SlideShare a Scribd company logo
HUKUM PERJANJIAN
(HUKUM KONTRAK)
Pengertian Perjanjian
Menurut Pasal 1313 KUHPerdata:
Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu
orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu
orang atau lebih.
Perjanjian menurut Prof. Subekti
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal.
Perikatan
Perikatan adalah hubungan hukum antara dua
pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana
pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan
pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi
prestasi itu.
Sumber Perikatan
a. Perjanjian
b. Undang Undang
HUKUM KONTRAK
aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan
perjanjian tersebut
Kontrak dibagi 2 macam
a. Kontrak Nominaat
kontrak yang dikenal dalam KUHPerdata yaitu
jual beli, tukar menukar, sewa menyewa,
persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai,
pinjam meminjam, dan lainnya
b. Kontrak Inominaat
Kontrak yang lahir dalam perkembangan
masyarakat
Asas dalam Hukum Kontrak
1. Asas Konsensualisme
perjanjian terjadi jika telah ada konsensus para
pihak.
2. Asas Kebebasan Berkontrak
Para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan
batasan tidak bertentangan dengan undang
undang, ketertiban dan kesusilaan
3. Asas Itikad Baik
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
4. Asas Pacta Sunt Servanda
Perjanjian (kontrak) merupakan undang undang
bagi para pihak yang membuatnya
5. Asas Kepribadian
Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak saja
Syarat Sahnya Kontrak
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata:
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2.Adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4.Adanya sebab yang halal
4 syarat tersebut dapat dibedakan menjadi:
a.Syarat subyektif meliputi kesepakatan dan
kecakapan
b.Syarat obyektif meliputi suatu hal tertentu dan
suatu sebab yang halal
Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian
dapat dibatalkan oleh hakim
Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, perjanjian
tersebut batal demi hukum
Dalam Hukum Kontrak Amerika
Syarat sahnya kontrak:
1. Adanya offer (penawaran) dan acceptance
(penerimaan);
2.Adanya meeting of minds (persetujuan kehendak)
3. Adanya consideration (prestasi)
4.Adanya competent parties and legal subject matter
(kemampuan hukum para pihak dan pokok
persoalan yang sah)
Prestasi
Suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam
setiap perikatan
Prestasi dapat berupa:
a.Menyerahkan sesuatu
b.Melakukan sesuatu
c. Tidak melakukan sesuatu
Jika debitur tidak memenuhi prestasi maka ia
dikatakan wanpretasi
4 macam wanprestasi
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak
sebagaimana mestinya
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak
boleh dilakukan
Akibat Wanprestasi
Dapat dikenakan:
a.Ganti Rugi
b.Pembatalan kontrak
c. Peralihan risiko
d.Membayar Biaya Perkara
Debitur dapat membela diri
dengan mengemukakan:
a. Keadaan memaksa
b. Kelalaian kreditur sendiri
c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk
menuntut ganti rugi
Risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika
ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu
pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan
dalam kontrak.

More Related Content

What's hot

Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
Dwitri Ambarwati
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
Bilawal Alhariri Anwar
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
Defina Sulastiningtiyas
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Evi Rohmatul Aini
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
Leks&Co
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Arman Solit
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumsyophi
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANG
Dian Oktavia
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
Leks&Co
 
Kontrak bisnis
Kontrak bisnisKontrak bisnis
Kontrak bisnisrizkysays
 
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTSTugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Rachardy Andriyanto
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
Hanik Hidayah
 
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
nurul khaiva
 

What's hot (20)

Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANG
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
HUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAKHUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAK
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Kontrak bisnis
Kontrak bisnisKontrak bisnis
Kontrak bisnis
 
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTSTugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 

Viewers also liked

Undang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan BarangUndang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan BarangWanBK Leo
 
Jual beli
Jual beliJual beli
Jual beli
Zafirah Abdullah
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Andrie Irawan
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Sampe Purba
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrak
aishkhuw fillah
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Zainul Ulum
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Rulli Saputra
 
UNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAKUNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAK
Ckg Nizam
 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Massaputro Delly TP
 

Viewers also liked (9)

Undang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan BarangUndang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan Barang
 
Jual beli
Jual beliJual beli
Jual beli
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrak
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
 
UNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAKUNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAK
 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
 

Similar to Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)

Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum PerikatanDiarta
 
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxHukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
QoirulBagas1
 
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptxkontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
ZULFAN31
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
JuanHenriSianturi
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
hylmihalim
 
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
akhedy1
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
FauziRusdianto1
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
RizkyHasanBasri1
 
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan
Lukman Az
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ArifArizky
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanDin Haidiati
 
Falsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptxFalsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptx
sifaulamin
 
adm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptadm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.ppt
IdaYanti30
 
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).pptMateri Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
SiumKarang
 
Pertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.pptPertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.ppt
AndiMaysarahDosen
 

