Konsorsium Layanan Rantai Pasok Ikan
•
0 likes•771 views
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan Komisi Nasional Pengelolaan Rantai Pasok Ikan untuk meningkatkan sistem logistik ikan nasional dan mengatasi berbagai permasalahan di sektor perikanan Indonesia, seperti ketersediaan bahan baku berkualitas untuk industri pengolahan ikan dan stabilitas harga. Dokumen ini juga menjelaskan kondisi saat ini sistem perikanan Indonesia dan harapan untuk pengembangan rantai pasok ikan ke depannya.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Konsorsium Layanan Rantai Pasok Ikan
Similar to Konsorsium Layanan Rantai Pasok Ikan (20)
More from Togar Simatupang
More from Togar Simatupang (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Konsorsium Layanan Rantai Pasok Ikan
- 1. Komisi Nasional Pengelolaan Rantai Pasok Ikan Togar M. Simatupang Institut Teknologi Bandung 29 Mei 2017
- 2. Kilasan • Latar Belakang • Isu-isu Sistem Perikanan • Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) • Pendekatan Rantai Pasok Ikan • Komisi Nasional Pengelolaan Rantai Pasok Ikan • Rencana Implementasi • Penutup 2
- 3. Latar Belakang (1) • Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP-KKP) bekerjasama dengan baik untuk mengurangi aksi pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. • Pemerintah masih memprioritaskan aspek keamanan, walaupun ikan di kawasan perairan Indonesia melimpah. • Estimasi total ikan di laut Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI jumlahnya mencapai 6,5 juta ton. Angka ini telah dikoreksi menjadi lebih dari 9 juta ton. • Industri perikanan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi nasional di tengah situasi ekonomi dunia yang tengah lesu. • Kelimpahan ikan baru sebatas potensi dan hingga kini belum berhasil dipindahkan ke kapal-kapal nelayan Indonesia. 3
- 4. Latar Belakang (2) • Secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen dari jumlah tenaga kerja Indonesia). • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang pungutan hasil perikanan, dirasakan sangat memberatkan para pemilik kapal. • Pungutan hasil perikanan (PHP) atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkapan ikan, untuk skala kecil dari 1,5 persen menjadi 5 persen, skala menengah dari 2 persen menjadi 10 persen, dan skala besar dari 2,5 persen menjadi 25 persen. • Bagaimana meningkatkan kemampuan mengelola potensi produktivitas ikan secara berkeadilan dan lestari? • Kuncinya adalah pembenahan urusan hulu-hilir perikanan. Pembenahan pasar termasuk industri pengolahan ikan menjadi mesin penggerak dan diselaraskan dengan perbaikan hulu untuk mempercepat akurasi data dan skema reformasi perizinan. • Rantai pasok berbasis transaksi tidak dapat diandalkan dan sudah saatnya dikembangkan rantai pasok berbasis tanggung-jawab yang dapat menjamin volume pasokan yang bermutu dengan harga yang stabil. 4
- 5. Isu-Isu Sistem Perikanan (1) • Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah keberhasilannya dalam meningkatkan stok ikan hingga melimpah pada saat ini. • Kajian terbaru Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI), potensi angka tangkap ikan meningkat dari 6,5 juta ton pada tahun 2011 menjadi 9,9 juta ton pada tahun 2016. • Keberhasilan meningkatkan beragam jumlah spesies perikanan itu antara lain karena suksesnya kebijakan untuk memberantas pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia. • Potensi sumber daya ikan yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional dan masyarakat di Tanah Air. • Saat ini tidak banyak armada kapal ikan berukuran besar berbendera Indonesia yang mampu untuk mengoptimalkan sumber daya ikan di kawasan laut lepas. • Melimpahnya tangkapan nelayan pada saat ini perlu memerhatikan kebutuhan industri pengolahan yang kekurangan bahan baku yang berkualitas. 5
- 6. Isu-Isu Sistem Perikanan (2) • Banyaknya tangkapan nelayan tidak berarti bisa untuk kebutuhan industri antara lain karena banyaknya jenis ikan yang ditangkap. • Standar mutu tangkapan nelayan dinilai relatif tidak bisa digunakan untuk industri pengolahan. • Saat ini banyak pihak yang tertarik untuk menginvestasikan “cold storage” (tempat pendingin untuk menyimpan ikan hasil tangkapan para nelayan) guna membantu industri pengolahan di Tanah Air. • Pengembangan industri perikanan khususnya unit pengolahan ikan (UPI) yang tersebar di berbagai daerah membutuhkan pasokan listrik untuk operasionalisasi serta pembenahan konektivititas guna mengurangi beban logistik. • Dari sebanyak 61.603 unit UPI yang ada di Indonesia, hanya sekitar 1,2 persen atau 718 unit yang merupakan UPI skala besar. • Berdasarkan jenis olahannya, UPI skala besar dan menengah didominasi 59 persen oleh UPI jenis olahan ikan beku, sedangkan 36 persen UPI skala mikro-kecil adalah UPI jenis olahan ikan asin. 6
- 7. Isu-Isu Sistem Perikanan (3) • Berdasarkan volumenya, UPI skala besar-menengah mengolah 414.735 ton ikan beku pada tahun 2015, dan UPI skala mikro-kecil mengolah 2.028.651 ton ikan asin pada periode yang sama. • Penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan untuk menggantikan cantrang yang kerap digunakan banyak nelayan di sejumlah daerah perlu segera dipercepat. • Tidak memadainya peralatan tangkap, teknik penangkapan, teknik penanganan, dan penyimpanan di atas kapal yang tidak efisien mempengaruhi kecepatan pembusukan setelah penangkapan. Produk perikanan punya sifat mudah rusak, baik fisik maupun kimia. • Tidak tersedianya jaminan akses pasar dan rendahnya kecocokan pasokan dan permintaan. • Sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan pemanfaatan Iptek dan pemahaman tentang inovasi yang rendah dan semakin berkurangnya sumberdaya manusia yang produktif. • Tidak tersedianya jaminan akses modal, tidak tersedia teknologi yang memadai, dan sarana infrastuktur yang tidak memadai. • Pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang lama. 7
- 8. Sistem Logistik Ikan Nasional 8
- 9. Pengertian • Sistem Logistik Ikan Nasional, yang selanjutnya disingkat SLIN adalah sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. 9
- 10. Rencana Induk SLIN Meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran perikanan nasional. Memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir, dan pemasaran secara efisien. Meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai dengan hilir. Komponen SLIN Pengadaan Penyimpanan Transportasi Distribusi Pengelolaan produksi dan pemasaran di bidang perikanan Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang perikanan Pengembangan iptek, dan peningkatan kapasitas SDM di bidang perikanan Pemanfaatan dan pengembangan TIK di bidang perikanan Pengembangan jasa logistik di bidang perikanan Pengembangan kelembagaan di bidang perikanan Strategi SLIN Tujuan SLIN 10
- 11. Operasionalisasi pengelolaan SLIN Pusat Produksi Pusat Pengumpulan Pusat Distribusi Lokasi Pengelolaan SLIN: Pengadaan Penyimpanan Distribusi Pemasaran Fungsi Operator Utama: Operator Pendukung: Nelayan; Pembudidaya Ikan; Pedagang Pengumpul; dan Penyedia jasa logistik Distributor; Pengolah Ikan; Perusahaan Pengolahan Ikan; Pemasar/Pengecer; Penyedia Jasa Logistik 11
- 12. Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk mendukung program prioritas nasional Medan Pakanbaru Palembang Lampung Jakarta Surabaya Makasar Kendari Banggai Ambon Bitung Ternate Sorong Balikpapan Toli-Toli Banyuwangi Jember Semarang Tasikmalaya Serang Lamongan Bandung Sukabumi Bogor Bau-Bau Buton Aceh LIN UP4BMP3EI MINAPOLITAN, MP3KI-PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN BERBASIS KAWASAN & PRODUK UNGGULAN Ket : 2013 2014 Tahap selanjutnya Timika Merauke Sumber: Supriatna, A. (2014), “Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen P2PH”, Rapat Teknis Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan. 12
