Dokumen tersebut membahas praktik terbaik dan konsep pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi dalam pengelolaan rantai pasok konstruksi. Terdapat usulan pengayaan fitur sistem pencatatan dan tantangan implementasinya seperti rantai pasok yang kompleks serta kurangnya integrasi dan standarisasi data proyek.
Praktik terbaik dan konsep usulan pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi
1. Praktik Terbaik dan Konsep Usulan
Pencatatan Sumber Daya
Material Konstruksi Dalam Pengelolaan
Rantai Pasok Konstruksi
Togar M. Simatupang
Institut Teknologi Bandung
Dipresentasikan pada kegiatan Diskusi Kelompok Terarah
“Reviu dan Pembahasan Substansi Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi"
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
28 Januari 2021 09:00 AM Jakarta
2. Kilasan
• Pengantar
• Pokok Permasalahan
• Praktik Terbaik Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi
• Usulan Pemantapan Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi
• Praktik Terbaik Pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi
• Konsep Usulan Pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi Dalam
Pengelolaan Rantai Pasok Konstruksi
• Penutup
• Tanggapan Peserta Lokakarya
2
3. Pengantar
• Sehubungan dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Sektor
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pencatatan sumber daya material dan peralatan
konstruksi merupakan salah satu substansi yang diusulkan dalam penyusunan RPP tersebut.
• Pencatatan sumber daya peralatan konstruksi, yang semula disebut registrasi sumber daya
peralatan di Kementerian PUPR, sudah diamanatkan dalam PP 22/2020 sebagai suatu keharusan
bagi pemilik sumber daya peralatan.
• Pemilik mencatatkan sumber daya peralatan konstruksi secara mandiri melalui aplikasi SIMPK.
Panitia telah melakukan simulasi mencakup proses validasi data dan informasi dan penerbitan
tanda/nomor registrasi. Langkah selanjutnya adalah memperkaya fitur dan penerbitan pedoman
teknis dan tim pelaksanaan pencatatan sumber daya peralatan konstruksi.
• Perlu dilakukan reviu substansi pencatatan dan pengujian sumber daya peralatan konstruksi yang
akan menjadi bagian dari RPP di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
• Perlunya untuk menghimpun tanggapan, masukan, dan dukungan dari para pemangku
kepentingan terkait pencatatan dan pengujian sumber daya material konstruksi.
3
12. Filipina
• Heavy Equipment Registration Act of 2004
• Tujuan:
• Pemantauan alat berat konstruksi
• Penanggulangan penyalahgunaan oleh kontraktor
• Jenis alat berat utama: earthmoving equipment, compaction
equipment, lifting equipment, excavating equipment.
• Registrasi ke the Construction Industry Authority of the Philippines
(CIAP).
12
Sumber: http://www.congress.gov.ph/download/billtext_13/hb00246.pdf
14. KOMTRAX adalah sistem
pelacakan mesin nirkabel
yang dikembangkan oleh
Komatsu Limited untuk
meningkatkan produktivitas
mesin dengan memberikan
akses internet yang cepat
dan mudah ke informasi
mesin utama.
Sumber: Komtrax, http://www.komatsuindia.in/komtrax.php
14
16. Asamreges
Sumber: “Aplikasi Industri 4.0 Maksimalkan Produktivitas Proyek” Sabtu, 18 April 2020 Oleh: Feriawan Hidayat
https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/digital/622239/aplikasi-industri-40-maksimalkan-produktivitas-proyek
Fiki Rottriana mendirikan
startup bernama Asamreges
yang fokus menciptakan solusi
satu atap di sektor alat berat
dan konstruksi.
Melalui pengolahan data,
aplikasi menampilkan informasi
dan grafis yang bisa diakses
melalui komputer hingga
smartphone yang mudah
dipahami bagi pengguna awam
sekali pun.
