2. Perkawinan menurut Psl 26 KUH Pdt adalah
pertalian yang sah antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan untuk waktu
yang lama
Perkawinan menurut UU No 1Tahun 1974,
Pasal 1, adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan YME,
3. Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila
dilaksanakan menurut masing-masing
hukum agama dan kepercayaaannya
Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan
menurut UU yang berlaku.
4. (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh
menikahi seorang perempuan, seorang
wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada
seorang suami untuk beristeri lebih dari
seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan (poligami)
5. izin poligami diberikan oleh Pengadilan
kepada suami yang akan beristri lebih dari
seorang apabila:
a. istri tidak dapat memnjalankan
kewajibannya sebagai isteri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
6. Untuk dapat mengajukan permohonan ke
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat-
syarat berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu
menjamin keperluan-keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak mereka.
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku
adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak
mereka.
7. 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2) Seorang yang belum mencapai umur 21 (dua
puluh satu) tahun harus mendapat izin
kedua orang tua
3) Apabila salah seorang dari kedua orang tua
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin
cukup diperoleh dari orang tua yang masih
hidup atau dari orang tua yang mampu
menyatakan kehendaknya
8. 4) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia
atau dalam keadaan tidak mampu untuk
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh
dari wali atau orang yang memelihara atau
keluarga yang mempunyai hubungan darah
dalam garis keturunan lurus ke atas
5) Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang
yang akan melangsungkan perkawinan atas
permintaan orang tersebut dapat memberikan
ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-
orang yang tersebut.
9. Pria mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia
16 (enam belas) tahun. Setelah berlakunya UU
No 16 Tahun 2019 maka persyaratan usia
bagi wanita diubah menjadi 19 tahun
Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal
ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan
atau pejabat lain yang diminta oleh kedua
orang tua pihak pria atau pihak wanita.
10. Dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang:
a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah
atau ke atas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping
yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang
saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu
dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan
bibi/paman susuan;
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi
atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami
beristeri lebih dari seorang;
f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau
praturan lain yang berlaku dilarang kawin
11. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin
lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi
untuk kedua kalinya, maka diantara mereka
tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,
sepanjang hukum, masing-masing agama
dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan
tidak menentukan lain.
12. Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang
yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.
13. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke
atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali
pengampu dari salah seorang calon mempelai
dan pihak-pihak yang berkepentingan (Ps 14)
dirinya masih terikat dengan salah satu dari
kedua belah pihak dan atas dasar masih
adanya perkawinan, dapat mencegah
perkawinan yang baru (Ps 15)
14. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban
mencegah berlangsungnya perkawinan
apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7
ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal
12 Undang-undang ini tidak dipenuh (Ps 17)
15. Pencegahan perkawinan diajukan kepada
Pengadilan dalam daerah hukum dimana
perkawinan akan dilangsungkan dengan
memberitahukan juga kepada pegawai
pencatat perkawinan (Ps 17 ayat (1))
Pencegahan perkawinan dapat dicabut
dengan putusan Pengadilan atau dengan
menarik kembali permohonan pencegahan
pada Pengadilan oleh yang mencegah (Ps 18)
16. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak
tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan (Ps 22)
Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan
yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke
atas dari suami atau isteri.
b. Suami atau isteri, apabila pada waktu
berlangsungnya perkawinan terjadi salah
sangka mengenai diri suami atau isteri
c. Pejabat yang berwenang hanya selama
perkawinan belum diputuskan
17. terjadi salah sangka mengenai diri suami atau
isteri
perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman
yang melanggar hukum
18. Setelah ada perkawinan dan sebelum
dibatalkan perkawian, maka perkawinan itu
berlaku sebagai suatu perkawinan yang sah.
Anak yang dilahirkan sebelum pembatalan
perkawinan berkedudukan sebagai anak yang
sah;
Pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh
dari perkawinan itu hak-hak
semestididapatnya dalam perkawinan yang
sah
19. Permohonan pembatalan perkawinan
diajukan kepada Pengadilan dalam daerah
hukum dimana perkawinan dilangsungkan,
ditempat tinggal kedua suami isteri, suami
atau isteri (Ps 25)
20. Pengertiannya: yaitu perjanjian tertulis yang dibuat pada
waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh kedua
belah pihak atas persetujuan bersama, yang disahkan oleh
pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku
juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan
bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan
kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut
tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak
ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak
merugikan pihak ketiga
21. Ps 147 BW menyatakan perjanjian perkawinan
bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat
dengan akta notaris sebelum perkawinan
berlangsung.