- 13. KENAPA SLIN TIDAK EFEKTIF? • SLIN tidak digunakan sebagai instrumen penentu dalam menghubungkan kepastian pasar dengan jaminan pasokan, sehingga insentif tidak memadai, data tidak termuktahirkan, dan akhirnya prakarsa tidak berkembang; • Mekanisme tata kelola SLIN belum sinergis dengan instansi khusus yang punya ukuran kinerja, sehingga tingkat keseriusan yang rendah; • Sistem data dan informasi belum terbangun dan belum digital, sehingga sulit berkembang. 13
- 14. SLIN hanya untuk kepentingan pusat dan lemahnya inisiatif dan minimnya dukungan pelaku di daerah dalam memperhatikan keterbatasn kapasitas daerah. Rendahnya keterkaitan atau konektivitas antar kawasan pusat pengumpulan dan pusat distribusi. Kelembagaan masih lemah dan sistem pemantauan imlementasi belum berjalan serta belum ada kaitan evalyasu dengan perencanaan selanjutnya. SLIN menjadi beban operator dan belum optimalnya insentif pelaksanaan SLIN. Keterbatasan akses informasi logistik. Perhatian ujicoba masih terfokus pada ikan beku. Infrastruktur logistik yang belum optimal. Rendahnya nilai tambah produk logistik ikan. • Pembinaan pemerintah daerah untuk berperan dalam pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah yang menjadi kebutuhan untuk memecahkan persoalan kapasitas rantai logistik ikan lokal. • Penataan pias (jalur) nasional dalam mengurangi kesenjangan antara pusat pengumpulan dan pusat distribusi sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan. • Pengembangan sistem tata kelola (governansi) logistik yang baku untuk kepentingan nasional dilengkapi dengan spesifikasi lokal dalam mendukung sistem perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perencanaan masa depan. • Fasilitasi investasi usaha logistik dan pengembangan indikator kinerja sistem logistik untuk mendukung insentif dan disinsentif. • Pengembangan sistem informasi logistik antar pelaku sistem logistik nasonal. • Pengembangan ujicoba logistik ikan segar, olahan, dan budidaya. • Pembangunan infrastruktur logistik sebagai bagian dari insentif untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga. • Pemanfaatan inovasi teknologi dalam peningkatan nilai tambah produk logistik ikan. KONDISI SAAT INI HARAPAN KE DEPAN Perbaikan Implementasi SLIN 14
- 15. PERLU FASILITASI DARI PEMERINTAH • Dengan berbagai keterbatasan dan kelebihan yang ada, industri perikanan terus tetap memerlukan jaminan pasokan; • Bukan hanya menjalankan SLIN tetapi diperlukan sistem inovasi untuk peningiatan nilai tambah bagi kesejahteraan bersama; • Perlu dikelola oleh instansi multisektor yang mempunyai tugas dan fungsi secara sinergis; • Instansi ini akan menjadi rujukan pengembangan rantai pasok ikan nasional. 15
- 16. Prioritas Nasional (PN) dan Program Nasional yang berkaitan dengan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan Prioritas Nasional Program Prioritas Pendidikan • Pendidikan Vokasi Pengembangan Dunia Usaha • Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja • Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi Ketahanan Pangan • Peningkatan Produksi Ikan • Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Penanggulangan Kemiskinan • Pemenuhan Kebutuhan Dasar • Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman • Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi • Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika Pembangunan Wilayah • Pembangunan Perdesaan 16
- 17. Pendekatan Rantai Pasok Ikan 17
- 18. Biaya Rantai Pasok dan Margin 18 Nelayan dan Pemilik Kapal Bakul Ikan Pengolah Ikan DistributorAgen Pabrik Nelayan melakukan produksi dengan menangkap ikan Distributor mengirimkanproduk ikan ke pasar dan pengecer Bakul mengumpulkan ikan dari kapal dan mengirim ke pasar Agen pengolahan atau pabrik membeliikan dari bakul ikan dan mengirimkanke pabrik Pengolah melakukan pengirisan, pembekuan, dan penjaminan mutu produk ikan Laba distributor: Biaya = y *f + y*t Pendapatan = y*r Laba = Pendapatan-Biaya y = volume penjualan f = harga pabrik t = biaya transpor r = harga jual Biaya = (v*p) + vc+(fc*n) R = y*f v = volume pengadaan ikan mentah