paparan dari bappenas terkait riset.

1. 1
KEBIJAKAN PERENCANAAN RISET BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER
DAYA ALAM KAITANNYA DENGAN RUU SISTEM NASIONAL PENELITIAN,
PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN
Jakarta, 5 September 2018
Direktorat Kelautan dan Perikanan

2. Me
DELAPAN MISI PERWUJUDAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL dalam RPJPN 2005 - 2025
1 2 3 4
berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan
beradab berdasarkan
falsafah Pancasila
yang berdaya-saing demokratis berlandaskan
hukum
aman dan bersatu
5 7
6 8
Mewujudkan Indonesia
asri dan lestari
Mewujudkan Indonesia Mewujudkan Indonesian
berperan penting dalam
pergaulan dunia
International
Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan
berkeadlian
menjadi negara kepulauan
yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasikan
kepentingan Nasional
Mewujudkan masyarakat Mewujudkan bangsa Mewujudkan masyarakat Mewujudkan Indonesia
2
PENDAHULUAN

3. Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025
RPJM 1
(2005-2009)
RPJM 2
(2010-2014)
RPJM 3
(2015-2019)
RPJM 4
(2020-2025)
Menata kembali dan
membangun Indonesia di
segala bidang yang
ditujukan untuk
menciptakan Indonesia
yang aman dan damai,
yang adil dan demokratis
dan yang tingkat
kesejahteraan rakyatnya
meningkat
Memantapkan penataan
kembali Indonesia di segala
bidang dengan menekankan
upaya peningkatan kualitas
SDM termasuk
pengmbangan kemampuan
ilmu dan teknologi serta
penguatan daya saing
perekonomian
Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing
kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan
sumber daya alam dan
sumber daya manusia
berkualitas serta
kemampuan IPTEK yang
terus meningkat
Mewujudkan masyarakat
Indonesiayan mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan
terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan
kompetititf di berbagai wilayah
yang didukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing
3

4. 4
VISI INDONESIA 2045
Sumber : Bappenas, Visi Indonesia 2045
Tahap Pertama
(2016 -2024)
PENGUATAN STRUKTUR
EKONOMI
Tahap Kedua
(2025 – 2035)
PERCEPATAN PERTUMBUHAN
BERBASIS INOVASI
Tahap Ketiga
(2036 – 2045)
MODERNISASI EKONOMI
BERBASIS KUALITAS DAN
BERKELANJUTAN
• Proses perubahan struktur
ekonomi ke arah yang lebih
produktif.
• Percepatan investasi dan
pertumbuhan industri
manufaktur dengan ekspor
bernilai tambah tinggi.
• Modernisasi ekonomi
dengan mengedepankan
kualitas dan pertumbuhan
berkelanjutan.
• Proses rebalancing ekonomi
Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi
Indonesia tumbuh rata-rata 5,7%/tahun.
Indonesia menjadi negara pendapatan
tinggi (keluar dari middle income trap)
tahun 2036 dan menjadi negara dengan
PDB terbesar ke-7 tahun 2045.
Pembangunan Manusia dan
Penguasaan IPTEK
• Percepatan Taraf Pendidikan Rakyat
Indonesia secara Merata
• Peningkatan Peran Kebudayaan
dalam Pembangunan
• Peningkatan Sumbangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dalam
Pembangunan
• Peningkatan Derajat Kesehatan dan
Kualitas Hidup Rakyat
• Reformasi Ketenagakerjaan
Pembangunan Ekonomi yang
Berkelanjutan
• Peningkatan Investasi dan Daya
Saing Ekonomi
• Percepatan Industri dan Pariwisata
• Pembangunan Ekonomi Maritim
• Pemantapan Ketahanan Pangan dan
Peningkatan Kesejahteraan Petani
• Peningkatan Ketahanan Energi dan
Air
• Komitmen terhadap Lingkungan
Hidup
Pemerataan Pembangunan
• Percepatan Pengentasan
Kemiskinan
• Pemerataan Kesempatan Usaha dan
Pendapatan
• Pemerataan Pembangunan Wilayah
• Pembangunan Infrastruktur yang
Merata dan Terintegrasi
Pemantapan Ketahanan Nasional
dan Tata Kelola Kepemerintahan
• Demokrasi Substantif
• Reformasi Kelembagaan dan
Birokrasi
• Penguatan Sistem Hukum Nasional
dan Antikorupsi
• Politik Luar Negeri Bebas Aktif
• Penguatan Pertahanan dan
Keamanan
Pilar Pembangunan

5. 5
Meningkatkan peranan ekonomi maritim menjadi sekitar 12,5
persen PDB pada Tahun 2045 dengan fokus pada:
• Pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif
• Industrialisasi perikanan berkelanjutan dan berdaya saing
• Pariwisata bahari yang inklusif
Menciptakan kualitas sumber daya manusia maritim
yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya
maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari
Ekonomi
Maritim
Peradaban
Maritim
Kekuatan
Maritim
Mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim
yang kuat dan handal menghadapi tantangan regional
dan global.
VISI INDONESIA 2045
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA
Indonesia menuju poros maritim dunia dengan membangun ekonomi maritim yang pesat, kekuatan maritim
yang kokoh, dan peradaban maritim yang kuat. Sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB meningkat dari
6,4% tahun 2015 menjadi 12,5% tahun 2045.
2015
6,4% dari
PDB
2030
9,0%
dari PDB
2045
12,5%
dari PDB