Ps 152 BW perjanjian perkawinan tidak
berlaku terhadap pihak ketiga sebelum
didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di
daerah hukum berlangsungnya perkawinan
itu.
22. Ps 30 . Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur
untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi
sendi dasar susunan masyarakat.
Pasal 31
(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang
dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup
bersama dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan
perbuatan hukum.
(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu
rumahtangga.
23. 1. anak-anak yang lahir dari perkawinan
adalah anak-anak yang sah;
2. Suami menjadi waris dari isteri demikian
juga sebaliknya, apabila salah satu
meninggal dunia dalam perkawinan;
3. Oleh undang-undang dilarang jual beli
antara suami dan isteri
4. Perjanjian perburuhan antara suami dan
isteri tidak diperbolehkan;
24. 5. Pemberian benda-benda atas nama tidak
diperbolehkan antara suami dan isteri
6. Suami tidak boleh menjadi saksi di dalam
suatu perkara isterinya dan sebaliknya
7. Suami tidak dapat dituntut tentang beberapa
kejahatan terhadap isterinya dan begitu juga
sebaliknya
25. (1) Harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama;
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami
dan isteri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau
warisan, adalah di bawah penguasaan
masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain.
26. Perkawinan antara dua orang yang di
Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan, dan salah satu pihak
kewarganegaraannya asing, dan pihak lain
berwarganegaraan Indoensia
27. Perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian,
b. Perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.
28. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah.
Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya.
Putusan MK No 46 Tahun 2012 telah menganulir
ketentuan tersebut”aanak yang lahir di luar perkawinan
mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya”
Pasal 44
(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang
dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan
bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari
perzinaan tersebut.
(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya
anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.
29. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara
dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,
Pengadilan memberi keputusan.
b. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak
itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt
memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat
menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 9
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami
untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas ister
30. (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan
menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus
meskipun perkawinan antara kedua orang tua
putus.
Pasal 46 (1) Anak wajib menghormati orang tua
dan mentaati kehendak mereka yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara
menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga
dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu
memerlukan bantuannya.
31. (1) kedua orang tua wajib memelihara dan
mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya
(2) Kewajiban ini berlaku sampai anak itu
menikah atau berdiri sendiri.
Bagaimana jika perkawinan kedua orang tuanya
putus? Kewajiban itu terus berlangsung
sekalipun perkawinan kedua orang tua putus
32. Anak yang belum berusia 18 tahun atau
belum menikah ada di bawah kekuasaan
orang tuanya, selama orang tua tidak dicabut
kekuasaannya.
Orang tua mewakili anak melakukan
perbuatan hukum baik di dalam atau di luar
Pengadilan
Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan
atau mengadaikan benda tetap yang dimiliki
anaknya sebelum usia 18 tahun atau belum
menikah kecuali kepentingan anak
menghendaki.
33. Kekuasaan orang tua dapat dicabut jika:
1. orang tua sangat melalaikan kewajibannya
terhadap anaknya
2. orang tua berkelakuan buruk.
Orang tua yang dicabut kekuasaannya
masih tetap berkewajiban untuk memberi
biaya pemeliharaan terhadap anaknya.
(Ps 49)
34. Perwalian adalah pengawasan anak yang di
bawah umur, yang tidak di bawah kekuasaan
orang tuanya, serta pengurusan benda atau
kekayaan anak tersebut di atur oleh undang-
undang.
Peralian meliputi diri pribadi anak dan harta
kekayaannya
Anak yang di bawah perwalian adalah:
anak yang berusia di abwah 18 tahun atau
belum pernah menikah, yang tidak berada di
bawah keuasaan orang tua.
35. Orang dewasa yang dapat ditaruh di bawah
pengampuan adalah yang:
1. Sakit jiwa
2. Boros atau menghambur-hamburkan harta
kekayaannya.
Akibat dari orang yang ditaruh di bawah
pengampuan/curatele sama sepertiorang
yang belum dewasa, ia tidak dapat
melakukan perbuatan hukum secara sah
36. Permohonan curatele diajukan oleh anggota
keluarga kepada Pengadilan Negeri.
Keputusan hakim bahwa seseorang ditaruh
dibawah pengampuan harus diumumkan di
dalam Berita Negara
