Materi kd 13 perkawinan pns

1. IZIN
PERKAWINAN
&PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL
OLEH : AISYAH SAFITRI HAYATI
OT. KEPEGAWAIAN KELAS 12 OTKP

2. 3.13. Memahami
peraturan
perkawinan
pegawai
4.13. Melaksanakan
pengelompokkan
peraturan
perkawinan
pegawai
KOMPETENSI DASAR

3. 3.13.1. Siswa memahami UU P P N o . 1 0 / 1 9 8 3 J o . P P
N o . 4 5 / 1 9 9 0
3 . 1 3 . 2 Siswa menjelaskan defenisi perkawinan
3.13.3 Siswa dapat menjelaskan laporan perkawinan
PNS
3.13. 4 Siswa dapat menjelaskan syarat perceraian
bagi PNS
4.13.1. Siswa dapat mendemontrasikan membuat laporan
perkawinan bagi seorang PNS
4.13.2. Siswa dapat mendemontrasikan menyiapkan
dokumen syarat perceraian bagi seorang PNS
PENGETAHUA
N
KETERAMPIL
AN

4. MATERI POKOK
1. Defenisi perkawinan
2. Defenisi perceraian
3. UU tentang perkawinan
4. Laporan perkawinan
5. Alasan Perceraian
6.Syarat perceraian

5. IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL
PP NO 10 TH 1983 JO
PP NO 45 TH 1990

6. Mengatur tentang:
1. Pelaporan Perkawinan dan Perceraian.
2. Izin Perkawinan dengan Istri ke-2, dst.
3. Izin Perceraian.
4. Hidup Bersama.
5. Pembagian Gaji terhadap Istri.
6. Menjadi Istri ke-2, dst.
PP No. 10/1983 Jo. PP No.45/1990
www.bkn.go.id

7. PERMASALAHAN
 PNS merasa tidak tahu kalau ada aturan terkait
perkawinan dan perceraian
 PNS tidak bisa membedakan penggugat dan tergugat.
 Atasan setelah menerima laporan tidak melakukan
pemeriksaan
 Tidak tahu cara membuat BAP

8.  Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya/ kepercayaannya terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
 Perkawinan dimaksud harus dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku
PENGERTIAN

9. PERKAWINAN
www.bkn.go.id
 Pasal 2 ayat (1):
PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara
tertulis kepada Pejabat melalui saluran hirarkhis dalam waktu selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu berlangsung.
 Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang
melangsungkan perkawinannya kembali.

10. • BERKAS PERSYARATAN
•Permohonan izin perkawinan (izin beristri lebih dari
seorang):
1. permohonan tertulis izin perkawinan (izin beristri lebih
dari seorang);
2. fotokopi sah kartu pegawai
3. surat bukti persyaratan alternatif dan kumulatif beristri
lebih dari seorang
4. fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir
5. fotokopi sah surat/akta nikah.

11. • Permohonan izin perceraian:
1. surat permohonan izin perceraian
2. surat bukti salah satu atau lebih alasan perceraian
3. fotokopi sah kartu pegawai
4. fotokopi sah surat/akta nikah.
•Permohonan surat keterangan untuk melakukan perceraian:
1. surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian
2. fotokopi sah kartu pegawai
3. fotokopi sah surat/akta nikah
4. fotokopi sah panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama
5. fotokopi sah berkas gugatan perceraian
6. surat bukti alasan perceraian.

12.  Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari
PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan
perceraian dan atau untuk beristri lebih dari
seorang, wajib memberikan pertimbangan dan
meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran
hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya
tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima
permintaan izin dimaksud.
 Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk
melakukan perceraian dilakukan oleh Pejabat
secara tertulis dalam jangka waktu selambat-
lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima
permintaan izin tersebut.

13. PERCERAIAN
www.bkn.go.id
 Pasal 3 ayat (1):
PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat
keterangan lebih dahulu dari Pejabat
 Pasal 5 Ayat (2):
Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya
baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib
memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui
saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan TMT ia
menerima permintaan izin dimaksud.

14.  PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin
tertulis dari Pejabat.
 PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-
alasan yang sah yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai
tersebut di bawah ini:

15. ALASAN PERCERAIAN
a. Salah Satu Pihak Berbuat Zina;
AYO..DONG..
DAH GAK SABAR
NIH
DI HOTEL AJA..AAAH
Lebih Asik
b. Salah Satu Pihak menjadi Pemabuk,
Pemadat/ Penjudi yang Sulit Disembuhkan;
AYO..BOS
TUANG LAGI
Tambo.. Cooy..