p = harga beli ikan per kg berat hidup vc = biaya variabel fc = biaya tetap n = jumlah pabrik pengolahan y = volume penjualan F = harga jual ikan Biaya = (v*p1) + (vc*k) + (fc*k) + (cc*k) R = v* p v = volume ikan yang dibeli p1 = harga yang dibayar ke bakul per per kg vc = biaya variabel rata-rata fc = biaya tetap cc = biaya kesempatan modal untuk sebuah agen k = jumlah agen R = pendapatan total p = harga yang dibayar pabrik per kg ikan. Biaya = (v*p2) + (r*p2) + (fc*n) + (cc*n) R = (v*p1) + (r*p3) v = volume ikan yang dibeli oleh bakul r = ikan yang ditolak oleh agen p2 = harga yang dibayar ke nelayan p3 = harga jual ikan yang ditolak di pasar lokal vc = biaya variabel rata-rata fc = biaya tetap cc = biaya kesempatan modal untuk sebuah bakul n = jumlah bakul R = pendapatan total Laba pemilikkapal Biaya = vc + fc + cc R = (v1*p2) + (r1*p3) v 1= volume ikan yang dijual ke bakul r1 = ikan yang ditolak oleh bakul p2 = harga yang dibayar oleh bakul p3 = harga jual ikan yang ditolak di pasar lokal vc = biaya variabel tenaga kerja dan bahan bakar fc = biaya tetap peralatan, lisensi, dan pajak cc = biaya kesempatan modal R = pendapatan total Apakah volume yang dibutuhkan pasar terpenuhi dengan mutu yang terjamin? Apakah margin di antara para pelaku berkeadilan? Apakah terjadi disparitas harga antara hulu dan hilir? Apakah dapat dilakukan penghematan biaya?
- 19. Jenis Rantai Pasokan Ikan Rantai Pasok Berorientasi Transaksi Rantai Pasok Berorientasi Kapasitas Rantai Pasok Berorientasi Integrasi Penyimpanan Pengadaan Transportasi Distribusi Penyimpanan Pengadaan Transportasi Distribusi Penyimpanan Pengadaan Transportasi Distribusi Ranah kewenangan Provinsi dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Ranah kewenangan Pusat dan Antar Wilayah Pengelolaan Perikanan • Transaksi niaga sesuai pasar lokal. • Kepentingan masing-masing untuk meningkatkan margin. • Tidak ada koordinasi antar pelaku sepanjang rantai logistik. • Kementerian hanya menjadi regulator dan pengawas. • Transaksi niaga sesuai pasar klaster. • Kepentingan bersama untuk meningkatkan kapasitas. • Ada koordinasi pemecahan masalah lokal. • Inisiatif daerah dengan dukungan kementerian. • Kontrak niaga sesuai pasar nasional. • Kepentingan bersama untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga. • Ada koordinasi penjaminan mutu dan kestabilan harga. • Inisiatif kementerian dengan pelaksana operator koodinator. 19
- 20. Tingkat Kedewasaan Tatakelola Rantai Pasokan Ikan Tatakelola rantai pasokan perikanan yang bertanggung jawab adalah suatu prinsip yang berstandar internasional bersifat sukarela dan global untuk mencapai rantai pasok perikanan yang lestari. Transaksional: berdagang dan sendiri-sendiri Bertanggung- Jawab: patuh dan beretika Terpadu: transparan dan berstandar Cerdas: cepat tanggap dan inovatif Tatakelola rantai pasok terintegrasi adalah transparansi ketelusuran aliran barang, aliran informasi permintaan dan persediaan, dan aliran keuangan di sepanjang titik rantai pasokan. 20
- 21. Pentahapan Pengembangan Rantai Pasokan Ikan Status Saat ini Rendahnya tingkat kerjasama dan keterhubungan Bertanggung- Jawab • Berbagi informasi • Perbaikan SOP • Kepatuhan Berkapasitas • Kerjasama peningkatan kapasitas logistik Terintegrasi • Sistem informasi logistik ikan • Kemampulacakan • Standarisasi Cerdas • Jaringan indera • Cepat tanggap • Inovatif 21 Tingkat Kedewasaan Upaya Pengembangan
- 22. Arsitektur Logistik Efektif Mutu Tinggi – Biaya Rendah – Waktu Antar Pendek Integrasi Hulu-Hilir Governansi Hulu-Hilir Proses (SOP) Standar Kapasitas Logistik Nilai Tambah dan Daya Saing Kerjasama, Insentif, Infrastruktur, ITK, SDM, Kelembagaan, Jasa Logistik 22 Manajemen rantai pasokan (MRP) menyangkut pengelolaan kegiatan dan hubungan di dalam perusahaan, dengan pemasok, dengan pelanggan, atau rantai pasokan secara keseluruhan. Dimensi MRP adalah: • Koordinasi kegiatan bisnis di dalam pelaku • Kerjasama kegiatan bisnis antar pelaku atau agen rantai pasok
- 23. Konsep Kreasi Rantai Nilai Ikan Kreasi Nilai: 1. Peningkatan Kapasitas Rantai Logistik 2. Peningkatan Integrasi Rantai Pasok 3. Efektivitas Tata Kelola Rantai Pasok Ko-Kreasi: 1. Inovasi bersama dan terbuka 2. Kemitraan 3. Pembiayaan Kemampuan: 1. Transparansi 2. Standarisasi 3. Sertifikasi 4. Ketelusuran Tawaran Pengungkit Nilai: Isu-Isu Logistik Ikan: 1. Ketidakstabilan pasokan dan sumberdaya ikan 2. Disparitas geografi, ketersediaan, dan harga 3. Lemahnya partisipasi perbaikan mutu Kreasi Nilai Sosial: 1. Kestabilan pasokan ikan dan harga 2. Efisien rantai pasokan dan kelestarian ekosistem 3. Penciptaan usaha baru dan pendapatan yang berkeadilan Penyimpanan Distribusi Transportasi Pengadaan Rantai Pasokan Terintegrasi hulu-hilir Kapasitas Rantai Logistik Tata kelola rantai pasokan 23
- 24. Portofolio Rencana Induk SLIN SEKTOR HULU SEKTOR HILIR PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN BUDIDAYA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN KONSUMEN Konsumsi Ikan Industri Pengolahan Ikan Tuna Tongkol Cakalang (TTC), kembung, bandeng Tuna Tongkol Cakalang (TTC), kembung, bandeng Keterkaitan fungsional (integrasi) rantai pasok hulu hilir dengan kesatuan tindakan dalam ikanan kelembagaan Kondisi yang diharapkan: ada jaminan ketersediaan pasokan, peningkatan harga di level produsen, stabilitasi harga antar musim Pentahapan Pengembangan Sistem Logistik Ikan: 1. Bertanggung-jawab 2. Transparansi 3. Standarisari 4. Sertifikasi 5. Stabilisasi 6. Inovasi 7. Kecerdasan Rancang Bangun Sistem Logistik: 1. Pengelolaan produksi dan pemasaran 2. Sarana dan Prasarana 3. Iptek dan kapasitas SDM 4. Teknologi informasi dan komunikasi 5. Jasa logistik 6. Kelembagaan Dukungan prakarsa pemangku kepentingan lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan ikan daerah dan kerjasama dengan prakarsa nasional sistem logistik yang terintegrasi.. Kebijakan Prioritas Produk: 1. Bahan baku: TTC, kembung, bandeng 2. Ikan beku melalui rantai pendingin (cold storage) 24
- 25. Rancang Bangun SLIN Tujuan Sasaran Strategi Program Meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran perikanan nasional. Memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir, dan pemasaran secara efisien. Meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai dengan hilir. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran Terwujudkan penguatan dan perluasan konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir, dan pemasaran Terwujudnya efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai hilir Pengelolaan produksi dan pemasaran di bidang perikanan Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pengembangan iptek, dan peningkatan kapasitas SDM Pemanfaatandan pengembangan TIK di bidang perikanan Pengembangan jasa logistik di bidang perikanan Pengembangan kelembagaandan tata kelola di bidang perikanan • Integrasi pias atau jalur logistik nasional dari produksi ke pemasaran • Pembinaan pengembangan sistem logistik ikan daerah • Sistem standar mutu dan keamanan serta sertifikasi • Penyediaan sarana dan prasarana logistik pendingin • Pengembangan inovasi iptek produksi, pemasaran, dan logistik perikanan • Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang produksi, pemasaran, dan logistik • Penyediaan dan diseminasi informasi produksi dan pemasaran • Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan nasional • Pengembangan sistem ketelusuran • Pengembangan usaha dan investasi bidang jasa logistik perikanan • Jaringan layanan penyedia jasa logistik perikanan • Pemberian insentif bagi jasa penyedia logistik • Pengembangan kelembagaan pengelolaan SLIN • Pembentukan kelembagaan pendukung SLIN pada tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten • Tata kelola akuntabilitas kelembagaan 25