6. 6
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SGDs)
TUJUAN 14
Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan
Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut
Mengurangi semua jenis pencemaran laut
Mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebih, penangkap ikan ilegal dan praktek
penangkapan ikan yang merusak
14.1
14.3
14.4
Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut
14.5
Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan
ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur
14.6
14.2
a. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan
sumber daya laut
b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar
c. Menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka
hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya
14.7

7. CAPAIAN PEMBANGUNAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
• Infrastruktur Iptek masih belum memadai.
• Masih belum optimalnya sarana prasarana riset yang
telah yang sudah ada/dibangun
• Kapasitas dan jumlah SDM peneliti/perekayasa masih
perlu ditingkatkan
• Kelembagaan dan jaringan Iptek dinilai belum
memadai
• Belum memadainya anggaran litbang, terutama dari
swasta/industri
• Pengelolaan sumber-sumber inovasi masih belum
optimal.
• Proporsi kontribusi Iptek terhadap pertumbuhan
ekonomi masih rendah dibandingkan faktor produksi
lainnya (modal finasial dan modal manusia).
TANTANGAN KE DEPAN
KONDISI SAAT INI
Indonesia menduduki peringkat 36 pada World
Economic Forum 2017-2018 – Global Competitiveness
Index meningkat dari sebelumnya yang menduduki
peringkat 38 (2013-2014)
Jumlah pengajuan aplikasi paten Indonesia pada tahun
2016 mencapai 3.674, meningkat hampir dua kali lipat
dari tahun sebelumnya dan 440 berhasil mendapatkan
paten.
1
2
Meningkatnya jumlah fungsional peneliti, dari 9,156 orang
(2014) menjadi 10.099 orang (2017) serta sitasi publikasi
ilmiah dari 6.400 pada tahun 2014 menjadi 18.683 pada
tahun 2017 (Scimago Journal & Country Rank, 2017)
3
7

8. 8
Sinergi Pemerintah, Industri dan Dunia Usaha, serta Perguruan Tinggi
dan Lembaga Iptek dalam Mewujudkan Ekosistem Inovasi
Peran Perwujudan Peran
Perguruan Tinggi
dan
Lembaga Iptek
Penghasil
Inovasi
1. Melakukan litbang dan inovasi
2. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas
SDM Iptek
3. Mobilisasi SDM ahli dalam penguasaan dan
manajemen Iptek dan Inovasi
4. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Iptek
untuk litbang dan inovasi
Pengguna
Hasil Inovasi
Optimalisasi pemanfaatan hasil litbang dan inovasi
untuk keperluan akademik dan penelitian
selanjutnya
Peran Perwujudan Peran
Pemerintah Regulator 1. Peraturan perundangan dan insentif
2. Program unggulan atau prioritas bidang inovasi
Fasilitator 1. Dukungan pendanaan dan insentif fiskal
2. Fasilitasi proses perolehan HKI, standar, sertifikasi
Penghasil Inovasi melalui lembaga litbang
Pengguna 1. Pemerintah (K/L/D/BUMN) sebagai wahana uji standar
dan sertifikasi prototipe hasil litbang dan inovasi;
2. Dukungan pemanfaatan hasil inovasi di internal
Pemerintah
Peran Perwujudan Peran
Industri dan
Dunia Usaha
Pendorong 1. Inisiatif litbang dan inovasi secara mandiri
2. Menyampaikan kebutuhan Iptek inovasi
produk agar lebih kompetitif
Pengguna
Hasil Inovasi
1. Industri sebagai wahana uji standar dan
sertifikasi prototipe hasil litbang dan inovasi
2. Scaling up prototipe menjadi produksi
massal
3. Pemanfaatan hasil litbang dan inovasi dalam
negeri
Sumber : Paparan Men PPN, dalam seminar Pembangunan Iptek

9. 9
RUU Sistem Nasional IPTEK (SISNAS IPTEK)
RUU SISNAS IPTEK harus dimaknai dalam konteks ikhtiar memajukan bangsa yang tercermin pada
penguasaan Iptek untuk memacu pembangunan ekonomi berbasis inovasi, sehingga mampu
melahirkan bangsa yang unggul, mandiri, dan berdaya saing.
Untuk itu:
1. Penciptaan inovasi harus mendapat porsi utama dalam batang tubuh RUU SISNAS IPTEK;
2. RUU SISNAS IPTEK harus dapat mendorong pendanaan Iptek dan inovasi yang bersumber dari
Non-APBN.
RUU SISNAS IPTEK harus menciptakan ekosistem yang kondusif bagi terbentuknya Sistem Inovasi
yang melibatkan Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Iptek, Industri dan Dunia Usaha
serta Masyarakat, yang terdiri dari tujuh (7) komponen inovasi
Yaitu:
1. Kebijakan yang holistik
2. Pendorong inovasi
3. Pengembangan prioritas unggulan
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Infrastruktur inovasi
6. Sinergi dan kolaborasi
7. Evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan.
Sumber : Paparan Men PPN, dalam seminar Pembangunan Iptek

10. 10
TERIMA KASIH
Email: kelautan@support.bappenas.go.id
Telp/Fax: 021-3107960