CBI Ekxpo 15 - 19 September 2014

1. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN
Draf
untuk
Komentar
Publik
Periode
Pertama
(13
Agustus
2014
-­‐
13
Oktober
2014)
Disiapkan oleh:
Komite Pengarah -
Standar Udang untuk Kawasan ASEAN
Agustus 2014
Pertemuan
dan
produksi
materi
ini
dimungkinkan
oleh
dukungan
dari
United
States
Agency
for
International
Development
(USAID)
Maximizing
Agricultural
Revenue
through
Knowledge,
Enterprise
Development,
and
Trade
Project.
Pendapat
yang
dinyatakan
dalam
dokumen
ini
tidak
mencerminkan
pandangan
USAID
atau
pemerintah
Amerika
Serikat.

2. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
2
Daftar
Isi
1
Pendahuluan
..................................................................................................................................
3
1.1
Konteks
dan
Peluang
......................................................................................................................
3
1.2
Visi
dan
Ruang
Lingkup
.............................................................................................................
4
2
Tata
Kelola
Standar
Udang
untuk
Kawasan
ASEAN
..........................................................
4
2.1
Komite
Pengarah
.............................................................................................................................
4
3
Jalan
Menuju
Standar
Udang
untuk
Kawasan
ASEAN
.......................................................
6
3.1
Kemajuan
sampai
bulan
Juli
2014
..........................................................................................................................
6
3.2
Kegiatan
untuk
Menyelesaikan
Standar
Udang
................................................................................................
7
4
Standar
Udang
untuk
Kawasan
ASEAN
..................................................................................
8
4.1
Bagian
I
-­‐
Standar
Level
Peternakan…………………………………………………………………………8
1.
Ketertelusuran…………………………………………………………………………………………………….8
2.
Kesehatan
Udang………………………………………………………………………………………………...9
3.
Sumber
Persediaan……………………………………………………………………………………………10
4.
Sumber
Pakan
dan
Manajemen….……………………………………………………………………….10
5.
Manajemen
Dampak
Udang…………………………………..……………………………………………10
6.
Aspek
Sosial
Ekonomi……………………………………………………………………………..………….10
4.2
Bagian
II
-­‐
Standar
Pengetasan………………………………………………………………………………15
7.
Penggunaan
Spesies……………………………………………………………………………..…………….15
4.3
Bagian
II
-­‐
Standar
Pabrik
Pakan……………………………………………………………………………16
8.
Sumber
Bahan
Pakan…………………………………………………………………………..…………….16

3. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
1
Pendahuluan
1.1 Konteks
dan
Peluang
Ikan dan produk ikan memberikan peluang mata pencaharian dan pendapatan bagi 48 juta orang
di kawasan Asia, memberikan kontribusi yang penting untuk pasokan pangan dan output
ekonomi di wilayah ini. Meningkatnya konsumsi global terhadap ikan dan menurunnya hasil
tangkapan dari persedian ikan alami telah menyebabkan peningkatan dan intensifikasi produksi
perikanan budidaya (akuakultur) di Asia, khususnya di negara-negara ASEAN. Produksi produk
makanan laut melalui sistem budidaya dipandang sebagai solusi potensial untuk memenuhi
permintaan yang meningkat atas makanan laut, dengan hanya kurang dari setengah saja dari
keseluruhan ikan yang dikonsumsi secara global saat ini berasal dari akuakultur.
Pergeseran dalam produksi, dari lautan ke peternakan, telah membuka peluang mata pencaharian
baru di daerah pedesaan, tetapi perkembangan cepat juga telah meciptakan tantangan baru bagi
lingkungan sekitarnya dan menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi pengguna lain dari sumber
daya bersama ini. Industri akuakultur di kawasan ASEAN menghadapi tantangan besar yang
membahayakan keberlanjutan jangka panjang dari operasi peternakan ini, dan mata pencaharian
jutaan operasi skala kecil yang mewakili 80 persen dari budidaya peternakan Asia. Tantangan-tantangan
ini meliputi wabah penyakit hewan akuatik, masalah ketenagakerjaan, pencemaran air,
penggunaan tepung ikan sebagai bahan pakan, pembukaan mangrove (hutan bakau) dan
gangguan atas mata pencaharian masyarakat.
Jumlah pembeli besar makanan laut di Amerika Utara dan Eropa yang memiliki komitmen untuk
produk bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan telah meningkat menjadi sekitar 90%
dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini difasilitasi melalui kemitraan antara organisasi non-pemerintah
3
yang bergerak dalam masalah lingkungan dan pembeli makanan laut besar. Di balik
kecenderungan ini ada organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam masalah lingkungan
yang memiliki pengaruh besar di pasar ekspor melalui kemitraan dengan pembeli besar dan yang
menyarankan pembeli untuk mengukur akseptabilitas sumber makanan laut berdasarkan standar
dan sertifikasi. Terdapat peningkatan kesadaran di kawasan ASEAN akan pentingnya standar
lingkungan dan standar sosial; namun, terdapat kesenjangan yang signifikan yang dihadapi para
petani untuk memenuhi standar tersebut dan menanggung biaya program sertifikasi.
Saat ini, terdapat lebih dari 30 standar akuakultur, semua dengan ruang lingkup yang berbeda
dalam mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan melalui metode yang berbeda dan tidak ada yang
secara eksplisit diperuntukkan untuk wilayah ASEAN. Hal ini membuat sulit dan mahal bagi
petani dan prosesor untuk memilih jalur sertifikasi yang diakui di pasar. Akibatnya, masing-masing
bekerja berdasarkan atas beberapa standar yang berbeda untuk memenuhi tuntutan
pembeli. Hal ini menambah biaya secara signifikan. Karena biaya yang tinggi terkait dengan
kepatuhan terhadap standar yang diakui - termasuk proses audit - dan kurangnya keuntungan
finansial yang nyata, sejumlah besar produsen ASEAN berjuang untuk mendapatkan sertifikasi
apapun karena mereka benar-benar tertarik. Sebagian kecil peternakan yang sudah disertifikasi
dengan menggunakan standar internasional belum merasakan adanya peningkatan pendapatan
yang signifikan sebagai akibat dari kepatuhan mereka terhadap standar. Kurangnya insentif ini
telah mematahkan semangat petani lain untuk melakukan perbaikan praktek mereka.
Solusi sementara, sebuah standar udang kawasan yang dikembangkan berdasarkan realitas
kawasan ASEAN dan ditambah dengan persyaratan akan keberlanjutan pasar, seperti Monterey
Bay Aquarium Seafood Watch®, dapat membuka jalur yang lebih diharapkan oleh petani udang

4. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial di seluruh kawasan. Dengan terbentuknya
Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015, kawasan ini akan menjadi salah satu dari 10 ekonomi
terbesar di dunia dan pemain utama dalam industri makanan laut global. Penciptaan pasar tunggal
di ASEAN membuka peluang pada industri dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja
sama untuk meningkatkan kesinambungan budidaya udang dan mempromosikan praktek-praktek
budidaya yang bertanggung jawab dengan cara yang terus mendukung ketahanan pangan dan
pengamanan mata pencaharian petani udang skala kecil. Pada pertemuan kedua Taskforce for
Sustainable Fisheries and Aquaculture (Taskforce Perikanan Berkelanjutan dan Akuakultur) yang
diadakan tahun 2013, Taskforce Swasta-Pemerintah, perwakilan sektor publik dan swasta,
mengidentifikasi harmonisasi standar udang dan upaya untuk mengurangi biaya yang berkaitan
dengan sertifikasi, terutama untuk produsen skala kecil, sebagai sebuah isu prioritas untuk
kawasan ini.
1.2
Visi
dan
Ruang
Lingkup
Draf Standar Udang untuk Kawasan ASEAN dirancang untuk menjadi sebuah alat yang dapat
diterapkan untuk industri udang di kawasan ini guna meningkatkan kesinambungan, kinerja
lingkungan dan sosial dari peternakan, terutama tingkat skala kecil, dan mendapat pengakuan di
pasar ekspor utama. Standar ini terdiri dari sasaran sementara yang digabungkan dari praktek
akuakultur yang baik tingkat nasional (GAP), dan persyaratan yang benar-benar dapat dicapai
dan penting dari skema lingkungan and sertifikasi sosial akuakultur yang diakui internasional dan
sistem penilaian seperti sistem Seafood Watch. Membangun standar yang melengkapi realitas
ASEAN dengan persyaratan keberlanjutan yang terpenting akan memberikan petani pengalaman
langsung berikut meraih manfaat dari perbaikan; dan idealnya mengarah pada keinginan yang
lebih besar dari petani dan pelaku supply chain (rantai pasokan) lain untuk menanam investasi
yang dibutuhkan guna lebih memperbaiki dan meningkatkan praktek-praktek produksi yang
berkelanjutan dan bertanggung jawab. Adalah penting sekali bahwa setiap benchmark yang
ditetapkan dapat dicapai oleh petani udang di kawasan ASEAN dalam jumlah yang cukup,
termasuk pada tingkat skala kecil, dan akan menawarkan target yang dapat dikelola. Hal ini nanti
akan berfungsi sebagai katalis dalam mendorong kepatuhan terhadap serangkaian persyaratan
yang ditetapkan.
2.
Tata
Kelola
Standar
Udang
untuk
Kawasan
ASEAN
2.1
Komite
Pengarah
Draf pertama dari standar ini merupakan hasil dari sebuah proses konsultasi yang dipimpin oleh
relawan Komite Pengarah yang berasal dari sektor industri dan non-pemerintah yang memiliki
komitmen untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial budidaya udang di kawasan
ASEAN. Sebuah Komite Pengarah didirikan bulan Desember 2013 sebagai badan penyelenggara
utama untuk mengembangkan Standar Udang untuk Kawasan ASEAN. Komite Pengarah yang
beranggotakan14 orang terdiri dari beragam kelompok pemangku kepentingan dari keseluruhan
industri akuakultur, 90% persen dari kawasan ASEAN, termasuk perwakilan petani, para
prosesor, NGO (LSM), auditor, pembeli dan para akademisi. Daftar anggota Komite Pengarah
per tanggal 31 Juli 2014 disajikan pada halaman berikutnya.
Tujuan utama dari Komite Pengarah adalah untuk mengatur proses perumusan konsensus dan
penerimaaan untuk pengembangan Standar Udang Kawasan ASEAN. Komite Pengarah
bertanggung jawab atas semua keputusan yang berhubungan dengan proses termasuk konten
standar, proses dan ruang lingkup pengembangan, dan skema sertifikasi. Komite Pengarah
4

5. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
membuat semua keputusan dengan konsensus seperti yang ditentukan oleh Organisasi Standar
Internasional1:
Kesepakatan umum, yang ditandai dengan tidak adanya oposisi yang berkelanjutan terhadap isu
substansial oleh bagian apapun yang penting dari pihak-pihak yang kepentingan dan oleh
sebuah proses yang berusaha untuk mempertimbangkan pandangan dari para pihak yang
berkepentingan, terutama pihak-pihak yang terkena dampak langsung, dan untuk menyesuaikan
setiap argumen yang bertentangan. Konsensus tidak mesti berarti sebagai kebulatan suara.
Sampai tanggal 31 Juli 2014 keanggotaan Komite Pengarah tetap terbuka bagi calon baru tetapi
setiap calon baru harus mengajukan permohonan untuk keanggotaan. Untuk melamar, anggota
yang berminat harus menyerahkan pernyataan yang menjelaskan mengapa calon berminat, sektor
yang mereka wakili, dan informasi terkait lainnya yang perlu dipertimbangkan. Semua anggota
Komite Pengarah yang diusulkan harus disetujui secara konsensus.
1
ISO
adalah
Organisasi
Internasional
untuk
Standardisasi-­‐
ini
adalah
asosiasi
hukum
yang
terdiri
dari
lembaga
standar
nasional
dari
157
negara
anggota.
ISO
memfasilitasi
pengembangan
standar
internasional
(mulai
dari
standar
industri
sampai
standar
teknis
dan
manajemen
mutu)
dan
penerimaan
yang
luas
dalam
rangka
untuk
mendobrak
hambatan
perdagangan.
5
Negara Nama Organisasi Tipe
Stakeholder
Indonesia
Ms. Cut Desyana Surya University Akademisi
Mr. Johan Suryadarma Indonesian Fishery Product Processing and
Marketing Association Industri
Mr. Muhammed Ilman Wetlands International NGO
Philippines
Ms. Dinna Umengan Tambuyong Development Center NGO
Ms. Rosanna Contreras Socsksargen Federation of Fishing & Allied
Industries Industri
Regional Mr. Eduardo Leaño, Network of Aquaculture Centers Asia
Pacific
Organisasi antar
pemerintah
Thailand
Mr. Kriengkrai
Satapornanit Kasetsart University Akademisi
Dr. Wit Soontaranun Thai Union Frozen Industri
Ms. Emmanuelle
Bourgoise FAIRAGRO Auditor
Mr. Pinyo Kiatpinyo Federation of Shrimp Cooperatives of
Thailand Perwakilan Petani
Vietnam
Dr. Le Thanh Luu International Collaborating Center for
Aquaculture & Fisheries Sustainability Perwakilan Petani
Mr. Truong Dinh Hoe Vietnam Association of Seafood Exporters
& Producers Industri
United
States of
America
Ms. Wendy Norden Monterey Bay Aquarium Seafood Watch® NGO
Mr. Lawnin Crawford Chicken of the Sea Industri

6. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
3.
Jalan
Menuju
Standar
Udang
untuk
Kawasan
ASEAN
Standar ini dikembangkan melalui sebuah proses multi-stakeholder, yaitu proses yang transparan
dan inklusif. Proses untuk mengembangkan Standar Udang untuk Kawasan ASEAN ditujukan
agar tercipta keselarasan dengan pedoman ISEAL Alliance yang diakui secara global untuk
menetapkan standar lingkungan dan sosial. ISEAL Alliance adalah sebuah organisasi global yang
menyusun kode etik untuk pengembangan standar keberlanjutan. Banyak pembeli dan NGO
menyebut Kode Etik ISEAL sebagai referensi terbaik untuk yang menentukan proses penetapan
standar yang kredibel.
3.1
Kemajuan
sampai
bulan
Juli
2014
ü Proses awal konsultasi di negara-negara kunci ASEAN. Pada akhir tahun 2013 diadakan
6
serangkaian pertemuan stakeholder kawasan dari seluruh industri akuakultur udang di
Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan latar
belakang dan dasar pemikiran atas inisiatif untuk mengatur pengembangan budidaya udang
yang berkelanjutan, dan meminta anggota Komite Pengarah untuk melakukan sesuatu guna
menyempurnakan draf-draf kerja.
ü Benchmarking Praktek Baik Akuakultur dan Skema Sertifikasi lainnya di Kawasan
ASEAN dan Draf Pertama Standar Udang untuk Kawasan ASEAN. Pada akhir tahun
2013, penilaian terhadap kesesuaian atas Good Aquaculture Practices (GAP) yang
dikembangkan oleh masing-masing negara Anggota ASEAN (Thai GAP, Indo GAP, Viet
GAP, dan Thai Code of Conduct [Kode Etik Thai]) dan GAP udang kawasan ASEAN dengan
persyaratan utama keberlanjutan telah selesai. Semua Standar GAP yang ada dikompilasi
secara bersama-sama untuk menciptakan draf kerja pertama Standar Udang untuk Kawasan
ASEAN yang disampaikan kepada stakeholder (pemangku kepentingan) yang tertarik untuk
ditinjau pada pertemuan Komite Pengarah pertama bulan Desember 2013.
ü Rapat Komite Pengarah Pertama. Tanggal 13-14 Desember 2013, Rapat Komite Pengarah
pertama diadakan di Bangkok, Thailand. Empat belas orang yang mewakili NGO, lembaga
sertifikasi, prosesor, petani udang, dan anggota asosiasi bertemu untuk membahas proses dan
draf standar kerja pertama. Masukan yang substansial dan revisi dikumpulkan dan digunakan
untuk mengembangkan draf standar kerja kedua.
ü Draf Kerja Standar Udang Kedua untuk Kawasan ASEAN. Setelah pertemuan komite
pengarah bulan Desember 2013, draf kerja kedua dari standar disusun berdasarkan masukan
yang dikumpulkan dari para pemangku kepentingan yang hadir. Penyuntingan dan modifikasi
dilakukan untuk meningkatkan palang kinerja lingkungan berdasarkan Monterey Bay
Aquarium’s Seafood Watch® Program tentang kriteria penilaian keberlanjutan.
ü Konsultasi Publik Tingkat Nasional atas Draf Kerja Kedua. Tujuan dari pertemuan publik
adalah untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih luas dan penerimaan atas tujuan dari
Standar Udang untuk Kawasan ASEAN, langkah untuk pengembangan, dan untuk
mengumpulkan umpan balik tentang draf standar kedua. Dalam pertemuan-pertemuan
tersebut, 130 pemangku kepentingan dari industri budidaya udang di kawasan ASEAN diberi
penjelasan singkat tentang langkah-langkah pengembangan, timeline, dan tujuan dari proses.
Semua komentar dikumpulkan dan dibagi kepada Komite Pengarah untuk pertimbangan
mereka dalam mengembangkan draf berikutnya dari standar untuk periode komentar publik
pertama. Pertemuan publik diadakan di:
• General Santos, Filipina tanggal 18 Februari 2014
• Can Tho, Vietnam tanggal 26 Februari 2014
• Surabaya, Indonesia tanggal 23 April, 2014

7. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
ü Rapat Komite Pengarah Kedua. Rapat Komite Pengarah kedua diselenggarakan di Ho Chi
Minh City, Vietnam tanggal 14-15 Juli, 2014. Dua belas anggota komite pengarah bertemu
untuk mengkonfirmasi ruang lingkup Standar Udang untuk Kawasan ASEAN, membahas
masukan yang disampaikan selama konsultasi publik nasional, mengusahakan kesepakatan
mengenai kerangka acuan dan prosedur kerja untuk Komite Pengarah, dan membuat rencana
selama 60 hari periode komentar publik. Komite Pengarah mengembangkan draf kerja ketiga
dari standar yang akan dirilis untuk komentar publik periode pertama bulan Agustus 2014.
3.2
Kegiatan
untuk
Menyelesaikan
Standar
Udang
Untuk memfasilitasi konsensus selanjutnya dan komitmen terhadap proses pengembangan
standar kegiatan berikut dijadwalkan akan dilangsungkan:
7
• Komentar Publik Periode Pertama (60-hari). Selama periode komentar 60 hari, para
pemangku kepentingan diminta untuk mengirim komentar atas setiap bagian dari draf
dokumen. Semua komentar yang disampaikan selama periode komentar publik akan
memperoleh jawaban resmi dari komite pengarah yang akan ditaruh pada domain publik.
Komite pengarah diperlukan untuk meninjau semua komentar publik yang diterima, tetapi
sebagai badan pengambilan keputusan, mereka memiliki hak untuk memutuskan apakah
komentar akan dimasukkan ke dalam standar atau tidak.
• Rapat Komite Pengarah Ketiga. Tentatif pertemuan komite pengarah ketiga akan
diselenggarakan bulan Oktober 2014 untuk meninjau hasil komentar publik dan untuk
menghasilkan draf revisi yang akan digunakan selama fase uji lapangan.
• Uji Lapangan. Fase ini memungkinkan Komite Pengarah untuk memahami aplikasi praktis
dari standar yang diterapkan pada seting praktis, real time dengan petani udang terpilih di
kawasan tersebut. Ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah
apapun yang muncul dari aplikasi lapangan yang mungkin memerlukan modifikasi standar itu
sendiri. Ini adalah bagian penting dari upaya untuk memastikan agar diskusi dan kerja dari
Komite Pengarah lebih mudah diterapkan setelah selesainya proses. Tujuannya adalah untuk
melakukan mock-up audit tambak udang dan koperasi/ kelompok tani dengan berhasil dalam
setidaknya dua atau tiga negara ASEAN. Aspek penting dari uji lapangan akan menentukan
seberapa baik produsen memahami dan mampu memanfaatkan standar, dan mengidentifikasi
cara-cara dan metodologi dalam rangka lebih memperkuat standar atau kapasitas pengguna
untuk melaksanakan.
• Rapat Komite Pengarah Keempat. Pertemuan komite pengarah keempat akan
diselenggarakan sekitar bulan Februari 2015 untuk meninjau hasil dari fase uji lapangan dan
untuk menghasilkan draf yang sudah direvisi yang akan digunakan selama komentar publik
periode kedua (30 hari).
• Komentar Publik Periode Kedua (30 hari). Komentar publik periode kedua diperlukan
untuk memungkinkan para pemangku kepentingan melihat bagaimana komentar awal mereka
dipertimbangkan, dan kemudian membuka kesempatan kedua untuk mengomentari draf.
Seperti dengan komentar publik periode pertama, komite pengarah akan menyampaikan
jawaban resmi untuk semua komentar yang dikumpulkan selama periode komentar publik.

8. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
4.
Standar
Udang
untuk
Kawasan
ASEAN
Draf kerja ketiga dari Standar Udang untuk Kawasan ASEAN disajikan di bawah ini. Standar
yang diusulkan pertama kali disusun dengan mengkonsolidasikan GAP nasional yang ada di
negara-negara yang ada di kawasan ASEAN termasuk GAP Thailand, Indo GAP, Viet GAP, Thai
Code of Conduct dan ASEAN Shrimp GAP (GAP Udang ASEAN) (Draf ke 1). Komite Pengarah
juga mempertimbangkan dan memasukkan indikator tambahan dari Kriteria Penilaian
Keberlanjutan Seafood Watch Aquaculture (SFW) dan untuk meningkatkan level kinerja
lingkungan standar secara keseluruhan.
Draf standar mengasumsikan bahwa GAP nasional yang digunakan mencakup dasar-dasar dari
legalitas pertanian, registrasi, dll. Komite Pengarah berusaha untuk mengembangkan draf Standar
Udang untuk Kawasan ASEAN untuk menentukan indikator yang lebih penting dari lingkungan,
sosial, dan ketertelusuran yang relevan dengan petani udang di kawasan ASEAN, dan pembeli
global yang bersedia untuk mengakui dan menghargai kepatuhan.
Souce listing yang ditemukan dalam draf standar termasuk dokumen sumber dan nomor standar
yang terkait (jika tersedia). Gambar 1 pada halaman berikutnya termasuk akronim yang
digunakan untuk referensi dokumen sumber.
8
Gambar 1 – Akronim untuk Standar GAP dan COC
Sumber Kode
Thai GAP Major Requirement TGM
Thai GAP Minor Requirement TGm
Thai GAP Recommendation TGR
Thai Code of Conduct TCOC
Indonesia GAP ING
VietGAP VG
ASEAN Shrimp GAP AG
Monterey Bay Aquarium’s Seafood Watch® SFW
4.1
Bagian
I
–
Standar
Level
Peternakan
1. Ketertelusuran
Ketertelusuran didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengikuti pergerakan udang setelah
panen atau input seperti pakan dan benih, melalui tahap produksi tertentu. Ini adalah komponen
penting ketika mengimplementasikan perbaikan atas keberlanjutan. Bagian ini mencoba
menyoroti indikator ketertelusuran yang paling penting yang dapat diaudit pada tingkat
peternakan.
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
1.1 Standar Praktek Baik
Akuakultur Negara
Dibutuhkan kepatuhan terhadap Standar
Praktek Baik Akuakultur Negara
N/A

9. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
2.1 Pemantauan kesehatan
9
1.2 Pencatatan Data Data dikumpulkan dengan menggunakan
metode2 yang kuat termasuk frekuensi
sampel, titik pengumpulan data, kerangka
waktu, dan tersedia dalam bentuk yang siap
untuk diperiksa
Kriteria
SFW 1
1.3 Identifikasi Pejabat
Penegakan Hukum
Pihak berwenang bisa diidentifikasi Kriteria
SFW
2.2
1.4 Sistem pemisahan yang
efektif antara produk
peternakan yang
bersertifikat dan tidak-bersertifikat3
Sebuah sistem harus dibuat untuk
menghindari pencampuran produk
bersertifikat dan tidak bersertifikat
melalui prosedur identifikasi fisik atau
prosedur penanganan produk, termasuk
catatan yang relevan
VG
1.3.1
1.5 Pergerakan produk udang
hidup
a) Pergerakan benur dan induk harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
relevan seperti tertera dalam Pedoman
Teknis ASEAN tentang pergerakan
hewan akuatik hidup yang bertanggung
jawab
b) Pergerakan udang hidup yang dipanen
harus dicatat
AG1
2. Manajemen Kesehatan Udang
Mengoptimalkan kesehatan, meminimalisir stres, mengurangi risiko penyakit udang, dan
memelihara lingkungan budaya sehat di semua fase siklus produksi adalah sangat penting untuk
menimalisir dampak lingkungan dari penyakit. Bagian ini membahas pemantauan penyakit dan
penggunaan bahan kimia, termasuk antibiotik.
udang dan prevalensi
penyakit
Catatan dari sampling prevalensi dan
intensitas penyakit
Catatan dari analisis sebab-akibat dan
tindakan korektif
Catatan menunjukkan bahwa petani telah
memberitahu pejabat yang berwenang atas
bukti dari wabah
TGm
2.13,
2.14,
2.15,
2.16
2.2 Pemantauan kualitas air Petani udang harus secara rutin memeriksa
kualitas air tambak udang dan catatan harus
disimpan
TCOC
A2.2.7
2.3 Penanganan dan
pembuangan udang yang
Harus ada catatan yang layak4 atas
pembuangan udang yang mati /terinfeksi
2
Akan didefinisikan
3
Ini mencakup produk yang hanya ada pada peternakan sampai titik di mana mereka memasukike ndaraan truk pengolahan / kendaraan
pengangkut.
4
Akan
didefinisikan

10. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
mati / terinfeksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
3. Sumber Persediaan
Bagian ini berusaha untuk mengatasi penggunaan spesies udang dalam produksi dan memastikan
bahwa spesies yang digunakan berasal dari sumber yang berkelanjutan.
10
4. Sumber Pakan dan Manajemen
Bagian ini berusaha untuk mengatasi keberlanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber
daya ikan liar untuk pakan udang budidaya yang dapat diverifikasi pada tingkat peternakan.
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
4.1 Penggunaan
pakan
pellet
komersial
Pakan
pellet
komersial
harus
dibeli
dari
produsen
/
penjual
/
importir
yang
memiliki
izin
operasional
dari
pemerintah
pusat
VG
3.2.4
4.2 Penggunaan
zat
aditif
dan
suplemen
yang
telah
disetujui
Peternakan
hanya
boleh
menggunakan
zat
aditif
dan
suplemen
yang
telah
disetujui,
sesuai
dengan
ketentuan
hukum
VG
3.2.5
4.3 Rasio
Ekonomis
Konversi
Pakan
Harus
kurang
dari
2 Kriteria
SFW
5
4.4 Penggunaan
pakan
bersertifikat
Petani
harus
menggunakan
100%
pakan
bersertifikat
ASEAN
5
Lihat
Bagian
II
hukum
2.4 Antibiotik sangat atau
begitu penting bagi
kesehatan manusia
Dilarang
Kriteria
SFW
4
2.5 Penggunaan obat-obatan
hewan, dan bahan kimia
Harus ada catatan tentang penggunaan obat-obatan
hewan, bahan kimia, pestisida dan
probiotik
TGM
3.1
2.6 Penggunaan obat-obatan
terlarang dan bahan kimia
Tidak diijinkan pemakaian obat-obatan atau
bahan kimia yang dilarang oleh negara
produksi maupun negara pengekspor
TCOC
3.1
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
3.1 Sourcing fry atau post larvae
dari sumber liar
Dilarang
kecuali
untuk
keperluan
yang
bersifat
pasif
Kriteria
SFW
10
3.2 Sourcing dari post larvae
100%
dari
sumber
ASEAN2
yang
bersertifikat5
n/a

11. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
5. Manajemen Dampak Lingkungan
Bagian ini berusaha untuk mengelola dampak operasi tambak udang atas keanekaragaman hayati
melalui kegiatan seperti pembangunan kolam peternakan, pengendalian predator, atau kualitas air
pembuangan.
5.1 – Dampak Mangrove dan Habitat
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
5. 1.1 Analisis Dampak
11
Lingkungan (AMDAL) atau
ekuivalennya
Peternakan harus memiliki Analisis
Dampak Lingkungan (AMDAL) atau
ekuivalennya sesuai dengan peraturan
nasional
VG 4.
SFW
Kriteria 3
5.1.2 Siting (pembangunan kolam)
di daerah mangrove (hutan
bakau)
Peternakan yang didirikan setelah bulan
Mei 1999 TIDAK boleh berada di lokasi
ekosistem hutan bakau atau lahan basah
alami lain yang penting dari segi ekologi
sebagaimana ditentukan oleh EIA, jika
tersedia
Peternakan memiliki surat pernyataan dari
otoritas setempat yang menunjukkan
penggunaan lahan dari bulan Mei 1999
sampai pendirian peternakan atau peta
sejarah penggunaan lahan / surat
pernyataan. Peternakan dapat memberikan
surat pernyataan yang menunjukkan waktu
(bulan dan tahun) pembangunan kolam.
Peternakan harus mengikuti peraturan
pemerintah lokal, nasional tentang rencana
tata ruang pesisir, jika tersedia
VG 4.1.2
5.1.3 Perluasan peternakan di
habitat bernilai tinggi
Dilarang kecuali untuk kanal6 dengan
kewajiban memberikan bukti kegiatan
restorasi termasuk bukti konfirmasi dari
pemerintah, jika tersedia
SFW
Kriteria 3
5.1.4 Siting (pembangunan kolam)
di Kawasan Lindung (PA)
Harus ada bukti bahwa lokasi peternakan
atau fasilitas terkait tidak berada dalam
kawasan lindung nasional atau
internasional
VG 4.1.3
6
Untuk
penghapusan
habitat
bernilai
tinggi
guna
pembuatan
kanal,
peternakan
harus
mengembalikan
keadaan
daerah
yang
digunakan
ke
kondisi
semula
sebisa
mungkin.
Pemulihan
bisa
berupa
penghijauan
di
sepanjang
tepi
kanal
atau
penghijauan
di
tempat
lain
dengan
kondisi
dan
ukuran
yang
sebanding.
Restorasi
ini
perlu
dilakukan
berdasarkan
atas
rekomendasi
AMDAL
jika
tersedia.

12. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
5.2 – Penggunaan dan Pembuangan Air
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
5.2.1 Penggunaan air tanah segar
12
(di bawah 5ppt)
Tidak dapat digunakan untuk menurunkan
konsentrasi garam dari air kolam (untuk
kultur air payau)
VG
4.2.3
5.2.2 Pembuangan air garam ke
dalam tubuh air tawar alami
Peternakan dirancang dan dikelola untuk
memastikan bahwa air garam tidak dapat
dibuang ke badan air tawar
VG
4.2.5
5.2.3 Pertukaran air setiap hari Pertukaran air per peternakan tidak boleh
melebihi 10% rata-rata tiap hari dihitung atas
seluruh siklus produksi
Catatan debit air harus disimpan
SFW
Kriteria
6
5.2.4 Monitoring kualitas dan
pengolahan limbah
Catatan pengujian mutu limbah dan
memastikan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang relevan dengan:
- Pemeriksaan visual terhadap prosedur
pengambilan sampel
- Catatan pengolahan limbah/ kontrol
kualitas air sebelum dibuang.
TGM
4.1
5.2.5 Pembuangan lumpur Sedimen yang dikeruk dari kanal, sungai dan
kolam dicegah dan dideteksi secara benar
untuk mencegah salinisasi tanah dan air
tanah dan tidak menimbulkan gangguan
ekologi lainnya, seperti menempatkannya di
hutan bakau atau daerah sensitif lainnya.
VG
4.2.7
5.2.6 Pengolahan air limbah Harus diolah sebelum dibuang jika
densitasnya adalah XX
SFW
Kriteria
2
5.3 – Kontrol atas Predator
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
5.3.1 Kontrol atas predator Tidak boleh digunakan metode kontrol
predator aktif yang mematikan (burung dan
mamalia)
VG
4.3.1
5.3.2 Perlindungan spesies yang
terdaftar
Kegiatan peternakan tidak boleh
menyebabkan kematian spesies apapun yang
ada dalam buku merah nasional dan IUCN
(daftar spesies langka atau terancam punah)
Perlindungan atas pelanggaran sekunder
berlaku bila diketahui ada spesies yang
menjadi perhatian di daerah itu
VG
4.3.2

13. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
5.4 - Manajemen escape (pelarian)
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
5.4.1 Catatan jumlah stok Jumlah stok udang, berat rata-rata dan jumlah
13
biomassa harus dipantau secara teratur pada
tingkat unit produksi. Harus ada catatan
monitoring dan dokumentasi
VG
3.4.1
5.4.2 Pencegahan dari upaya
melarikan diri
Peternakan harus mengambil langkah yang tepat
untuk mencegah keluarnya udang dari tambak.
Harus ada langkah yang tepat. Langkah itu bisa
mencakup saringan ganda dengan mekanisme
tangkapan yang diperiksa secara teratur, dan
catatan disimpan
TCOC
A4.3
6. Aspek sosial ekonomi
Budidaya udang harus dilakukan secara bertanggung jawab dari aspek sosial, tidak
membahayakan mata pencaharian petani udang, dan masyarakat setempat. Kegiatan budidaya
harus dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan nasional, serta, pedoman dan konvensi yang
relevan tentang hak-hak tenaga kerja yang diatur oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO).
6.1 - Kondisi Kerja Secara Umum
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
6. Pekerja anak Tidak mempekerjakan anak di bawah usia
minimum sesuai dengan peraturan nasional dan
ILO
Pengecualian: Dalam hal bisnis keluarga
(magang), anak-anak yang menjadi anggota
keluarga dekat tidak boleh terlibat dalam
pekerjaan berbahaya dan pekerjaan yang
menancam kelangsungan pendidikan mereka
6.1.2 Perjanjian kerja Pekerja dimasukkan dalam perjanjian kerja yang
menjelaskan durasi kerja dan paket remunerasi
6.1.3 Ketentuan pemutusan
hubungan kerja
Pekerja bebas untuk mengakhiri pekerjaan mereka
dan menerima gaji penuh sampai hari terakhir,
berdasarkan pemberitahuan yang wajar yang
diberikan kepada majikan mereka
VG
5.1.3
6.1.4 Kebebasan berserikat Pekerja memiliki hak untuk membentuk atau
bergabung dengan organisasi untuk membela hak-hak
mereka (termasuk hak mereka untuk
perundingan kolektif), tanpa campur tangan dari
majikan dan tanpa ada resiko berupa akibat
negatif karena menggunakan hak ini
VG
5.1.4

14. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
14
6.1.5 Non-diskriminasi Pekerja tidak mengalami diskriminasi apapun dari
majikan atau pekerja lain
Ada peraturan tertulis tentang anti-diskriminasi,
yang menyatakan bahwa perusahaan tidak terlibat
/ mendukung tindakan diskriminasi dalam proses
rekrutmen, remunerasi, akses terhadap pelatihan,
promosi, pemutusan hubungan kerja atau pensiun
berdasarkan ras, kasta, asal kebangsaan, agama,
kecacatan, jenis kelamin, orientasi seksual,
keanggotaan serikat, afiliasi politik, usia atau
kondisi lain yang dapat menimbulkan diskriminasi
VG
5.1.5
6.1.6 Tindakan disiplin Tindakan disiplin tidak boleh dalam bentuk
kekerasan fisik atau pengurangan upah untuk
pekerjaan yang telah selesai dikerjakan
VG
5.1.6
6.1.7 Pendaftaran pekerja
migran
Buruh tani migran harus dipekerjakan secara
legal.
TGM
8.1
6.1.8 Mekanisme
penyampaian keluhan
Semua isu yang disampaikan oleh pekerja harus
didaftar, dilacak dan ditanggapi oleh majikan.
Tersedia register yang mencatat masalah yang
disampaikan oleh pekerja (termasuk bentuk
keluhan), tanggal dan tanggapan yang diambil.
Wawancara dengan karyawan mengkonfirmasi
kepatuhan
VG
5.4.2
6.2
-­‐
Kesehatan
dan
Keselamatan
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
6.2.1 Kondisi kerja yang
aman
Karyawan dilindungi secara memadai terhadap
bahaya, seperti tersedia air yang siap minum /
aman, terdapat kondisi sanitasi untuk pembuangan
limbah manusia.
Tersedia catatan atas semua kecelakaan dan
tindakan korektif yang dilakukan. Bukti bahwa
tindakan korektif, seperti faktur obat, masih ada.
Peralatan keselamatan harus diberikan kepada
pekerja yang melakukan kegiatan berbahaya
VG
5.2.2,
5.2.4
6.2.2 Fasilitas sanitasi Pekerja memiliki akses terhadap area
penyimpanan makanan yang bersih, tempat
istirahat yang ditentukan, fasilitas cuci tangan, dan
air minum
VG
5.1.8
6.2.3 Pelatihan keselamatan Pelatihan umum tentang praktek kerja yang aman,
pencegahan kecelakaan, pengurangan resiko dan
keselamatan harus diberikan kepada semua
pekerja tambak udang
AG 1

15. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
15
6.2.4 Akomodasi pekerja Perumahan karyawan dibangun dari bahan-bahan
yang mampu bertahan sesuai kondisi setempat.
VG
6.3 - Kontrak dan Upah
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
6.3.1 Upah Peternakan harus menunjukkan pembayaran upah
yang wajar sesuai dengan kesepakatan yang telah
disetujui. Tanda terima pembayaran upah dan
wawancara dengan para pekerja mengkonfirmasi
kepatuhan.
VG
5.3.3
6.3.2 Kerja ekstra7 Karyawan memastikan bahwa pekerjaan
tambahan bersifat sukarela dan dibayar
VG
5.1.7
6.4 - Isu Komunitas
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
6.4.1 Manfaat
untuk
masyarakat
-­‐
Peternakan
udang
harus
menunjukkan
tanggung
jawab
sosial
yang
bermanfaat
bagi
masyarakat
setempat.
-­‐
Berikan
prioritas
untuk
mempekerjakan
pekerja
yang
berasal
dari
masyarakat
setempat.
AG 3
6.4.2 Manajemen
konflik
dengan
masyarakat
setempat
-­‐
Peternakan
udang
tidak
boleh
membatasi
akses
terhadap
sumber
daya
publik
dan
dampak
negatif
terhadap
masyarakat
setempat.
-­‐
Peternakan
udang
harus
memiliki
mekanisme
komunikasi
dan
keterlibatan
dengan
masyarakat
setempat
dan
mengambil
tindakan
positif
untuk
menanggapi
keluhan
AG 4
6.4.3 Penempatan
peternakan
pada
komunitas
setempat
Lokasi
peternakan
tidak
boleh
menghalangi
akses
adat
dan
/
atau
mengganggu
kondisi
hidup
dan
kegiatan
masyarakat
setempat
TGR 9.1
4.2
Bagian
II
–
Standar
Pengetasan
Salah satu cara terpenting untuk menimalisir dampak lingkungan budidaya udang adalah
memastikan bahwa spesies yang digunakan dalam produksi berasal dari proses domestikasi dan
jumlah yang memadai, serta, skrining untuk mencegah penyebaran penyakit. Bagian ini
dirancang untuk diaudit di tempat pengetasan, dan mungkin memerlukan kunjungan oleh auditor
atau deklarasi resmi.
7
Lembur
tidak
tepat
karena
buruh
tani
tinggal
dan
bekerja
di
peternakan
dan
dibayar
dalam
bentuk
saham
berdasarkan
atas
hasil
panen.
Bekerja
ekstra
=
pekerjaan
yang
tidak
sesuai
dengan
siklus
produksi

16. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
16
7. Penggunaan Spesies
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
7.1 Status kesehatan post
larvae
Harus sesuai dengan ketentuan yang relevan
dalam Pedoman Teknis ASEAN tentang
Responsible Movement of Live Aquatic
Animals (Pergerakan Hewan Aquatic Hidup
yang Bertanggung Jawab)
VG 3.2.2
7.2 Sourcing induk dari
sumber liar
Dilarang untuk vannamei
Untuk monodon (windu), diperbolehkan
sampai stok yang didomestikasi tersedia secara
komersial di negara ini
SFW
Kriteria 10
7.3 Penggunaan non-native
species
Non-native species tidak boleh digunakan
untuk produksi kecuali sudah ditetapkan
untuk produksi komersial
SFW
Kriteria 6
4.3
Bagian
III
–
Standar
Pabrik
Pakan
Penggunaan pakan ikan dan minyak ikan membawa dampak lingkungan yang paling merusak
terkait dengan produksi udang. Bagian ini dirancang untuk diaudit di pabrik pakan, dan mungkin
perlu dikunjungi auditor atau dibuat semacam deklarasi resmi. Penting untuk memastikan bahwa
penggunaan minyak pakan ikan dan minyak ikan dari perikanan ilegal, tidak diatur, atau tidak
dilaporkan bisa diminimalkan atau dihilangkan.
8. Sumber Bahan Pakan
# Indikator Kriteria Kepatuhan Sumber
8.1
Sumber ikan liar yang digunakan
sebagai pakan
Sumber ikan liar harus bisa
diidentifikasi, termasuk spesies,
lokasi tangkapan, dan gear, yang
dibuktikan dengan sertifikat
tangkapan
Asal ikan liar tidak boleh berasal
sumber yang ilegal, tidak
dilaporkan dan tidak diatur (IUU)
SFW
Kriteria 5
8.2 Persen inklusi makanan ikan
Harus kurang dari 25%
SFW
Kriteria 5
8.3 Persen inklusi minyak ikan Harus kurang dari 5%
SFW
Kriteria 5
8.4 Protein maksimal dalam pakan Harus kurang dari 50%
SFW
Kriteria 5
8.5 Ketersediaan konten informasi
tentang bahan tanaman
Jumlah per jenis tanaman (misalnya
kedelai, jagung, dll) yang
ditentukan
SFW
Kriteria 5
8.6 Ketersediaan konten informasi
tentang penggunaan produk
sampingan perikanan
Jumlah per spesies yang ditentukan SFW
Kriteria 5

17. Standar Udang untuk Kawasan ASEAN - Draf untuk Komentar Publik Periode (Augustus 2014)
17
8.7 Ketersediaan konten informasi
mengenai penggunaan zat aditif
Semua bahan di atas 1% harus
dilaporkan
Isu yang diberi tanda untuk input: Bagaimana memperhitungkan
persyaratan sumber makanan ikan sesuai standar udang ASEAN?
Terdapat beberapa isu signifikan seputar sumber pakan untuk udang, termasuk penggunaan
"ikan rucah" dari perikanan yang tidak diatur atau tidak dilaporkan. Dalam beberapa kasus,
pelanggaran hak asasi manusia telah dilaporkan dari operasi tersebut.
Komite Pengarah mengharapkan proposal tentang bagaimana caranya mengintegrasikan
persyaratan ini menjadi standar, termasuk opsi untuk mendapatkan serangkaian langkah
yang perlu diupayakan oleh produsen untuk memenuhi sebagai bagian dari standar ini.
Komite Pengarah juga mengharapkan masukan tentang seberapa jauh tingkat ketertelusuran
juga diperlukan dari pelabuhan nelayan ke pabrik tepung ikan selanjutnya ke pabrik pakan
ikan.