Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum perdata Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian hukum perdata, sejarah KUH Perdata, sistematika hukum perdata menurut BW dan ilmu pengetahuan, serta hukum perorangan yang mengatur tentang status hukum dari orang dan badan hukum sebagai subjek hukum.

1. Asas-asas Hukum Perdata
 Betlehem Ketaren, S.H.
 Kuliah 4 PTHI Universitas Quality Berastagi.

2. Asas-asas Hukum Perdata
A. Pengertian Hukum Perdata
Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang
mengatur tingkah laku orang terhadap orang yang lain
berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam
pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.

3. Hukum Perdata dapat dibedakan menjadi dua, yakni:
1. Hukum Perdata Materiil: hukum yang mengatur
kepentingan-kepentingan perdata subyek hukum;
1. Hukum Perdata Formiil: hukum yang mengatur
bagaimana cara seseorang mempertahankan
haknya apabila dilanggar orang lain.

4. B. Sejarah KUH Perdata (BW)
KUH Perdata (Burgelijk Wetboek/BW) adalah
kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri
Belanda.
Penyusunan BW di Belanda sangat dipengaruhi
Hukum Perdata Prancis (Code Napoleon).
Code Napoleon disusun berdasarkan hukum Romawi
(Corpus Juris Civilis) yang pada waktu itu dianggap
sebagai hukum yang paling sempurna.

5. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam
dua kodifikasi, yakni: Code civil dan code de
commerce.
Pada waktu Prancis mengusai Belanda, kodifikasi itu
diberlakukan di Belanda sampai 24 tahun setelah
Belanda merdeka pada tahun 1915.
Baru pada tahun 1938 dengan berdasarkan asas yang
terdapat pada code civil dan code de commerce,
pemerintah Belanda menciptakan dua kodifikasi yang
bersifat nasional, yang diberi nama Burgelijk Wetboek
(BW) dan Wetboek van Koophandel (Wvk).

6. Kodifikasi KUH Perdata di Indonesia dikerjakan oleh
panitia khusus diketuai oleh Mr. CJ. Schoolten van Out
Haarlem.
Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki
kesamaan antara hukum dan keadaan di Indonesia
dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda.
Panitia menyelesaikan kodifikasi KUH Pdt Indonesia
yang banyak dijiwai oleh BW Belanda. Kodifikasi KUH
Perdata diumumkan pada tanggal 30 April 1847,
melalui Staatblaad No. 223, dan dinyatakan mulai
berlaku pada Januari 1948.

7. C. Sistematika Hukum Perdata menurut BW
•Buku I, berjudul “perihal orang” (van persoon):
hukum perorangan dan hukum kekeluargaaan;
•Buku II berjudul “perihal benda” (van zaaken) hukum
benda dan hukum waris;
•Buku III berjudul “perihal perikatan” (van
verbintenisen): hukum harta kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku
bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu
•Buku IV berjudul “perihal pembuktian dan
kadaluarsa” (van bewijs en verjaring), memuat perihal
alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap
hubungan hukum.

8. D. Sistematika Hk. Pdt. Menurut Ilmu Pengetahuan
Terdii dalam empat (4) bagian, yakni:
1. Hukum tentang orang atau hukum perorangan
(Persoonrecht);
2. Hukum kekeluargaan (Familierecht);
3. Hukum kekayaan atau Hukum Harta Kekayaan
(Vermogensrecht);
4. Hukum Waris (Erfrecht)

9. 1. Hukum tentang orang atau hukum perorangan
(Persoonrecht) yang antara lain mengatur tentang orang
sebagai subyek hukum dan orang dalam kecakapannya
untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk
melaksanakan haknya.

10. 2. Hukum Kekeluargaan atau hukum keluarga
(Familierecht)
Mengatur antara lain:
Perkawinan;
 perceraian; dan
hubungan hukum yang timbul didalam perkawinan;
 hubungan hukum antara orangtua dan anak atau
kekuasaan orangtua (ouderlijk macht);
perwalian (voogdij); dan
pengampuan (curatele);

11. 3. Hukum kekayaan aau Hukum Harta Kekayaan
(Vermogensrecht)
Mengatur tetang hubungan-hubungan hukum yang
dapat dinilai dengan uang, meliputi:
Hak mutlak (hak-hak yang berlaku terhadap setiap
orang); dan
Hak Perorangan (hak yang hanya berlaku terhadap
seseorang atau pihak tertentu saja.

12. 4. Hukum Waris (Erfrecht)
Mengatur tentang benda
atau
kekayaan seseorang
jika ia meninggal dunia
(mengatur akibat hukum dari hubungan keluarga
terhadap harta warisan yang ditinggalkan seseorang).

13. Ad. 1. Hukum Perorangan (Persoonrecht)
Istilah “orang atau persoon” menunjuk pada pengertian
subyek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban.
Subyek hukum terdiri dari:
 manusia (naturlijk persoon); dan
 badan hukum (rechts persoon).

14. Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban terjadi
sejak ia lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia.
Sejak ia lahir hidup, ia sudah dianggap sebagai subyek
hukum (Pasal 2 ayat 1 (BW).
Ketentuan ini sangat penting maka pasal 2 BW disebut
sebagai rechtfictie dan erat hubungannya dengan hak
mewaris.

15. Orang untuk dapat melalukan perbuatan hukum harus:
 sudah dewasa: sudah berumur 21 tahun (BW) atau
sudah kawin sebelum umur tersebut, 18 tahun menurut
UU No. 1/1974 dan Yusisprudensi MA.
 orang yang belum dewasa: dibawah pengampuan
(curatele), perbuatannya harus melalui perwakilan oleh
wali atau kuratornya.

16. Adapun perbuatan-perbuatan hukum yang dapat
dilakukan oleh orang atau badan hukum sebagai subyek
hukum, misalnya:
• mengadakan jual beli tanah;
• mengadakan perjanjian jual beli rumah;
• mengadakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau
barang;
• mengadakan perjanjian kerja;
•dan lain-lain.

17. Menurut Hukum Orang, orang dan badan hukum harus
mempunyai tempat tinggal (domisili).
Pentingnya domisili bagi badan orang dan atau badan
hukum adalah untuk urusan tertentu, misalnya:
• di wilayah hukum mana perkawinan harus dilakukan
bila seseorang menikah;
• dimana seseorang atau badan hukum, itu dipanggil oleh
pengadilan;
• pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan
perkara yang melibatkan orang atau badan hukum itu;
• tempat dilaksanakan pembagian warisan yang
ditinggalkan oleh orang yang bersangkutan di mana ia
tinggal sampai meninggal.

18. Badan hukum yang berstatus sebagai pembawa hak
dan kewajiban (sebagai subyek hukum) misalnya
 Negara;
Provinsi;
Kabupaten;
Perseroan terbatas;
Yayasan;
Wakaf;
Gereja;
 dan lain-lain.

19. Suatu perkumpulan dapat dijadikan juga sebagai badan
hukum asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
oleh hukum, yakni:
 Didirikan dengan akte notaris dandidaftarkan di
kepaniteraan pengadilan negeri setempat;
 Anggaran dasarnya disahkan oleh menteri
kehakiman; dan
diumumkan dalam Berita Negara.

20. Orang dan badan hukum sebagai subyek hukum dapat
melakukan perbuatan hukum sebagai pelaksanaan hak
dan kewajibannya. Dalam melaksanakan perbuatan
hukum badan hukum diwakili oleh pengurusnya.

21. Sumber Kepustakaan:
1. Drs.C.S.T. Kansil, S.H., “Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Cetakan
Keenam, 1984.
2. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., “Pengantar
Hukum Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.