- 26. Tata Kelola Implementasi pengembangan SLIN dilakukan secara sinergi dan terpadu di seluruh daerah dengan dua pendekatan: • Atas-bawah: pengembangan pias logistik ikan nasional yang dipilih berdasarkan potensi integrasi sentra produksi dan konsumsi. • Bawah-atas: pengembangan sistem logistik ikan daerah menuju pemberdayaan komoditi keunggulan daerah dan ketahanan pangan ikan. Kebijakan tata kelola: • Penyelarasan kepentingan pelaku dalam SLIN dengan prinsip kerjasama. • Pengembangan, implementasi, dan replikasi untuk mencapai tujuan termasuk sertifikasi. Kajian Kelayakan Rencana Tindak Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Sosialisasi, kemitraan saling menguntungkan, pelatihan, sistem ukuran kinerja, teknologi Tahapan 1-6 bulan 7-12 bulan 13-18 bulan 19-24 bulan Kajian Kelayakan Kerjasama Rencana Tindak Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Tahapan Pengembangan Program SLIN 26
- 27. Komisi Nasional Pengelolaan Rantai Pasok Ikan 27
- 28. Menimbang • Pembenahan sistem perikanan bukan hanya untuk mendorong produktivitas ikan tetapi juga menjamin ketersediaan produk ikan pada tingkat industri dan konsumen. • Pemerintah perlu untuk mendirikan komisi nasional pengelolaan rantai pasok ikan yang terdiri dari jejaring kerjasama konsorsium yang terdiri dari organisasi bisnis, pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan klaster nelayan yang terdaftar dalam rangka menjamin ketersediaan ikan dengan mutu dan harga yang stabil yang berdampak pada peningkatan sumber pendapatan masyarakat, kecukupan gizi, dan pelestarian lingkungan. 28
- 29. Landasan Hukum (1) • Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan • Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. • Pasal 25 (1) Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. • Pasal 25B (1) Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. • Pasal 25C (3) Ketentuan mengenai pembinaan, pemberian fasilitas, kebersamaan, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. • Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. • Pasal 4 Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi: a. perencanaan; b. penyelenggaraan perlindungan; c. penyelenggaraan pemberdayaan; d. pendanaan dan pembiayaan; e. pengawasan; dan f. partisipasi masyarakat. • Sistem rantai dingin adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4 C (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar. • Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 29
- 30. Landasan Hukum (2) • Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional. • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. • Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. • Perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing. • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. • Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek. • Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. 30
- 31. Asas-Asas Komisi Nasional • Penciptaan iklim kondusif harus sesuai dengan asas gotong royong dan merit dan tergabung dalam suatu konsorsium dengan akuntabilitas yang tinggi. • Azas-azas: • Komitmen • Gotong royong • Sistem Merit • Berkeadilan • Akuntabilitas 31
- 32. Komisi Nasional Pengelolaan Rantai Pasok Ikan • Komisi Nasional Pengelolaan Rantai Pasok Ikan adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengelolaan sinergi yang harmoni antar jaringan pasokan dan pasar untuk hasil laut Indonesia yang lebih berdaya saing. 32
- 33. Komisi Nasional Pengelolaan Rantai Pasok Ikan Pasar Distribusi dan Industri Perikanan Produksi dan Persediaan Aliran Ikan terpadu dari hulu ke hilir Prasarana (infrastruktur) Sistem Informasi Kelembagaan Sarana Sistem Inovasi Kompetensi SDM 33
- 34. Fungsi Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan 1. Menata dan memfasilitasi jaringan kerjasama berbasis kontrak antar usaha pemasok ikan di hulu dan industri pengolahan ikan dan pasar ikan di hilir secara terpadu dan berkelanjutan. 2. Mengoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi dan litbang untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada tataran kebijakan, kelembagaan, maupun teknis yang dapat mengganggu aliran ikan dari hulu ke hilir. 3. Membantu menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi di antara anggota konsorsium. 4. Mendorong peningkatan infrastruktur rantai pasok yang sesuai kebutuhan seperti pelabuhan ikan, tempat pelelangan, industri pendukung, rantai pasok dingin, industri pasca panen, dan unit pengolahan ikan. 5. Menata dan membina pengembangan sumberdaya manusia terampil melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan yang relevan. 6. Meningkatkan sarana dan alih teknologi dalam rangka penyediaan kapal, peralatan tangkap dan alat komunikasi untuk mendukung upaya penangkapan ikan dengan tingkat produktivitas yang tinggi. 7. Menata kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung komitmen dari para angggota konsorsium sehingga tercipta jejaring kerjasama yang layak dan iklim kerja yang kondusif. 8. Membangun industri perikanan yang kuat dan berskala besar dengan melibatkan industri termasuk pembentukan kluster industri pasca panen ikan, klaster industri proses, serta klaster industri sarana prasarana. 9. Meningkatkan sistem inovasi melalui pengelolaan dana riset dan pengembangan untuk membangun rantai nilai dari hulu ke hilir yang efisien dan efektif dan peningkatan nilai tambah produk perikanan dalam rangka menjaga ekosistem melalui budidaya dan kontrak yang terstruktur. 10. Menata, mengembangkan, dan menjalankan sistem informasi rantai pasok ikan termasuk sistem pemantauan dan evaluasi, sistem dokumentasi, dan sistem lacak dan telusur. 34
- 35. Tugas • Mengoordinasi dengan instansi berwenang melakukan pengelolaan rantai pasok ikan terpadu yang menciptakan kepastian pasar dengan jaminan pasokan ikan yang bermutu; • Membuka akses yang lebih luas kepada nelayan untuk memasarkan hasil tangkapannya, khususnya mendistribusikan ikan dari timur Indonesia ke Pulau Jawa, di mana banyak terdapat industri perikanan yang membutuhkan pasokan bahan baku. • Melakukan perencanaan, penentuan rute lintasan distribusi ikan yang menghubungkan titip produksi ke titik konsumsi, pemantauan dan evaluasi, dan penertiban terhadap penyimpangan; • Melakukan rekrutmen anggota konsorsium dan dan pemutusan kontrak; • Mengawasi kontrak kerja, pelaksanaan, dan kinerja anggota konsorsium; • Meningkatkan inovasi pada rantai pasok ikan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana riset dan pengembangan; • Melakukan terobosan dalam mengatasi hambatan regulasi, sarana, dan prasarana; • Melakukan pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia, dan sistem informasi; • Mendorong semakin banyak pengusaha lokal yang turut berpartisipasi dan berinvestasi di bidang logistik khusus hasil kelautan dan perikanan; dan • Melakukan tindakan-tindakan perbaikan berkelanjutan. 35
- 36. Wewenang • Penyusunan rencana nasional terkait struktur rantai pasok ikan terpadu; • Perumusan norma dan pelaksanaan kebijakan di bidang kontrak kerja dan standar terkait dengan produksi, pengadaan, persediaan, dan distribusi, dan pengendalian harga; • Koordinasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan rantai pasok; • Penetapan kriteria anggota konsorsium; • Penetapan sistem rekrutmen dan sistem pelaporan dalam kegiatan pengelolaan rantai pasok ikan; • Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual dari sistem inovasi yang dijalankan; • Permintaan informasi tentang kegiatan rantai pasok kepada anggota konsorsium; dan • Pelaksanaan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pengelolaan rantai pasok ikan. 36
- 37. Kewajiban • Melaksanakan pengelolaan rantai pasok ikan sebagai intermediasi antara kepastian pasar dan jaminan pasokan pada himpunan rute yang layak.; • Memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan hasil pengelolaan rantai pasok ikan yang ditanganinya; • Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Kelauran dan Perikanan; • Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas yang telah diatur. 37
