Peta jalan Sistem Logistik Ikan Nasional

1. Peta Jalan Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional Togar M. Simatupang Institut Teknologi Bandung 6 Mei 2016 Materi diskusi implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

2. Kilasan • Sistem Logistik Ikan Nasional • Isu-Isu • Pendekatan • Peta Jalan • Penutup 2

3. Sistem Logistik Ikan Nasional 3

4. Pertimbangan Perwujudan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional perlu adanya jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan untuk pemenuhan konsumsi ikan dan industri pengolahan ikan. Pemenuhan konsumsi ikan dan industri pengolahan ikan perlu adanya jaminan terhadap pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi ikan dan produk perikanan, serta bahan dan alat produksi melalui Sistem Logistik Ikan Nasional. 4

5. Susunan Permen KP No. 5/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KOMPONEN DAN PENDEKATAN BAB III STRATEGI BAB IV PELAKSANAAN BAB V PENGELOLAAN BAB VI PEMBINAAN BAB VII PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP 5

6. Pengertian • Sistem Logistik Ikan Nasional, yang selanjutnya disingkat SLIN adalah sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. 6

7. Rencana Induk SLIN Meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran perikanan nasional. Memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir, dan pemasaran secara efisien. Meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai dengan hilir. Komponen SLIN Pengadaan Penyimpanan Transportasi Distribusi Pengelolaan produksi dan pemasaran di bidang perikanan Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang perikanan Pengembangan iptek, dan peningkatan kapasitas SDM di bidang perikanan Pemanfaatan dan pengembangan TIK di bidang perikanan Pengembangan jasa logistik di bidang perikanan Pengembangan kelembagaan di bidang perikanan Strategi SLIN Tujuan SLIN 7

8. Operasionalisasi pengelolaan SLIN Pusat Produksi Pusat Pengumpulan Pusat Distribusi Lokasi Pengelolaan SLIN: Pengadaan Penyimpanan Distribusi Pemasaran Fungsi Operator Utama: Operator Pendukung: Nelayan; Pembudidaya Ikan; Pedagang Pengumpul; dan Penyedia jasa logistik Distributor; Pengolah Ikan; Perusahaan Pengolahan Ikan; Pemasar/Pengecer; Penyedia Jasa Logistik 8

9. Isu-Isu 9

10. Pusat Produksi Pusat Perantara Pusat Distribusi Isu Ketahanan Pangan Pasokan: • Tangkap laut? • Budidaya laut? • Tangkap tawar? • Budidaya tawar? Ikan Impor: • Volume? Pengumpulan Domestik: • Volume? Permintaan Domestik: • Volume? Pengolahan Ikan Domestik: • Volume? Permintaan Ekspor: • Volume? Industri Pakan Ikan: • Volume? 10

11. Karakteristik Logistik Ikan Kekuatan • Permintaan yang tinggi • Pasar domestik sudah terbangun • Sumber nutrisi dan ketahanan pangan • Sumber mata pencaharian Kelemahan • Produk mudah rusak • Kurangnya fasilitas penyimpanan dan infrastruktur • Keamanan mutu ikan yang kurang terjamin • Rendahnya kompetensi SDM • Lemahnya pemanfaatan teknologi Peluang • Kesenjangan pasokan dan permintaan • Peningkatan permintaan domestik Ancaman • Impor ikan • Ekspor ikan • Pencurian ikan • Perubahan iklim • Kerusakan ekosistem sumberdaya ikan 11

12. Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk mendukung program prioritas nasional Medan Pakanbaru Palembang Lampung Jakarta Surabaya Makasar Kendari Banggai Ambon Bitung Ternate Sorong Balikpapan Toli-Toli Banyuwangi Jember Semarang Tasikmalaya Serang Lamongan Bandung Sukabumi Bogor Bau-Bau Buton Aceh LIN UP4BMP3EI MINAPOLITAN, MP3KI-PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN BERBASIS KAWASAN & PRODUK UNGGULAN Ket : 2013 2014 Tahap selanjutnya Timika Merauke Sumber: Supriatna, A. (2014), “Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen P2PH”, Rapat Teknis Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan. 12

13. Identifikasi Isu-Isu Implementasi SLIN • Rendahnya tingkat partisipasi dari para pemangku kepentingan di daerah untuk memecahkan keterbatasan kapasitas lokal dalam implementasi SLIN. • Belum terintegrasinya kegiatan usaha dari hulu ke hilir dengan adanya ketidakmerataan Sumber Daya Ikan yang berlebihan pada suatu lokasi dan kekurangan pada lokasi lain. • Kelembagaan yang lemah dari para pemangku kepentingan untuk memecahkan hambatan dalam implementasi SLIN. • Harapan yang tidak realistis terhadap SLIN dari pemangku kepentingan dalam menurunkan biaya pengangkutan ikan dari sentra pengumpulan ke sentra distribusi, menjamin ketersediaan ikan, dan menstabilkan harga. • SLIN menjadi beban operator dan belum optimalnya insentif pelaksanaan SLIN. • Perhatian ujicoba masih terfokus pada ikan beku. • Infrastruktur logistik yang belum optimal. • Rendahnya nilai tambah produk logistik ikan. • Untuk itu diperlukan PERCEPATAN Pengembangan Sistem Logistik melalui PETA JALAN IMPLEMENTASI SLIN. 13

14. Analisis Kesenjangan Sistem Logistik Ikan Tidak Efektif dan Efisien Rendahnya ketahanan pangan Konsumsi Ikan yang rendah Harga tidak terjangkau dan tidak stabil Pasokan ikan yang rendah Rendahnya ketahanan pangan Konsumsi Ikan yang rendah Harga tidak terjangkau dan tidak stabil Pasokan ikan yang rendah Penangkapan berlebih Terjadinya benturan kepentingan Tidak bertanggung- jawab dan ketidakpatuhan Biaya koordinasi yang tinggi Tata niaga yang tidak berkeadilan Tidak ada investasi swasta Pengawetan dan pengolahan yang tidak efisien Penanganan ikan yang buruk Tidak ada sistem pemantauan 14

15.  SLIN hanya untuk kepentingan pusat dan lemahnya inisiatif dan minimnya dukungan pelaku di daerah dalam memperhatikan keterbatasn kapasitas daerah.  Rendahnya keterkaitan atau konektivitas antar kawasan pusat pengumpulan dan pusat distribusi.  Kelembagaan masih lemah dan sistem pemantauan imlementasi belum berjalan serta belum ada kaitan evalyasu dengan perencanaan selanjutnya.  SLIN menjadi beban operator dan belum optimalnya insentif pelaksanaan SLIN.  Keterbatasan akses informasi logistik.  Perhatian ujicoba masih terfokus pada ikan beku.  Infrastruktur logistik yang belum optimal.  Rendahnya nilai tambah produk logistik ikan. • Pembinaan pemerintah daerah untuk berperan dalam pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah yang menjadi kebutuhan untuk memecahkan persoalan kapasitas rantai logistik ikan lokal. • Penataan pias (jalur) nasional dalam mengurangi kesenjangan antara pusat pengumpulan dan pusat distribusi sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan. • Pengembangan sistem tata kelola (governansi) logistik yang baku untuk kepentingan nasional dilengkapi dengan spesifikasi lokal dalam mendukung sistem perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perencanaan masa depan. • Fasilitasi investasi usaha logistik dan pengembangan indikator kinerja sistem logistik untuk mendukung insentif dan disinsentif. • Pengembangan sistem informasi logistik antar pelaku sistem logistik nasonal. • Pengembangan ujicoba logistik ikan segar, olahan, dan budidaya. • Pembangunan infrastruktur logistik sebagai bagian dari insentif untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga. • Pemanfaatan inovasi teknologi dalam peningkatan nilai tambah produk logistik ikan. KONDISI SAAT INI HARAPAN KE DEPAN Perbaikan Implementasi SLIN 15

