Dokumen tersebut membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap pendidikan tinggi di Indonesia dan rekomendasi kebijakan untuk masa pasca-pandemi. Dokumen ini menjelaskan tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi selama pandemi seperti pembelajaran daring, serta skenario dan terobosan kebijakan untuk masa depan seperti pendidikan hibrida dan program Kampus Merdeka. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi perubahan pendekatan kebijak

1. Pembaruan Kebijakan
Pendidikan Tinggi
Pascapandemi
Togar M. Simatupang
Institut Teknologi Bandung
31 Desember 2021

2. Kilasan
1. Dampak Pandemi Covid-19
2. Skenario Pasca-COVID
3. Isu Pendidikan Tinggi
4. Terobosan Diktiristek
5. Perubahan Pendekatan
6. Rekomendasi Pemantapan
Kebijakan Pendidikan Tinggi 2

3. Dampak Pandemi Covid-19
Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa di bidang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak
hanya dalam penggunaan kelas zoom tetapi di seluruh jajaran interaksi antar anggota universitas.
Pandemi COVID-19 telah
• memaksa lebih dari 1,5
miliar siswa di 165 negara
putus sekolah,
• memaksa komunitas
akademik global untuk
mengeksplorasi cara-cara
baru dalam belajar dan
mengajar,
• termasuk pendidikan jarak
jauh dan online.
(UNESCO)
Kebijakan Pendidikan Tinggi 3

4. Skenario Pasca-COVID
Lima tahun ke depan merupakan masa pengenalan reformasi sistem untuk mengakomodir kenormalan
baru sosial. Pendidikan tinggi perlu menemukan kembali perannya dalam pengembangan modal manusia
dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.
Pengembangan Modal Manusia:
• Perbaikan sistem pendidikan
untuk meningkatkan kapasitas
belajar,
• Model pendidikan hibrida untuk
masa depan yang
menggabungkan program
pendidikan daring dan luring,
dan kemitraan pendidikan,
• Program pelatihan ulang dan
peningkatan keterampilan untuk
pembelajaran sepanjang hayat.
Pengembangan Teknologi:
• Teknologi untuk menciptakan
transparansi dalam tata kelola
mendukung masyarakat terbuka
dan tangguh
• Teknologi untuk menanggulangi
pengembangan dan penerapan
TPB (SDGs),
• Model ekonomi Bio-Circular-
Green (BCG), ekosistem
pendukung e-commerce,
ekonomi lokal, dan mesin
pertumbuhan baru.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 4

5. Sistem Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan (UU 12/2012)
Staff
Library
Physical Facilities
Laboratories
Funding
Organization
Resources Curriculum
Management
Leadership
Quality
Assurance
Academic
Community
Teaching-Learning Process Graduates
Incoming
Students
Intelektual, Ilmuwan, atau
Profesional yang beriman
bertaqwa, berakhlaq
mulia, berbudaya, kreatif,
Berkarakter tangguh
Karya Penelitian untuk
Kemaslahatan bangsa,
negara, dan manusia
Pengabdian Kepada
Masyarakat
Tujuan Dikti
Kebijakan Pendidikan Tinggi 5

6. Permasalahan Pendidikan Tinggi di
Indonesia (disparitas kualitas)
Keterbatasan
Kapasitas/Daya
Tampung PT
APK ~ 35%
• Sebaran PT
• Biaya Kuliah +
Akomodasi
Terbatasnya Sumber daya
Pendidikan Berkualitas
PT Bermutu
terkonsentrasi di
Pulau Jawa
Belum setara dalam
memberikan layanan
pendidikan bermutu
Belum dapat menjamin
memenuhi semua permintaan
pendidikan tinggi bermutu
Kesetaraan
Keterjaminan
Ketersediaan Keterjangkauan Kualitas
4.4420 Perguruan Tinggi (Forlap DIKTI, Okt 2016), melaksanakan 24.336 program
studi, jumlah Mahasiswa ~ 7 juta, jumlah Dosen ~250.000 (S‐3: 26.688)
Kebijakan Pendidikan Tinggi 6

