Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sustainable livelihood approach Pada Nelayan di Jawa Timur

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

Sustainable livelihood approach Pada Nelayan di Jawa Timur

  1. 1. 1 PENDEKATAN SLA (SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH) PADA MASYARAKAT NELAYAN Studi Literatur pada Nelayan di Jawa Timur Tri Cahyono Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Pendahuluan Kemiskinan merupakan masalah pokok yang selalu menjadi topik menarik dalam tiap-tiap kebijakan pemerintah di penjuru Indonesia. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah sekalipun menjadikan kemiskinan sebagai bahasan kebijakan yang mutlak untuk segera ditanggulangi dengan baik. Tingginya angka kemiskinan semakin menunjukkan bahwasannya pembangunan sosial di tingkat nasional maupun daerah belum berjalan dengan baik (optimal). Padahal, potensi yang dimiliki Indonesia untuk lebih maju dan berkembang sangatlah tinggi. Hal ini tercermin dari keunggulan daerah yang sangat beragam dan ditunjang dengan besaran penduduk yang cukup tinggi. Data dari BPS (2011) menunjukkan, bahwasannya besaran penduduk Indonesia sebesar 257.516.167 jiwa dengan luasan wilayah mencapai 1.904.569 km2 . Tentu saja, besaran jumlah penduduk dan luasan daerah merupakan sebuah potensi tersendiri yang perlu diberdayakan dengan baik. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan keunggulan daerah yang menjadi cikal-bakal kemampuan daerah bersaing secara ekonomi baik di kancah nasional maupun internasional. Hingga saat ini, potensi pengembangan derah melalui Sumberdaya Manusia masih belum terlaksana dengan baik. Terbukti dari data BPS (2012), jumlah pengangguran di Indonesia 2012 mencapai 760.000 jiwa (data BPS kuartal I). Selain itu, kualitas sumberdaya manusia di Indonesia secara pendidikan masih jauh dari apa yang diharapkan. Data Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) menyebutkan, bahwasannya hingga tahun 2011 lebih dari 50% penduduk Indonesia merupakan tamatan sekolah dasar, dan hanya berkisar 8% yang tamatan diploma/sarjana. Fakta lain
  2. 2. 2 menyebutkan, bahwasannya tiap-tiap lulusan diploma/sarjana di Indonesia belum mampu terserap sepenuhnya oleh dunia kerja lantaran adanya prasyarat yang cukup rumit (Hadiyanti, 2006). Terbukti dari total pengangguran yang mencapai 760.000 jiwa, dimana 11,92% (90.592 Jiwa) diantaranya adalah lulusan Diploma dan 12,78% (97.128 Jiwa) adalah lulusan Sarjana (BPS, 2012). Boediono (2009) mengungkapkan, perekonomian di Indonesia masih belum sepenuhnya pulih pasca krisis, terlihat dari beberapa sektor yang masih bekerja di bawah kapasitas dan pertumbuhan ekonomi yang cukup positif belum mampu menyerap pengangguran yang ada, sehingga hal tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap shock. Hal ini mengindikasikan bahwasannya pengembangan SDM di Indonesia masih memerlukan up grading secara menyeluruh agar kualitas SDM semakin merata dan lebih mantab dalam menjalankan roda ekonomi (pengangguran mampu diserap sepenuhnya dipasar input). Selain itu, penyediaan infrastruktur (fisik maupun non fisik) dalam memfasilitasi SDM perlu ditingkatkan lebih jauh. Sebenarnya, beberapa kebijakan telah digulirkan oleh pemerintah guna mengurangi ketimpangan ekonomi dan besaran angka pengangguran serta kemiskinan. Kebijakan yang digulirkan beraneka ragam mulai dari PNPM Mandiri, PUAP, LKMA dan lain sebagainya. Namun, hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda yang cukup signifikan terhadap pemerataan pembangunan. Penelitian yang dilakukan Syukri (Lembaga Penelitian Semeru 2010), membuktikan bahwasannya di Jawa Timur, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara, keterkaitan program PNPM terhadap kesesuaian kebutuhan warga miskin belum nampak secara jelas. Hal ini teridentifikasi dari rendahnya sustainability partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PNPM di pedesaan. Beberapa topik diatas akan sangat menarik lagi ketika di kerucutkan pada permasalahan pembangunan yang terjadi pada nelayan di Indonesia saat ini, khususnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri, pada tahun 2011 besaran jumlah penduduk mencapai 5.662.087 jiwa dengan angka kemiskinan mencapai 14,23