16
17. Sumber: "5 Startup Teknologi Terbaru di Indonesia", September 16, 2015
http://bicarateknoo.blogspot.com/2015/09/5-startup-teknologi-terbaru-di-indonesia.html
Bigalia
Bigalia adalah sebuah situs
marketplace untuk melakukan
jual beli serta sewa - menyewa
alat-alat berat seperti dump
trucks, exavator, serta traktor-
traktor untuk pertanian.
Terdapat lima sektor yang akan
menjadi target pasar dari
Bigalia di antaranya, yaitu
pertanian, pertambangan,
kontruksi, rental, serta
kehutanan.
17
18. Model Bisnis:
Pasar Daring Peralatan
Sumber: “Business Model of Online Heavy Equipment Rental
Marketplace” https://www.fatbit.com/fab/online-heavy-
equipment-rental-marketplace-innovation/
18
19. Pemain Teratas:
Pasar Daring Peralatan
Sumber: “Business Model of Online Heavy Equipment Rental
Marketplace” https://www.fatbit.com/fab/online-heavy-
equipment-rental-marketplace-innovation/
19
21. Perekaman Nomor
Peralatan
Pencatatan Registrasi,
Penerbitan dan pemberian
bukti Regident
Pencatatan Registrasi
Otentifikasi Nomor Peralatan
Pemberian
Informasi
Peralatan
Cek Otentifikasi
SWITCHING
SWITCHING
Basis Data
ERI
Permintaan Registrasi
Peralatan Konstruksi
Digunakan oleh Pihak
Berkepentingan
Sistem Umum Registrasi Alat Berat
Pengisian Data dan
Unggah Dokumen
Internet
Server Aplikasi Web
Machine Data Server
Web Server
Catatan: ISO/TS 24534-5:2016 provides the requirements for an Electronic Registration Identification (ERI)
21
22. Usulan Pengayaan Fitur Sistem Pencatatan Sumber Daya
Peralatan Konstruksi
1. Prosedur pemasukan jenis data dan verifikasi dan validasi dokumen: jenis data primer dan sekunder, jenis data yang
wajib ada di setiap kabupaten/kota, jenis data pendukung, mekanisme input data (daring dan luring).
2. Pengembangan perangkat lunak: aplikasi database dan analisis data baik tabular maupun spasial, antarmuka berbasis
web, mekanisme umpan balik masyarakat, serta web hosting and domain.
3. Pengembangan antar muka Sistem Pencatatan dengan lembaga/kementerian dan mitra lainnya: pencurian, kecelakaan,
penipuan, kerusakan, standarisasi, audit, perdagangan, dan lainnya.
4. Investasi dan pengembangan perangkat keras: server, computer GIS, laptop, printer, plotter, sistem jaringan.
5. Modal manusia (brainware): operator dan pemeliharaan aplikasi database, operator dan pemeliharaan jaringan,
pengelola web.
6. Kelembagaan: kelembagaan di pusat (Direktorat Sumber Daya MPK), panitia pengawas, panitia pakar.
7. Aksesibilitas: pengaturan otorisasi input, edit, dan tayang; leveling akses data dan informasi; serta pengaturan akses
data, artikel, laporan.
8. Hak dan kewajiban: meliputi pengaturan hak bagi pemilik, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan
pemerintah pusat, pengaturan kewajiban bagi masyarakat.
9. Pendanaan: sumber pendanaan untuk pengelolaan Sistem Informasi serta data dan informasi peralatan.
10. Penyelesaian Sengketa Informasi.
22
25. Sistem Manajemen Konstruksi
Sumber: “Cost-Benefit Analysis of Construction Information Management System Implementation: Case Study”,
https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29CO.1943-7862.0000611
25
28. Sumber: “IoT-Based Intelligent Construction System for Prefabricated
Buildings: Study of Operating Mechanism and Implementation in China” by
Xuetong Wang, Shuiling Wang, Xiangnan Song, and Yilong Han, Appl. Sci.
2020, 10(18), 6311; https://doi.org/10.3390/app10186311
Sistem Konstruksi Cerdas
Berbasis IoT untuk Bangunan
Pracetak
Peran Pemerintah:
• Pengendalian mutu keselamatan
• Pengawasan dan Pengendalian mutu
layanan
28
29. Model Bisnis dari COnstruction Materials Exchange (COME)
Sumber: “An e‐commerce system for construction material procurement” by C. Kong, Heng Li, P. Love (2001), DOI:10.1108/14714170110814505
29
30. Konsep Usulan Pencatatan Sumber Daya
Material Konstruksi Dalam Pengelolaan Rantai
Pasok Konstruksi
30
31. Konsep Dasar Pencatatan Sumber Daya Material
Konstruksi
• Kepatuhan pada standar material dan keselamatan kerja:
• Environmental Product Declarations (EPDs), pernyataan kualitas (Quality declarations), tindakan keamanan (security
measures), daftar bahan dan zat (lists of material and substances), sifat kinerja (performance properties).
• Siklus Hidup Bahan Konstruksi (Analisis Dampak Lingkungan dan Praktik Pengelolaan Ramah Lingkungan):
• ISO 14040:2006: Prinsip dan kerangka kerja untuk penilaian siklus hidup (LCA)
• Konsep konstruksi sirkular, berdasarkan ekonomi melingkar (CE)
• Bangunan sebagai Bank Material atau BAMB (Buildings as Material Banks)
• Penelusuran dan Pelacakan Material Konstruksi
• Paspor material konstruksi (construction material passport): Paspor bahan bangunan (BMP) adalah sekumpulan data dan
indikator yang menggambarkan karakteristik bahan atau sistem, yang bertujuan untuk memberikan nilai guna pemulihan dan
penggunaan kembali.
• Sistem e-niaga
• Katalog material
• Sistem GIS
• Tampilan hasil pencarian
• manajemen pesanan
31
32. Pentingnya Sumber Daya Material Konstruksi
• Tiga fungsi terpenting dari maanjemen material (bahan):
• Pembelian material
• Gerakan material
• Penyimpanan material
• Pembuangan material
• Harus ada koordinasi tim manajemen material terpusat antara situs dan kontraktor.
• Diperlukan kontrol, pelacakan, dan pemantauan sistem yang tepat.
• Pengembangan rekaman yang bagus, membantu proses evaluasi, secara bertahap untuk semua
fase manajemen material
• Kesadaran dan akuntabilitas harus diciptakan di dalam perusahaan jasa konstruksi.
• Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen material yang tepat terlihat meningkatkan
efisiensi mereka secara keseluruhan sebesar sepertiga.
• Pemborosan material juga harus diminimalkan selama konstruksi untuk menghindari hilangnya
keuntungan bagi perusahaan konstruksi.
• Penanganan material konstruksi yang buruk mempengaruhi keseluruhan kinerja proyek konstruksi
dalam hal waktu, anggaran (biaya), kualitas dan produktivitas.
• Pengadaan material terkait dengan isu sertifikasi, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup.
32
33. Tantangan utama implementasi pencatatan material
konstruksi
• Rantai pasokan yang kompleks dan terfragmentasi
• Kurangnya integrasi segmen konstruksi dapat meningkatkan pemborosan dan biaya bangunan, serta membahayakan
pemenuhan tenggat waktu
• Tindakan kebijakan energi dan lingkungan yang bertentangan
• Prioritas efisiensi energi dan kinerja energi tinggi bangunan dapat mengakibatkan proyek konstruksi dan material yang tidak
sesuai untuk dekonstruksi dan penggunaan kembali
• Kurangnya standarisasi data/informasi proyek
• Karena data tentang properti dan spesifikasi produk kurang, sulit untuk mengidentifikasi potensi penggunaan kembali
produk dan bahan
• Kurangnya sertifikasi dan jaminan kualitas untuk material yang dipulihkan
• Kompleksitas bahan/material/komponen
• Umur panjang bangunan dan infrastruktur
• Kekayaan intelektual material dan data yang terkait dengan produk
• Pengumpulan dan rilis data yang andal dan penyimpanan data
• Pembaruan data dan informasi yang konstan
• Penggabungan sensor ke dalam material
33
34. Penutup
• Pengelolaan sistem pencatatan sumber daya peralatan konstruksi bertujuan untuk mencapai
kondisi terpenuhinya alat berat bagi penyelenggaraan konstruksi yang tercermin dari tersedianya
alat yang cukup dan baik mutunya secara efektif dan efisien.
• Perlu perincian lebih lanjut ke dalam pedoman teknis pencatatan sumber daya peralatan
konstruksi untuk masing-masing pemangku kepentingan (termasuk para mitra) dan koordinasi
untuk investasi, pengembangan, dan pemeliharaan.
• Sumber daya material bangunan dan konstruksi berarti semua bahan bangunan dan konstruksi,
persediaan, perlengkapan, atau peralatan, kombinasi dari barang-barang tersebut, dan barang
yang disewakan atau dibeli lainnya ketika bahan, perlengkapan, perlengkapan, peralatan, atau
barang akan digunakan atau dikonsumsi selama konstruksi atau akan digabungkan ke dalam
pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak konstruksi tertulis.
• Pencatatan sumber daya material diperlukan sesuai dengan peraturan untuk menjamin standar
dan layanan perusahaan jasa konstruksi yang tepat waktu, tepat biaya, dan tepat standar.
• Pencatatan sumber daya material konstruksi terkait dengan isu-isu keamanan, lingkungan hidup,
jenis bahan (B3), dan keselamatan kerja.
34
36. Tanggapan
• Ristantin Yulia Sari (Asosiasi Semen Indonesia)
• Saya Ristantin dari Asosiasi Semen Indonesia mengucapkan apresiasi sebesar besarnya
kepada PUPR dengan adanya PP 22 tahun 2020 tentang wajib menggunakan material
konstruksi yang ramah lingkungan dan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 tahun 2020, tentang
instruksi penggunaan semen type non OPC (yaitu tipe semen ramah lingkungan, PPC, PCC,
Slag Semen dan Hidraulis semen.
• Dalam diskusi hari ini ada beberapa pertanyaan:
1. Untuk pencatatan material konstruksi, yang menginput data adalah Asosiasi atau produsen juga bisa?
2. Bila asosiasi yang menginput data, maka ASI kesulitan menginput informasi mengenai hasil uji dan
status pengujian (sebagaimaan usulan PUPR pada RPP).
3. Untuk data yang di Pusdatin apakah akan diintegrasikan ? terutama untuk data sertifikat (SPPT SNI),
dari yang saya tangkap tadi, yang tercatat di kemenperin untuk SNI Wajib (mohon koreksi bila salah)
karena masih ada 2 SNI semen (Slag semen SNI tahun 2017 dan semen hidraulis SNI 2020 yang sedang
kami usulkan untuk diwajibkan).
4. Draf RPP pasal 26, usul, sepakat dengan rekan rekan yang lain, "agar dituliskan wajib menggunakan
produk dalam negeri “kecuali bila Indonesia belum bisa menyediakan komoditi tersebut“ (agar selaras
dengan visi misi Kemenperin, untuk memajukan industri dalam negeri agar menjadi tuan rumah di
negeri sendiri.
36
37. Tanggapan
• Setiawan S -IISIA
• Untuk mendorong program pemerintah tentang P3DN seperti tertuang dalam UU No
3 tahun 2014, mohon menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan Data Base Material
Konstruksi ini agar desain konstruksi memperhatikan kemampuan produsen nasional
yang terdata di data base tersebut sehingga tujuan P3DN dapat tercapai.
• Ade Sjam Tjachjadi
• Untuk mengoptimalkan industri material konstruksi dalam negeri, pemerintah
mungkin bisa membuat proyeksi kebutuhan material konstruksi sehingga supply-
demand-nya dapat diantisipasi oleh segenap stakeholder konstruksi.
• Setiawan S -IISIA: 02:53 PM
• Bagaimana dengan produk UMK?
• Bagaimana dengan pendataan steel fabrikasi? Apakah registrasi steel fab dimasukkan
dalam kelompok tersendiri?
37
38. Tanggapan
• Silakan masukan segera bisa dikirim ke email mpk.djbk1@gmail.com
untuk ditampung.
1. Terkait dengan data alat apakah diperlukan data kelahiran dari Pabrik
Pembuatnya?
2. Untuk Peralatan Produksi Concrete Batching Plant saat ini dilakukan
pendaftaran ke Metrologi dan ditera ulang oleh Metrologi. Apakah harus
dilakukan pendaftaran seperti AMP?
3. Untuk alat Tarik Prategang (Prestressed) saat ini dilakukan secara internal,
apakah ada Lembaga/Perusahaan sebagai asesornya oleh Depnaker?
• Basso IISIA: 03:13 PM
• Konsep pencatatan material konstruksi sangat baik, detail rencana
eksekusinya? Kalau sudah ada mohon disosialisasikan.
38
39. Tanggapan
• Dalam sebuah gedung, selain K3 terkait Keselamatan untuk penghuni
dalam kaitkan peraturan Kemenaker juga ada ketentuan K3 terkait
pemenuhan SLF atau laik fungsi bangunan gedung. Harus ada keterkaitan
dalam sistem informasi yang dibangun.
• Terkait zoom siang, material konstruksi, barangkali saya tidak bisa ikut.
Perlu ada sinkronisasi dengan aspek pelaksanaan konstruksi PUPR yang
coba menerapkan Permen BGH dan SE Dirjen CK 86/2016 tentang Penilaian
Kinerja bangunan Gedung Hijau.
• Untuk BGH tahap pelaksanaan perlu pencatatan material dan sebagainya, sehingga
efisiensi material terukur dan terlaporkan, hingga pelaksanaan konstruksi dapat
dinilai Pratama, madya atau Utama.
• Untuk itu perlu sistem informasi basis data yang tersinkronkan dengan basis data
guna penilaian BGH tahap pelaksanaan
39
40. Tanggapan
• Hal-hal yang saat ini aturannya masih abu-abu adalah SKK Pengkaji Teknis
Bangunan Gedung.
• Di rezim UUJK Pengkaji Teknis hanya terkait dengan BG yang akan dibangun.
Sedangkan di rezim UUBG Pengkaji Teknis terkait dengan pemeliharan dan
perawatan BG. Perlu diselaraskan kedua hal tersebut.
• DBT.DJCK.sulton's: 02:28 PM
• Pertanyaan buat Bu Yolanda: Bangaimana denga sertifikasi material dan produk-
produk Hijau dalam terminologi Permen PUPR No 2 / 2015 tentang Bangunan
Gedung Hijau. Termasuk sertifikasi dan basis data para pelaku Pengkaji Teknis, Ahli
BGH, serta penguatan kelembagaan utk memberikan efek sanksi/reward utk
pemasyarakatan Green Building di Indoesia. (Perlu diingat saat ini kelembagaan BGH
dikendalikan oleh NGO bukan oleh Negara.)
• Usul Pasal 26 pasal(1) b. menjadi ….memaksimalkan penggunaan material produksi
dalam negeri ...
40
41. Tanggapan
• Pertanyaan buat Bu Yolanda:
• Adakah keuntungan dari pemilik peralatan bila sudah mendaftarakan alat-alatnya? Bukannya
ini bisa menjadi "ruang perizinan/rekomendasi" baru?
• Padahal pendataan ini harus sinkron dengan jiwa UUCK atau OSS.
• Ade Sjam Tjachjadi: 02:13 PM
• Menurut kami dari Gapensi, bagi asosiasi BUJK pencatatan peralatan konstruksi ini yang
selanjutnya diupload dalam SIMPK adalah sangat bagus dan membantu dalam proses
lelang/pelaksanaan pek, sepanjang data tersebut selalu valid & sahih serta telah di verifikasi
& validasi termasuk lolos riksa/uji dari Kemenaker sehingga mudah diakses melalui QR Code
dll.