7. Proses Kerja Diktiristek
Proses Pendukung Proses Inti
Profil
Kebutuhan
Lembaga
Pengelolaan
Lembaga
Profil
Kebutuhan
Sarpras
Pengelolaan
Sarpras
Profil
Kebutuhan
Dosen
Pengelolaan
Dosen
Proses Kelembagaan
Proses Sumber Daya
Kebutuhan
Pengabdian
Masyarakat
Pelaksanaan
Pengabdian
Masyarakat
Kebutuhan
Litbang
Pelaksanaan
Litbang
Uji Alpha Uji Beta Produksi Komersialisasi
Profil Lulusan
yang
dbutuhkan
Desain
Kurikulum &
Pembelajaran
Pelaksanaan
Pembelajaran &
Kemahasiswaan
Proses Riset dan Pengembangan Teknologi
Proses Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Proses Hilirisasi
Kebijakan Pendidikan Tinggi 7

8. Anggaran Pendidikan 2021
Sumber: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/kemendikbud-sampaikan-capaian-tahun-2020-dan-sasaran-tahun-2021
Kemendikbudristek Rp81,5 Triliun
Kampus Merdeka
• Dukungan pencapaian IKU PTN (BOPTN) - 75 PTN
• Peningkatan kelembagaan Pendidikan Tinggi, melalui PNBP/BLU 75 PTN, Layanan
Sarpras PHLN 15, Layanan Sarpras SBSN 11 PTN, Tracer Study 500.000 orang,
SBMPTN/SNMPTN
• Competitive Fund & Matching Fund - PTN/PTS
• Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) - 21.404 orang
• Peningkatan Kualitas Pembelajaran & Kemahasiswaan - 50 ribu mahasiswa
berwirausaha, 400 ribu mahasiswa Kampus Merdeka, 660 Prodi Inovasi
pembelajaran digital
• Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi - KNB 528 orang, WCU 13
Perguruan Tinggi
Kebijakan Pendidikan Tinggi 8

9. Program Belajar Merdeka Kampus Merdeka:
Terobosan Mendikbudristek Nadiem Makarim
2. Mahasiswa Mendapat
Pengalaman di Luar Kampus
Siswa yang masuk Lulusan
Akses (?)
3. Dosen Berkegiatan di
Luar Kampus
Penyelarasan (?)
Standar Kompetensi Kerja
1. Lulusan Mendapat
Pekerjaan yang Layak
Proses Pembelajaran
Merdeka Belajar Episode 2 “Kampus Merdeka”: mempermudah pembukaan program studi baru, sistem
akreditasi perguruan tinggi dipermudah, mempermudah Perguruan Tinggi untuk menjadi PTN Berbadan
Hukum, hak mahasiswa untuk belajar tiga semester di luar program studi.
4. Praktisi Mengajar di
Dalam Kampus
5. Hasil Kerja Dosen
Digunakan oleh
Masyarakat
7. Kelas yang Kolaboratif dan
Partisipatif
Pembelajaran
sepanjang hayat(?)
6. Program Studi Bekerjasama
dengan Mitra Kelas Dunia
8. Program Studi
Berstandar Internasional
Berstandar Nasional (?)
Pangkalan Data?
Kedai Reka
Andragogi dan Dukungan Siswa?
Hilirisasi? Pemberdayaan masyarakat (TPB)?
3,7 juta lulusan
SMA, ada 1,8 juta
yang bisa kuliah
Matching fund &
competitive fund
Kebijakan Pendidikan Tinggi 9

10. Perubahan Pendekatan
Kebijakan Pendidikan Tinggi 10

11. Pendekatan Kolaboratif
• Perlunya pendekatan kolaboratif di antara
semua pemangku kepentingan dan penyedia
layanan di PT untuk mempromosikan dan
meningkatkan upaya MBKM.
• Pendekatan kolaboratif antara layanan
pendukung di institusi PT dapat meningkatkan
dan memperkuat strategi MBKM institusi
pendidikan tinggi dengan:
1. mengidentifikasi kebutuhan, tujuan dan prioritas
MBKM;
2. menggabungkan beberapa kegiatan dan layanan
pendukung ke dalam rencana strategis mereka;
3. mengintegrasikan pandangan semua pemangku
kepentingan perguruan tinggi dalam semua
tindakan dan kegiatan untuk mempromosikan
lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan
mendukung;
4. dengan memantau dan menilai rencana MBKM
bersama dengan perspektif pemangku kepentingan
secara berkala.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 11

12. Perubahan Pendekatan:
Hibah bersaing menuju Hibah kolaboratif
Model Tradisional:
• Kontribusi mandiri untuk masyarakat
• Hibah bersaing berbasis proyek
Model Baru:
• Kontribusi yang saling bergantung kepada masyarakat
• Hibah kolaboratif berbasis program
Perguruan
Tinggi 1
Perguruan
Tinggi 2
Perguruan
Tinggi 3
Masyarakat
lulusan, Iptek, layanan
lulusan, Iptek, layanan
lulusan, Iptek, layanan
PT terus menghasilkan luaran (output) tradisional mereka.
Setiap PT memenangkan hibah kompetitif dan
menerapkannya untuk keunggulannya sendiri. Sebuah
proyek selesai ketika tujuan dan sasarannya tercapai.
Contoh: Fakultas Ilmu Komputer UI menawarkan 16 mata
kuliah bidang ilmu komputer dan sistem informasi melalui
MOOC dengan biaya 1 juta per SKS.
Perguruan
Tinggi 1
Perguruan
Tinggi 2
Perguruan
Tinggi 3
Masyarakat
lulusan, Iptek, layanan
lulusan, Iptek, layanan
lulusan, Iptek, layanan
Kemitraan
berbagi
sumber
daya dan
peningkatan
mutu
PT bekerjasama dengan PT yang lain dengan platform
tertentu untuk luaran mereka untuk keunggulan kolektif.
Proyek hibah akan berjalan dengan kemitraan dan
pembiataan campuran (blended finance). Contoh:
Konsorsium PT yang membentuk lembaga patungan untuk
pemantauan dan peningkatan mutu dengan menggunakan
dasbor dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS).
Kebijakan Pendidikan Tinggi 12

13. Kerjasama Proyek Promosi Pendidikan Bersama antar
Universitas
Sumber: “Program for Promoting Inter-University Collaborative Education”, http://www.yamagata-u.ac.jp/gp/tsubasa-p2012/en/index.html
• Proyek ini lebih unggul dari upaya
membangun sistem pendidikan dan
penjaminan mutu bersama yang
menjawab tuntutan masyarakat
melalui gotong royong antar
perguruan tinggi sesuai wilayah dan
bidangnya, di luar bentuk pendirian
nasional, negeri, dan swasta.
• Dengan memilih inisiatif dan
memberikan prioritas dukungan
keuangan, bertujuan untuk
menjamin dan meningkatkan
kualitas pendidikan dan
mempromosikan diferensiasi
fungsional yang memaksimalkan
kekuatan layanan.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 13

14. Potensi Pendekatan Kolaboratif untuk Reformasi Pendidikan
Sumber: https://www.rand.org/pubs/monographs/MG1051.html
• Ford Foundation mengembangkan program
yang disebut Collaborating for Education
Reform Initiative (CERI) yang memberikan
hibah kepada kolaboratif organisasi berbasis
masyarakat di perkotaan sebagai cara untuk
mengatasi masalah sistemik: hambatan untuk
pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas
tinggi.
• Delapan kolaboratif ditandatangani, dan
selama empat tahun, RAND Corporation
menilai kemajuan program.
• Penulis laporan ini menemukan bahwa delapan
situs membuat berbagai tingkat kemajuan dan,
sementara tidak ada yang mencapai hasil akhir
yang diinginkan, beberapa kolaboratif
menawarkan janji yang cukup besar.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 14

15. Perubahan Pendekatan:
Membangun kapasitas untuk kebijakan berbasis bukti di pendidikan tinggi
• Memastikan akses yang sama bagi semua
perempuan dan laki-laki ke pendidikan tinggi yang
terjangkau dan berkualitas adalah hak asasi manusia
yang mendasar di bawah Sasaran Pembangunan
Berkelanjutan Empat (SDG4) Target 4.3.
• Diktiristek memiliki peran unik dalam membangun
kapasitas nasional untuk pendidikan tinggi dan
penelitian yang berkualitas.
• Pendidikan tinggi telah mengalami transformasi
besar dalam beberapa tahun terakhir yang
mencakup peningkatan transformasi digital dalam
pendidikan dan penelitian.
• Pertumbuhan pembelajaran online dan campuran,
difasilitasi oleh perluasan konektivitas, dan juga
mengungkapkan pentingnya layanan digital, seperti
Kecerdasan Buatan, Big Data, dan Sistem Informasi
Manajemen Pendidikan Tinggi dalam membantu
institusi pendidikan tinggi memanfaatkan data untuk
perencanaan yang lebih baik, pembiayaan dan
kualitas. Kebijakan Pendidikan Tinggi 15

16. Perubahan Pendekatan:
Perubahan Pasar dan Model Lima Kekuatan Porter
Sumber: Disruptive Innovation in Higher Education by Andrew Sears, https://www.slideshare.net/techmission/disruptive-innovation-in-higher-
education-full-course-slides?qid=51444a45-da16-4543-8e20-fa9097b1d688&v=&b=&from_search=5
Kumpulan PT:
Pertandingan
Bersaing
Ancaman
Pemain
Baru
Kekuatan
Pelanggan
Ancaman
Pengganti
Kekuatan
Pemasok
Secara dramatis meningkat:
• Kompetisi nasional daring
• Kompetisi global
• Universitas komesial dan mega
Meningkat dengan:
• Standardisasi
• Gelar pretelan (unbundling)
Berkurang oleh:
• Kelebihan kapasitas dosen
• "Uberisasi" dari dosen praktisi
• Pemeretelan komponen
• Konten yang dikomodifikasi dan
OER
Meningkat oleh:
• Superstar dosen
Peningkatan alternatif untuk
pendidikan kampus:
• Gelar online, campuran, dan CBE
• Analitik Perusahaan
• Universitas Perusahaan (Corpu)
• Kelebihan kapasitas
• Konsolidasi/Kolaborasi
• Transaksi
Kebijakan Pendidikan Tinggi 16

17. Rekomendasi Pemantapan
Kebijakan Pendidikan Tinggi 17

18. Layanan Prima
(Service Excellence - Sx)
Inovasi
(Innovation Exchange - Ix)
Strategi Transformasi Berkelanjutan Sistem Pendidikan Tinggi
(Di-LaPIS = Dx Lx Px Ix Sx)
Perjalanan Transformasi Digital (Dx)
Jaringan Kepadatan Rendah
i. Rutin Solitari:
1. Kelembagaan
2. Sumberdaya
3. Belmawa
4. Ristek
Jaringan Kepadatan Rendah
i. Rutin dan Afirmasi
ii. Difusi dan Replikasi
1. Kelembagaan
2. Sumberdaya
3. Belmawa
4. Ristek
Jaringan Kepadatan Tinggi
Platform Kolaboratif:
1. Mutu (QX)
2. Siber (CX)
3. Matching (MX)
4. SGDs (SX)
Pembelajaran (MB)
(Learning Experience - Lx)
Tujuan Ditjen Diktiristek tahun
2020-2024:
1. Penguatan mutu dan relevansi
pendidikan tinggi
2. Penguatan mutu dosen dan
tenaga kependidikan
3. Penguatan sistem tata Kelola
Ditjen Diktiristek
4. Penguatan mutu litbang dan
inovasi
Indikator Sukses:
• Angka partisipasi tinggi
• Hasil belajar bermutu
• Distribusi yang merata
• Dasbor, misalnya
IKU PT
• Informatisasi
• Digitalisasi
• Kecerdasan
Artifisial
• MBKM TV
Kebijakan Pendidikan Tinggi 18