- 38. Manfaat Anggota Konsorsium Rantai Pasok • Melakukan usaha pada segmen rantai pasok tertentu; • Mendapatkan daerah melaut di Wilayah Pengelolaan Perikananan (WPP); • Merupakan bagian dari jaringan angkutan dari pelabukan ke pelabuhan; • Mendapatkan alokasi margin keuntungan; dan • Mendapatkan akses inovasi, alih teknologi, permodalan, dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia. 38
- 39. Kewajiban Anggota Konsorsium Rantai Pasok • Bagi perusahaan atau lembaga yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah sebagai anggota konsorisum rantai pasok, wajib melakukan investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada Komisi Pengelolaan Rantai Pasok sekitar X% dari harapan pendapatan. • Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan atau lembaga menerima Sertifikat Anggota Rantai Pasok. • Setiap anggota agar memasukkan alokasi dana riset dan pengembangan. Besarnya tarif dana riset dan pengembangan dengan pertimbangan, antara lain: (i) risiko yang dijamin, (ii) biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan (iii) keuntungan. • Setiap anggota berkomitmen melakukan perbaikan yang berkelanjutan. 39
- 40. Rencana Implementasi Rantai Pasok Ikan 40
- 41. Peta Jalan SLIN Bertanggung-jawab Tranparansi: registrasi, sistem informasi, dan ketelusuran Standarisasi Sertifikasi Stabilisasi 2016 2017 2018 2020 2019 41
- 42. Rencana Aksi Sistem Rantai Pendingin 2016 2017 2018 2019 2020 FASILITASI Pengembangan infrastruktur sistem rantai dingin STANDARISASI Penjaminan mutu, standar, dan keamanan hasil perikanan INTEGRASI Pengembangan kerjasama dan ketelusuran sistem rantai dingin SERTIFIKASI Penjaminan mutu, standar, dan keamanan hasil perikanan STABILISASI penyangga persediaan (buffer stock) sehingga harga bahan baku ikan bagi industri pengolahan dapat lebih stabil. 42
- 43. Mekanisme Peningkatan Kapasitas Logistik Pendingin Identifikasi Rantai Nilai Sistem Pendingin Penghilangan Pemborosan dan Kerugian Penambahan Nilai melalui jaminan mutu dan pengemasan dan jaminan mutu 43
- 44. Kartu Portofolio Program Sifat kerjasama: Peningkatan Integrasi nasional (fishery integration project) Penguatan Kapasitas daerah (fishery improvement project) Tingkat intervensi: Nasional Regional Lokal Tingkat kesulitan: Tinggi Sedang Rendah Partisipasi Dukungan Pemangku kepentingan: Pusat Provinsi Kota/kabupaten Operator Utama Operator Pendukung Komunitas LSM Jenis program: Pengelolaan produksi dan pemasaran Sarana dan Prasarana Pengembangan Iptek dan Kompetensi SDM Pemanfaatan TIK Jasa Logistik Kelembagaan dan Tata Kelola Ketersediaan: Sekarang Dalam rencana Jenis dukungan: Rancangan dan Kelayakan Operasi dan Manajemen Alih teknologi Pemantauan dan evaluasi Sifat dukungan: Hibah Pinjaman Teknis Sertifikat Kebutuhan pembiayaan bersama: Ya Tidak 44
- 45. Penutup • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan. • Semangat utama adalah sistem rantai pasok harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bertanggung-jawab menciptakan keselarasan antara kepastian pasar dan jaminan pasokan sehingga industri perikanan dapat berkembang berbasiskan pada rantai pasok yang bertanggung-jawab. • Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem rantai pasok adalah menjamin kontinuitas pasokan ikan yang bermutu sekaligus melestarikan lingkungan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin keberlangsungan perusahaan yang terlibat pada rantai pasok ikan. • Beberapa program yang perlu dikembangkan oleh Komisi Pengelolaan Rantai Pasok antara lain menciptakan sistem rantai pasok yang berkeadilan, memberikan akses pasar bagi pelaku rantai pasok, meningkatkan koompetensi sumberdaya manusia, meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan, mendorong penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, mendorong pengembangan teknologi dan hasil inovasi, mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi, dan meningkatkan kapasitas Komisi Pengelolaan Rantai Pasok. 45
- 46. Terima Kasih 46