Hi semua, terima kasih sudah berkunjung kesini 😆 Semua file yang diupload adalah materi perkuliahan. Nah... materi ini dari dosen yang dikhususkan untuk teman-teman kelas #manabeve 💚 Biar gampang diakses, yah masukin sini aja kan😆 Sekalian membantu kalian yang mungkin butuh beberapa konten dalam file-file ini. Jangan lupa di like yah 💙 Kalau mau dishare atau didownload PLEASE MINTA IZIN dulu oke?? Biar ngga salah paham cuy😆 ASK FOR PERMISSION ▶ itsmeroses@mail.ru Kalau kesulitan untuk mendownload FEEL FREE untuk email ke aku🔝🔝🔝🔝 [DISCLAIMER] Mohon banget kalau udah didownload. Kemuadian ingin dijadikan materi atau referensi. Jangan lupa cantumkan sumbernya. Terima kasih atas pengertiannya💖 ------------------------------------------------------------ Materi details : Coming soon ") ------------------------------------------------------------ MEET CLASS FELLAS💚 Instagram ▶ https://www.instagram.com/manabeve Blog ▶ https://manabeve.blogspot.com Email ▶ manabeve@gmail.com ------------------------------------------------------------ LET'S BECOME FRIENDS WITH ME💜 Instagram ▶ https://www.instagram.com/ameldiana3 Twitter ▶ https://www.twitter.com/amlediana3

1. HUKUM KELUARGAHUKUM KELUARGA

2. Sub TopikSub Topik
 Pengertian Hukum KeluargaPengertian Hukum Keluarga
 Sumber Hukum KeluargaSumber Hukum Keluarga
 Ruang Lingkup Hukum KeluargaRuang Lingkup Hukum Keluarga
 Azas-azas Hukum KeluargaAzas-azas Hukum Keluarga
 Esensi PerkawinanEsensi Perkawinan
 Tujuan PerkawinanTujuan Perkawinan

3. lanjutanlanjutan
 Pencegahan PerkawinanPencegahan Perkawinan
 Pelaksanaan PerkawinanPelaksanaan Perkawinan
 Batalnya perkawinanBatalnya perkawinan
 Harta kekayaan dlm perkawinanHarta kekayaan dlm perkawinan
 Perjanjian KawinPerjanjian Kawin
 Kekuasaan O.TKekuasaan O.T
 PerwalianPerwalian

4. Pengertian Hukum KeluargaPengertian Hukum Keluarga
(familiereht / law of familie)(familiereht / law of familie)
 Keluarga a/ kesatuan masy.terkecil yg trdrKeluarga a/ kesatuan masy.terkecil yg trdr
dr suami istri & anak yg berdiam dlm suatudr suami istri & anak yg berdiam dlm suatu
t4 (dlm arti sempit)t4 (dlm arti sempit)
 Hukum Keluarga a/mengatur hub.hukumHukum Keluarga a/mengatur hub.hukum
yg bersangkutan dgn kekeluargaanyg bersangkutan dgn kekeluargaan
sedarah & perkawinan.sedarah & perkawinan.
 Jauh dekat hub.darah mempunyai artiJauh dekat hub.darah mempunyai arti
penting dlm perkawinan, pewarisan danpenting dlm perkawinan, pewarisan dan
perwalian dlm keluarga.perwalian dlm keluarga.

5. Sumber Hukum keluargaSumber Hukum keluarga
 Sumber hukum keluarga tertulisSumber hukum keluarga tertulis
a/ kaidah-kaidah hkm yg bersmbr dr UU,a/ kaidah-kaidah hkm yg bersmbr dr UU,
Yurisprodensi & traktat.Yurisprodensi & traktat.
 S.H yg tdk tertulis a/ :S.H yg tdk tertulis a/ :
kaida-kaidah hkm yg tmbl, tmbh, &kaida-kaidah hkm yg tmbl, tmbh, &
berkembang dlm kehidupan masy.berkembang dlm kehidupan masy.
 Yg mnjd kajian hkm klrga meliputiYg mnjd kajian hkm klrga meliputi
perkawinan, perceraian, harta benda dlmperkawinan, perceraian, harta benda dlm
perkawinan dsb.perkawinan dsb.

6. Sumber Hkm tertulisSumber Hkm tertulis
 KUHPerdataKUHPerdata
 Perarturan Perkawinan CampuranPerarturan Perkawinan Campuran
(Regelijk op de Gemengdehuwelijk), stb(Regelijk op de Gemengdehuwelijk), stb
1898 No.1581898 No.158
 Ordonansi perkawinan indonesia, kristen,Ordonansi perkawinan indonesia, kristen,
jawa,Minahasa dan ambon, Stb.1933jawa,Minahasa dan ambon, Stb.1933
No.74No.74
 UU No.32/1954 ttg pencatatan nikah, talakUU No.32/1954 ttg pencatatan nikah, talak
dan rujukdan rujuk

7.  UU No.1/ 1974 ttg perkawinan, dgn berlakunyaUU No.1/ 1974 ttg perkawinan, dgn berlakunya
UU ini mencabut berlakunya ketentuan2UU ini mencabut berlakunya ketentuan2
mengenai perkawinan & sgla akibat hukumny ygmengenai perkawinan & sgla akibat hukumny yg
trdpt dlm bk I KUHPdttrdpt dlm bk I KUHPdt
 PP No.9 tahun 1975 ttg Peraturan PelaksanaPP No.9 tahun 1975 ttg Peraturan Pelaksana
UU No. 1 thn 1974 ttg perkawinanUU No. 1 thn 1974 ttg perkawinan
 PP No.10 / 1983 jo. PP No. 45 / 1990 ttg ijinPP No.10 / 1983 jo. PP No. 45 / 1990 ttg ijin
perkawinan dan perceraian bg PNSperkawinan dan perceraian bg PNS
 Inpres No.1/1991 ttg KHIInpres No.1/1991 ttg KHI

8. Ruang Lingkup H.KeluargaRuang Lingkup H.Keluarga
 PerkawinanPerkawinan
 PerceraianPerceraian
 Harta Benda dlm perkawinanHarta Benda dlm perkawinan
3 hal tadi juga mencakup secara singkat ttg3 hal tadi juga mencakup secara singkat ttg
pembahasan kekuasaan orang tua,pembahasan kekuasaan orang tua,
pengampuan dan perwalian.pengampuan dan perwalian.

9. PerkawinanPerkawinan
 Eksistensi institusi a/ melegalkanEksistensi institusi a/ melegalkan
hub.hukum antara seorg laki2 & wanitahub.hukum antara seorg laki2 & wanita
 Dlm KUHPdt diatur dlm psl 26-102 BWDlm KUHPdt diatur dlm psl 26-102 BW
namun tdk dijumpai definisi perkawinannamun tdk dijumpai definisi perkawinan
 Bandingkan definisi perkawinan psl 1 UUPBandingkan definisi perkawinan psl 1 UUP
 7an perkawinan a/ membentuk keluarga7an perkawinan a/ membentuk keluarga
yg bahagia & kekal berdasarkan TYMEyg bahagia & kekal berdasarkan TYME

10. Azas-Azas PerkawinanAzas-Azas Perkawinan
 Azas monogami (psl 27 BW,psl 3 UUP)Azas monogami (psl 27 BW,psl 3 UUP)
 Azas konsensual (psl 28 BW, psl 6 UUP)Azas konsensual (psl 28 BW, psl 6 UUP)
 Azas persatuan bulat (psl 119 BW)Azas persatuan bulat (psl 119 BW)
 Azas proporsional (psl 31 UUP)Azas proporsional (psl 31 UUP)
 Azas tdk dpt dibagibagi (psl 331 BWAzas tdk dpt dibagibagi (psl 331 BW

11. Apabila melihat UUP akan didptknApabila melihat UUP akan didptkn
dasar2 dr perkawinandasar2 dr perkawinan
 Pengakuan kelamin scr kodartiPengakuan kelamin scr kodarti
 7 an perkawinan7 an perkawinan
 Perkawinan kekalPerkawinan kekal
 Perkawinan mnrt agamaPerkawinan mnrt agama
 Perkawinan trdftrPerkawinan trdftr
 Kedu2kn suami istri seimbangKedu2kn suami istri seimbang
 Poligami sbg pengecualianPoligami sbg pengecualian
 Bts min.usia kwnBts min.usia kwn
 Membentuk keluarga sejahteraMembentuk keluarga sejahtera

