1. ISBN 978-602-98295-0-1
HASIL RUMUSAN SEMINAR
Seminar dan Simposium Nasional Hasil –hasil Penelitian dan Pengkajian telah
diselengarakan di Hotel The Jayakarta Daría, Palembang pada tanggal 13 sampai
14 Desember 2010. Tema seminar dan symposium adalah Hasil-hasil Riset
Untuk Meningkatlkan Kesejahteraan Masyarakat. Seminar ini diselenggarakan
dengan maksud untuk menghimpun gagasan pemikiran, mengkomunikasikan dan
membahas hasil-hasil penelitian dan pengkajian dari para pakar.ahli, peneliti,
akademisi, penentu kebijakan, praktisi, pemerhati dan pengusaha dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatere Selatan.
Seminar dihadiri oleh orang peserta dan pemakalah yang berasal dari
Kementrian Riset dan Teknologi, Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ma
Chung University, Universitas Sriwijaya Palembang, Universtas Padjajaran
Bandung , Universitas Jambi, Universitas Bangka-Belitung, Universitas Batanghari
Jambi, Universitas Bina Darma Palembang, Universutas Muhammadiyah
Palembang, Universitas Tridinati Palembang, Universitas Palembang, Universitas
IBA, Politeknik Kesehatan Negeri Palembang, Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan, BPTP Jambi, BPTP Lampung, Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Pangan Bogor, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian Bogor, Balai Penelitian Sembawa, Loka Penelitian Sapi Potong Grati-
Pasuruan, Balitabangda Provinsi Sumsel, Balitbangda Kabupaten OKU, Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, SMA Negeri 17 Palembang,
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Seminar ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan dan ditutup oleh
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan. Selama
seminar dan simposium telah dipresentasikan dan dibahas 5 buah makalah utama
dalam Sidang Pleno, dan 150 makalah penunjang dalam Sidang Komisi.
Berdasarkan pembahasan dan diskusi dalam Sidang Pleno dan Komisi telah
disusun rumusan hasil seminar, teridri atas bidang pangan (A), bidang kesehatan
dan obat (B), bidang ekonomi dan kemiskinan (C) dan bidang otonomi daerah (D).
A. PANGAN
1. Pangan merupakan kebutuhan paling asasi bagi setiap manusia, sehingga
persoalan tentang pangan tidak hanya merupakan persoalan yang sangat
mendasar dan universal, tetapi juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Saat
ini, pangan tak lagi hanya sebagai bahan yang dibutuhkan untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui serangkaian proses
fisiologis. Jenis pangan yang dikonsumsi sekarang sering diasosiasikan
dengan status sosial ekonomi masyarakat. Pangan juga tidak jarang dijadikan
sebagai komoditas politik, karena isu pangan akan selalu menyangkut hajat
hidup orang banyak
2. Paling tidak ada tiga persoalan besar yang berkaitan dengan konsumsi pangan
di Indonesia yang perlu mendapat perhatian, yakni: [1] Ketergantungan
Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1766

2. ISBN 978-602-98295-0-1
masyarakat pada beras sebagai pangan pokok sumber karbohidrat; [2]
Ketergantungan Indonesia pada impor untuk beberapa jenis komoditas
pangan; dan [3] Keamanan pangan baik untuk produk segar maupun olahan.
3. Persoalan klasik dalam pengembangan teknologi juga melanda bidang
pangan, yakni terjadi replikasi dan duplikasi substansi yang diteliti, sehingga
tidak efisien dalam pemanfaatan anggaran riset yang kenyataannya juga
sangat terbatas. Selain itu, banyak pula kegiatan riset yang tidak efektif
karena tidak berbasis pada realita yang dihadapi dunia pangan dan persoalan
yang dihadapi petani dalam melaksanakan kegiatan produksi pangan.
Selanjutnya, kapasitas adopsi petani hampir tidak pernah menjadi bahan
pertimbangan dalam proses pengembangan teknologi.
4. Pengembangan teknologi pada saat ini umumnya masih kental bersifat supply-
push. Mengembangkan dulu teknologinya, baru kemudian mengupayakan
agar digunakan oleh para pelaku produksi pangan. Pendekatan ini sangat
sering membuahkan kegagalan. Walaupun secara teknis terkesan sesuai,
namun tetap tidak diadopsi oleh petani. Sebagai contoh alat pengering gabah
memang dibutuhkan oleh petani padi, terutama untuk panen pada musim
hujan. Namun demikian adopsi alat pengering ini banyak terkendala, antara
lain karena mahalnya harga bahan bakar yang dibutuhkan untuk pemanas
udara dan keterbatasan kemampuan finansial petani untuk investasi pembelian
alat ini, selain persoalan teknis lainnya
5. Untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan, terutama pemenuhan
amanah konstitusi untuk menyejahterakan rakyat, maka pengembangan
teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan nyata yang
dihadapi serta disesuaikan dengan kapasitas adopsi (calon) penguna
potensial. Pendekatan yang beroreintasi kebutuhan (demand-driven) ini lebih
sesuai untuk menguatkan Sistem Inovasi Nasional (SINas) di semua sektor,
tentunya termasuk untuk pembangunan ketahanan pangan.
B. Kesehatan dan Obat
6. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memberikan
jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan
Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. Sistem Jaminan Sosial Nasional alah suatu tata cara penyelenggaraan
program Jaminan Sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial. Sedangan tujuan program jaminan kesehatan untuk menjamin agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
8. Prinsip pelaksanaan jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip-prinsip SJSN. Penyelenggaraan pelayanan jaminan
kesehatan dilakukan berjenjang: dari tingkat pertama, tingkat 2, dan tingkat 3
melalui sistem rujukan
9. Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas
pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan.
Masyarakat dapat berperan serta dalam memenuhi ketersediaan fasilitas
pelayanan kesehatan.
Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1767

