Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik, mulai dari pengertian, siklus pembentukan, jenis, dan peran pejabat publik dalam kebijakan publik. Beberapa pengertian kebijakan publik dijelaskan, seperti yang dikemukakan oleh PBB, James Anderson, dan David Easton. Siklus pembentukan kebijakan publik mengacu pada model-model seperti FEMA, Clay & Schaffer, dan Bromley.

1. Pusat KMK LAN-RI (Dari Pengertian, PerumusanHinggaPenerapannya) KebijakanPublik Workshop PeningkatanKapasitas SDM Deputi PKT BPPT DalamPerumusanKebijakan Tri Widodo W Utomo Jakarta, 26 Januari 2011

5. Pejabat harus mempertimbangkan dengan sangat cermat & hati-hati setiap keputusan/tindakan yg akan dilakukan.

6. Why apa konsideran & bgmn sikonnya sehingga perlu ada kebijakan?

7. What difference apa dampak & manfaat yg mungkin timbul?

8. Pertanggungjawaban Pejabat adalah secara formal & material.

9. Pasal 54 UU No. 1/2004: Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

11. Pusat KMK LAN-RI SiklusKebijakan(FEMA)

13. Pusat KMK LAN-RI SiklusKebijakan (Clay & Schaffer)

14. Pusat KMK LAN-RI SiklusKebijakan (Bromley)

15. Pusat KMK LAN-RI Policy Relevant Information POLICY PROBLEM Masalah apakah yg dihadapi? 2. POLICY OUTCOMES Kebijakan apa yg telah ditempuh & apa hasil yg telah dicapai? POLICY PERFORMANCE Bagaimana nilai (kinerja) dari hasil kebijakan? POLICY ALTERNATIVE / POLICY FUTURE Alternatif apa yg tersedia untuk memecahkan masalah & apa kemungkinan untuk masa depan? 5. POLICY ACTION Alternatif mana / tindakan apa yg perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah? Dunn (1994), mengemukakan bahwa metodologi analisis kebijakan dapat memberikan informasi dengan menjawab 5 pertanyaan :

18. Pusat KMK LAN-RI Superior Inferior Lama Baru Generalis Specialis Prinsip Umum Peraturan Per-UU-an (Regeling) Lex Superiori derogat legi Inferiori Lex Posteriori derogat legi Anteriori Lex Specialis derogat legi Generalis

20. Meningkatkan pemerataan dan mengentaskan kemiskinan;

21. Mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi sektor riil di daerah (ekonomi kerakyatan);

22. Mencegah pengelolaan sumber daya alam secara ekstraktif eksploitatif;

25. Tindakan hukum Istimewa klausul dalam TAP bukan kesepakatan antara pemerintah & penerima tindakan. Pihak penerima dianggap menundukkan diri thd ketentuan/persyaratan yg ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.

26. Hindarkan veiligheid clausule(“jika dalam keputusan ini ditemukan kesalahan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya”).

27. Menganut fiksi hukum negatif (Pasal 3 UU PTUN): Jika Pejabat / Badan TUN tidak mengeluarkan keputusan sedang hal itu menjadi kewajibannya, hal tsb = Keputusan Hati-hati!

29. AnalisisKebijakanBerdasarkanJenisBarang

30. Pusat KMK LAN-RI TerimaKasih SemogaBermanfaat … Tri Widodo W. Utomo http://pkmk-lanri.org/; http://triwidodowutomo.blogspot.com/ triwidodowu@yahoo.com