12.  Larangan & pembatalan perkawinanLarangan & pembatalan perkawinan
 Tanggung jawab perkawinan & perceraianTanggung jawab perkawinan & perceraian
 Kebebasan mengadakan janji kawinKebebasan mengadakan janji kawin
 Pembedaan anak sah & tdk sahPembedaan anak sah & tdk sah
 Perkawinan campuranPerkawinan campuran
 Perceraian dipersulitPerceraian dipersulit
 Hubungan dgn pengadilanHubungan dgn pengadilan

13. Syarat-Syarat PerkawinanSyarat-Syarat Perkawinan
 Syarat MateriilSyarat Materiil
a/ syarat2 yg berlaku umum dan mutlak adanya,ada 5a/ syarat2 yg berlaku umum dan mutlak adanya,ada 5
macam syarat al:macam syarat al:
 Ke2 belah pihak hrs tdk terikat dlm suatu perkawinanKe2 belah pihak hrs tdk terikat dlm suatu perkawinan
 KesepakatanKesepakatan
 Mencapai umur minimum yg ditentukan o/UUMencapai umur minimum yg ditentukan o/UU
 Lewat masa iddah bg wanita yg berceraiLewat masa iddah bg wanita yg bercerai
 a/ izin pihak ketiga dlm hal tertentua/ izin pihak ketiga dlm hal tertentu

14.  Syarat formilSyarat formil
a/ syarat yg berkaitan dgn formalitas dlma/ syarat yg berkaitan dgn formalitas dlm
pelaksanaan perkawinanpelaksanaan perkawinan

15. Larangan PerkawinanLarangan Perkawinan
(psl 8-12 UUP,psl 30-33BW)(psl 8-12 UUP,psl 30-33BW)
 Berhubungan darah dlm grs keturunanBerhubungan darah dlm grs keturunan
lurus ke bawah/ ke ataslurus ke bawah/ ke atas
 Berhubungan darah dlm grs keturunanBerhubungan darah dlm grs keturunan
menyampingmenyamping
 Berhubungan semendaBerhubungan semenda
 SesusuanSesusuan
 Berhubungan saudara dgn isteri (bibi,Berhubungan saudara dgn isteri (bibi,
kemenakan)kemenakan)
 Menurut agamany masing2 tdk bolehMenurut agamany masing2 tdk boleh

16.  Seorang yg msh terikat perkawinan dgnSeorang yg msh terikat perkawinan dgn
org lainorg lain
 Suami isteri yg telah kawin cerai 2 kali dgSuami isteri yg telah kawin cerai 2 kali dg
pasangan yg tetap, kecuali agama danpasangan yg tetap, kecuali agama dan
kepercayaannya menentukan lain.kepercayaannya menentukan lain.

17. Pencegahan PerkawinanPencegahan Perkawinan
A/ merupakan upaya untukA/ merupakan upaya untuk
merintangi/menghalani suatu perkawinanmerintangi/menghalani suatu perkawinan
suami/isteri yg tdk memenuhi syarat u/suami/isteri yg tdk memenuhi syarat u/
melangsungkan perkawinanmelangsungkan perkawinan

18. Pencegahan PerkawinanPencegahan Perkawinan
(psl 13-21 UUP, psl 59-70 BW)(psl 13-21 UUP, psl 59-70 BW)
 Perkawinan dpt dicegah apabila ada pihakPerkawinan dpt dicegah apabila ada pihak
yg tdk memenuhi syaratyg tdk memenuhi syarat
 Yg dpt mencegah adalah para keluargaYg dpt mencegah adalah para keluarga
dlm grs keturunan lurus keatas/ kebawah,dlm grs keturunan lurus keatas/ kebawah,
saudara,wali nikah, wali pengampu drsaudara,wali nikah, wali pengampu dr
calon mempelai perempuancalon mempelai perempuan
 Pencegahan perkawinan dpt diajukan kpdPencegahan perkawinan dpt diajukan kpd
pengadilan di daerah hukum perkawinanpengadilan di daerah hukum perkawinan
dilangsungkandilangsungkan

19.  Pencegahan perkawinan dpt dicabut dgnPencegahan perkawinan dpt dicabut dgn
putusan pengadilan atau dgn menarikputusan pengadilan atau dgn menarik
kembali permohonan pencegahan tsbkembali permohonan pencegahan tsb
 Perkawinan tdk dpt dilangsungkan apabilaPerkawinan tdk dpt dilangsungkan apabila
pencegahan belum dicabutpencegahan belum dicabut

20. Batalnya PerkawinanBatalnya Perkawinan
 Perkawinan yg dilangsungkan dimukaPerkawinan yg dilangsungkan dimuka
pegawai pencatat nikah yg tdkpegawai pencatat nikah yg tdk
berwenang, wali nikah yg tdk sah, saksi ygberwenang, wali nikah yg tdk sah, saksi yg
hadir < dr 2 orghadir < dr 2 org
 Perkawinan yg dilangsungkan dibwhPerkawinan yg dilangsungkan dibwh
ancaman yg melanggar hukum/paksaanancaman yg melanggar hukum/paksaan
 Saat berlangsungnya perkawinan tjd salahSaat berlangsungnya perkawinan tjd salah
sangka mengenai diri suami/isterisangka mengenai diri suami/isteri

21.  Seorang suami yg melakukan pologamiSeorang suami yg melakukan pologami
tanpa izin PAtanpa izin PA
 Permepuan yg dikawini mmsh dlm masaPermepuan yg dikawini mmsh dlm masa
iddahiddah
 Perkawinan yg melanggar batas umurPerkawinan yg melanggar batas umur

22.  Permohonan pembatalan perkawinanPermohonan pembatalan perkawinan
diajukan kpd PN setempatdiajukan kpd PN setempat
 Batalnya perkawinan dimulai stlhBatalnya perkawinan dimulai stlh
keputusan pengadialn mempunyaikeputusan pengadialn mempunyai
kekuatan hkm tetapkekuatan hkm tetap
 Batalnya perkawinan tdak akanBatalnya perkawinan tdak akan
memutuskan hubungan hukum antaramemutuskan hubungan hukum antara
anak dg orang tuanyaanak dg orang tuanya

23. Perjanjian KawinPerjanjian Kawin
(psl 29 UUP, psl 139-154 BW)(psl 29 UUP, psl 139-154 BW)
A/ perjanjian yg dibuat o/ calonA/ perjanjian yg dibuat o/ calon
mempelai sebelum atau pd saatmempelai sebelum atau pd saat
perkawinan dilangsungkan u/ mengaturperkawinan dilangsungkan u/ mengatur
akibat perkawinan thd harta kekayaanakibat perkawinan thd harta kekayaan
merekamereka

24. 7 an perjanjian kawin7 an perjanjian kawin
 Keabsahan perkawinanKeabsahan perkawinan
 u/ mencegah perbuatan yg tergesa-gesau/ mencegah perbuatan yg tergesa-gesa
 Demi kepastian hukumDemi kepastian hukum
 Alat bukti yg sahAlat bukti yg sah

25.  Bentuk perjanjian kawin a/ ta’lik talak /Bentuk perjanjian kawin a/ ta’lik talak /
perjanjian lain yg tdk brtentangan dgn hkmperjanjian lain yg tdk brtentangan dgn hkm
islam. Biasanya tertulis & di sahkan o/islam. Biasanya tertulis & di sahkan o/
pegawai pencatat nikahpegawai pencatat nikah
 Isinya mengenai percampuran hartaIsinya mengenai percampuran harta
pribadi maupun harta selam perkawinanpribadi maupun harta selam perkawinan

26. Akibat PerkawinanAkibat Perkawinan
 Adanya hubungan suami istriAdanya hubungan suami istri
Timbul hak & kewajiban suami istri (pslTimbul hak & kewajiban suami istri (psl
30-34 UUP/ psl 103 BW)30-34 UUP/ psl 103 BW)
 Hubungan orang tua dgn anakHubungan orang tua dgn anak
Hak & kewajiban OT dg anak (psl 45-49Hak & kewajiban OT dg anak (psl 45-49
UUP)UUP)
 Masalah harta kekayaanMasalah harta kekayaan
Psl 35-37 BWPsl 35-37 BW

27. Harta Benda dlm PerkawinanHarta Benda dlm Perkawinan
 HB yg diperoleh slm perkawinan mjd hartaHB yg diperoleh slm perkawinan mjd harta
bersamabersama
 Harta bawaan masing2 & HB yg diperolehHarta bawaan masing2 & HB yg diperoleh
masing2 sbg hadiah perkawinan dibwhmasing2 sbg hadiah perkawinan dibwh
penguasaan masing2, spnjg tdkpenguasaan masing2, spnjg tdk
ditentukan lain.ditentukan lain.
 Bila perkawinan putus mk pembagian HBBila perkawinan putus mk pembagian HB
berdasarkan hkm masing2.berdasarkan hkm masing2.