16. Pendekatan Rantai Pasokan Ikan 16

17. Biaya Rantai Pasok dan Margin 17 Nelayan dan Pemilik Kapal Bakul Ikan Pengolah Ikan DistributorAgen Pabrik Nelayan melakukan produksi dengan menangkap ikan Distributor mengirimkanproduk ikan ke pasar dan pengecer Bakul mengumpulkan ikan dari kapal dan mengirim ke pasar Agen pengolahan atau pabrik membeliikan dari bakul ikan dan mengirimkanke pabrik Pengolah melakukan pengirisan, pembekuan, dan penjaminan mutu produk ikan Laba distributor: Biaya = y *f + y*t Pendapatan = y*r Laba = Pendapatan-Biaya y = volume penjualan f = harga pabrik t = biaya transpor r = harga jual Biaya = (v*p) + vc+(fc*n) R = y*f v = volume pengadaan ikan mentah p = harga beli ikan per kg berat hidup vc = biaya variabel fc = biaya tetap n = jumlah pabrik pengolahan y = volume penjualan F = harga jual ikan Biaya = (v*p1) + (vc*k) + (fc*k) + (cc*k) R = v* p v = volume ikan yang dibeli p1 = harga yang dibayar ke bakul per per kg vc = biaya variabel rata-rata fc = biaya tetap cc = biaya kesempatan modal untuk sebuah agen k = jumlah agen R = pendapatan total p = harga yang dibayar pabrik per kg ikan. Biaya = (v*p2) + (r*p2) + (fc*n) + (cc*n) R = (v*p1) + (r*p3) v = volume ikan yang dibeli oleh bakul r = ikan yang ditolak oleh agen p2 = harga yang dibayar ke nelayan p3 = harga jual ikan yang ditolak di pasar lokal vc = biaya variabel rata-rata fc = biaya tetap cc = biaya kesempatan modal untuk sebuah bakul n = jumlah bakul R = pendapatan total Laba pemilikkapal Biaya = vc + fc + cc R = (v1*p2) + (r1*p3) v 1= volume ikan yang dijual ke bakul r1 = ikan yang ditolak oleh bakul p2 = harga yang dibayar oleh bakul p3 = harga jual ikan yang ditolak di pasar lokal vc = biaya variabel tenaga kerja dan bahan bakar fc = biaya tetap peralatan, lisensi, dan pajak cc = biaya kesempatan modal R = pendapatan total Apakah volume yang dibutuhkan pasar terpenuhi dengan mutu yang terjamin? Apakah margin di antara para pelaku berkeadilan? Apakah terjadi disparitas harga antara hulu dan hilir? Apakah dapat dilakukan penghematan biaya?

18. Jenis Rantai Pasokan Ikan Rantai Pasok Berorientasi Transaksi Rantai Pasok Berorientasi Kapasitas Rantai Pasok Berorientasi Integrasi Penyimpanan Pengadaan Transportasi Distribusi Penyimpanan Pengadaan Transportasi Distribusi Penyimpanan Pengadaan Transportasi Distribusi Ranah kewenangan Provinsi dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Ranah kewenangan Pusat dan Antar Wilayah Pengelolaan Perikanan • Transaksi niaga sesuai pasar lokal. • Kepentingan masing-masing untuk meningkatkan margin. • Tidak ada koordinasi antar pelaku sepanjang rantai logistik. • Kementerian hanya menjadi regulator dan pengawas. • Transaksi niaga sesuai pasar klaster. • Kepentingan bersama untuk meningkatkan kapasitas. • Ada koordinasi pemecahan masalah lokal. • Inisiatif daerah dengan dukungan kementerian. • Kontrak niaga sesuai pasar nasional. • Kepentingan bersama untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga. • Ada koordinasi penjaminan mutu dan kestabilan harga. • Inisiatif kementerian dengan pelaksana operator koodinator. 18

19. Tingkat Kedewasaan Tatakelola Rantai Pasokan Ikan Tatakelola rantai pasokan perikanan yang bertanggung jawab adalah suatu prinsip yang berstandar internasional bersifat sukarela dan global untuk mencapai rantai pasok perikanan yang lestari. Transaksional: berdagang dan sendiri-sendiri Bertanggung- Jawab: patuh dan beretika Terpadu: transparan dan berstandar Cerdas: cepat tanggap dan inovatif Tatakelola rantai pasok terintegrasi adalah transparansi ketelusuran aliran barang, aliran informasi permintaan dan persediaan, dan aliran keuangan di sepanjang titik rantai pasokan. 19

20. Pentahapan Pengembangan Rantai Pasokan Ikan Status Saat ini Rendahnya tingkat kerjasama dan keterhubungan Bertanggung- Jawab • Berbagi informasi • Perbaikan SOP • Kepatuhan Berkapasitas • Kerjasama peningkatan kapasitas logistik Terintegrasi • Sistem informasi logistik ikan • Kemampulacakan • Standarisasi Cerdas • Jaringan indera • Cepat tanggap • Inovatif 20 Tingkat Kedewasaan Upaya Pengembangan

21. Arsitektur Logistik Efektif Mutu Tinggi – Biaya Rendah – Waktu Antar Pendek Integrasi Hulu-Hilir Governansi Hulu-Hilir Proses (SOP) Standar Kapasitas Logistik Nilai Tambah dan Daya Saing Kerjasama, Insentif, Infrastruktur, ITK, SDM, Kelembagaan, Jasa Logistik 21 Manajemen rantai pasokan (MRP) menyangkut pengelolaan kegiatan dan hubungan di dalam perusahaan, dengan pemasok, dengan pelanggan, atau rantai pasokan secara keseluruhan. Dimensi MRP adalah: • Koordinasi kegiatan bisnis di dalam pelaku • Kerjasama kegiatan bisnis antar pelaku atau agen rantai pasok

22. Konsep Kreasi Rantai Nilai Ikan Kreasi Nilai: 1. Peningkatan Kapasitas Rantai Logistik 2. Peningkatan Integrasi Rantai Pasok 3. Efektivitas Tata Kelola Rantai Pasok Ko-Kreasi: 1. Inovasi bersama dan terbuka 2. Kemitraan 3. Pembiayaan Kemampuan: 1. Transparansi 2. Standarisasi 3. Sertifikasi 4. Ketelusuran Tawaran Pengungkit Nilai: Isu-Isu Logistik Ikan: 1. Ketidakstabilan pasokan dan sumberdaya ikan 2. Disparitas geografi, ketersediaan, dan harga 3. Lemahnya partisipasi perbaikan mutu Kreasi Nilai Sosial: 1. Kestabilan pasokan ikan dan harga 2. Efisien rantai pasokan dan kelestarian ekosistem 3. Penciptaan usaha baru dan pendapatan yang berkeadilan Penyimpanan Distribusi Transportasi Pengadaan Rantai Pasokan Terintegrasi hulu-hilir Kapasitas Rantai Logistik Tata kelola rantai pasokan 22

23. Portofolio Rencana Induk SLIN SEKTOR HULU SEKTOR HILIR PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN BUDIDAYA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN KONSUMEN Konsumsi Ikan Industri Pengolahan Ikan Tuna Tongkol Cakalang (TTC), kembung, bandeng Tuna Tongkol Cakalang (TTC), kembung, bandeng Keterkaitan fungsional (integrasi) rantai pasok hulu hilir dengan kesatuan tindakan dalam ikanan kelembagaan Kondisi yang diharapkan: ada jaminan ketersediaan pasokan, peningkatan harga di level produsen, stabilitasi harga antar musim Pentahapan Pengembangan Sistem Logistik Ikan: 1. Bertanggung-jawab 2. Transparansi 3. Standarisari 4. Sertifikasi 5. Stabilisasi 6. Inovasi 7. Kecerdasan Rancang Bangun Sistem Logistik: 1. Pengelolaan produksi dan pemasaran 2. Sarana dan Prasarana 3. Iptek dan kapasitas SDM 4. Teknologi informasi dan komunikasi 5. Jasa logistik 6. Kelembagaan Dukungan prakarsa pemangku kepentingan lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan ikan daerah dan kerjasama dengan prakarsa nasional sistem logistik yang terintegrasi.. Kebijakan Prioritas Produk: 1. Bahan baku: TTC, kembung, bandeng 2. Ikan beku melalui rantai pendingin (cold storage) 23