• Dimana pencatatan ini ke depannya dapat dikembangkan menjadi bursa resmi peralatan
konstruksi selain material konstruksi ini yang dapat mengupdate volatilitas harga, supply &
demand dan info bisnis lainnya utk mendapatkan mitra usaha yg kredibel, sehingga sangat
membantu BUJK dalam pengembangan kinerja mereka.
• Pak Eko, produk yang sudah masif penggunaannya, profil baja ringan, SNI 8399:2017, ada
kendala lagi kah sampai belum diwajibkan juga?
41
42. Tanggapan
• Setiawan S -IISIA: 02:16 PM
• Merujuk kepada UU Cipta kerja No 11 tahun 2020 dan RPP UU CK tersebut
salah satu pokoknya adalah tentang P3DN dan TKDN, dengan demikian
diusulkan format registrasi Perusahaan baja terkait dengan material baja
sebagai berikut: 1) Perusahaan 2) Kapasitas produksi 3) jenis produk dan HS
NO, 4) TKDN. Dengan demikian dapat diketahui data kemampuan pasokan
produk baja nasional.
• Pertanyaan utk Bu Yolanda: Pasal 26 ayat b). terkesan ambigu dan belum
terukur (bagaimana cara mengurukurnya?) "harus mengoptimalkan peralatan
dalam negeri?" diksi "harus" dimentahkan dengan diksi "mengoptimalkan"
• begitu kata "harus" yang tersirat kewajiban,... jadi tidak wajib saat ketemu
kata "mengoptimalkan".
42
43. Tanggapan
• Ade Sjam Tjachjadi: 03:36 PM
• Untuk mengoptimalkan industri material konstruksi dalam negeri, pemerintah
mgkm bisa membuat proyeksi kebutuhan material konstruksi sehingga supply
demand nya dapat diantisipasi oleh segenap stake holder konstruksi
• Termasuk oleh asosiasi rantai pasok yg menjadi mitra kerja asosiasi BUJK
• Untuk mendorong program pemerintah tentang P3DN seperti tertuang dalam
UU No 3 tahun 2014, mohon menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan
Data Base Material Konstruksi ini agar desain konstruksi memperhatikan
kemampuan produsen nasional yang terdata di database tersebut sehingga
tujuan P3DN dapat tercapai.
43
44. Tanggapan
• Poltak Subuea
• Material mempunyai pendekatan yang berbeda, mudah habis setelah digunakan,
kalau mau dicatat apanya yang mau dicatat.
• Seperti semen, apakah hanya data produksi, apakah mau mengikuti perjalanan
material, apakah sudah digunakan habis.
• Siklus bahan perlu dikenali dengan baik, untuk menghasilkan sesuatu yang berguna
dari pencatatan ini.
• Mengapa? Adalah mengikuti proses rantai pasoknya, bisa tahu pemetaan
ketersediaan, berapa lama proses produksi sampai di tempat digunakan.
• Tipe, ukuran, banyak macam, apakah sampai sedetail apa?, data akan banyak, dan
barang sudah habis.
• Pencatatan material untuk pekerjaan utama dalam konstruksi, bisa juga dibatasi
produksi bukan alami.
• Perlu dipelajari seperti apa sistemnya yang ada di luar negeri.
44
45. Tanggapan
• Ade Sjam Tjachjadi: 04:48 PM
• Setuju dgn pemikiran prof Togar utk hilirisasi RPP ini dari sisi demand-nya
dimana mungkin dapat diproyeksikan secara makro dan secara agregatif
proyeksi kebutuhan material & alat konstruksi secara nasional dari sisi
pemerintah & asosiasi sebagai user.
• Apa kriteria material utama?
• Material utama adalah yang dominan digunakan di proyek.
• Anggi/ARFI: 02:13 PM
• Produk yang sudah masif penggunaannya, profil baja ringan, SNI 8399:2017,
ada kendala lagikah sampai belum diwajibkan juga?
45