28. Putusnya PerkawinanPutusnya Perkawinan
a/ berakhirnya perkawinan yg dibinaa/ berakhirnya perkawinan yg dibina
oleh pasangan suami isteri ygoleh pasangan suami isteri yg
disebabkan o/ kematian, perceraian,disebabkan o/ kematian, perceraian,
atas putusan pengadilan. Menurut BWatas putusan pengadilan. Menurut BW
jg disebabkan tdk hadirnya suamijg disebabkan tdk hadirnya suami
isteri selama 10 thn, dan diikutiisteri selama 10 thn, dan diikuti
perkawinan baruperkawinan baru

29. Alasan PerceraianAlasan Perceraian
 Salah 1 pihak berbuat zina, pemabuk,Salah 1 pihak berbuat zina, pemabuk,
penjudi yg sukar u/ disembuhkanpenjudi yg sukar u/ disembuhkan
 Salah 1 pihak meninggalkan selam 2 thnSalah 1 pihak meninggalkan selam 2 thn
berturut tanpa izin dan tanpa alasan ygberturut tanpa izin dan tanpa alasan yg
sah atau diluar kemampuannyasah atau diluar kemampuannya
 Salah 1 pihak mndpt hukuman penjara 5Salah 1 pihak mndpt hukuman penjara 5
thn atau lebihthn atau lebih
 Salah 1 pihak melakukan penganiayaanSalah 1 pihak melakukan penganiayaan
berat / kekejaman yg lainberat / kekejaman yg lain

30.  Salah 1 pihak cacat bdn / penyakitSalah 1 pihak cacat bdn / penyakit
sehingga tdk bisa menjalankansehingga tdk bisa menjalankan
kewajibanny sbg suami isterikewajibanny sbg suami isteri
 Tjd perselisihan / pertengkaran yg terusTjd perselisihan / pertengkaran yg terus
menerus & tdk ada harapan u/ rujukmenerus & tdk ada harapan u/ rujuk
kembalikembali
 Suami melanggar ta’lik talakSuami melanggar ta’lik talak
 Peralihan agama atau murtadPeralihan agama atau murtad

31.  Perceraian a/ putusnya perkawinan dgnPerceraian a/ putusnya perkawinan dgn
putusan hakim / tuntutan salah 1 pihakputusan hakim / tuntutan salah 1 pihak
dlm perkawinandlm perkawinan
 Perceraian dibedakan atas 2 macamPerceraian dibedakan atas 2 macam
yaitu: cerai talak dan cerai gugatyaitu: cerai talak dan cerai gugat

32. Akibat putusnya perkawinanAkibat putusnya perkawinan
 Baik suami istri tetap berkewajibanBaik suami istri tetap berkewajiban
memelihara & mendidik anak2nyamemelihara & mendidik anak2nya
 Bpk bertanggung jawab atas biayaBpk bertanggung jawab atas biaya
pemeliharaan & pendidikan anak-anaknyapemeliharaan & pendidikan anak-anaknya
 Pengadilan dpt mewajibkan kpd bekasPengadilan dpt mewajibkan kpd bekas
suami u/ memberikan biaya penghidupansuami u/ memberikan biaya penghidupan
kpd isterinyakpd isterinya

33. Perkawinan CampuranPerkawinan Campuran
A/ perkawinan antara 2 org yg diA/ perkawinan antara 2 org yg di
Indonesia tunduk pd hukum ygIndonesia tunduk pd hukum yg
berlainan, karena perbedaanberlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan.kewarganegaraan.

34. Perkawinan di luar IndonesiaPerkawinan di luar Indonesia
 Perkawinan yg dilangsungkan diluarPerkawinan yg dilangsungkan diluar
indonesia antara 1/2 WNI dgn WNAindonesia antara 1/2 WNI dgn WNA
 Dinyatakan sah apabila dilakukan menurutDinyatakan sah apabila dilakukan menurut
hukum yg berlaku dimana perkawinanhukum yg berlaku dimana perkawinan
dilangsungkan.dilangsungkan.
 Dlm wktu 1 thn mereka hrs kembali &Dlm wktu 1 thn mereka hrs kembali &
mendftrkan surat bukti perkawinan di kntrmendftrkan surat bukti perkawinan di kntr
catatan sipil sesuai dg domisilinyacatatan sipil sesuai dg domisilinya