19. Layanan Reguler
(Renstra Diktiristekdikti)
Apa program yang baru?
1. Belmawa
2. Sumber Daya Pendidikan
3. Kelembagaan
4. Ristek
Layanan Praktik Terbaik
(Berbasis Jejaring Kerjasama)
Layanan Platform
(Berbasis Jejaring Kerjasama)
• MB (pembelajaran,
pertukaran mahasiswa)
• KM (Satker, BLU, PTN BH)
• Pusat inkubator + BLK
• Mutu
• Magang
• Siber
• Kedaireka
Kebijakan Pendidikan Tinggi 19

20. Analisis dan Permasalahan Kesenjangan Relevansi
Pendidikan Tinggi
Berbasis pada tugas pokok, sistem perguruan tinggi, dan kebijakan pendidikan tinggi
Mahasiswa Baru
Pendidikan di
Perguruan Tinggi
Lulusan
Dunia Kerja
(industri,
wirausaha, sosial)
Akses
layanan
pendidikan
tinggi
Pemenuhan
capaian
pembelajaran
Kebekerjaan
atau
kewirausahaan
Kapasitas, penjaminan
mutu, fasilitas, dosen,
kurikulum
Kompetensi dan
karakter
Daya serap DUDI dan
peluang wirausaha
Minat, talenta, dan
cita-cita
• Kelembagaan: (prodi baru,
akreditasi, dll.)
• Kompetensi peserta didik
(merdeka belajar)
• Kompetensi dosen (target
publikasi, pedagogi)
Permasalahan:
Prakarsa:
• Lemahnya motivasi
dosen aktualisasi karier
dan pemenuhan
akreditasi
• Keterbatasan dan
distribusi dosen yang
tidak merata
• Standar IP yang
berbeda-beda
• Keterbatasan dan
distribusi dosen yang
tidak merata
• Adopsi MBKM yang
masih terbatas
Sistem
perguruan
tinggi:
Usulan
Kebijakan:
• Kebijakan platform
SISTER yang terkoneksi
dengan Platform Mutu
Program Studi (Qx)
• Kebijakan mobilisasi
dosen antar PT dan
dosen praktisi dan LPDP
• Kebijakan insentif bagi
filantrofi di dunia pendidikan
• Kebijakan simpul
pengetahuan MBKM dan
anugerah MBKM
• Kebijakan transformasi
digital (DX)
• Kerjasama dengan DUDI
yang masih terbatas
• Keterbatasan akses
layanan pendidikan
tinggi (APS 33% di tahun
2020)
• Biaya kuliah
• Daya belajar dan
adaptabilitas yang
rendah dari peserta
didik
• Insentif pajak
• Platform Kedaireka
• Prioritas bidang studi KIP
• Kebijakan Taman Siber
untuk PT
• Peningkatan Institut Siber
Pendidikan Indonesia
• Pemberdayaan Lembaga
Teknologi Edukasi
• Kebijakan platform Merdeka
Belajar dan sertifikasi
• Platform penempatan
pemagangan dan pelatihan
dengan DUDI
• Kebijakan kerjasama BLK dan
pusat inkubator antar PT
• Kebijakan platform
insentif bagi
perusahaan dalam
program pemagangan
• Kedaireka menjadi
marketplace inovasi
• Hibah Penelitian dan PkM
• Hibah MBKM
• Pedoman kurikulum MBKM
• Platform PINDAI (laporan
IKU) PTN
• Program afirmasi MBKM
• Kartu Pintar (KIP)
• Program Bidik Misi
Kebijakan Pendidikan Tinggi 20

21. Program Belajar Merdeka Kampus Merdeka:
Rekomendasi Pemantapan
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
Kelembagaan
Diktiristek
Sumber Daya
Diktiristek
Riset dan
Pengembangan
Inovasi
Profesor Bintang
Inovasi Sosial
untuk TPB (SDGs)
Penghargaan
Anugerah Inovasi
Digital
Insentif Pajak
untuk Filantrofi
Pendidikan
Program Taman
Siber
1 2 3 4
5 6
7 8 9 10
Kebijakan Pendidikan Tinggi 21