  3. 3. 3 (BPS, 2012). Besaran angka kemiskinan tersebut, sebagian besar sebarannya berada di pedesaan utamanya dipesisir. Hal ini dapat diidentifikasi dari data BPS 2010 yang tertuang dalam gambar 1 berikut : Gambar 1 ; Sebaran Penduduk Miskin Berdasar Sektor Basis (Jawa Timur) Dari gambar 1 dapat diterjemahkan bahwa daerah tapal kuda atau daerah yang berada di pesisir pantai merupakan kantong kemiskinan yang berbasis perikanan (subsektor dari Pertanian). Pada peta potret kemiskinan nelayan diketahui terdapat 20 kabupaten yang berada di daerah pesisir pantai. Dari keduapuluh kabupaten tersebut terdapat 4,1 juta jiwa penduduk miskin pada tahun 2009, sedangkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebesar 6,02 juta jiwa (tahun 2009). Dengan kata lain, 68 persen penduduk miskin di Jawa Timur terdapat di daerah pesisir pantai, baik pantai utara maupun pantai selatan Jawa Timur serta pulau Madura. Tingkat kerentanan kemiskinan yang ada di Jawa Timur utamanya yang menyelimuti kaum nelayan menjadi problematika yang menarik untuk diidentifikasi lebih lanjut. Untuk itulah, tujuan utama dari tulisan ini yaitu untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan kemiskinan nelayan di jawa timur dengan menggunakan pendekatan SLA. Sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengandalkan data-data skunder hasil peneliti terdahulu dan beberapa data terkait penulisan ini.
  4. 4. 4 Konsep SLA Konsep yang dikembangkan di Inggris pada akhir dekade 1990an ini sangat relevan diterapkan untuk kawasan sedang berkembang. Pendekatan pembangunan dengan konsep sustainable livelihood system adalah pendekatan pembangunan kontemporer yang berusaha mengoreksi pendekatan pembangunan yang berkonsep modernisasi dan dikenal sangat tidak akrab terhadap lingkungan. Pendekatan sustainable livelihood system berusaha mencapai derajat pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi secara adil dan seimbang dengan mengkombinasikan aktivitas dan utilisasi modal-modal yang ada dalam tata sistem-kehidupan. Berikut kerangka dari Konsep SLA Gambar 2 ; Sustainable Livelihood Framework Sumber: Farrington et. al. (1999) dalam Saragih dkk 2007. Dari gambar 2, dapat dipahami bahwa prinsip penting yang harus dipegang untuk memahami konsep pengembangan komunitas dengan pendekatan sustainable livelihood mechanism adalah: (Dharmawan, 2006)  Landasan etika pembangunan adalah ekosentrisme, yaitu menghargai kesejajaran antara kepentingan manusia dan alam secara seimbang. Artinya, manusia dan alam hidup seiring sejalan dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Etika ini menghindari perilaku eksploitatif terhadap alam yang berlebihan demi pencapaian derajat kesejahteraan manusia.  Ideologi environmentalisme dan eco-modernisme melandasi gerakan sosial masyarakat dalam berperilaku dan menyikapi pelestarian
  5. 5. 5 lingkungan. Ideologi ini tetap menempatkan pencapaian kehidupan manusia yang sejahtera, dalam waktu yang bersamaan tetap memandang penting pula untuk mengupayakan penyelamatan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan demi kehidupan manusia dan alam itu sendiri.  Mengubah persepsi tentang pembangunan dari ciri eksploitatif ke ciri kearifan terhadap alam.  Konsep rural sustainable development selalu mengintegrasikan kepentingan alam dan manusia dalam satu kesatuan paket-kepentingan yang diperjuangkan secara bersama-sama.  Pendekatan participatory sustainable community empowerment yang menyertai proses-proses pengambilan keputusan, mengindikasikan adanya komitmen yang kuat atas pencapaian cita-cita keadilan lingkungan. Terdapat lima modal yang yang membangun sistem kehidupan masyarakat dan merupakan karakter konservatisme dan populisme yang menjiwai pendekatan sustainable livelihood system. Kelima modal tersebut adalah modal manusia (human capital), modal alam (natural capital), modal social (social capital), modal fisik (physical capital), dan modal keuangan (financial capital). Setiap modal berstatus sama dan sederajat posisinya. Ciri konservatisme dalam pendekatan ini diketahui dari peletakkan natural capital sebagai entitas modal yang terpisah. Dalam ekonomi konvensional, modal alam diartikan sebagai tanah (land) yang menjadi sumberdaya dan sekaligus tempat produksi semata-mata. Dengan memandang alam sebagai modal, maka tidak hanya tanah yang diakui eksistensinya, melainkan juga biodiversity, air, udara, hutan, sungai, tanah, jasad-renik, dan sebagainya. Terdapat asumsi yang dipegang dalam hal ini, yaitu sistem kehidupan akan terus berlanjut jika dan hanya jika modal alam dilestarikan eksistensinya.
  6. 6. 6 Sedangkan ciri populisme ditunjukkan oleh kehadiran social capital (modal sosial) dalam sistem. Modal sosial dianggap sangat penting dalam konsep pembangunan kontemporer, karena fungsinya sebagai pemersatu elemen-elemen masyarakat. Tiga komponen utama yang penting dalam hal ini adalah: (1) trust (2) social networking; dan (3) norms and institutions. Ketiga bentuk modal lain yaitu human capital berupa kemampuan, keterampilan dan kapasitas sumberdaya manusia; financial capital berupa uang dan physical capital berupa infrastruktur fisik penopang pembangunan. Kelima bentuk modal dimanfaatkan searif mungkin untuk menyongsong derajat kesejahteraan masyarakat serta kelestarian alam. Menurut Allison (2003), Sustainable Livelihood Approach (SLA) atau Pendekatan Mata Pencaharian Berkelanjutan diterapkan untuk menginformasikan desain intervensi kebijakan dan pengembangan yang bertujuan mengurangi kemiskinan di negara-negara kurang berkembang. Dalam penelitiannya, SLA yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk berpikir tentang manajemen dan kebijakan dapat membantu untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang peran dan fungsi sektor perikanan perairan pantai dalam ekonomi pesisir yang lebih luas. SLA merupakan pengalaman baru dengan aplikasi terhadap isu-isu manajemen dalam perikanan berskala kecil di negara berkembang, dan memeriksa potensinya sebagai kerangka kerja untuk memandu kebijakan dan manajemen dalam perikanan perairan pantai. Pendekatan mata pencaharian digunakan sesuai dengan tujuan penelitian atau program. Dalam praktek pembangunan, sering digunakan sebagai alat 'proses' untuk mengaktifkan peserta dalam program-program pembangunan yang datang dari berbagai sektor (misalnya pemerintah daerah, pengembangan usaha, kesehatan, transportasi, sumber daya alam) untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi kendala utama dan peluang untuk pengembangan intervensi (Ashley dan Carney, 1999). SLA juga banyak digunakan sebagai sebuah proyek dan kerangka desain program. Manajemen program atau proyek-proyek pembangunan dapat difokuskan untuk mempertahankan mata pencaharian
