Kinerja
Berdasarkan :
SKP Atasan Langsung

SKP
Sasaran Kinerja Pegawai JPT
& Pimpinan Unit Kerja Mandiri
Penyusunan Rencana SKP JPT & UKM
Reviu Rencana SKP JPT & UKM
Penetapan SKP JPT & UKM
A
C
B

Dasar/ Inisiasi Pengembangan
Lihat Keseluruhan
Organisasi
(Renstra/PK/Pohon
Kinerja/Peta Strategis)
Perspektif Kinerja Utama
(BSC)
Lihat Keseluruhan
Organisasi
(Renstra/PK/Pohon
Manual Indikator Kinerja
Model SKP JPT dan Pim pinan Unit Kerja Mandiri
LANGKAH - LANGKAH
PENYUSUNAN SKP
terdiri atas 2 model :
Format RSKP (Kinerja
Utama, IKI dan Target)
Manual Indikator Kinerja
III. PENETAPAN SKP JPT
II. REVIU OLEH
PEJABAT PENGELOLA
KINERJA
III. PENETAPAN SKP JPT
II. REVIU OLEH
PEJABAT PENGELOLA
KINERJA
I. RENCANA SKP JPT
I. RENCANA SKP JPT
Format RSKP (Kinerja
Utama, IKI dan Target)

FORM
RENCANA
SKP JPT
MODEL
DASAR/INISIASI
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
Unit Kerja Unit Kerja
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4)
A. KINERJA UTAMA
1 (diisi dengan sasaran yang
terdapat pada PK / Renstra/
Direktif)
(diisi dengan indikator kinerja yang terdapat pada PK /
Renstra/Direktif)
(diisi dengan target yang terdapat pada PK /
Renstra/Direktif)
2 (diisi dengan renaksi/inisiatif
strategis dalam mencapai PK
/Renstra/Direktif)
(diisi dengan ukuran keberhasilan pelaksanaan
renaksi/insiatif strategis yang terukur)
(diisi dengan target pelaksanaan
renaksi/inisiatif strategis)
B. KINERJA TAMBAHAN
- (dapat ditambahkan pada
tahun berjalan)
- -
(NAMA INSTANSI)
SASARAN KINERJA PEGAWAI Periode Penilaian: … Januari sd … Desember
… Tahun …

JENIS - JENIS KINERJA
1
2
KINERJA UTAMA
Sasaran pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja
serta direktif/penugasan dari pimpinan.
Dapat ditambahkan -
Rencana Aksi/Inisiatif strategis dalam mencapai sasaran Renstra
dan PK. Tidak harus selalu dimuat dalam SKP
KINERJA TAMBAHAN
Kinerja diluar TUSI namun masih sesuai dengan KOMPETENSI dan
KAPASITAS pegawai dalam rangka berkontribusi terhadap
organisasi. Dibuktikan dengan SK atau dokumen lainnya.
PENGELOMPOKAN KINERJA
Perspektif Penerima Layanan/Stakeholders, Proses Bisnis,
Penguatan Internal dan Anggaran Idealnya Kinerja Utama JPT dapat
dikelompokkan sesuai BSC
Rencana Aksi /
Inisiatif Strategis
Dan dapat berupa:
Development Comitment/
Community Involvement
WAJIB ADA
Sasaran Renstra
Sasaran PK (Oucome
dan/atau Ouput Kendali
Rendah)
TIDAK WAJIB ADA
TIDAK WAJIB ADA
HANYA ADA DI SKP MODEL
“PENGEMBANGAN”
3

REVIU
RENCANA SKP
OLEH PEJABAT
PENGELOLA
KINERJA
1. Aspek keselarasan kinerja
2. Aspekkesetaraan kualitas dan
tingkat kendali kinerja
REVIU
SKP
JPT
FORMAT
REVIU
SKP
JPT

FORM SKP JPT
MODEL
DASAR/INISI
ASI
Pejabat Penilai,
(NAMA)
NIP
PNS yang dinilai,
(NAMA)
NIP
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
(1) (2) (3) (4)
A. KINERJA UTAMA
1 (diisi dengan sasaran yang
terdapat
pada PK / Renstra/ Direktif)
(diisi dengan indikator kinerja yang terdapat pada PK /
Renstra/ Direktif)
(diisi dengan target yang terdapat pada PK /
Renstra/ Direktif)
2 (diisi dengan renaksi/inisiatif
strategis dalam mencapai PK
/ Renstra/ Direktif)
(diisi dengan ukuran keberhasilan pelaksanaan
renaksi/ insiatif strategis yang terukur)
(diisi dengan target pelaksanaan
renaksi/inisiatif strategis)
B. KINERJA TAMBAHAN
- (dapat ditambahkan pada
tahun berjalan)
- -
(NAMA INSTANSI) SASARAN KINERJA PEGAWAI Periode Penilaian: … Januari sd … Desember
… Tahun …
(tempat, tanggal penetapan)

SKP
Sasaran Kinerja Pegawai
JA DAN JF
Penyusunan Rencana SKP JAdan JF
Reviu Rencana SKP JA danJF
Penetapan SKP JA dan JF
A
C
B

LANGKAH - LANGKAH
PENYUSUNAN SKP
terdiri atas 2 model :
Matriks Peran Hasil
(Metode Cascading)
Format SKP
Rencana Kinerja,IKI danTarget)
Lihat Keseluruhan
Organisasi (Pohon
Keterkaitan Kinerja dengan
AK untuk JF
Lihat Keseluruhan
Organisasi (Pohon
Matriks, Peran dan Hasil
(
Metode Cascading)(
Format SKP (Rencana
Kinerja, IKI dan Target)
Standar Kinerja/
Kategori Penilaian
Dasar/Inisiasi Pengembangan
Cara Mengukur Kinerja
Keterkaitan Kinerja dengan
AK untuk JF
Model SKP JA dan JF
III. PENETAPAN SKP JA dan JF
II. REVIU OLEH
PEJABAT PENGELOLA
KINERJA
III.PENETAPAN SKP JA dan JF
II. REVIU OLEH
PEJABAT
PENGELOLA
KINERJA
I. RENCANA SKP
I. RENCANA SKP

REVIEW
RENCANA SKP
OLEH PEJABAT
PENGELOLA
KINERJA
1. Aspek keselarasan kinerja
2. Aspekkesetaraan kualitas dan
tingkat kendali kinerja
REVIU
SKP JA
DAN JF
FORMAT
REVIU
RENCANA
SKP JA
dan JF

REVIU
SKP JA
DAN JF
JENIS
KINERJA
JA DAN
JF
Kinerja berbasis hasil yang
diperoleh melalui cascading dan
dialog kinerja pada matriks
peran hasil dan terkait tugas
jabatan
KINERJA UTAMA INDIVIDU
1
KINERJA TAMBAHAN
2
Kinerja yang tidak terkait TUSI namun masih terkait
dengan kompetensi dan kapasitas pegawai dalam
rangka pencapaian sasaran organisasi dan
dibuktikan dengan surat penugasan atau dokumen
lainnya. Dapat berupa (a) development commitment
dan (b) community involvement
JENIS – JENIS KINERJA
JA DAN JF

RENTANG KENDALI KINERJA UTAMA JA DAN JF
OUTPUT KENDALI RENDAH
Pencapaian Output dipengaruhi
dominan oleh pihak selain
pemilik ouput
JABATAN ADMINISTRATOR, PENGAWAS, JF SELAKU KETUA TIM/ KOOR/
SUBKOOR
Kinerja Utama paling kurang berupa:
1. outcome antara; dan/atau
2. output kendali sedang.
3. output lain dengan kendali paling kurang sesuai dengan
jenjang jabatan dan butir kegiatan Jabatan Fungsional.
JABATAN PELAKSANA
Kinerja utama paling kurang berupa
output kendali tinggi.
JABATAN FUNGSIONAL
Kinerja utama berupa output dengan
kendali paling kurang sesuai dengan
jenjang jabatan dan butir kegiatan Jabatan
Fungsional.
OUTPUT KENDALI SEDANG
Pencapaian Output dipengaruhi
berimbang oleh pemiliki ouput
dan pihak selaian pemilik ouput
OUPUT KENDALI TINGGI
Pencapaian Output
dipengaruhi dominan oleh
pemiliki ouput
REVIU
SKP JA
DAN JF
JENIS
KINERJA
JA DAN
JF

FORM SKP JA
(NAMA)
NIP
PNSyang dinilai,
(NAMA)
NIP
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
NO
RENCANA KINERJAATASAN
LANGSUNG YANG
DIINTERVENSI*
RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA
1 (diisi dengan rencana kinerja yang telah
dituangkan dalam matriks peran dan
hasil serta sesuai dengan tugas pokok
jabatan)
Kuantitas
Kualitas
Waktu
2 (diisi dengan rencana kinerja yang telah
hasil serta sesuai dengan tugas pokok
jabatan)
Kuantitas
Kualitas
Waktu
B. KINERJA TAMBAHAN
1. ( (diisi dengan rencanakinerja yang telah
hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok
jabatan)
Pejabat Penilai,
MODEL
DASAR/INISIASI
(NAMA INSTANSI)
Periode Penilaian: … Januari sd … Desember
… Tahun …
*Dalam hal JA mengintervensi kinerja JPT/ Pimpinan Unit Kerja Mandiri, maka dituliskan Rencana Kinerja beserta Indikator Kinerja JPT/Pimpinan Unit Kerja
Mandiri yang diintervensi

FORM 1 :
RENCANA
SKP JF
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
NO
RENCANA KINERJA ATASAN
LANGSUNG/ UNIT KERJA DAN ATAU
ORGANISASI YANG DIINTERVENSI
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA
1 (diisi dengan rencana kinerja yang
telah dituangkan dalam matriks
peran dan hasil serta sesuai
dengan tugas pokok jabatan
Kuantitas
Kualitas
Waktu
peran dan hasil serta sesuai
dengan tugas pokok jabatan
Kuantitas
Kualitas
Waktu
B. KINERJA TAMBAHAN
1. (diisi dengan rencana kinerja yang
peran dan hasil/direktif/
penugasan diluar tugas pokok
jabatan)
MODEL
DASAR/INISIASI
(NAMA INSTANSI)
Periode Penilaian: … Januari sd … Desember
… Tahun …
*Dalam hal JF mengintervensi kinerja JPT/ Pimpinan Unit Kerja Mandiri/ Organisasi, maka dituliskan Rencana Kinerja beserta Indikator Kinerja
JPT/Pimpinan Unit Kerja Mandiri atau Sasaran dan Indikator Kinerja Organisasi yang diintervensi

FORM 2 :
RENCANA
LAMPIRAN SKP
JF
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
NO. RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN YANG TERKAIT OUTPUT
ANGKA
KREDIT
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
1
2
3
4
5
MODEL
DASAR/INISIASI
(tempat), (tanggal penetapan)
Pegawai yang Dinilai,
(Nama)
(NIP)
(NAMA INSTANSI) Periode Penilaian: … Januari sd … Desember
… Tahun …
Lampiran SKP JF - Keterkaitan SKP dengan Butir Kegiatan JF

REVIU
SKP JA
DAN JF
FORMAT
VERIFIKASI
KETERKAITAN
RENCANA
SKP DENGAN
BUTIR
KEGIATAN

REVIU
SKP JA
DAN JF
KINERJA UTAMA
JF SELAKU
KOORDINATOR
/KETUA TIM
KERJA
• Kinerja berbasis hasil berdasarkan cascading kinerja atasan
langsung dan organisasi/unit kerja serta terkait butir kegiatan
tugas pokok JF
• Kinerja dapat dicascading dan tidak ke anggota Tim Kerja
• Dapat diperoleh dari penugasan atau direktif
01
02
• Kinerja berbasis hasil berdasarkan cascading kinerja atasan
langsung dan organisasi/unit kerja, namun tidak memiliki
keterkaitan dengan butir kegiatan tugas pokok JF
• Kinerja dibuktikan dengan Surat Penugasan
• Dapat berupa development commitment dan/atau
community involvementt
KINERJA
UTAMA
KINERJA
TAMBAHAN

KETERKAITAN KINERJA UTAMA DENGAN BUTIR KEGIATAN
Kinerja Utama yang diperoleh dengan cascading
memperhatikan rentang kendali jabatan fungsional
Butir – butir kegiatan tugas Jabatan JF yang terkait
dengan kinerja utama pada SKP seoarang JF
RENCANA KINERA
BUTIR – BUTIRKEGIATAN
HARUS TERKAIT
Dalam menghasilkan suatu output
kinerja, terdapat substansi butir2
kegiatan tugas jabatan JF yang
terkait untuk menghasilkan output
dimaksud.
HARUS TERKAIT
Butir - butir kegiatan tugas jabatan JF
mendukung pencapaian output
rencana kinerja JF
REVIU
SKP JF
HUBUNGAN
KINERJA
UTAMA JF
DENGAN
BUTIR
KEGIATAN
Keterkaitan diverifikasi oleh Tim Penilai Angka Kredit, jika kinerja tidak terkait
maka kinerja digolongkan sebagai kinerja tambahan.

FORM 1 :
SKP JF
Pejabat Penilai,
(NAMA)
NIP
PNSyang dinilai,
(NAMA)
NIP
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
NO
LANGSUNG/ UNIT KERJA DAN ATAU
ORGANISASI YANG DIINTERVENSI*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA
peran dan hasil serta sesuaidengan
tugas pokok jabatan
Kuantitas
Kualitas
Waktu
peran dan hasil serta sesuaidengan
tugas pokok jabatan
Kuantitas
Kualitas
Waktu
B. KINERJA TAMBAHAN
1. (diisi dengan rencana kinerja yang
peran dan hasil/direktif/ penugasan
diluar tugas pokok jabatan)
MODEL
DASAR/INISIASI
(NAMA INSTANSI)
Periode Penilaian: … Januari sd … Desember …
Tahun …

FORM 2 :
LAMPIRAN
SKP JF
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
NO. RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN YANG TERKAIT OUTPUT
ANGKA
KREDIT
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
1
2
3
4
5
MODEL
DASAR/INISIASI
(Nama)
(NIP)
(NAMA INSTANSI)
Tahun …
Lampiran SKP JF - Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit

FORM SKP
JPT
MODEL
PENGEMBANGAN
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Direktur II Jabatan Direktur Jenderal III
Unit Kerja Direktorat III Unit Kerja Direktorat Jenderal III
PERSPEKTIF NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
Penerima
Layanan/Stakeholder
1.
2.
3.
Proses Bisnis 4.
5.
6.
7.
Penguatan Internal 8.
9.
Anggaran 10.
B. KINERJA TAMBAHAN
Pejabat Penilai,
(NAMA)
NIP
PNSyangdinilai,
(NAMA)
NIP
(NAMA INSTANSI)
Tahun …

CONTOH SKP JPT
7
MODEL DASAR/INISIASI

Tabel 1.3
Perjanjian Kinerja
Direktur Kinerja ASN
Tahun 2021
CONTOH
TAHAP1
LIHAT
GAMBARAN
KESELURUHAN
INSTANSI – PK
DIREKTORAT
1
Meningkatnya manajemen kinerja ASN yang efektif di
instansi pemerintah di Instansi Pusat dan Daerah
1. Indeks Efektifitas Pembinaan Manajemen Kinerja ASN 90
2
Terwujudnya pembinaan dan pelayanan
kepegawaian yang berkulitas prima
2. Indeks Kepuasan Instansi penerima layanan pembinaan
manajemen kinerja ASN berbasis IT
90
3
Tersusun nya standar dan pedoman penilaian kinerja
ASN
3. Presentase Instansi yang melaporkan penilaian kinerja ASN
melalui E-Lapkin
85
4
Implementasi sistem manajemen kinerja ASN pada
instansi
4. Jumlah rumusan standard dan pedoman untuk mendukung
penerapan sistem manajemen kinerja ASN
4
5
Terwujudnya pengelolaan data dan informasi kienrja
asn
5. Presentase Instansi pemerintah yang telah menggunakan
sistem informasi kinerja ASN dengan kriteria minimal baik
95
6
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan
Direktorat kinerja ASN
6. Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi hasil
penerapan kinerja ASN
1
7
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi
dalam pembinaan manajemen kinerja
7. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Direktorat
Kinerja ASN
1
8
Terwujudnya asn BKN yang profesional dilingkup
Direktorat Kinerja ASN
8. Jumlah layanan tentang manajemen kinerja yang
memggunakan teknologi informasi
12
9
Tersedianya Sistem informasi ASN yang handal dan
mudah diakses
9. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kinerja ASN 77
10
Terwujudnya birokrasi dilingkup direktorat kinerja asn
yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima
10. Presentase Pemanfaatan sistem informasi yang terstandar 100
11 Terkelolanya anggaran dilingkup direktorat kinerja
ASN secara efisien dan aktuntabel
11. Presentase Pemenuhan dokumen AKIP 100
12. Presentase kualitas pelaksanaan Anggaran Direktorat Kinerja
ASN
96
13. Presentase Tindak lanjut hasil Audit Inspektorat / BPK 100
Sasaran Program Indikator Kinerja Individu Target

SASARAN KINERJA PEGAWAI (JPT)
(NAMA INSTANSI) Periode Penilaian : …. Januari ….. s.d. ….. Desember …....
Nama : Dr. Achmad Slamet Hidayat, S.Pd., M.Si. Nama : Drs. Haryomo Dwi Putranto, M. Hum.
NIP : 197202281999121001 NIP : 196509141992031001
Pangkat/Gol Ruang : IV/c Pangkat/Gol Ruang : IV/e
Jabatan : Direktur Kinerja ASN Jabatan : Deputi Bidang PMK
Unit Kerja : Direktorat Kinerja ASN Unit Kerja : Kedeputian Bidang PMK
(1) (2) (3) (4)
A. KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya Manajemen Kinerja ASN yang efektif di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Indeks Efektifitas Pembinaan Manajemen Kinerja ASN 90
2 Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kinerja yang Berkualitas Prima
Indeks Kepuasan Instansi Penerima Layanan Pembinaan Manajemen Kinerja ASN Berbasis
IT
90
Prosentase Instansi Yang melaporkan Penilaian Kinerja ASN melalui E-lapkin 85
3 Tersusunnya Pedoman Penilaian Kinerja ASN Sesuai Regulasi Jumlah Rumusan pedoman untuk mendukung penerapan sistem manajemen kinerja ASN 4
4 Implementasi Sistem Manajemen Kinerja ASN di Instansi yang Optimal
Prosentase Instansi Pemerintah Yang telah menggunakan Sistem Informasi Kinerja ASN
dengan Kriteria Minimal Baik
95
5 Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Hasil Penerapan Kinerja ASN Jumlah Laporan Pengelolaan data dan informasi hasil penerapan Kinerja ASN 1
6 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Kinerja ASN Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan direktorat kinerja ASN 1
7 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembinaan Manajemen Kinerja Jumlah Layanan Manajemen Kinerja yang menggunakan Tekhnologi Informasi 12
8 Terwujudnya ASN yang Profesional di Lingkup Direktorat Kinerja Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kinerja 77
9 Tersedianya Sistem Informasi ASN yang Handal dan Mudah Diakses Prosentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandard 100
10
Terwujudnya Birokrasi di Lingkup Direktorat Kinerja ASN yang Efektif dan efisien dan
berorientasi pelayanan Prima
Prosentase Pemenuhan Dokumen AKIP 100
11 Terkelolanya Anggaran Di Lingkup Direktorat Kinerja ASN secara Efisien dan Akuntabel Prosentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Kinerja ASN 96
Prosentase Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat / BPK 100
B. KINERJA TAMBAHAN
1 Keikutsertaan sebagai Anggota dalam Kegiatan Kerja Sama ASEAN (ACCSM) Jumlah kegiatan kerjasama yang diikuti 2
2
Keikutsertaan sebagai Ketua Pokja Akuntabilitas Kinerja dalam Kegiatan Reformasi Birokrasi
Instansi Prosentase terselesaikan dokumen RB pokja akuntabilitas 100
3
Keikutsertaan sebagai Ketua Pokja Zona Integritas dalam Kegiatan Reformasi Birokrasi di
Kedeputian PMK Prosentase terselesaikan dokumen ZI Kedeputian PMK 100

CONTOH SKP JPT
8
MODEL PENGEMBANGAN

SASARAN KINERJA PEGAWAI (JPT)
Nama : Dr. Achmad Slamet Hidayat, S.Pd., M.Si. Nama : Drs. Haryomo Dwi Putranto, M. Hum
NIP : 197202281999121001 NIP : 196509141992031001
Pangkat/Gol Ruang : IV/c Pangkat/Gol Ruang : IV/e
Jabatan : Direktur Kinerja ASN Jabatan : Deputi Bidang PMK
Unit Kerja : Direktorat Kinerja ASN Unit Kerja : Kedeputian Bidang PMK
PERSPEKTIF NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
Penerima
Layanan/ Stakeholder
1
Meningkatnya Manajemen Kinerja ASN yang efektif di Instansi
Pemerintah Pusat dan Daerah
Indeks Efektifitas Pembinaan Manajemen Kinerja ASN 90
2 Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kinerja yang Berkualitas Prima
Indeks Kepuasan Instansi Penerima Layanan Pembinaan Manajemen Kinerja
ASN Berbasis IT
90
Prosentase Instansi Yang melaporkan Penilaian Kinerja ASN melalui E-lapkin 85
Proses Bisnis
3 Tersusunnya Pedoman Penilaian Kinerja ASN Sesuai Regulasi
Jumlah Rumusan pedoman untuk mendukung penerapan sistem manajemen
kinerja ASN
4
4 Implementasi Sistem Manajemen Kinerja ASN di Instansi yang Optimal
Prosentase Instansi Pemerintah Yang telah menggunakan Sistem Informasi
Kinerja ASN dengan Kriteria Minimal Baik
95
5
Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Hasil Penerapan Kinerja
ASN
Jumlah Laporan Pengelolaan data dan informasi hasil penerapan Kinerja ASN 1
6 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Kinerja ASN Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan direktorat kinerja ASN 1
7
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembinaan
Manajemen Kinerja
Jumlah Layanan Manajemen Kinerja yang menggunakan Tekhnologi Informasi 12
Penguatan Internal
8 Terwujudnya ASN yang Profesional di Lingkup Direktorat Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kinerja 77
9 Tersedianya Sistem Informasi ASN yang Handal dan Mudah Diakses Prosentase Pemanfaatan Sistem Informasi ASN yang Terstandar 100
10
Terwujudnya Birokrasi di Lingkup Direktorat Kinerja ASN yang Efektif
dan efisien dan berorientasi pelayanan Prima
Prosentase Pemenuhan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)
100
Anggaran
11
Terkelolanya Anggaran Di Lingkup Direktorat Kinerja ASN secara Efisien
dan Akuntabel
Prosentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Kinerja ASN 96
Prosentase Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat / BPK 100
B. KINERJA TAMBAHAN
- 1
Keikutsertaan sebagai Anggota dalam Kegiatan Kerja Sama ASEAN
(ACCSM)
Jumlah Kegiatan kerjasama yang diikuti 2
- 2
Keikutsertaan sebagai Ketua Pokja Akuntabilitas Kinerja dalam Kegiatan
Reformasi Birokrasi Instansi
Prosentase terselesaikan dokumen Reformasi Birokrasi Pokja Akuntabilitas
Kinerja
100
- 3
Keikutsertaan sebagai Ketua Pokja Zona Integritas dalam Kegiatan
Reformasi Birokrasi di Kedeputian PMK
Prosentase terselesaikan dokumen ZI Kedeputian PMK 100

Tahapan Penyusunan Rencana SKP
Pejabat Adminstrasi dan Pejabat
Fungsional (model inisiasi)
1. Melihat gambaran keseluruhan organisasi pada PK dengan
memperhatikan renstra dan RKT (hal.24)
2. Membagi peran koordinator/ketua dan anggota tim kerja/kelompok
kerja sesuai dengan Matriks Pembagioan Peran dan Hasil (hal.24)
3. Menentukan rencana kinerja pada format rencana SKP (hal.30)
4. Menentukan aspek indicator dan IKI pada format rencana SKP
(hal.32)
5. Menetapkan target pada format rencana SKP (hal.34)
6. Menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit untuk
lampiran SKP pejabat fungsional (hal.36)