22. Pembelajaran dan Kemahasiswaan
1
Platform sistem pembelajaran daring
(online) ataupun campuran (blended)
rujukan (referensi) yang dapat diakses
dan dicontoh oleh Program Studi lain
yang dapat dikembangkan sendiri dan
dijalankan secara fleksibilitas dengan
penerapan model semester atau
triwulan.
Platform pengalaman belajar (learning
experience) secara daring untuk
mempersiapkan lulusan pendidikan tinggi
yang memiliki kemampuan kerja dan
sikap kerja (employability) dengan
penyediaan sertifikasi kompetensi,
peningkatan prestasi kemahasiswaan,
dan pemberian pengalaman profesional.
Platform pembelajaran literasi baru untuk
merespon Revolusi Industri 4.0 yang
dapat diakses oleh Program Studi secara
nasional, misalnya berpikir desain (design
thinking), berpikir komputasional
(computational thinking), analitika maha
data (big data analytics), dan dasar
pemrograman (coding basics).
Platform pembelajaran kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler untuk membentuk
sikap mahasiswa dan lulusan yang toleran, empati, inklusif, menghargai ragam budaya,
anti korupsi, bela negara, dan cinta tanah air. Pelajaran tersebut untuk mengasah
akhlak kepemimpinan berbasis toleran dan inklusif yang mendorong pengambilan
keputusan yang mempertimbangkan faktor keberagaman dan menggerakkan proses
perdamaian mulai dari tahun pertama melalui program Kampus Damai (Peace Campus)
sehingga peserta didik yang menempa diri dengan keilmuan juga berkesempatan
membangun dialog antara mereka sendiri untuk mencari persamaan dan pemahaman,
sehingga tercipta kerukunan dan kerjasama yang inklusif, toleran, dan moderat.
Platform Kemitraan dengan industri
dalam perumusan kurikulum,
pelaksanaan industri pengajaran
(teaching industry), program MEMES
(multi entry multi exit system) dan RPL,
magang industri, dan penjaminan mutu
untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi
yang bermutu.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 22

23. Profesor Bintang
2
Program Platform Profesor
Bintang (star professor) yang
berisikan layanan mata kuliah inti
keilmuan pada suatu Program
Studi yang diampu oleh profesor
ternama.
Catatan:
• Profesor diminta memasukkan
proposal mata kuliah yang disajikan
secara daring.
• Proses seleksi mata kuliah melalui
panel pakar, dikurasi oleh praktisi, dan
dijamin mutunya oleh panitia ad hoc,
serta disajikan melalui pembelajaran
daring di mana kelulusan
pengambilan mata kuliah diakui
melalui pengambilan kredit (credit
earning) pada kurikulum Program
Studi yang bersangkutan.
Professor Findley Claxworth
Professor Lucretia Delphinus
Kebijakan Pendidikan Tinggi 23

24. Insentif Pajak untuk Filantrofi
3
Insentif reduksi pajak untuk
filantrofi yang menyumbangkan
donasi atau dana abadi bagi
pengembangan pendidikan tinggi
dan universitas baik perorangan,
kelompok, maupun yayasan.
Catatan:
• Pemerintah Indonesia memperkenalkan
sumber pendanaan baru yang menjadi
kerangka keuangan campuran (blended
financing), meliputi Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU), filantropi untuk
TPB/SDGs, pendanaan hijau, dan
penggalangan dana filantropi digital.
Sumber: “The tax treatment of giving”, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/559f2c2c-
en/index.html?itemId=/content/component/559f2c2c-en
Kebijakan Pendidikan Tinggi 24