24. Rancang Bangun SLIN Tujuan Sasaran Strategi Program Meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran perikanan nasional. Memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir, dan pemasaran secara efisien. Meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai dengan hilir. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran Terwujudkan penguatan dan perluasan konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir, dan pemasaran Terwujudnya efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai hilir Pengelolaan produksi dan pemasaran di bidang perikanan Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pengembangan iptek, dan peningkatan kapasitas SDM Pemanfaatandan pengembangan TIK di bidang perikanan Pengembangan jasa logistik di bidang perikanan Pengembangan kelembagaandan tata kelola di bidang perikanan • Integrasi pias atau jalur logistik nasional dari produksi ke pemasaran • Pembinaan pengembangan sistem logistik ikan daerah • Sistem standar mutu dan keamanan serta sertifikasi • Penyediaan sarana dan prasarana logistik pendingin • Pengembangan inovasi iptek produksi, pemasaran, dan logistik perikanan • Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang produksi, pemasaran, dan logistik • Penyediaan dan diseminasi informasi produksi dan pemasaran • Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan nasional • Pengembangan sistem ketelusuran • Pengembangan usaha dan investasi bidang jasa logistik perikanan • Jaringan layanan penyedia jasa logistik perikanan • Pemberian insentif bagi jasa penyedia logistik • Pengembangan kelembagaan pengelolaan SLIN • Pembentukan kelembagaan pendukung SLIN pada tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten • Tata kelola akuntabilitas kelembagaan24

25. Tata Kelola Implementasi pengembangan SLIN dilakukan secara sinergi dan terpadu di seluruh daerah dengan dua pendekatan: • Atas-bawah: pengembangan pias logistik ikan nasional yang dipilih berdasarkan potensi integrasi sentra produksi dan konsumsi. • Bawah-atas: pengembangan sistem logistik ikan daerah menuju pemberdayaan komoditi keunggulan daerah dan ketahanan pangan ikan. Kebijakan tata kelola: • Penyelarasan kepentingan pelaku dalam SLIN dengan prinsip kerjasama. • Pengembangan, implementasi, dan replikasi untuk mencapai tujuan termasuk sertifikasi. Kajian Kelayakan Rencana Tindak Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Sosialisasi, kemitraan saling menguntungkan, pelatihan, sistem ukuran kinerja, teknologi Tahapan 1-6 bulan 7-12 bulan 13-18 bulan 19-24 bulan Kajian Kelayakan Kerjasama Rencana Tindak Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Tahapan Pengembangan Program SLIN 25

26. Peta Jalan Rantai Pasok Ikan 26

27. Peta Jalan SLIN Bertanggung-jawab Tranparansi: registrasi, sistem informasi, dan ketelusuran Standarisasi Sertifikasi Stabilisasi 2016 2017 2018 2020 2019 27

28. Rencana Aksi Sistem Rantai Pendingin 2016 2017 2018 2019 2020 FASILITASI Pengembangan infrastruktur sistem rantai dingin STANDARISASI Penjaminan mutu, standar, dan keamanan hasil perikanan INTEGRASI Pengembangan kerjasama dan ketelusuran sistem rantai dingin SERTIFIKASI Penjaminan mutu, standar, dan keamanan hasil perikanan STABILISASI penyangga persediaan (buffer stock) sehingga harga bahan baku ikan bagi industri pengolahan dapat lebih stabil.28