CONTOH SKP JA
8

SASARAN KINERJA PEGAWAI (JA)
Nama : Samsul Hidayat, S.S., M.PSDM. Nama : Dr. Achmad Slamet Hidayat
NIP : 19760514 2001121001 NIP : 197202281999121001
Pangkat/Gol Ruang
:
IV/A
Pangkat/Gol
Ruang :
IV/c
Jabatan : Analis Kepegawaian Madya Jabatan : Direktur Kinerja
Unit Kerja : Direktorat Kinerja Unit Kerja : Kedeputian PMK
NO
RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG
YANG DI INTERVENSI
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA
1
Meningkatnya Manajemen Kinerja ASN
yang efektif di Instansi Pemerintah Pusat
dan Daerah (SS.1)
Bimbingan Teknis Pembinaan
Manajemen Kinerja pada seluruh K/L/D
sesuai dengan target pada POK
Kuantitas
Jumlah Instansi yang sudah menerapkan Manajemen
Kinerja
204
Kualitas
Persentase 5 Aspek Manajemen Kinerja yang Sudah
diterapkan Secara Utuh
40%
Waktu Ketepatan Waktu Pelaksanaan Bimtek Sesuai Jadwal 9 bulan
Evaluasi Pembinaan dan pengukuran
efektifitas pembinaan Sistem
Manajemen Kinerja
Kuantitas
Jumlah Instansi yang akan Dilaksanakan Evaluasi Hasil
Pembinaan dan Efektifitas
204
Kualitas
Persentase Instansi yang Menerima Pembinaan Secara
Efektif
80
Waktu Waktu Pelaksanaan Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan
Bulan
November
2021
2
Terwujudnya Pembinaan dan
Pelayanan Kepegawaian yang
Berkualitas Prima (SS.2)
Kepuasan Instansi dalam Menerima
Layanan Pembinaan Manajemen Kinerja
ASN
Kuantitas
Jumlah Instansi yang Menerima Layanan Pembinaan
Manajemen Kinerja ASN dengan Baik
284
Kualitas
Indeks Kepuasaan Instansi yang Menerima
Layanan Pembinaan Manajemen Kinerja ASN
80
Waktu Kesesuaian Waktu Layanan dengan Jadwal Pelaksanaan 12 Bulan
3
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam Pembinaan
Manajemen Kinerja (SS.7)
Meningkatnya Instansi yang
Memanfaatkan IT dalam Mendukung
Manajemen Kinerja
Kuantitas Jumlah Instansi yang Memanfaatkan IT 284
Kualitas
Persentase Instansi yang Sudah Menerapkan 4 Aspek
Manajemen Kinerja Didukung IT
65
Waktu -
B. KINERJA TAMBAHAN
1

CONTOH SKP JA
8
MODEL PENGEMBANGAN

SASARAN KINERJA PEGAWAI (JA)
NIP : 19760514 2001121001 NIP : 197202281999121001
Pangkat/Gol Ruang : IV/A Pangkat/Gol Ruang : IV/c
NO RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
KATEGORI /STANDAR PENILAIAN
(DIBACA DARI ATAS KE BAWAH)*
SUMBER DATA
UNTUK
PENGUKURAN
DAN
PEMANTAUAN*
KURANG/JAUH
DI BAWAH
TARGET
CUKUP/SEDIKIT DI
BAWAH TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. KINERJA UTAMA
1
dan Daerah (SS.1)
Manajemen Kinerja pada seluruh
K/L/D sesuai dengan target pada
POK
Kuantitas
Kinerja
204 153 184 Dokumen POK
Kualitas
Presentase 5 aspek manajemen kinerja yang sudah
diterapkan secara utuh
40% 30% 36% Instrumen
Waktu Ketepatan waktu pelaksanaan Bimtek sesuai Jadwal 9 bulan 6 Bulan 8 Bulan Penilaian Pimpinan
Evaluasi Pembinaan dan
pengukuran efektifitas pembinaan
Sistem Manajemen Kinerja
Kuantitas
Jumlah Instansi yang akan dilaksanakan evaluasi hasil
pembinaan dan efektifitas
Kualitas
Presentase instansi yang menerima pembinaan secara
efektif
80 60 72 Instrumen
Waktu
Waktu pelaksanaan pengukuran dan evaluasi
pembinaan
Bulan Oktober
2021
Bulan Desember
2021
Bulan November
2021
Penilaian Pimpinan
2
Pelayanan Kepegawaian yang
Berkualitas Prima (SS.2)
Kepuasan Instansi dalam
Menerima Layanan Pembinaan
Manajemen Kinerja ASN
Kuantitas
Jumlah Instansi yang menerima pelayanan Pembinaan
300 225 270
Website
Pendaftaran
Layanan
Kualitas
Indeks Pengukuran Kepuasan Instansi yang Menerima
Layanan
80 60 72 Instrumen
Waktu Waktu pelaksanaan pengukuran kepuasan pelayanan
Bulan Oktober
2021
Bulan Desember
2021
Bulan November
2021
Penilaian Pimpinan
3
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam Pembinaan
Manajemen Kinerja (SS.7)
Meningkatnya Instansi yang
Memanfaatkan IT dalam
Mendukung Manajemen Kinerja
Kuantitas
Jumlah Layanan Manajemen Kinerja yang
menggunakan Tekhnologi Informasi
Kualitas
Indeks pengukuran kepuasanan Layanan Manajemen
Kinerja yang menggunakan Tekhnologi Informasi
80 60 72 Instrumen
B. KINERJA TAMBAHAN
1

CONTOH SKP JF
8

SASARAN KINERJA PEGAWAI (JF)
NIP : 19760514 2001121001 NIP : 197202281999121001
Pangkat/Gol Ruang : IV/A
Pangkat/Gol
Ruang
: IV/c
NO
LANGSUNG YANG DI INTERVENSI
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA
1
dan Daerah (SS.1)
Manajemen Kinerja pada seluruh K/L/D
sesuai dengan target pada POK
Kuantitas
Kinerja
204
Kualitas
Presentase 5 aspek manajemen kinerja yang sudah
diterapkan secara utuh
40%
Waktu Ketepatan waktu pelaksanaan Bimtek sesuai Jadwal 9 bulan
Evaluasi Pembinaan dan pengukuran
efektifitas pembinaan Sistem Manajemen
Kinerja
Kuantitas
Jumlah Instansi yang akan dilaksanakan evaluasi hasil
pembinaan dan efektifitas
204
Kualitas
Presentase instansi yang menerima pembinaan secara
efektif
80
Waktu Waktu pelaksanaan pengukuran dan evaluasi pembinaan
Bulan
Novemver
2021
2
Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan
Kepegawaian Berkualitas Prima (SS.2)
Layanan Pembinaan Manajemen Kinerja
ASN
Kuantitas
Jumlah Instansi yang menerima pelayanan Pembinaan
300
Kualitas
Indeks pengukuran kepuasan Instansi yang menerima
layanan
80
Waktu Waktu pelaksanaan pengukuran kepuasan pelayanan
Bulan Oktober
2021
3
Meningkatnya Pemanfaatan teknologi
informasi dalam Pembinaan Manajemen
Kinerja (SS.7)
Layanan Manajemen Kinerja yang
Menggunakan Tekhnologi Informasi
Kuantitas
Jumlah Layanan Manajemen Kinerja yang menggunakan
Tekhnologi Informasi
300
Kualitas
Indeks pengukuran kepuasanan Layanan Manajemen
Kinerja yang menggunakan Tekhnologi Informasi
80
Waktu - -
B. KINERJA TAMBAHAN
1

Lampiran SKPJF- Keterkaitan SKPdengan Angka Kredit
Nama
Samsul Hidayat, S.S., M.PSDM.
Nama Dr. Achmad Slamet Hidayat, S.Pd., M.Si.
NIP 19760514 2001121001 NIP 197202281999121001
Pangkat/Gol
Ruang
IV/A Pangkat/Gol Ruang IV/c
Jabatan Analis Kepegawaian Madya Jabatan Direktur Kinerja ASN
Unit Kerja Direktorat Kinerja Unit Kerja Direktorat Kinerja ASN
NO. RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN OUTPUT ANGKA KREDIT
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
1
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembinaan
Manajemen Kinerja pada Seluruh K/L/D Sesuai
dengan Target pada POK
Menyusun dokumen hasil pengukuran kinerja pegawai Dokumen 0,15
Melaksanakan bimbingan kinerja pegawai Laporan 0,08
Menyusun program mentoring, coaching dan konseling
peningkatan kinerja pegawai Dokumen 1,50
2
Terlaksananya Evaluasi Pembinaan dan Pengukuran
Efektivitas Pembinaan Sistem Manajemen Kinerja
yang Objektif, Terukur, dan Akuntabel
Mengevaluasi pelaksanaan manajemen kinerja ASN Dokumen 0,90
3
Meningkatnya Layanan Pembinaan Manajemen
Kinerja ASN
Melakukan layanan konseling kinerja pegawai Laporan 0,020
Menyusun program mentoring, coaching dan konseling
peningkatan kinerja pegawai
Dokumen 1,50
4
Meningkatnya Layanan Penggunaan Teknologi
Informasi dalam Manajemen Kinerja
Menyusun kerangka kerja/blueprint sistem informasi kinerja Dokumen 1,00
CONTOH
Jakarta, 7 Januari 2021
(Nama)
(NIP)
(NAMA INSTANSI)
Periode Penilaian: 7 Januari sd 25 Desember 2021

CONTOH SKP JF
9
MODEL PENGEMBANGAN

SASARAN KINERJA PEGAWAI (JF)
NIP : 19760514 2001121001 NIP : 197202281999121001
Pangkat/Gol Ruang : IV/A Pangkat/Gol Ruang : IV/c
NO
LANGSUNG
KATEGORI /STANDAR PENILAIAN
(DIBACA DARI ATAS KE BAWAH)*
SUMBER DATA
UNTUK
PENGUKURAN
DAN
PEMANTAUAN*
KURANG/JAUH
DI BAWAH
TARGET
CUKUP/SEDIKIT DI
BAWAH TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. KINERJA UTAMA
1
Meningkatnya Manajemen Kinerja
ASN yang efektif di Instansi
Pemerintah Pusat dan Daerah (SS.1)
Manajemen Kinerja pada seluruh
K/L/D sesuai dengan target pada
POK
Kuantitas
Jumlah Instansi yang Sudah Menerapkan Manajemen
Kinerja
Kualitas
Persentase 5 Aspek Manajemen Kinerja yang Sudah
Diterapkan Secara Utuh
40% 30% 36% Instrumen
Waktu Ketepatan Waktu Pelaksanaan Bimtek Sesuai Jadwal 9 bulan 6 Bulan 8 Bulan Penilaian Pimpinan
Evaluasi Pembinaan dan
pengukuran efektifitas pembinaan
Sistem Manajemen Kinerja
Kuantitas
Jumlah Instansi yang akan Dilaksanakan Evaluasi Hasil
Pembinaan dan Efektifvitas
Kualitas
Persentase Instansi yang Menerima Pembinaan Secara
Efektif
80 60 72 Instrumen
Waktu
Waktu Pelaksanaan Pengukuran dan Evaluasi
Pembinaan
Bulan Oktober
2021
Bulan Desember
2021
Bulan November
2021
Penilaian Pimpinan
2
Pelayanan Kepegawaian Berkualitas
Prima (SS.2)
menerima Layanan pembinaan
Kuantitas
Jumlah Instansi yang Menerima Pelayanan Pembinaan
300 225 270
Website
Pendaftaran
Layanan
Kualitas
Indeks Pengukuran Kepuasan Instansi yang Menerima
Layanan
80 60 72 Instrumen
Waktu Waktu Pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Pelayanan
Bulan Oktober
2021
Bulan Desember
2021
Bulan November
2021
Penilaian Pimpinan
3
Meningkatnya Pemanfaatan
teknologi informasi dalam
Pembinaan Manajemen Kinerja
(SS.7)
menerima Layanan Manajemen
Kinerja yang menggunakan
Tekhnologi Informasi
Kuantitas
Jumlah Layanan Manajemen Kinerja yang
Menggunakan Tekhnologi Informasi
Kualitas
Indeks Pengukuran Kepuasanan Layanan Manajemen
Kinerja yang Menggunakan Tekhnologi Informasi
80 60 72 Instrumen
B. KINERJA TAMBAHAN
1

Lampiran SKP JF - Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan JF Teknis Tata Bangunan Dan Perumahan Muda Jabatan Kepala Subdirektorat II
Unit Kerja Direktorat II Unit Kerja Direktorat II
NO. RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN OUTPUT ANGKA KREDIT
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
1 Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi
yang lengkap dan sesuai NSPK
Merumuskan sistem di bidang tata bangunan dan perumahan yang
mengandung nilai nilai pembaharuan
Tiap rumusan 2,5
2 Pengguna dan pengelola layanan aplikasi dapat mengetahui
progress/tindak lanjut pengaduannya secara uptodate melalui
aplikasi SIMBG
Monitoring dan Evaluasi Tiap Konsep/Laporan 0,54
Melakukan Evaluasi Tiap Laporan 0,22
3 Telaahan jawaban atas pengaduan pengguna dan pengelola
aplikasi tersusun secara cepat dan akurat (berdasarkan objek
atau jenis masalah atau berdasarkan wilayah)
Menyusun konsep potensi dan masalah pemantauan bangunan Laporan 0,72
Melaksanakan advisory pembangunan lingkungan dan kawasan Laporan 0,54
4 Modul materi peningkatan kapasitas pengelola layanan
penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG tersusun secara
lengkap dan sesuai standar penyusunan modul
Menyusun materi penyuluhan Paket 0,27
Menyusun substansi materi pelatihan Laporan 1,362
Menyusun bahan metoda Laporan 0,54
5 Peserta peningkatan kapasitas memahami dan dapat
mempraktekan materi yang disampaikan
6 Peserta peningkatan kapasitas mendapatkan pelayanan yang
memadai selama proses pelaksanaan peningkatan kapasitas
Jakarta, 7 Januari 2021
(Nama)
(NIP)
(NAMA INSTANSI) Periode Penilaian: 7 Januari sd 25 Desember 2021
Contoh Lampiran SKP JF

Format Keterkaitan SKP dangan
Angka Kredit

Format Keterkaitan SKP dangan
Angka Kredit (hal.38)

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL BERDASARKAN CAPAIAN SKP :
1. Dalam rangka memastikan ketercapaian target angka kredit
yang dipersyaratkan tiap tahun, pejabat fungsional melakukan
konsultasi dengan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
terkait dengan progress capaian angka kredit.
2. Hasil Penilaian SKP disampaikan kepada Tim Penilai Angka
Kredit dengan dilampirkan Format Keterkaitan SKP dengan
Angka Kredit Jabatan Fungsional untuk dilakukan penilaian
sebagai capaian Angka Kredit yang diperoleh selama tahun
penilaian Kinerja.
3. Penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional
berdasarkan capaian SKP dilakukan sesuai peraturan
perundangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional
dimaksud.

SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx

Similar to SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

SLIDE PERMENPANRB NO 8-2021 (2).pptx

Editor's Notes