Similar to Hukum perjanjian (Hukum Kontrak) (20)

Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxHukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
 
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptxkontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Fe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjianFe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjian
 
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Hukum
Hukum Hukum
Hukum
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
 
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatan
 
Falsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptxFalsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptx
 
adm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptadm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.ppt
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).pptMateri Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
 
Pertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.pptPertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.ppt
 

More from Kacung Abdullah

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kacung Abdullah
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
Kacung Abdullah
 
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
Kacung Abdullah
 
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaPembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Kacung Abdullah
 
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahCara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kacung Abdullah
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Kacung Abdullah
 
Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation
Kacung Abdullah
 
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiPengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
Kacung Abdullah
 
Organization life cycle
Organization life cycleOrganization life cycle
Organization life cycle
Kacung Abdullah
 
Persfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiPersfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasi
Kacung Abdullah
 
21 core competencies
21 core competencies21 core competencies
21 core competencies
Kacung Abdullah
 
Pendanaan/Modal
Pendanaan/ModalPendanaan/Modal
Pendanaan/Modal
Kacung Abdullah
 
Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage
Kacung Abdullah
 
Working Capital
Working CapitalWorking Capital
Working Capital
Kacung Abdullah
 
Analisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataAnalisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian data
Kacung Abdullah
 
Strategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementStrategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce Management
Kacung Abdullah
 
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisPerumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Kacung Abdullah
 
KBLI 2015
KBLI 2015KBLI 2015
KBLI 2015
Kacung Abdullah
 
Defining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyDefining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st Century
Kacung Abdullah
 
The evolution of management
The evolution of management The evolution of management
The evolution of management
Kacung Abdullah
 

More from Kacung Abdullah (20)

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
 
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
 
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaPembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
 
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahCara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
 
Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation
 
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiPengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
 
Organization life cycle
Organization life cycleOrganization life cycle
Organization life cycle
 
Persfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiPersfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasi
 
21 core competencies
21 core competencies21 core competencies
21 core competencies
 
Pendanaan/Modal
Pendanaan/ModalPendanaan/Modal
Pendanaan/Modal
 
Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage
 
Working Capital
Working CapitalWorking Capital
Working Capital
 
Analisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataAnalisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian data
 
Strategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementStrategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce Management
 
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisPerumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
 
KBLI 2015
KBLI 2015KBLI 2015
KBLI 2015
 
Defining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyDefining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st Century
 
The evolution of management
The evolution of management The evolution of management
The evolution of management
 

Recently uploaded

PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
SyifaNurlitaTavadjio
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 

Recently uploaded (13)

PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 

Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)

  • 2. Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPerdata: Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.
  • 3. Perjanjian menurut Prof. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
  • 4. Perikatan Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.
  • 6. HUKUM KONTRAK aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut
  • 7. Kontrak dibagi 2 macam a. Kontrak Nominaat kontrak yang dikenal dalam KUHPerdata yaitu jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam, dan lainnya b. Kontrak Inominaat Kontrak yang lahir dalam perkembangan masyarakat
  • 8. Asas dalam Hukum Kontrak 1. Asas Konsensualisme perjanjian terjadi jika telah ada konsensus para pihak. 2. Asas Kebebasan Berkontrak Para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban dan kesusilaan 3. Asas Itikad Baik Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
  • 9. 4. Asas Pacta Sunt Servanda Perjanjian (kontrak) merupakan undang undang bagi para pihak yang membuatnya 5. Asas Kepribadian Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak saja
  • 10. Syarat Sahnya Kontrak Menurut Pasal 1320 KUHPerdata: 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 2.Adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum 3. Adanya suatu hal tertentu 4.Adanya sebab yang halal
  • 11. 4 syarat tersebut dapat dibedakan menjadi: a.Syarat subyektif meliputi kesepakatan dan kecakapan b.Syarat obyektif meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal
  • 12. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum
  • 13. Dalam Hukum Kontrak Amerika Syarat sahnya kontrak: 1. Adanya offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan); 2.Adanya meeting of minds (persetujuan kehendak) 3. Adanya consideration (prestasi) 4.Adanya competent parties and legal subject matter (kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah)
  • 14. Prestasi Suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan Prestasi dapat berupa: a.Menyerahkan sesuatu b.Melakukan sesuatu c. Tidak melakukan sesuatu Jika debitur tidak memenuhi prestasi maka ia dikatakan wanpretasi
  • 15. 4 macam wanprestasi 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya 3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat 4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan
  • 16. Akibat Wanprestasi Dapat dikenakan: a.Ganti Rugi b.Pembatalan kontrak c. Peralihan risiko d.Membayar Biaya Perkara
  • 17. Debitur dapat membela diri dengan mengemukakan: a. Keadaan memaksa b. Kelalaian kreditur sendiri c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi
  • 18. Risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak.