Indonesia Maritime Club (IMC) adalah forum diskusi virtual yang digagas oleh Myshipgo, sebuah platform digital, untuk dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran, ide, terobosan dan pencerahan di sektor maritim, logistik, rantai pasok, dan teknologi digital. IMC berupaya untuk "merangkul" para pemangku kepentingan di sektor-sektor tersebut di atas untuk bersinergi bersama memajukan Indonesia. Sistem logistik maritim Indonesia memiliki kekhususan dan masih perlu dikembangkan untuk dapat meningkatkan ketersediaan ikan baik untuk kebutuhan domestik dan permintaan ekspor. Paparan ini menyampaikan masukan untuk memperkuat sistem logistik maritim yang lebih efektif.

1. Optimalisasi Sistem Logistik Maritim
untuk Peningkatan Ekspor Produk
Kelautan dan Perikanan
Togar M. Simatupang
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Del
Forum Diskusi Virtual Indonesia Maritime Club ("IMC") Discussion Series ke -31
28 Agustus 2021 10:00-12.00 WIB Jakarta

2. Kilasan
• Pendahuluan
• Ekspor Perikanan
• Perkembangan Rantai Pasokan Ikan
• Rancangan Sistem Logistik Ikan Nasional
• Saran Perbaikan: Berbagi Tanggung Jawab dalam Pengelolaan
Perikanan
• Penutup
2

3. Pendahuluan
• Indonesia Maritime Club (IMC) adalah forum diskusi virtual yang digagas
oleh Myshipgo, sebuah platform digital, untuk dapat memberikan
kontribusi berupa pemikiran, ide, terobosan dan pencerahan di sektor
maritim, logistik, rantai pasok, dan teknologi digital.
• IMC berupaya untuk "merangkul" para pemangku kepentingan di sektor-
sektor tersebut di atas untuk bersinergi bersama memajukan Indonesia.
• Sistem logistik maritim Indonesia memiliki kekhususan dan masih perlu
dikembangkan untuk dapat meningkatkan ketersediaan ikan baik untuk
kebutuhan domestik dan permintaan ekspor.
• Paparan ini menyampaikan masukan untuk memperkuat sistem logistik
maritim yang lebih efektif.
3

4. Ekspor Perikanan
4

5. Neraca Perdagangan Hasil Perikanan 2016-2020
5
Sumber: Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2016-2020,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Rp 72,8 triliun
1,26 juta ton

6. Kontribusi Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut
Komoditas Tahun 2020
6
Sumber: Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2016-2020,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

7. Negara pengekspor ikan dan produk perikanan terkemuka di
dunia pada tahun 2020 (dalam miliar dolar AS)
7
Sumber: FAO (January 2021)

8. 8
BKIPM sebagai Otoritas Pengendalian Kesehatan, Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan
Produk memenuhi persyaratan keamanan pangan
Sumber: Peraturan Pemerintah 57/2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Sanitation Standard Operating Procedures
Health Certificate
Sertifikat
Kelayakan
Pengolahan
(SKP)

9. Kerangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berbasis
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
9
Sumber: Peraturan Presiden 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Target peningkatan ekspor hasil perikanan pada 2024 sebesar 8 miliar dolar AS

10. Konsepsi Pembangunan Marikultur Berbasis WPP
10
Sumber: Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan

11. 1. Sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan
perdagangan hasil perikanan dilakukan secara tradisional dan berskala usaha kecil dan mikro.
2. Ukuran unit usaha (bisnis) perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan
perdagangan hasil perikanan sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale).
3. Sebagian besar usaha perikanan belum dikelola dengan menerapkan Sistem Manajamen Rantai Pasok
Terpadu (Integrated Supply Chain Management System), yang meliputi subsistem Produksi-Industri Pasca
Panen-Pemasaran
4. Tingkat pemanfaatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, bioteknologi perairan, sumber daya non-
perikanan, dan jasa-jasa lingkungan kelautan belum optimal (underutilized).
5. Banyak nelayan yang terjerat rentenir
6. Posisi nelayan dalam sistem tata niaga sangat tidak diuntungkan
7. Derajat kesehatan nelayan pada umumnya relatif rendah dan kurang gizi
8. Rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi,
infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya
9. Kualitas SDM nelayan relatif rendah
10. Terjadi penangkapan ikan berlebihan (overfishing) di beberapa wilayah perairan
11. Pencemaran ekosistem
12. Dampak negatif perubahan iklim global
13. Kebijakan politik ekonomi kurang kondusif
11
Tantangan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Sumber: Rokhmin Dahuri (2020)

12. Perkembangan Rantai Pasokan Ikan
12

13. Isu Utama:
Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur
13
Sumber: “Illegal, unreported, and unregulated fishing: A risk scoring method for prioritizing inspection of fish imported to
Australia for zoonotic parasites” by Michelle Williams, Marta Hernandez-Jover, Shokoofeh Shamsi. Journal of Biosafety and
Biosecurity, 2(2), 2020, pp. 81-90.

14. Persoalan rantai pasokan perikanan tangkap
14
Akibatnya
Konsumen dan pelaku rantai pasokan
lainnya tidak dapat memberi
penghargaan kepada para pelaku yang
mengambil langkah (yang seringkali
mengakibatkan biaya tambahan) untuk
menghasilkan makanan laut yang
berkelanjutan.
Struktur saat ini dan praktik yang
diterima dalam rantai pasokan perikanan
tangkap membuat mustahil untuk
membedakan produk yang dipanen
secara berkelanjutan dan bertanggung
jawab di pasar.

15. Bagaimana rantai pasokan sebagai mekanisme untuk
meningkatkan pengelolaan sumber daya lokal?
15
• Rantai pasokan dapat berfungsi sebagai sumber
pengambilan data untuk mendukung lebih baik model
pengelolaan perikanan, dan dapat menjadi sarana untuk
memberi penghargaan kepada nelayan yang menangkap
ikan secara lebih berkelanjutan, misalnya melalui
peningkatan akses pasar, harga yang lebih tinggi, atau
kemitraan yang stabil.
• Upaya untuk mengajari para nelayan bagaimana
meningkatkan teknik penanganan, ditambah manajemen
logistik yang lebih baik (truk berpendingin, misalnya),
dapat membantu meningkatkan margin bagi nelayan
dengan meningkatkan kualitas. Ini adalah teori perubahan
di balik upaya seperti perikanan pintar.
Model Pengelolaan
Perikanan:
• Akses pasar
• Harga lebih terjamin
• Kemitraan stabil
Perbaikan:
• Peningkatan Kualitas
• Perbaikan Efisiensi
• Penggunaan Teknologi

16. Evaluasi Rantai Pasokan untuk Keterlibatan yang Efektif
• Keinginan pemangku kepentingan
perikanan untuk mengatasi masalah
pengelolaan sumber daya atau data
• Nilai atau insentif yang digunakan untuk
memotivasi pemangku kepentingan
• Peraturan dan penegakan
• Atribut 1: Jenis produk (komoditas vs.
dibedakan)
• Atribut 2: Kehadiran merek (tidak ada,
Perdagangan yang Adil, dll.)
• Atribut 3: Dinamika hubungan (hubungan
tertutup, tegang, tidak ada)
• Atribut 4: Konsolidasi rantai pasokan
(terintegrasi secara vertikal vs. tersebar)
• Atribut 5: Akses pasar (kemacetan vs.
akses terbuka)
• Pasar akhir (lokal, impor, ekspor dengan
lokal terbatas)
• Apakah ada saluran pasar yang dikenal
tetapi belum dimanfaatkan?
• Hambatan untuk mengakses saluran
pasar baru (pembeli memblokir akses,
kurangnya diferensiasi produk, kurangnya
keterlacakan rantai pasokan ujung ke
ujung untuk membedakan produk)
• Dimana inovasi terjadi (produsen,
prosesor, dermaga)
• Strategi untuk kemajuan (bekerja sama,
potensi: merek produk lokal;
membuktikan konsep, ID yang memegang
kekuasaan; menyelaraskan dengan nilai-
nilai, ID yang memegang kekuasaan;
biarkan nelayan dan industri memimpin)
Sumber: Future of Fish: Making Sense of Wild Seafood Supply Chains, A report created for the Nature Conservancy, 2015. 16

17. Inisiatif untuk mempromosikan perbaikan menuju keberlanjutan
Proyek Perbaikan Perikanan
(Fishery Improvement Project – FIP)
Tujuannya adalah untuk menetapkan standar penangkapan ikan yang berkelanjutan dalam segala
bentuknya untuk berkontribusi pada kelangsungan jangka panjang perikanan dan stok ikan.
FPI baru meliputi Tuna,
Kakap, dan Kerapu
MDPI Foundation
Informasi tentang kemajuan
FIP secara global
Kemitraan Perikanan
Berkelanjutan
www.ap2hi.org
17

18. MSC di Indonesia
Pada tahun 2018, MSC (Marine Stewardship Council) mulai hadir di Indonesia, negara penghasil makanan laut terbesar
kedua di dunia, setelah China. Kini, di awal tahun 2021, tiga perikanan telah mendapatkan sertifikasi MSC, 20 pemasok
memiliki sertifikasi Chain of Custody (CoC), dan ada banyak proyek perbaikan perikanan yang sedang berjalan.
Pada tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan MSC menandatangani Memorandum of Understanding
(MoU), yang menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi perikanan berkelanjutan.
18
Sumber: The MSC in Indonesia, https://www.msc.org/the-msc-in-indonesia
https://www.msc.org/what-we-are-doing/pathway-to-sustainability/fishforgood/indonesia

19. Apa itu FIP (Fish Improvement Project)?
• Proyek Perbaikan Perikanan adalah cara untuk memverifikasi keberlanjutan perikanan sambil mengatasi
potensi kesenjangan tantangan dalam perikanan.
• FIP adalah platform multi-pemangku kepentingan untuk melibatkan pengecer, importir, pengolah, dan
lainnya dalam rantai pasokan makanan laut secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan
perikanan.
Bandingkan perikanan dengan
standar MSC (Marine
Stewardship Council) (pra-
penilaian)
Penilaian Penuh MSC
Penilaian Penuh MSC
Proyek Perbaikan Perikanan:
• Pelingkupan FIP
• Pertemuan pemangku kepentingan
FIP + penyusunan rencana kerja
• Penerapan
• Mengeluarkan Biaya
• Memerlukan Waktu
• Kapasitas Mitra
19

20. Penerapan
Keterlibatan
pemangku
kepentingan
Komitmen
untuk maju
Sumber daya
Tinjau dan Pantau
20

21. Aplikasi Digital Perikanan Indonesia
21
Sumber: Enam Aplikasi Digital Nelayan Indonesia, 10 Juli 2019, https://darilaut.id/berita/laporan-khusus/apa-saja-aplikasi-
digital-nelayan-indonesia
E-Log Book
ALAT perekam data operasional
penangkapan ikan (DJPT)
Laut Nusantara
ALAT informasi penangkapan ikan
(BROL dan XL Axiata)
Nelayan Pintar
ALAT penyedia data keadaan
cuaca, kondisi kepelabuhanan,
besaran gelombang, arah angin
dan harga pasaran ikan.
(Kemkominfo)
Nelayan Nusantara
ALAT menampilkan antara lain zona
tangkapan ikan dan informasi kondisi
cuaca (BAKTI)
Wakatobi AIS
ALAT pemantau lokasi dan
pergerakan nelayan (LPTK)
Wakatobi)
TREKFish
ALAT penelusur dan
perekam jejak penangkapan
(IPB)
ARUNA

22. Berusaha mengintegrasikan data dalam sistem rantai pasokan
22
Sumber: The Traceability Interoperability Initiative, September 15, 2016,
http://www.franciscoblaha.info/blog/2016/9/15/the-traceability-interoperability-initiative
Tidak ada catatan elektronik yang dapat dipertukarkan secara global yang mencakup: pendaftaran kapal; rekaman
rincian/pemindahan awak; penerbitan lisensi, izin, dan kuota; atau, pencatatan dan pelaporan lokasi tangkapan/panen.
Selain itu, ada perbedaan signifikan dalam cara pengelolaan perikanan (campuran kontrol kapasitas, input, dan output).

23. Proyek SUREFISH
23
Sumber: https://surefish.eu/
Proyek SUREFISH akan menerapkan dan mendemonstrasikan solusi global untuk memastikan otentikasi ikan dan
mengurangi penipuan berdasarkan teknologi RFID, Blockchain, dan anti-rusak serta menyelaraskan dan memvalidasi
metode analisis terkait dan membuat jaringan laboratorium trans-nasional dalam 36 bulan.

24. 24
Sumber: Gear Up To Leverage Blockchain for Seafood
Traceability by Shyam Purkayastha,
July 15, 2019 https://radiostud.io/gear-up-to-
leverage-blockchain-for-seafood-traceability/

25. Rancangan Sistem Logistik Ikan Nasional
25

26. Konsepsi SLIN
26
“ SLIN dilaksanakan untuk memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi hulu (Pusat Pengumpulan) dengan Pusat Distribusi
(pengolahan dan pemasaran) secara efisien untuk menjaga stabilitas kegiatan pengadaan, penyimpanan, transportasi dan distribusi produk perikanan
dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri “

27. 27
1
2
3
4
5
Koridor Mimika – Jawa
Production Center : perairan 718, Kaimana, Agats, MAPPI
Collceting Center : PPI Paomako
Distribution Center : Probolinggo, Pati dan Indramayu
Key Komodity : Pelagis kecil, damersal
2
Koridor Ambon – Jawa (LIN)
Production Center : beberapa lokasi di perairan 715, 714, 718
Collceting Center : PPN Ambon
Distribution Center : Surabaya , Muara Baru
Key Komodity : Pelagis besar (TTC), pelagis kecil (layang)
3
Production Center : Laut Sulawesi, Tahuna,
Talaud, Ternate, Bacaan
Collceting Center : PPS Bitung
Distribution Center : Surabaya dan Jakarta
Key Komodity : Tuna dan Pelagis Kecil
Koridor Bitung – Jawa
4
Koridor Makasar – Jawa
Production Center : Bone, Barru, Pangkep, Wajo Takalar,
Pinrang, Bulukumba, Maros, Luwu Timur Pasangkayu-
Sulbar
Collceting Center : PPI Paotere, PPI Untia, Kota Makassar
Distribution Center : Jakarta dan Surabaya
Key Komodity : Bandeng dan Udang
5
Jakarta
Surabaya
Bitung
Kendari
Makassar
Mimika
Probolinggo
Pati
Indramayu
Catatan :
1. Dari rencana pengembangan 5 koridor logistik, 4 koridor berbasis perikanan tangkap dan 1 koridor berbasis Perikanan Budidaya
2. Pengembangan koridor bersifat dinamis dan dapat berkembang
3. Pengembangan Perikanan di Wilayah Barat Indonesia dilaksanakan melalui Program Klaster Daya Saing (KDS)
4. Public service obligation dapat diterapkan untuk menstabilkan harga ikan
Pengembangan Koridor Logistik Ikan

28. Dampak Strategis Pengembangan Slin Berbasis Koridor
1. Meningkatnya Pemanfaatan SDI Untuk
Kesejehteraan Masyarakat dan Pendapatan
Negara
SLIN mendorong pemanfaatan SDI untuk
kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara
2. Meningkatnya Usaha/Bisnis Perikanan dan
Ketersediaan Lapangan Kerja
SLIN membuka peluang usaha/bisnis perikanan baru baik
dibidang perikanan maupun industri dan jasa lainnya seperti
jasa transportasi logistik, jasa penyimpanan ikan, dan lain
sebagainya yang memberikan efek domino terhadap
peningkatan ekonomi termasuk ketersediaan lapangan kerja
baru bagi masyarakat
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan Nasional
SLIN dapat mendorong terciptanya ketahanan
pangan nasional melalui ketersediaan dan
keterjangkauan ikan, stabilitas harga, sehingga ikan
lebih mudah diakses oleh masyarakat
4. Terbangunnya model pembangun wilayah dan
pemerataannya melalui pemanfaatan SDI
SLIN menciptakan model pembangunan perikanan
berbasis wilayah melalui pemanfaatan sumber daya
perikanan
5. Mendorong tumbuhnya industri perikanan di
Wilayah Timur Indonesia
SLIN mendorong tumbuhnya industri perikanan di
Wilayah Timur Indonesia, khususnya pada wilayah
yang berperan sebagai production center maupun
collecting center dalam koriodor logistik
28
Sumber: Berny Achmad Subki (2021), Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

29. Konsepsi Pelaksanaan SLIN
1. Dalam rangka ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan dalam
negeri, Menteri mengembangkan SLIN yang terdiri atas:
a. Pengembangan jaringan distribusi Ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara
efisien;
b. Pengelolaan sistem distribusi Ikan yang dapat mempertahankan mutu dan
keamanan Hasil Perikanan;
c. Pengembangan sarana dan prasarana distribusi Ikan;
d. Pengembangan kelembagaan distribusi Ikan;
e. Pengelolaan pasokan Ikan dan permintaan Ikan;
f. Pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan; dan
g. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan penyaluran Bahan
Baku.
2. Selain untuk pemenuhan kebutuhan industri pengolahan ikan dalam
negeri, SLIN juga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dalam
negeri.
3. SLIN dilakukan melalui pendekatan koridor logistik.
29
Sumber: Berny Achmad Subki (2021), Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

30. Konsepsi Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi
1. Pembinaan pelaku usaha
a. Pengelolaan pasokan dan permintaan ikan;
b. Sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
c. Penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
d. Kerjasama usaha;
e. Akses pembiayaan; dan
f. Akses pasar.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLIN menggunakan kaidah
pengukuran secara ilmiah dan dapat melibatkan tenaga ahli.
3. Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan pelaku usaha,
monitoring, dan evaluasi kepada Direktur Jenderal.
30
Sumber: Berny Achmad Subki (2021), Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

31. Saran Perbaikan SLIN
31

32. Kebijakan SLIN
Bagian kebijakan struktural umum
mengadopsi peraturan untuk
menetapkan aturan dan tindakan
bersama untuk mempromosikan
harmonisasi dan pengembangan
industri perikanan.
Komersialisasi ikan dan produk
perikanan: organisasi pasar
bersama menyediakan sistem
standar pemasaran, termasuk
harga minimum.
Konservasi sumber daya dan
sistem manajemen dengan
peraturan konservasi seperti
manajemen kuota dan penerapan
langkah-langkah teknis.
Kebijakan eksternal berkaitan
dengan perjanjian perikanan
dengan negara ketiga.
32
Ketidakefektifan Kebijakan SLIN?
• penurunan stok
Inefisiensi Kebijakan SLIN?
• Tidak benar-benar berfungsi sebagaimana dimaksud;
• Beberapa aturan dilanggar dan beberapa prinsip tidak pernah dilaksanakan.

33. Sejumlah masalah konseptual dan sistematis dalam
Kebijakan SLIN
33
• Pengetahuan ilmiah tidak cukup tentang populasi ikan dan interaksi antara stok
ikan
• Ketidakpercayaan umum antara para pemangku kepentingan
• Fokus pada spesies kunci dan kurangnya pendekatan ekosistem
• Kurangnya Perencanaan Multi-tahunan
• Informasi ekonomi tidak terintegrasi
• Prinsip-prinsip tata kelola yang baik tidak terintegrasi

34. (Pasal 6 UU 31/2004)
Prinsip Pengelolaan Perikanan
Manfaat yang optimal
dan berkelanjutan
Terjaminnya
kelestarian SDI
(ekologi)
Peran serta
masyarakat/kearifan
lokal (sosial)
34
Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi,
analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta
penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah
atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan
tujuan yang telah disepakati.
• UU 11/2020 Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan

35. 35
Pengembangan Struktur dan Berfungsinya Rantai
Pasokan Perikanan
Pengembangan Rantai Nilai
Perikanan
Proses untuk Mengembangkan dan
Mengimplementasikan Rencana
Pengelolaan Perikanan

36. Pengembangan Koridor
Langkah-langkah Mengembangkan
Koridor Logistik
• Tahap I:
• Pilih koridor perikanan berpotensi tinggi
• Tahap II:
• Menentukan kelayakan dan keberlanjutan koridor
perikanan
• Menyusun masterplan koridor perikanan bersama
pemangku kepentingan
• Libatkan pemangku kepentingan untuk konsensus
tentang desain dan implementasi
• Memobilisasi lembaga donor dan organisasi
internasional
• Tahap III:
• Memobilisasi investasi swasta dan publik
• Membangun kapasitas dan menyediakan layanan sosial
• Memfasilitasi pengembangan rantai nilai perikanan
termasuk layanan pengembangan bisnis
• Tahap IV:
• Memantau implementasi dan mengevaluasi dampak
Pengembangan Struktur Rantai
Pasokan Perikanan
• Fungsi inti:
• Nelayan, pemilik kapal, pengangkut, jasa penyimpanan
dingin, unit pengolahan, eksportir
• Koordinasi: penyelenggara koridor logistik perikanan
• Fungsi pendukung:
• Layanan keuangan, infrastruktur, penyedia pelatihan
keterampilan, penelitian dan Pengembangan, asosiasi
• Aturan dan peraturan:
• Hukum dan penegakan hukum pengelolaan perikanan
• Hukum dan penegakan keamanan pangan
• Hukum ketenagakerjaan dan penegakannya
• Standar dan sertifikasi terkait dengan praktik pengolahan
dan keamanan pangan
36

37. Prinsip Keterlibatan Pemangku Kepentingan
• Bagaimana Program Pengembangan Koridor Logistik menggunakan gagasan yang
mirip dengan Proyek Perbaikan Perikanan untuk membuat para aktor mengubah
praktik mereka?
• Rantai pasokan ikan yang efisien adalah yang terstruktur untuk melacak informasi tentang
asal produk, mereka juga mengetahui sumber perikanan yang mengadopsi pengelolaan
berkelanjutan.
• Beberapa rantai pasokan didorong oleh pembeli pemegang merek yang mendikte spesifikasi
produk dan protokol lain yang harus diikuti oleh produsen, pengolah, distributor, dan pembeli
akhir.
• Program koridor logistik ikan (PKLI) mengatasi tantangan lingkungan dalam
perikanan dengan menyatukan para pemain dalam rantai pasokan (pengecer,
pengolah, produsen, dan/atau nelayan) untuk menuntut dan memanfaatkan
pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik.
• PKLI adalah proyek yang dikonseptualisasikan secara eksternal yang dibawa ke
lingkungan lokal tertentu dan yang menggunakan metodologi tertentu untuk
mencapai peningkatan mutu yang berkelanjutan.
37

38. Menuju Rantai Pasokan Digital
38

39. Kegiatan Perikanan
Tangkap
Partisipasi dalam Penangkapan Ikan Kontrak
Kegiatan Pemasaran
Hasil Perikanan
Kegiatan
Pengolahan Hasil
Perikanan Jasa Logistik
Distribusi
Jasa Angkutan
Koridor Logistik
Penangkapan Kontrak:
• Kontrak yang cocok
• Tolok Ukur Keberlanjutan
• Perumusan Rencana Aksi
• Rencana Komunikasi
• Implementasi dan Pemantauan
39

40. Tantangan Kelembagaan
• Siapa yang harus dianggap sebagai pemangku kepentingan yang sah
dan bagaimana mereka harus dilibatkan?
• Desain kelembagaan: bagaimana semua pemangku kepentingan yang sah
dapat diwakili tanpa merusak kebutuhan untuk pengambilan keputusan yang
efisien?
• Hal ini menimbulkan pertanyaan:
• Kepentingan (ekonomi) siapa yang dilayani oleh pengaturan sekarang?
• Apakah berbagi tanggung jawab mendukung kepentingan ekonomi nelayan
dengan mengorbankan kepentingan pemangku kepentingan lainnya?
• Apakah berbagi tanggung jawab memberi kesempatan kepada para pelaku
untuk (bersama) mengelola perikanan mungkin sama dengan memberikan
insentif yang kuat untuk menangkap manfaat langsung (misalnya kuota yang
lebih besar) sambil mengabaikan jangka panjang efek pada stok ikan?
40

41. Tujuan baru untuk Kebijakan SLIN
41
• Kegiatan perikanan dan budidaya perikanan yang bertanggung jawab
dan berkelanjutan yang berkontribusi terhadap ekosistem laut yang
sehat;
• Industri perikanan dan akuakultur yang layak secara ekonomi dan
kompetitif yang akan menguntungkan konsumen;
• Taraf hidup yang adil bagi mereka yang bergantung pada kegiatan
penangkapan ikan.

42. Prinsip-prinsip tata kelola SLIN yang baik
• Keterbukaan dan transparansi, khususnya
dengan meningkatkan kualitas dan
transparansi saran dan data ilmiah yang
menjadi dasar pengambilan keputusan
kebijakan;
• Partisipasi, melalui keterlibatan pemangku
kepentingan yang lebih besar dan lebih luas
sejak konsepsi implementasi kebijakan,
termasuk di tingkat lokal dan regional;
• Akuntabilitas, melalui definisi tanggung jawab
yang lebih jelas di tingkat nasional dan tingkat
lokal;
• Efektivitas, melalui proses pengambilan
keputusan yang hasilnya dievaluasi,
dikendalikan, dan dipatuhi dengan baik; dan
• Koherensi dengan kebijakan masyarakat
lainnya, khususnya lingkungan dan kebijakan
pembangunan, melalui pendekatan lintas
sektoral.
Hal lain yang perlu diperhatikan:
• Untuk mengintegrasikan persyaratan
kesehatan;
• Untuk membawa kapasitas armada sejalan
dengan sumber daya;
• Untuk memastikan penegakan yang efektif;
• Untuk mengatasi penyesuaian struktural yang
akan dihasilkan dari perubahan;
• Untuk mempromosikan eksploitasi yang
bertanggung jawab di perairan internasional;
• Untuk menyempurnakan data untuk
mendukung pengambilan keputusan
42

43. Penyelenggaraan Koridor Logistik Perikanan
43
Fungsi dan Tanggung Jawab Otoritas
Penyelenggara (koordinator) Koridor
Logistik Perikanan
Koordinator Rantai Pasokan bertanggung jawab
atas pengawasan lalu lintas masuk dan keluar,
mengelola proses pembelian dan pengiriman
barang atau jasa, serta penempatan dan
pengiriman pesanan pembelian.

44. Aplikasi Super untuk Koridor Logistik Ikan
(rantai pasokan ikan)
44
Lapisan Rekrutmen Anggota Mitra
(mengajukan permohonan izin untuk ditambahkan di koridor logistik ikan)
Lapisan Pengembangan Kemitraan
(Menghubungkan strategi pembeli dengan sistem penangkapan ikan pemasok: bisnis bersama
dengan saling ketergantungan nelayan dan pembeli, dan mutualisasi sumber daya dan risiko)
Lapisan Layanan Perencanaan dan Pengendalian
(perencanaan muatan dan penangkutan melalui koridor logistik ikan)
• Lamaran
• Pemeriksanaan Pendahuluan
• Pemeriksanaan Dokumen Tertulis
• Pemeriksaan di Tempat
• Pemberian Lisensi
• Rencana Bisnis, Fasilitasi Pembiayaan, Masukan pengadaan, Bantuan teknis
• Standar dan kepatuhan, Penjualan dan pemasaran, Manajemen Logistik
• Penandatanganan kontrak dan distribusi tanda
Pembuat Kontrak Perunding Manajer Kontrak
Layanan Perencanaan Pemantauan Kondisi
Perencanaan
Pelaksanaan
Pemantauan
Pengendalian
Bagaimana cara
mengatur struktur
rantai pasokan?
• Kontrak dan
insentif
• Atribut transaksi
Apa yang
diperlukan untuk
mengelola
struktur?
• Atribut sumber
daya
• Hubungan antar
perusahaan

45. Penutup
• Pendekatan koridor logistik ikan memberikan harapan dan
menyediakan wahana untuk menyelaraskan penyediaan ikan dan
permintaan ikan.
• Hal yang krusial adalah mendorong agar koridor logistik bisa berjalan
dan berkelanjutan
• Aktivasi suatu koridor logistik disebut penyelenggaraan koridor
logistik untuk fasilitasi kelancaran arus barang dan informasi
• Pada tataran pelaksanaan
• Pengembangan kelembagaan: badan usaha rantai pasok perikanan (PP No. 27
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan)
• Pengembangan kapasitas: program perbaikan rantai pasokan ikan
• Pengembangan ekosistem bisnis
45

46. Terima Kasih
46