Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan di Indonesia. Secara garis besar, dibahas definisi kemiskinan, masalah kemiskinan di Indonesia seperti keterbatasan pangan dan layanan kesehatan serta pendidikan, faktor penyebab kemiskinan, dan program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan seperti menjaga harga pokok, mendorong usaha mikro, serta meningkatkan akses layanan dasar.
1. EKONOMI MAKRO
KEMISKINAN DI INDONESIA
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK 6
1 D1B011059 M NASIR
2 D1B012005 BANGKIT W.N PARDEDE
3 D1B012020 AL MUKSIT
4 D1B012031 RETNO WULANDARI
5 D1B012040 ISMAIL
6 D1B012074 WANDA SUGIANSYAH
7 D1B012111 MEILIN MANIK
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JAMBI
2014
2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kemiskinan merupakan fenomena yang sudah ada sejak zaman pra reformasi, sampai
masa reformasi saat ini. Dan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam
aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.
Salah satu penghambat pembangaunan ekonomi adalah kemiskinan. Ia merupakan tolak ukur
bagi sebuah negara apakah pembangunan yang tengah berlangsung dapat di nikmati oleh
segenap warga negaranya tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif. Dengan kata lain,
pembangunan yang berlangsung benar-benar merata dalam masyarakat.
Kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, sebab ia merupakan akibat
dari tidak tercapainya pembangunan ekonomi yang berlangsung. Dalam hal ini, kemiskinan akan
makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan. Ini merupakan masalah
yang signifikan yang sedang dihadapi oleh pemerintah kita pada saat ini. Begitu banyak upaya
pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan demi mengatasi permasalahan kemiskinan
tersebut, akan tetapi, kemiskinan masih saja belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah.
Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari
pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Melihat kondisi
negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi, penulis tertarik untuk
mengangkat masalah kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya.Penulis berharap dengan
karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengentaskan kemiskinan
dari Negara tercinta ini.
1.2 Perumusan Masalah
1. Bagaimana defenisi kemiskinan?
2. Apa masalah Kemiskinan di Indonesia?
3. Faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana kebijakan menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia?
3. 1.3 Tujuan Penulisan
1. Mengetahui defenisi kemiskinan
2. Mengetahui masalah kemiskinan di Indonesia
3. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia
4. Mengetahui kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan di
Indonesia
4. BAB II
PEMBAHASAN
2.1Defenisi Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai
seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat
dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan
dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang
layak sebagai warga negara.Kemiskinan merupakan masalah global.Sebagian orang memahami
istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral
dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk/jenis
kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu:
1. Kemiskinan Absolut
Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil
pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2.Kemiskinan Relatif
Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan
tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan ini dilihat dari
aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar
minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya).
Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah
maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga
kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.
3. Kemiskinan Kultural
Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang
tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang
membantunya. mereka merasa miskin karena membandingkan dirinya dengan orang lain
atau pasrah dengan keadaannya dan menganggap bahwa mereka miskin karena turunan, atau
karena dulu orang tuanya atau nenek moyangnya juga miskin, sehingga usahanya untuk maju
menjadi kurang.
5. Keluarga miskin adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan,
mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Ada
tiga potensi yang perlu diamati dari keluarga miskin yaitu:
1. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar contohnya dapat dilihat dari aspek
pengeluaran keluarga, kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang
ditamatkan, dan kemampuan menjangkau perlindungan dasar.
2. Kemampuan dalam melakukan peran sosial akan dilihat dari kegiatan utama dalam mencari
nafkah, peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang perlindungan, dan peran dalam
bidang kemasyarakatan.
3. Kemampuan dalam menghadapi permasalahan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan sebuah
keluarga untuk menghindar dan mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.
2.2 Masalah Kemiskinan di Indonesia
Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya
kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya
mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai
upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan,
layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.
Pemecahan masalah kemiskinan memerlukan langkah-langkah dan program yang
dirancang secara khusus dan terpadu oleh pemerintah dan merupakan tanggung jawab bersama
antara pemerintah dan masyarakat. Penulis ingin menitikberatkan karya ilmiah ini dengan 3
masalah utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: terbatasnya kecukupan dan mutu pangan,
terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, serta terbatasnya dan rendahnya mutu
layanan pendidikan.
· Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan
Hal ini berkaitan dengan rendahnya daya beli, ketersediaan pangan yang tidak merata,
dan kurangnya dukungan pemerintah bagi petani untuk memproduksi beras sedangkan
masyarakat Indonesia sangat tergantung pada beras. Permasalahan kecukupan pangan antara lain
terlihat dari rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita,
dan ibu.
6. · Terbatasnya dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan
Hal ini mengakibatkan rendahnya daya tahan dan kesehatan masyarakat miskin untuk
bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh kembang,
dan rendahnya kesehatan para ibu.Salah satu indikator dari terbatasnya akses layanan kesehatan
adalah angka kematian bayi.Data Susenas (Survai Sosial Ekonomi Nasional) menunjukan bahwa
angka kematian bayi pada kelompok pengeluaran terendah masih di atas 50 per 1.000 kelahiran
hidup.
· Terbatasnya dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan
Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, terbatasnya kesediaan sarana
pendidikan, terbatasnya jumlah guru bermutu di daerah, dan terbatasnya jumlah sekolah yang
layak untuk proses belajar-mengajar. Pendidikan formal belum dapat menjangkau secara merata
seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadi perbedaan antara penduduk kaya dan penduduk
miskin dalam masalah pendidikan.
2.3 Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia
Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu:
1. Kemiskinan alamiah
Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan
teknologi yang rendah, bencana alam,dan karena seseorang atau suatu masyarakat tak mau
berusaha dengan kerja keras.
2. Kemiskinan buatan
Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat
sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain
yang tersedia hingga mereka tetap miskin.
Bila kedua faktor penyebab kemiskinan tersebut dihubungkan dengan masalah mutu pangan,
kesehatan, dan pendidikan maka dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab kemiskinan antara
lain:
1. Kurang tersedianya sarana yang dapat dipakai keluarga miskin secara layak misalnya
puskesmas, sekolah, tanah yang dapat dikelola untuk bertani.
7. 2. Kurangnya dukungan pemerintah sehingga keluarga miskin tidak dapat menjalani dan
mendapatkan haknya atas pendidikan dan kesehatan yang layak dikarenakan biaya yang
tinggi
3. Rendahnya minat masyarakat miskin untuk berjuang mencapai haknya karena mereka
kurang mendapat pengetahuan mengenai pentingnya memliki pendidikan tinggi dan
kesehatan yang baik.
4. Kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan keahlian agar masyarakat miskin
dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak.
5. Wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga sulit bagi pemerintah untuk menjangkau
seluruh wilayah dengan perhatian yang sama. Hal ini menyebabkan terjadi perbedaan
masalah kesehatan, mutu pangan dan pendidikan antara wilayah perkotaan dengan wilayah
yang tertinggal jauh dari perkotaan.
2.4 Program yang dilaksanakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan
Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi
kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada
pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada
rakyat miskin; ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan
berbasis masyarakat; keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar;
dan kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat
miskin.
Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada
dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah
terkait 5 program tersebut antara lain:
a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan
menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok
terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.
Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
8. b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini
bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan
berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus
ini antara lain:
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi
hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro
(LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan
keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi
masyarakat miskin.
c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis
masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan
masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan
pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan
fokus ketiga ini antara lain :
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
•Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Program Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
9. d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini
bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan,
kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar
(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah
Tsanawiyah (MTs)
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah
MenengahKejuruan/Madrasah
• Beasiswa untuk Aliyah mahasiswa miskin (SMA/SMK/MA); dan beasiswa berprestasi
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah
sakit;
e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan
menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah
seperti:
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi
persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA,
menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan
pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan
Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).
10. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kondisi kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan.Hal ini ditandai dengan
rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan
rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan.Oleh
karena itu, perlu mendapat penanganan khusus dan terpadu dari pemerintah bersama-sama
dengan masyarakat.
Penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks dan
multidimensional, mengingat komposisi penduduknya yang beragam status sosial dan ekonomi
serta geografis yang tersebar. Penanggulangan kemiskinan di Indonsia berfokus pada perbaikan
kualitas sumberdaya manusia melalui perbaikan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Indonesi telah menyediakan anggaran dana 20 persen dari anggaran pendidikan untuk perbaikan
kualitas pendidikan disamping menyediakan layanan dasar kesehatan untuk orang miskin secara
cuma-cuma melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Saat ini pemerintah juga menyiapkan perubahan layanan sistem jaminan kesehatan
berbasis asuransi yang mencakup seluruh penduduk sesuai amanat UU Sistem jaminan Sosial
Nasional, selain itu juga masih banyak program-program lain yang akan di lakukan pemerintah
dalam menangani kemiskinan. Akan tetapi karena kekeliruan kebijakan yang telah ditetapkan
pemerintah imbasnya justru telah memporak-porandakan kehidupan perekonomian masyarakat
bawah yang selalu saja menjadi objek penderita yang harus menerima segala kegagalan.
Sehingga upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan kini tak ubahnya seperti sebuah
pertaruhan antara hidup dan kematian. Tapi ironisnya rakyat selalu menerima sebuah hasil yang
tidak pernah memuaskan dari yang diharapkan.
11. DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan (diakses pada 24 Oktober 2014)
http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/07/21/0018.html (diakses pada 24 Oktober
2014)
http://www.scribd.com/doc/1589 (diakses pada 25 Oktober 2014)
http://www.slideshare.net/randychamzah1/kebijakan-pemerintah-dalam-menangani-kemiskinan
(diakses pada 27 Oktober 2014)