29. Contoh Partisipasi Swasta: PT Multi Terminal Indonesia (PT Pelindo II) • Penjajakan pembangunan fasilitas rantai pasok pendingin di sejumlah wilayah di Indonesia dengan investasi sebesar Rp 400 miliar. • Bangun di 12 titik yang sudah dialiri listrik untuk tahap awal, a.l. Aceh, Lhoksemauwe, Sigli, Toli-Toli, Palu, Maumere, Bima, dan Ambon. • Perusahaan akan masuk ke wilayah yang belum digarap oleh penyedia cold storage swasta volume kecil • Konsep utamanya adalah simpul dan pengumpan (hub and spoke), yakni bagaimana membawa muatan cold storage dari daerah produsen ke pelabuhan pengumpul sebelum dilanjutkan ke pelabuhan simpul. • Perkiraan penguna jasa logistik bisa menghemat hingga 50% atau setengah biaya angkut. • Konsep rantai pasok pendingin ini akan diintegrasikan dengan rencana pengembangan halal hub port dan logistik berikat. 29

30. Mekanisme Peningkatan Kapasitas Logistik Pendingin Identifikasi Rantai Nilai Sistem Pendingin Penghilangan Pemborosan dan Kerugian Penambahan Nilai melalui jaminan mutu dan pengemasan dan jaminan mutu 30

31. Kartu Portofolio Program Sifat kerjasama:  Peningkatan Integrasi nasional (fishery integration project)  Penguatan Kapasitas daerah (fishery improvement project) Tingkat intervensi:  Nasional  Regional  Lokal Tingkat kesulitan:  Tinggi  Sedang  Rendah Partisipasi Dukungan Pemangku kepentingan:  Pusat  Provinsi  Kota/kabupaten  Operator Utama  Operator Pendukung  Komunitas  LSM Jenis program:  Pengelolaan produksi dan pemasaran  Sarana dan Prasarana  Pengembangan Iptek dan Kompetensi SDM  Pemanfaatan TIK  Jasa Logistik  Kelembagaan dan Tata Kelola Ketersediaan:  Sekarang  Dalam rencana Jenis dukungan:  Rancangan dan Kelayakan  Operasi dan Manajemen  Alih teknologi  Pemantauan dan evaluasi Sifat dukungan:  Hibah  Pinjaman  Teknis  Sertifikat Kebutuhan pembiayaan bersama:  Ya  Tidak 31

32. Contoh Portofolio Rencana Aksi Sistem Rantai Pendingin 2015-2017 • Pengembangan sarana pemasaran dengan sistem rantai dingin ke sejumlah kawasan ritel dan properti untuk menunjang distribusi produk perikanan tangkap ke sentra konsumen. • Penambahan peralatan sarana sistem rantai dingin akan menjamin kualitas kebersihan produk perikanan. – Mesin pendingin bermotor dengan kapasitas 200 kilogram akan membantu pelaku industri pengolahan ikan dalam menjaga mutu produk sehingga memberi nilai tambah. – Pembangunan unit pabrik es – Penambahan unit penyimpanan pendingain (cold storage) di pelabuhan pendaratan ikan. – Sarana pemasaran berpendingin, rumah kemasan, miniplant pengolahan tuna, sentra pengolahan, pengadaan paket kendaraan bergerak roda tiga dan empat. – Unit pengolahan ikan skala besar yang tersebar di Indonesia. – Kapal induk yang dapat menyuplai hasil tangkapan laut langsung menuju gudang pendingin. 32

33. Penutup • Rancang bangun SLIN terdiri dari: 1. Pengelolaan produksi dan pemasaran di bidang perikanan 2. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana 3. Pengembangan iptek, dan peningkatan kapasitas SDM 4. Pemanfaatan dan pengembangan TIK di bidang perikanan 5. Pengembangan jasa logistik di bidang perikanan 6. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola di bidang perikanan • Kebijakan prakarsa dapat berasal dari nasional dan daerah dalam meningkatkan ketersediaan ikan yang bermutu dan harga terjangkau oleh konsumen dan industri pengolahan ikan. • Peta jalan terdiri dari: – Bertanggtung-jawab – Transparansi dengan sistem ketelurusan (traceability) – Standarisasi – Sertifikasi – Stabilitasi 33

34. Terima Kasih 34

Peta jalan Sistem Logistik Ikan Nasional

Togar Simatupang

Peta jalan Sistem Logistik Ikan Nasional