  7. 7. 7 dengan definisi yang sesuai tujuan mereka, sarana verifikasi pencapaian tujuan dan indikator untuk memantau kemajuan. Pendekatan SLA ; Indentifikasi Kerentanan Kemiskinan Nelayan di Jawa Timur Dalam pendekatan SLA, beberapa kerentanan kemiskinan sering kali di tinjau dari lima faktor utama yaitu ; (1) modal manusia, (2) modal alam, (3) modal keuangan, (4) modal fisik, dan (5) modal sosial. Dari kelima faktor tersebut, tentu saja hanya di gambarkan dalam bentuk data-data kuantitatif semata lantaran permasalahan yang dicakup dari kelima fator tersebut sangatlah luas. Untuk itu, kelima faktor tersebut memerlukan beberapa modifikasi yang tentu saja tidak menghilangkan makna dasar dari SLA itu sendiri. Adapun identifikasinya yaitu dilihat dari ; 1. Tingkat pendidikan, aksesibilitas kesehatan dan penguasaan teknologi. Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebagian besar nelayan hanya mengenyam bangku sekolah dasar. Dan bahkan tak jarang yang tidak lulus sekolah dasar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlambang (2012) menyebutkan, dari beberapa daerah di Jawa Timur (Tulungagung, Banyuwangi, Malang, dan Probolinggo) berkisar 70% nelayan hanya berpendidikan sekolah dasar, sisanya yang 30% berpendidikan SMP, SMA dan bahkan ada yang tidak lulus sekolah dasar. Sedangkan untuk pendidikan informal, Herlambang (2012) menyebutkan bahwa sekitar 90% nelayan tidak pernah mengikuti (tidak pernah terlibat), dan hanya 10% yang pernah terlibat dalam pendidikan informal, itupun lantaran ada program dari pemerintah yang notabene diikuti oleh nelayan besar yang sebagian adalah juragan kapal. Ditinjau dari akses kesehatan, sebagian besar nelayan telah memperoleh akses yang layak lantaran tiap-tiap daerah di kampung nelayan setidak-tidaknya terdapat paramedis ataupun puskesmas pembantu. Tercermin dari penelitian yang dilakukan oleh Mintaroem dan Farisi (2000) bahwasannya untuk Jawa Timur sendiri pembangunan akses kesehatan di kampung nelayan telah
  8. 8. 8 menunjukkan perbaikan, hal ini dapat diidentifikasi dari adanya puskesmas- puskesmas pembantu dan minimal telah tersedia paramedis (mantri desa). Sedangkan jika ditinjau dari penguasaan teknologi, sebagian besar nelayan masih mengandalkan tradisi-tradisi lama lantaran perubahan teknologi yang terjadi dibidang perikanan (utamanya nelayang tradisional) sifatnya sangat lambat. Tercermin dari beberapa perangkat-perangkat elektronik canggih (GPS) masih sangat jarang dijumpai. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlambang (2012) dimana dalam penangkapan ikan, nelayan masing mengandalkan kapal-kapal sederhana dengan perangkat teknologi cenderung tidak ada yang mengalami perubahan, dan bahkan hasil tangkapan masih dijual dalam produk primer tanpa ada sentuhan teknologi yang lebih modern. Untuk itulah, sebagian nelayan yang digambarkan oleh Herlambang selalu diombang-ambingkan dengan ketidakpastian baik dari segi pendapatan maupun dari segi keselamatan selama berada di laut. 2. Aset-aset yang dimiliki. Ditinjau dari segi kepemilikan aset, umumnya nelayan di Jawa Timur hanya mengandalkan aset produksi yang terbatas. Kurangnya modal untuk melaut menjadikan beberapa aset produksi tidak diperbaharui (dirawat dengan baik) secara berkala. Suyanto (2011) mengemukakan, keterbatasan aset yang dimiliki oleh nelayan Jawa Timur menjadikan proses penangkapan berlangsung tidak optimal, hal ini dikarenakan beberapa tangkapan hanya dilakukan dipinggiran pantai dan tidak mampu menjangkau ke lautan yang lebih jauh. Minimnya aset tersebut menjadikan jeratan kemiskinan di sektor perikanan (sebagai nelayan) semakin kuat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh LPPM Unair (2009) yangmana jeratan kemiskinan di sektor perikanan (nelayan tangkap) selain dipengaruhi oleh minimnya aset, tetapi juga dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat nelayan yang cenderung berfoya-foya ketika tangkapan melimpah tanpa memperhatikan pola menabung untuk perbaikan aset-aset langsung dalam jangka panjang.
  9. 9. 9 3. Keberlanjutan sumberdaya alam. Sumberdaya alam (laut) yang merupakan tempat utama mencari kepingan rupiah bagi nelayan untuk saat ini sangat tidak stabil kelangsungan ekosistemnya. Hal ini dapat diidentifikasi dari seringnya nelayan melakukan perpindahan wilayah tangkapan dan semakin menurunnya jumlah tangkapan. Di wilayah selatan Jawa Timur , kapal-kapal besar dari India, Cina dan beberapa negara lain sengaja berdiam selama beberapa hari bahkan berminggu-minggu untuk melakukan eksploitasi ikan-ikan laut dan notabene cenderung merusak ekosistem laut, sehingga nelayan-nelayan tangkap dengan kapasitas produksi kecil kian lama kian mengalami penurunan jumlah tangkapan (Putro, 2009). Selain dilihat dari tingginya eksploitasi laut oleh kapal-kapal besar negara asing, faktor lain yang sangat mengganggu adalah daya tawar nelayan yang sebagian masih rendah lantaran adanya pasar oligopsoni yang umunya dibentuk sendiri oleh para tengkulak-tengkulak (pembeli yang melakukan kerjasama). Hal ini di ungkapkan oleh penelitian yang dilakukan BALITBANG Jawa Timur (2011), dimana tengkulak memainkan peran cukup krusial (tengkulak dan pemodal seringkali melakukan kerjasama) dikalangan nelayan sehingga nilai tawar nelayan menjadi sangat rendah. Tak heran jika proses penangkapan ikan di kalangan nelayan Jawa Timur untuk saat ini sebagian tidak memperhatikan kualitas ikan tetapi mengarahkan pada kuantitas yang semakin banyak. Untuk itulah, wilayah tangkapan seringkali berubah-ubah dan cenderung tidak seimbang dengan kapasitas kapal yang digunakan. Misalnya kapan dengan kapasitas 10 GT (Gross Ton) yang umumnya hanya digunakan untuk jarak 10 hingga 13 mil dari pantai, maka dipaksa untuk menempuh jarak hingga 20 bahkan ada yang mencapi 50 mil (LPPM Unair, 2009).
  10. 10. 10 Daftar Pustaka Allison, Edward H. 2003. Potential Applications Of A ‘Sustainable Livelihoods Approach’ To Management And Policy Development For European Inshore Fisheries. BALITBANG. 2011. Kajian Potensi Sumberdaya Alam Berbasis Eksport. BALITBANG Jawa Timur. Surabaya. Boediono. 2009. Kebijakan Fiskal : Sekarang dan Selanjutnya. Kompas. Jakarta. BPS Jawa Timur. 2010. Sebaran Penduduk Miskin Berdasarkan Sektor Basis. _____________. 2012. Angka Kemiskinan Jawa Timur. BPS. 2011. Jumlah Penduduk Indonesia. Data Perpres No. 32. 2011. MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Herlambang, Andhika P. 2012. Analisis Tingkar Masyarakat Nelayan Perikanan Tangkap Jawa Timur. Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya. Malang. LPPM Universitas Airlangga. 2009. Pemberdayaan Nelayan dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan di Kalangan Nelayan. LPPM Universitas Airlangga. Surabaya. Mintaroem, H. Karjadi dan Farisi, M. Imam. 2000. Nelayan Tradisional di Madura ;Studi Sosial-Budaya terhadap Aktivitas Perekonomian Nelayan di desa Bandara Kabupaten Pamekasan. Universitas Terbuka, Lembaga Penelitian-Pusat Studi Indonesia. Putro, R. Harjanto. 2009. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Sumberdaya Perikanan Laut di Lamongan Jawa Timur. Departemen Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Airlangga. Surabaya. Saragih, dkk. 2007. Kerangka Kehidupan Berkelanjutan ; Sustainable Livelihood Framwork. Suyanto, Bagong. 2011. Mekanisme Survival, Identifikasi Kebutuhan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM. Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga. Surabaya.
  11. 11. 11 Syukri, Muhammad dkk. Studi Kualitatif Dampak PNPM-Perdesaan Tahun 2010 di Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara. Lembaga Penelitian Semeru. Jakarta.

×