25. Program Taman Siber (cyber park)
4
Program Taman Siber (cyber
park) dalam rangka memfasilitasi
tumbuh dan berkembangnya
industri digital berbasis inovasi.
Catatan:
• Layanan siber akan memfasilitasi aliran invensi menjadi inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan
daya saing seperti pendidikan jarak jauh (distance learning), pusat data (data center), layanan
pendidikan digital dan gamifikasi, Blockchain Education, Smart-contract Technologies, layanan awan
(cloud service), maupun kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan mempermudah terjadinya
interaksi dan komunikasi antar pelaku utama yang terlibat dalam penciptaan inovasi digital, baik
pengembang teknologi digital, pengguna teknologi digital, maupun fasilitator atau intermediator.
• Pengembangan Taman Siber memerlukan Peraturan Menteri tentang Taman Siber.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 25

26. Kelembagaan Diktiristek
5
Program “Program Studi (PS) Rujukan” (PS Referensi atau PS Unggul Acuan) yang
menjadi teladan dan percontohan yang dapat diakses untuk dipelajari oleh Program
Studi lain sehingga proses adopsi praktik terbaik dapat dilakukan dengan cepat dan
yang menjadi pembeda adalah sistem perbaikan kontinu (improvement system)
berbasis PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian.
Pelaksanaan, Peningkatan) yang dilakukan secara kontekstual dengan acuan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Instrumen Akreditasi.
Program pengembangan layanan
pendidikan tinggi (teknologi, pengabdian,
riset dan pengembangan, kerjasama
strategis, konsultasi kepakaran) yang
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan
industri untuk meningkatkan kemampuan
pendapatan (earning capacity).
Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (PTN BH). Pengelolaan PTN Badan Hukum adalah seluruh rangkaian
kegiatan pemanfaatan dan pengendalian seluruh sumber daya yang diperlukan untuk
mencapai tujuan PTN Badan Hukum. Ruang lingkup Pengelolaan PTN Badan Hukum
meliputi: (1) kelembagaan PTN Badan Hukum; (2) Otonomi PTN Badan Hukum; (3) tata
kelola PTN Badan Hukum; dan (4) akuntabilitas publik PTN Badan Hukum. PTN BH akan
dapat mengembangkan layanan Tridharma termasuk standar dan tarif, mengelola asset
dan keuangan, serta mengembangkan SDM bermutu (termasuk status PNS).
Platform Kemitraan Industri dan
Perguruan Tinggi yang dapat
memanfaatkan Peraturan Pemerintah
(PP) No. 45/2019 tentang Perubahan PP
No. 94/2010 tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan
PPh dalam Tahun Berjalan dan PMK
No.128/PMK.03/2019 tentang Pemberian
Pengurangan Penghasilan Bruto atas
Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja,
Pemagangan, atau Pembelajaran Dalam
Rangka Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia SDM.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 26

27. Sumber Daya Diktiristek
6
Penyelesaian Cetak Biru Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi
agar menjadi acuan bagi perguruan tinggi
dan LPNK dalam mengevaluasi serta
mengembangkan program dan kebijakan,
baik melalui analisis kebutuhan kualifikasi
maupun komposisi kompetensi SDM
(pendidik, tenaga kependidikan, peneliti,
dan perekayasa).
Pemantapan Sistem Informasi Sumber
daya Terintegrasi (Sister) sebagai sarana
monitoring dan evaluasi serta kenaikan
pangkat bagi dosen di perguruan tinggi.
SISTER akan terintegrasi dengan PD Dikti
Platform mobilisasi pakar mengajar yang
mengubungkan sumber daya manusia
(expert) di tataran praktis seperti pada
bidang industri, perbankan, kesehatan,
dan bidang lainnya yang selaras dengan
kebutuhan Program Studi atau Perguruan
Tinggi.
Program Hibah Fasilitas Pembelajaran
Mutakhir: Program Studi menyiapkan
proses pembelajaran model daring
dengan memanfaatkan sarana dan
prasarana pada era revolusi industri 4.0
(misalnya smart classroom, augmented
reality, artificial intelligence, virtual
reality, data analytics, dan 3D printing).
Platform berbagi sumber daya yang
memungkinkan perguruan tinggi
melakukan berbagi sumber daya
(resource sharing) khas era revolusi
Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0.
Platform rekrutmen dosen yang
menghubungkan kebutuhan SDM
perguruan tinggi melalui skema multi-
rekrutmen SDM (dosen, peneliti dan
perekayasa) yang sumber dayanya telah
disiapkan oleh Kemendikbud melalui
program beasiswa PMDSU dan LPDP, atau
program lainnya.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 27

28. Riset dan Pengembangan
7
Platform riset dan pengembangan
(risbang) yang mendukung proses riset
dan pengembangan yang dapat
mendongkrak potensi ilmu pengetahuan
Indonesia.
Platform peningkatan luaran risbang
dalam bentuk KI (seperti Paten, Hak Cipta
dan lainnya) dan purwarupa TRL
(Technology Readiness Level) sampai
dengan 7a yakni purwarupa ilmiah
(scientific prototype) yang didanai oleh
Pemerintah.
Platform peningkatan luaran risbang
dalam bentuk KI (seperti Paten, Hak Cipta
dan lainnya) dan prototipe TRL > 7b yakni
purwarupa industri (industrial prototype)
yang didanai oleh industri.
Platform sumber daya laboratorium yang
memungkinkan kerjasama pemanfaatan
alat laboratorium, pengujian
laboratorium, dan kerjasama sumber
daya risbang lainnya.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 28

29. Inovasi
8
Platform inkubasi teknologi untuk
melahirkan bisnis pemula (start-up)
unggulan dari hasil penelitian dan
pengembangan atau membuat proyek
percontohan dengan melibatkan
masyarakat.
Platform Sistem Nasional Audit Teknologi
untuk membangun dan membina
pengembagan auditor teknologi yang
kompeten dan bersertifikat, serta mampu
meningkatkan profesionalisme auditor
teknologi.
Platform Perguruan Tinggi dalam
mengembangkan sistem inovasi nasional
dan sistem inovasi daerah terutama
untuk menunjang prioritas pembangunan
nasional dan daerah.
Platform pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Permenristekdikti No. 29
Tahun 2019 tentang Pengukuran dan
Penetapan Tingkat Kesiapan Inovasi
supaya Perguruan Tinggi (PT) melakukan
implementasi dengan cara: memasukan
kegiatan inovasi ke dalam Renstra PT,
mempersiapkan sumber daya yang
diperlukan, membangun jejaring dengan
mitra potensial, dan menggunakan
Tingkat Kesiapan Inovasi (KATSINOV)
sebagai alat ukur produk inovasi/calon
produk inovasi.
Platform industri pengajaran (teaching
industry) untuk mendukung
pengembangan klaster inovasi yang
berbasis pada produk unggulan daerah
dengan mengintegrasikan kapasitas dan
sumber daya di perguruan tinggi, baik
dalam bentuk perintisan (start-up)
maupun dalam bentuk kolaborasi dengan
industri dan pemerintah daerah.
Program hibah UNIMART (University
Market) sebagai ruang pamer yang
menampilkan dan mamasarkan produk
dan jasa ber-SNI (Standar Nasional
Indonesia) perguruan tinggi dengan
memanfaatkan teknologi digital.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 29

30. Platform Inovasi Sosial untuk TPB
9
Platform Perguruan Tinggi dalam
mengembangkan inovasi sosial untuk
mendukung dan mewujudkan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals) di daerah atau
seputar kawasan kampus sesuai dengan
amanah Peraturan Presiden No. 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Catatan:
Pemerintah Indonesia
memperkenalkan sumber
pendanaan baru yang menjadi
kerangka keuangan campuran
(blended financing), meliputi Kerja
Sama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU), filantropi untuk TPB/SDGs,
pendanaan hijau, dan penggalangan
dana filantropi digital.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 30

31. Penghargaan Anugerah Inovasi Digital
10
Pemberian Penghargaan
Anugerah Inovasi Digital yang
berhasil menggunakan teknologi
untuk mendisrupsi praktik
konvensional di Pendidikan
Tinggi.
Kebijakan Pendidikan Tinggi 31

32. Terima Kasih
Kebijakan Pendidikan Tinggi 32