3. ISBN 978-602-98295-0-1
10. Fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana program jaminan kesehatan adalah
milik Pemerintah dan atau Swasta dapat menjalin kerjasama dengan BPJS
setelah melalui proses seleksi. Fasilitas Kesehatan yang dapat bekerjasama
dengan BPJS, adalah : Rumah sakit pemerintah dan atau swasta, termasuk
TNI/POLRI, (2) Pusekesmas/dokter keluarga/praktik umum dengan
pendekatan keluarga, (3) Dokter spesialis/sub spesialis, (4) Klinik, (5)
Laboratorium. (6) Apotik, dan (7) Fasilitas kesehatan lainnya.
C. Ekonomi dan Kemiskinan
11. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia cenderung mengalami
penurunan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun
setiap tahunnya, walaupun secara agregat jumlahnya masih cukup tinggi. Jika
pada tahun 2005 tingkat kemiskinan masih 15,97%, atau sekitar 35,10 juta jiwa
maka pada tahun 2010 turun menjadi 31,02 juta jiwa atau 13,33%, sementara
tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2005 sebesar 10,30% atau 10,85
juta jiwa maka pada tahun 2010 menjadi 7,41% atau 8,59 juta jiwa.
12. Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak
geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber
daya kultural yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki
potensi dan kreativitas yang tidak terbatas.
13. Krisis dan tantangan telah diubah menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang
energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak bumi,
gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti
geotermal dan air. Di samping itu, tersedia lahan yang luas dan subur yang
bisa ditanami oleh berbagai komoditas pangan dan pertanian.
14. Fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan suatu rangkain atau
lingkaran. Dimana telah terjadi ketidakseimbangan dalam penguasaan,
pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya nasional; Keterbatasan akses
dan peluang bagi masyarakat miskin pada pelayanan dasar, sehingga
mencipatakan keterbatasan lapangan kerja dan kegiatan produktif;
kesenjangan pelayanan dan peluang terhadap pemanfaatan sumberdaya
nasional; kesenjangan sosial dan kesenjangan wilayah; peningkatan
ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya nasional dan kesenjangan
sosial serta wilayah.
15. Peningkatan kesejahteraan rakyat bukan suatu hal yang mudah, namun dilain
pihak, kesejahteraan rakyat juga bukan suatu hal yang mustahil untuk dapat
kita capai. Untuk mewujudkan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat
yang lebih baik, pada dasarnya ada 3 (tiga) pilar yang perlu terus menerus
dijadikan acuan pelaksanaan. Tiga pilar tersebut adalah: 1) penanggulangan
kemiskinan dan pengurangan pengangguran, 2) peningkatan tanggap cepat
dalam menangani masalah kesejahteraan rakyat, serta 3) pembangunan dan
investasi sumber daya manusia untuk membangun manusia Indonesia yang
berdaya saing di masa depan.
16. Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengurangan
pengangguran melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk mencapai kondisi
tersebut, Pemerintah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu (1)
Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1768

4. ISBN 978-602-98295-0-1
pro pertumbuhan (pro-growth), (2) pro lapangan kerja (pro-job) dan (3) pro
masyarakat miskin (pro-poor).
17. Disamping itu untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi program-
program penanggulangan kemiskinan, maka program-program
penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kluster, yaitu : (1)
Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, (2) Program Pemberdayaan
Masyarakat, dan (3) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
D. OTONOMI DAERAH
18. Hakikat otonomi daerah adalah memberikan ruang gerak secukupnya bagi
pemerintahan di daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih
berdaya, mampu bersaing dalam kerja sama, dan profesional, terutama dalam
menjalankan pemerintahan daerah dan mengelola sumber daya, serta potensi
yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga, akan mampu meningkatkan taraf
hidup dan pelayanan kepada masyarakat
19. Tujuan otonomi daerah antara lain: (1) Meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik, (2) Memberi
kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri
sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut, (3)
Meringankan beban pemerintah pusat agar pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan terutama di daerah lebih efektif dan efisien, (4) Memberdayakan
dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah agar
mampu bersaing dan professional, (5) Mengembangkan kehidupan demokrasi,
keadilan, dan pemerataan di daerah, (6) Memelihara hubungan yang serasi
antara pemerintah pusat dan daerah maupun antardaerah untuk menjaga
keutuhan NKRI, (7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, dan (8) Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.
20. Isu-isu otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat; (1)
Mengentaskan rakyat dari kemiskinan, (2) Efektivitas program memberantas
kemiskinan (bersifat ad hoc tanpa exit strategy), (3) Masih kuatnya ego
sektoral dalam implementasi otda, (4) Struktur anggaran yang tidak berimbang
antara pusat-daerah, dan (5) Konstelasi politik di tingkat nasional dan daerah
(maraknya kasus korupsi)
21. Upaya pemerintah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dalam
bentuk; (1) Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (25 Februari 2010), (2) Menaikkan anggaran ke
daerah pada 2011 menjadi Rp 378,4 triliun atau naik 9,8% dari APBN-P tahun
2010, dan (3) Sekira Rp 329,1 triliun dari transfer dana ke daerah diperuntukan
bagi Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Palembang, 14 Desember 2010
Tim Perumus:
Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si.
Dr. Ekowati Retnaningsih, S.K.M, M.Kes.
Budi Raharjo, STP., M.Si
Prosiding Seminar Nasional, 13-14 Desember 2010 1769