16. c. Salah Satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain
Selama 2 (Dua) Tahun Berturut-Turut Tanpa
Izin dan Tanpa Alasan yang Sah;
d. Salah Satu Pihak Mendapat Hukuman Penjara 5 (Lima) Tahun atau Hukuman yang Lebih Berat
secara Terus Menerus Setelah Perkawinan Berlangsung;

17. e. Salah Satu Pihak Melakukan Kekejaman
atau Penganiayaan Berat yang
Membahayakan Pihak Lain;
f. Antara Suami Istri Terus Menerus Terjadi
Perselisihan dan Pertengkaran, serta
Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun Lagi
dalam Rumah Tangga;
Ciiiaaat… Kabuur..!!!
Dari Pada Jontor
Hu..Waa…
Ceraikan Aku
Duit Rakyat Kamu Buat Selingkuh
BERISIKKK
KAMU !!!

18. PERMINTAAN IZ IN
UNT UK BERCERAI DIT ERIMA APABIL A
 Tidak bertentangan dengan ajaran/agama yang dianutnya/kepercayaan
terhadap Tuhan YME;
 Ada alasan sebagaimana dimaksud dalam di atas (huruf a-f);
 Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
 Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal
sehat.

19. PERCERAIAN YANG SAH
MENURUT PASAL 39 UU NO. 1/1974
 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.
Cape dech !!!

20. PEMBAGIAN GAJI
www.bkn.go.id
1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan
sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gajinya ialah 1/3 untuk PNS pria, 1/3 untuk bekas istrinya, dan 1/3 untuk
anak-anaknya.
Rp
Mana
Bagian Ku..
Abisss…
Uang Amboo….

21. PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN
 PNS pria wajib menyerahkan sebagian gaji apabila:
 PNS yang menggugat, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatifnya.
 Istri yang menggugat, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatif suami.
 PNS pria tidak wajib menyerahkan sebagian gaji apabila :
 PNS pria yang menggugat, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatif istri.
 Istri yang menggugat, tetapi dilatarbelakangi perbuatan negatif istri
www.bkn.go.id

22.  Pengertian gaji adalah seluruh penghasilan yang diterima selaku PNS dan
tidak terbatas pada besaran gaji pada saat perceraian.
 Mantan istri tidak berhak lagi menerima bagian gaji tersebut, apabila telah
menikah lagi.
 PNS pria yang menolak pembagian gaji dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat.
 Bendaharawan dapat menyerahkan bagian gaji yang menjadi hak mantan
istri.
www.bkn.go.id

23. 1. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Permintaan izin akan beristri lebih dari seorang diajukan
secara tertulis.
3. Izin untuk beristri lebih dari seorang dapat diberikan
apabila memenuhi sekurang-kurangnya 1 (satu) syarat
alternatif dan 3 (tiga) syarat kumulatif.
PNS PRIA YANG AKAN BERISTRI
LEBIH DARI SEORANG

24. SYARAT ALTERNATIF
www.bkn.go.id
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti istri
menderita penyakit jasmani atau rohani yang sukar disembuhkan
yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat
disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter
Pemerintah.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-
kurangnya 10 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter
Pemerintah.

25. SYARAT KUMULATIF
www.bkn.go.id
1. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas dari istri PNS yang
bersangkutan.
2. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk
membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan
surat keterangan pajak penghasilan.
3. Ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

26. P E R M I N TA A N I Z I N U N T U K B E R I S T R I
L E B I H D A R I S E O R A N G D A PAT D I S E T U J U I A PA B I L A
 Tidak bertentangan dengan ajaran/agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan
YME;
 Memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif;
 Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 Alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal
sehat;
 Tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

27. •PNS yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, apabila ia telah melakukan
perceraian itu, maka ia wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu.
• PERSYARATAN LAPORAN PERCERAIAN :
 Laporan Perceraian
 Foto copy Akta Cerai
 Foto copy Putusan Cerai dari Pengadilan
 Foto copy Izin Cerai dari Bupati
 Foto copy Akta Nikah

28. • PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/
keempat.
• Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri
kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS.
• PNS yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi
hudis pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

29. TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT